Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Bawaslu RI instruksikan patroli masif jelang pencoblosan PSU Polopo

    Bawaslu RI instruksikan patroli masif jelang pencoblosan PSU Polopo

    Makassar (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menginstruksikan seluruh jajaran pengawas beserta Sentra Gakkumdu melakukan patroli secara masif menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 24 Mei 2025.

    “Kita telah memasuki tahapan yang krusial. Malam ini, Bawaslu bersama jajaran Panwascam se-Kota Palopo dan Sentra Gakkumdu harus melakukan patroli pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada PSU yang akan dilaksanakan besok,” ujarnya saat rapat konsolidasi di Palopo, Jumat.

    Ia menekankan, dalam konsolidasi Sentra Gakkumdu terkait penanganan temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilihan PSU Pilkada Palopo 2024 bahwa pentingnya dilaksanakan aktivitas pencegahan di masa krusial menjelang pencoblosan di PSU Palopo.

    Rahmat juga berpesan agar jajaran penyelenggara di Kota Palopo dapat mengambil pelajaran dari kejadian pada Pemilihan Kabupaten Barito Utara yang kembali melaksanakan PSU karena terbukti terjadi pelanggaran praktik politik uang.

    “Saya berharap kejadian di Barito Utara tidak terjadi di Kota Palopo. Oleh karena itu, malam ini hingga penghitungan suara besok kita melakukan patroli pengawasan,” paparnya.

    Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel Mardiana Rusli pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap Ketua Bawaslu RI yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan konsolidasi tersebut.

    Ia menuturkan, kegiatan ini guna memperkuat komitmen dan sinergisitas jajarannya dalam hal pengawasan serta penindakan menghadapi hari pencoblosan PSU Pilkada Kota Palopo dilaksanakan pada setiap TPS.

    “Semoga pemungutan suara ulang yang dilaksanakan besok 24 Mei 2025 di Kota Palopo dapat berjalan dengan baik, dan jangan tidak sampai terjadi PSU lagi” ujarnya menekankan.

    Rapat konsolidasi tersebut dihadiri jajaran Bawaslu Kota Palopo, Panwascan Kecamatan, anggota sentra Gakkumdu Sulsel dan anggota sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Palopo.

    Sebelumnya, KPU Sulsel bersama KPU Palopo telah menetapkan empat pasangan calon (paslon) dan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali Kota untuk PSU Pilkada Kota Palopo pada 24 Mei 2025.

    Penetapan nomor urut paslon wali Kota Palopo untuk PSU tersebut ditetapkan pada rapat pleno terbuka dipimpin Ketua KPU Sulsel Hasbullah di Kantor KPU Kota Palopo, Sulsel beberapa Waktu lalu.

    Paslon nomor urut 1 yakni Putri Dakka-Haidir Basir, paslon nomor urut 2 Farid Kasim-Nurhaenih, paslon nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta dan paslon nomor urut 4 Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNI transformasikan layanan nasabah prioritas

    BNI transformasikan layanan nasabah prioritas

    Kami tidak hanya membantu nasabah mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga membangun warisan yang berdampak,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melakukan transformasi pada layanan nasabah prioritas atau High Net Worth Individual (HNWI), yakni melalui peluncuran wajah baru layanan BNI Private.

    Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menyampaikan, transformasi ini mencerminkan komitmen BNI dalam menjawab kebutuhan lintas generasi nasabah HNWI.

    “Kami tidak hanya membantu nasabah mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga membangun warisan yang berdampak, baik bagi generasi nasabah maupun bagi lingkungan sekitar hingga memberikan privilege kelas dunia,” ujar Corina.

    Menurutnya, BNI Private mendukung nasabah HNWI untuk berinvestasi pada produk-produk ESG melalui instrumen reksadana berbasis ramah lingkungan.

    Pihaknya juga menyediakan berbagai aktivitas sosial sehingga HNWI lebih berdampak terhadap lingkungan.

    Sebagai bagian dari penyegaran layanan, BNI memperkenalkan dua kartu eksklusif, di antaranya Kartu Debit BNI Private dan Kartu Kredit BNI Visa Infinite Private.

