ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (23/5), menyebut satgas hilirisasi mulai menjalankan sejumlah proyek strategis pada Juni 2025. Proyek dengan nilai investasi sebesar 45 miliar dolar AS tersebut bergerak di berbagai bidang mulai dari nikel, perikanan, hingga ekosistem baterai kendaraan listrik. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)
Author: Antaranews.com
-
Bahlil nilai tuduhan ijazah palsu Jokowi keterlaluan
Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktif
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo keterlaluan, karena proses hukum yang berjalan saat ini telah membuktikan ijazah tersebut asli.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut dirinya pun menghormati proses hukum yang berjalan terkait kisruh ijazah tersebut.
“Awalnya selalu diduga, sekali pun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya enggak percaya. Tetapi, menurut saya ini sudah keterlaluan. Sudah kaya enggak ada isu saja,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Bahlil kemudian menyebut Bareskrim Polri telah mengumumkan keaslian ijazah Joko Widodo.
“Semuanya benar, asli. Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktiflah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” sambung Bahlil Lahadalia.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), memastikan ijazah SMA Presiden Ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.
“Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.
Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.
Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.
“Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.
Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.
“Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.
Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.
Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.
Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kemenperin-PLN perluas pemanfaatan limbah batu bara untuk IKM bangunan
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan PT PLN (Persero) memberikan peluang pemanfaatan limbah batu bara berupa fly ash dan bottom ash (FABA) yang bisa digunakan oleh pengusaha industri kecil menengah (IKM) bahan bangunan sebagai bahan baku.
“Kami bertanggung jawab dalam pengembangan potensi IKM sektor bahan bangunan di seluruh Indonesia, salah satunya dengan mengangkat pemanfaatan FABA sebagai bagian dari substitusi bahan baku pembuatan batako dan paving block,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Jumat.
Dirjen IKMA menyampaikan, pihaknya berupaya merumuskan kebijakan yang mendorong pemberdayaan, standardisasi dan teknologi industri, serta peningkatan daya saing dan penumbuhan wirausaha industri, termasuk bagi para pelaku IKM di sektor bahan bangunan.
Guna meningkatkan daya saing IKM bahan bangunan, Reni menegaskan, pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar para IKM berkesempatan mendapatkan pasokan bahan baku FABA.
Sebelumnya, beberapa IKM binaan Ditjen IKMA telah mendapatkan tawaran pemanfaatan limbah pembakaran batu bara ini dari PT PLN Indonesia Power, anak usaha PT PLN.
“Perlu pendalaman pemakaian FABA sebagai bahan baku substitusi untuk mendapatkan formula yang paling optimal, sehingga perlu dibuatkan Memory of Understanding (MoU) skala nasional untuk mempermudah kerja sama antara IKM dengan subholding PLN yang memanfaatkan FABA,” katanya.
Karena itu, Ditjen IKMA bersama PT PLN (Persero) resmi menjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang pemanfaatan FABA untuk kegiatan IKM bahan bangunan pada 22 Mei.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
Mendag: Pungutan ekspor kelapa bulat untuk seimbangkan kebutuhan pasar
Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor
Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan bahwa rencana penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat bukan untuk menghambat ekspor, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan atau pasar dalam negeri.
“Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor,” ujar Budi di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.
Menurut Budi, harga ekspor kelapa bulat yang tinggi membuat banyak petani lebih memilih menjual hasil panen keluar negeri.
Akibatnya, pasokan kelapa bagi pelaku industri dalam negeri yang juga membutuhkan bahan baku mengalami penurunan.
“Sebagian pelaku industri ini tidak mendapatkan pasokan ya. Harga ekspornya lebih tinggi daripada di dalam negeri, kan otomatis petani maunya ekspor,” kata dia.
Budi mengakui stok kelapa bulat di beberapa daerah sebenarnya masih tersedia. Meski begitu, ia menilai perlu ada langkah antisipatif dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.
“Kita harus antisipasi, agar ada keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Kita cari solusi yang terbaik,” ujarnya.