    Kartu debit ini juga memberikan layanan antar-jemput bandara di berbagai negara serta program cashback hingga Rp5 juta untuk transaksi minimum Rp100 juta.

    Sementara itu, Kartu Kredit BNI Visa Infinite Private menawarkan welcome package berupa 210.000 KrisFlyer miles bagi 20 nasabah pertama, akses ke lebih dari 1.700 airport lounge internasional dengan menggunakan priority pass, promo makan malam eksklusif di restoran pilihan, dan lainnya.

    Selain menawarkan produk finansial, BNI Private juga memperluas jangkauannya secara internasional dengan menghadirkan layanan Wealth Management Singapore.

    Layanan ini memungkinkan nasabah mengakses berbagai instrumen investasi global yang dikurasi oleh tim penasihat ahli dengan manfaat eksklusif di Singapura.

    Sebagai tambahan daya tarik, BNI juga menawarkan program Welcome Reward berupa iPhone 16 Pro Max bagi nasabah perorangan yang melakukan penempatan dana minimal Rp20 miliar.

    “Dengan serangkaian manfaat premium dan layanan personal yang kami hadirkan, BNI Private siap menjadi solusi keuangan menyeluruh bagi nasabah HNWI yang mendambakan kenyamanan, eksklusivitas, dan nilai lebih dalam setiap keputusan investasi mereka,” tutur Corina.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Penempatan M. Iqbal sebagai Sekjen DPD sudah sesuai UU

    Anggota DPR: Penempatan M. Iqbal sebagai Sekjen DPD sudah sesuai UU

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan penempatan Komjen Pol Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI sudah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

    Dia menjelaskan dalam UU ASN ditegaskan jika perwira tinggi Polri dapat ditugaskan di luar institusi Korps Bhayangkara. Untuk itu, kata dia, tidak ada aturan yang dilanggar dari pelantikan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI.

    “Itu kan mereka diatur dalam UU ASN. Jadi, UU ASN mengatur soal penempatan Pati Polri di luar institusi polisi. Jadi, UU ASN-lah yang kemudian memberi ruang untuk semua itu,” kata Nasir di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan beleid yang mengatur penempatan Iqbal termaktub pada Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada poin ke-1, disebutkan bahwa jabatan ASN diisi dari pegawai ASN.

    Lalu, di poin ke-2 ditegaskan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selain itu, menurut dia, Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga menyatakan bahwa pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan Polri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dia pun menekankan bahwa Polri adalah instansi sipil, bukan militer.

    “Kalau kita melihat ke polisi, dia kan memang organisasi sipil, atasan dia kan hukum, artinya ketika ada perwira tinggi bersalah pasti dihukum, tidak seperti militer, ada pengadilan militer. Pengadilannya ya pengadilan sipil. Jadi, polisi itu ya organisasi sipil,” kata dia.

    Sebelumnya Irjen Pol Mohammad Iqbal dilantik melalui Keppres 79/TPA. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengeluarkan telegram bernomor ST/488/III/KEP./2025 hingga ST/493/III/KEP./2025 yang ditandatangani pada 12 Maret 2025.

    Sejalan dengan hal tersebut Iqbal kemudian juga menerima kenaikan pangkat dari Irjen Pol menjadi Komjen Pol.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konsorsium Bank Mega salurkan pinjaman Rp2 triliun untuk BRMS

    Konsorsium Bank Mega salurkan pinjaman Rp2 triliun untuk BRMS

    Pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan wujud dukungan nyata Bank Mega dan konsorsium dalam memajukan industri pertambangan di dalam negeri…,

    Jakarta (ANTARA) – Konsorsium Bank Mega menyalurkan pinjaman kepada PT Bumi Resources Minerals Tbk (kode saham: BRMS) dengan total nilai Rp2 triliun atau sekitar 121 juta dolar Amerika Serikat (AS) (dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS).

    Fasilitas pendanaan ini memiliki jangka waktu 12 bulan dan suku bunga 9,75 persen per tahun. Sebagian besar dari pinjaman tersebut, yakni senilai 46 juta dolar AS, akan digunakan untuk mendanai konstruksi proyek tambang emas bawah tanah di Palu serta aktivitas pengeboran di Gorontalo.