Kebijakan bea ekspor ini, kata Budi, masih dalam tahap pembahasan lintas sektor, termasuk menentukan besaran pungutannya. Budi menyebut rapat finalisasi akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Belum tahu berapa (besarannya), tapi seharusnya minggu ini atau minggu depan sudah selesai rapatnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan.
Puntodewi menyampaikan pembahasan mengenai kebijakan ekspor kelapa harus memperhatikan kepentingan hulu dan hilir. Oleh karena itu, menurutnya lagi, pembahasan untuk kebijakan ini akan terus bergulir.
Ia memastikan bahwa nantinya kebijakan baru ini akan memihak kepada perlindungan pasar dalam negeri, sekaligus tetap mendorong peningkatan ekspor.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan China melalui serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025 di Beijing, China.
Kunjungan ini bagian dari delegasi resmi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperdalam kolaborasi investasi lintas sektor antara kedua negara.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir dikutip di Jakarta, Jumat, menyampaikan seluruh agenda berjalan sangat positif, terlihat dari komitmen yang kuat dari berbagai lembaga keuangan dan investasi di China untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya melalui Danantara Indonesia.
“Ada semangat yang sama untuk membangun kemitraan jangka panjang yang tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga berdampak nyata bagi transformasi ekonomi kedua negara,” ujar Pandu.
CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir hadir bersama jajaran delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DEN Luhut B. Panjaitan, didampingi oleh Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestuz, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Dalam momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China, serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Pandu Sjahrir turut serta dalam bagian dari delegasi Indonesia untuk pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri China H.E. Wang Yi pada 20 Mei 2025 di Beijing, China.
Sementara itu, pemerintah China menyampaikan dukungan terhadap kehadiran Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi strategis nasional.
Pemerintah China berkomitmen untuk mendorong kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan berbagai institusi investasi besar China, seperti China Investment Corporation (CIC), State Development and Investment Corporation (SDIC), dan China International Trust and Investment Corporation (CITIC).
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
Bahlil sebut isu ijazah Jokowi palsu sudah keterlaluan
ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (23/5), meminta agar masyarakat tak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak produktif. Menurut Bahlil, isu yang menyebut bahwa ijazah sarjana Presiden Ke-7 RI Joko Widodo palsu sudah keterlaluan, dan sejak awal dirinya tidak percaya mengenai isu tersebut. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Usai defisit tiga bulan, APBN pada April alami surplus
ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2025 mengalami surplus, setelah defisit pada tiga bulan pertama 2025. Dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (23/5). Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan pendapatan negara lebih cepat daripada penyaluran belanja, sehingga APBN mengalami surplus. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)
-
Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN
sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana Rp3 miliar untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.
“Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun,” kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman publik mengenai sumber pendanaan awal koperasi yang digagas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis bisnis mandiri yang berkelanjutan dan menguntungkan.
Ia menyampaikan pinjaman itu dapat diajukan kepada bank anggota Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh Kopdes jika telah resmi terbentuk.
“Ini biar tidak salah paham, makanya kita tidak bosan-bosan menjelaskan dana untuk Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu bisnis murni plafon pinjaman, jadi Rp3 miliar pertama ini, itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak,” ucapnya.
Ia menjelaskan plafon pinjaman tersebut digunakan untuk mendanai enam jenis usaha koperasi, seperti agen gas LPG, agen pupuk, agen sembako dari Bulog dan ID Food, serta layanan logistik pangan.
Selain itu, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian bantuan pangan ke pelosok desa yang memiliki komponen biaya operasional dan membutuhkan pembiayaan dari plafon pinjaman tersebut.
Menurut dia, plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan usaha dan akan dikembalikan dalam jangka waktu maksimal enam tahun sesuai perjanjian yang disepakati.
Sementara itu, mengenai biaya pembentukan koperasi, seperti pembayaran notaris sebesar Rp2,5 juta, ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Karena ini hasil daripada Musdesus (Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus) dipimpin oleh kepala desa, maka notaris di pemerintahan desa, dibayar dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya sepenuhnya Rp3 miliar itu plafon pinjaman,” ucap Zulhas.
Dalam kesempatan itu, Zulhas menyebutkan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdesus. Ditargetkan rampung pada 31 Mei 2025.
Selanjutnya, pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.
Kemudian dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.
Seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Baleg DPR singgung formasi sempit respons usul ASN pensiun 70 tahun
perlu dilakukan kajian terkait hubungan antara usia dan produktivitas, bila alasan yang digunakan untuk memperpanjang usia pensiun ASN merupakan konsekuensi meningkatnya rata-rata usia produktif manusia di Indonesia
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyinggung soal formasi kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) yang semakin sempit ketika merespons usulan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) agar batas pensiun aparatur sipil negara (ASN) diperpanjang hingga 70 tahun.
Dia memandang bahwa penambahan usia pensiun itu akan berdampak pada proses regenerasi di dalam tubuh birokrasi ASN di Tanah Air.
“Situasi saat ini saja, dengan kebijakan penataan ASN yang belum tuntas, seperti kebijakan terhadap tenaga honorer, sudah banyak ‘fresh graduate’ yang tidak bisa tertampung menjadi PNS karena formasi kebutuhannya sempit,” kata Doli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia lantas berkata, “Bayangkan kalau usia pensiunnya semakin lama, maka formasi kebutuhan untuk ASN baru pun pasti semakin kecil.”
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan perspektif lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan ialah penambahan usia pensiun akan berkonsekuensi dengan penyediaan tambahan anggaran negara.
Dia juga menilai perlu dilakukan kajian terkait hubungan antara usia dan produktivitas, bila alasan yang digunakan untuk memperpanjang usia pensiun ASN merupakan konsekuensi meningkatnya rata-rata usia produktif manusia di Indonesia.
“Kita perlu mengkaji dan harus diikuti evaluasi secara keseluruhan ASN kita apakah selama ini setiap individu ASN benar-benar produktif dan berkinerja baik atau tidak,” ujarnya.
Dia menambahkan perspektif lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan ialah konsep pelayanan publik pada birokrasi pemerintah ke depan yang akan berkembang ke arah digitalisasi.
“Yang minimal akan membutuhkan kapasitas kemampuan yang lebih spesifik dari ASN, kalau tidak bisa disebut akan mengurangi kebutuhan jumlah ‘man power’ dalam tubuh ASN kita,” tuturnya.
Untuk itu, dia menekankan usulan Korpri agar batas pensiun ASN diperpanjang hingga usia 70 tahun harus dilakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu sehingga mempunyai alasan yang tepat sebagai landasan.
“Jadi masih sangat banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam dan butuh besar sekali effort untuk mengantisipasi konsekuensi dari penambahan usia pensiun itu,” kata dia.
Sebelumnya, Korpri telah secara resmi mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) yang disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR RI, dan Menteri PANRB.
Korpri mengusulkan agar pejabat pimpinan tinggi atau JPT utama mencapai usia pensiun 65 tahun, JPT madya atau eselon I mencapai usia pensiun 63 tahun, JPT pratama atau setingkat eselon II mencapai usia pensiun 62 tahun, eselon III dan IV 60 tahun, kemudian untuk jabatan fungsional utama 70 tahun.
“Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karier pegawai ASN, dan ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus sehingga wajar batas usia pensiun ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bank swasta nasional ikut bergabung untuk siap menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.
“Ini sejarah besar bagi sektor perumahan Indonesia terutama dalam soal penyaluran pembiayaan rumah subsidi,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.
Bergabungnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tersebut merupakan bukti kepercayaan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
“Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini pemain swasta besar yang masuk,” kata Ara.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Jumat (23/5) di Jakarta.
Melalui sinergi antara Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.
Program Tiga Juta Rumah adalah inisiatif strategis pemerintah masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Periode 2024 – 2029 untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan BCA berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan backlog perumahan nasional.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025