    Corporate Syndication Head Bank Mega Antonius Prabowo Argo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa Bank Mega selaku Mandated Lead Arranger and Bookrunner (MLAB) menyambut baik dengan adanya penandatanganan pembiayaan bersama ini.

    “Pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan wujud dukungan nyata Bank Mega dan konsorsium dalam memajukan industri pertambangan di dalam negeri sehingga memberikan kontribusi positif bagi kemandirian bangsa dan memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Antonius.

    Direktur Utama & Chief Executive Officer BRMS Agus Projosasmito mengatakan, pihaknya menargetkan produksi emas dengan kadar yang lebih tinggi dari tambang bawah tanah di Palu dapat dimulai pada 2027.

    Sebagian dari fasilitas pinjaman juga diperlukan untuk mendanai kegiatan pengeboran eksplorasi di proyek tembaga di Gorontalo.

    “Kami berharap untuk dapat menambah jumlah cadangan dan sumberdaya mineral yang ada dari kegiatan pengeboran tersebut,” ujar Agus.

    Sementara itu, Direktur & Chief Financial Officer BRMS Charles Gobel menambahkan bahwa fasilitas pinjaman dari konsorsium Bank Mega ini merupakan langkah awal dalam pendanaan proyek-proyek mineral BRMS di Palu, Gorontalo, Banten, dan Aceh.

    “Saat ini kami juga dalam proses untuk mendapatkan fasilitas pendanaan lanjutan untuk pengembangan proyek-proyek mineral tersebut sampai selesai,” kata Charles.

    Selain digunakan untuk mendanai proyek tambang emas, sebesar 75 juta dolar AS dari total pinjaman yang didapatkan BRMS juga akan digunakan untuk melunasi pinjaman sejumlah 75 juta dolar AS.

    Jumlah pinjaman yang akan dilunasi tersebut terdiri dari 26 juta dolar AS dari BNI, 28 juta dolar AS dari Bank Permata, dan 21 juta dolar AS dari Bank Mega.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PIS ekspansi pasar dan diversifikasi kargo hadapi dinamika geopolitik

    PIS ekspansi pasar dan diversifikasi kargo hadapi dinamika geopolitik

    Langkah ini kami ambil untuk mencegah ketergantungan perusahaan terhadap suatu pasar dan produk kargo tertentu

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina International Shipping (PIS) melakukan ekspansi pasar dan diversifikasi kargo untuk menghadapi dinamika geopolitik yang fluktuatif.

    “Langkah ini kami ambil untuk mencegah ketergantungan perusahaan terhadap suatu pasar dan produk kargo tertentu,” ucap Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sejumlah kondisi geopolitik masih menjadi sorotan bagi aktivitas perdagangan global. Kebijakan tarif, perang antara Rusia dan Ukraina, ketegangan India dan Pakistan, hingga konflik kawasan di sejumlah negara di Timur Tengah yang tak kunjung mereda, adalah di antara dinamika yang berdampak cukup besar saat ini.

    Sebagai antisipasi menghadapi kondisi itu, PIS terus memperluas rute pelayaran di domestik dan luar negeri. Hingga hari ini, rute pelayaran internasional PIS sudah mencapai 65 negara.

    Selain itu, PIS juga telah memiliki tiga kantor perwakilan di Singapura, Dubai, dan London.

    Dengan terus memperluas pasar dan layanan, PIS sebagai subholding dan bagian dari Pertamina Group, menegaskan posisinya sebagai pemain global di sektor logistik energi dan maritim.

    “Keberhasilan langkah ini terbukti meningkatkan kontribusi pendapatan dari pasar non-captive hingga 64 persen sepanjang 2024 dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Eka.

    Dalam setiap langkah strategisnya, PIS tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi bangsa.

    Sebagai bagian dari BUMN logistik dan energi, PIS menjalankan peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui rantai logistik laut yang andal dan berkelanjutan.

    Dengan memperluas jangkauan dan diversifikasi layanan, PIS turut memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia serta mendukung terciptanya konektivitas laut yang efisien dan kompetitif, baik untuk kepentingan nasional maupun regional.

    Di samping perluasan pasar, PIS juga terus menggencarkan diversifikasi produk.

    Meskipun tetap fokus terhadap bisnis inti dalam pengangkutan energi, PIS senantiasa menatap sektor lain yang memiliki potensi besar untuk digarap seperti halnya dry bulk.

    “PIS aktif mengkaji berbagai produk di luar sektor energi sebagai diversifikasi produk angkutan kami. Penetrasi di pasar dry bulk adalah contoh konkret kami dalam mengembangkan bisnis PIS ke tahap lebih jauh. Langkah ini juga cara kami dalam mengantisipasi gejolak geopolitik yang begitu dinamis beberapa waktu terakhir ini,” ucap Eka.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Banten dan Jatim bahas kolaborasi pembangunan dan perbankan

    Gubernur Banten dan Jatim bahas kolaborasi pembangunan dan perbankan

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memperkuat kerja sama antar daerah, membahas kolaborasi pembangunan serta sinergi antar badan usaha milik daerah, khususnya perbankan.

    Pertemuan digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat.

    “Sebagai gubernur baru, saya perlu banyak belajar dari provinsi yang sudah maju seperti Jawa Timur. Hari ini saya bersyukur bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) mengenai strategi pembangunan daerah dan potensi kerja sama lintas provinsi,” ujar Andra Soni dalam keterangannya diterima di Kota Serang, Jumat.

    Isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah rencana Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Banten dengan Bank Jatim. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung perekonomian lokal.

    “Bank Jatim adalah BPD terbesar di Indonesia. Bank Banten yang masih muda sangat membutuhkan pembinaan dan kolaborasi strategis. KUB ini akan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sektor perbankan di Banten,” kata Andra.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut hangat langkah Banten mempererat sinergi antardaerah. Ia menilai kolaborasi BPD akan memperkuat ketahanan ekonomi regional.

    “Terkait KUB Bank Banten dan Bank Jatim, kami siap memfasilitasi prosesnya. Tim teknis kedua belah pihak akan menindaklanjuti sesuai regulasi OJK,” ujar Khofifah.

    Ia juga menegaskan pentingnya menjalin sinergi antarprovinsi untuk mempercepat pembangunan yang merata. “Kolaborasi seperti ini adalah bagian dari penguatan daya saing daerah untuk mendukung Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua MPR: Batas usia pensiun naik, ASN kompeten bisa terus mengabdi

    Ketua MPR: Batas usia pensiun naik, ASN kompeten bisa terus mengabdi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kenaikan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) bisa memberikan kesempatan bagi para ASN yang punya kompetensi untuk mengabdi lebih lama.

    Muzani menyebut banyak ASN yang masih dalam kondisi prima meski telah memasuki usia pensiun dan cukup banyak juga ASN yang punya kompetensi tinggi harus pensiun karena telah mencapai batas usia pengabdian.

    “Dia harus pensiun karena usia 58 atau 60 kalau eselon 1 ya, kalau enggak salah ya. Nah karena itu akan sangat sayang karena sesungguhnya investasi negara, investasi terhadap berbagai macam latihan, pendidikan dari yang bersangkutan sudah begitu banyak,” kata Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Muzani kemudian menambahkan usulan soal kenaikan batas usia pensiun tersebut harus mempertimbangkan juga manfaat yang akan diperoleh negara atas kebijakan tersebut.

    “Maka kalau ada pemikiran untuk memperpanjang usia (pensiun) dia, saya kira lebih banyak di latar belakangnya oleh bagaimana negara mendapatkan nilai manfaat yang lebih maksimal dari seseorang,” ujarnya.

    Muzani juga menegaskan kenaikan batas usia pensiun itu harus dibarengi dengan kinerja yang lebih bagus, lebih profesional dan harus memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.

    “Jadi harapannya tentu saja dengan memperpanjang usia pensiun profesionalitas dan mutu pelayanan akan jauh lebih bagus, mestinya begitu,” kata Muzani.

    Adapun Korpri telah secara resmi mengusulkan kenaikan batas usia pensiun (BUP) bagi ASN yang disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR RI, dan Menteri PANRB.

    Korpri mengusulkan agar Pejabat Pimpinan Tinggi atau JPT Utama mencapai usia 65 Tahun; JPT Madya atau Eselon I mencapai BUP 63 Tahun; JPT Pratama atau setingkat Eselon II mencapai BUP 62 Tahun, Eselon III dan IV 60 Tahun, kemudian untuk Jabatan Fungsional Utama 70 tahun.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tunjuk Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Istana: Perlu sosok berani

    Tunjuk Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Istana: Perlu sosok berani

    ANTARA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat (23/5), menyebut penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan karena perlu sosok yang berani. TNI dinilai institusi yang tepat dalam penanganan penyelundupan barang-barang ilegal karena kemampuan yang dimiliki untuk berkoordinasi lintas wilayah. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

  • Draf rancangan revisi UU Pemerintahan Aceh diserahkan ke DPR RI

    Draf rancangan revisi UU Pemerintahan Aceh diserahkan ke DPR RI

    Banda Aceh (ANTARA) – Tim Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyerahkan draf rancangan revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke Sekretaris Jenderal DPR RI agar segera dilakukan pembahasan.

    “Revisi ini sangat penting, khususnya dalam hal perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) dan kejelasan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat,” kata Plt Sekda Aceh, M Nasir dalam keterangannya, di Banda Aceh, Jumat.

    Penyerahan ini dilakukan bersama jajaran tim revisi UUPA dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, serta para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh yang terlibat dalam pembahasannya.

    Seperti diketahui, revisi UUPA sendiri saat ini berada di nomor 135 dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 DPR RI. Kemudian, DPRA telah mengesahkan dan menetapkan draf rancangan revisi UUPA dalam rapat paripurna.

    M Nasir mengatakan bahwa draf revisi UUPA telah melalui proses panjang bersama DPR Aceh. Draf tersebut kini telah mengerucut menjadi delapan pasal yang akan diusulkan direvisi dan satu pasal tambahan.

    Ia berharap revisi UUPA ini dapat dimasukkan dalam kategori cumulative open list, sehingga proses pembahasannya bisa dipercepat dan tidak tergantung pada urutan dalam daftar panjang Prolegnas.

    “Harapan kami, pada 16 Agustus 2025 atau paling lambat 2026, sehingga Presiden RI dapat menyampaikan nota keuangan yang telah memuat perpanjangan dana Otsus Aceh,” ujarnya.

    M Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas, demi memperkuat pelaksanaan kekhususan Aceh secara hukum dan konstitusional.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menyampaikan komitmennya untuk mendukung percepatan proses legislasi ini.

    Pihaknya akan mengamankan sembilan pasal yang diajukan, dan memastikan agar setiap materi tambahan mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh sebelum dibawa ke proses legislasi nasional.

    “Kami memahami bahwa masyarakat Aceh yang paling tahu kebutuhan daerahnya. Karena itu, semua usulan akan kami konsultasikan kembali dan komunikasikan dengan legislatif terkait,” demikian Inosentius Samsul.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perbanas Institute-AICB Malaysia kerja sama sertifikasi global bankir

    Perbanas Institute-AICB Malaysia kerja sama sertifikasi global bankir

    … Kami ingin membangun komunitas bankir yang tidak hanya kompeten, tapi juga dihormati secara global

    Jakarta (ANTARA) – Perbanas Institute bekerja sama dengan Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) Malaysia akan mengadakan berbagai program bagi bankir di Indonesia untuk meraih sertifikasi global.

    Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga pendidikan itu membuka jalan bagi berbagai bentuk kolaborasi ke depan, termasuk pelatihan bersama, pertukaran pengetahuan, hingga pengembangan kurikulum pendidikan perbankan yang relevan dengan kebutuhan industri perbankan.

    Usai penandatanganan di Jakarta, Jumat, Rektor Perbanas Institute, Prof Hermanto Siregar, MEc, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yang unggul.

    “Kami percaya bahwa pengakuan internasional seperti Chartered Banker akan memperkuat kredibilitas dan kepercayaan terhadap perbankan nasional. Kerja sama ini adalah investasi jangka panjang untuk membentuk pemimpin-pemimpin keuangan masa depan,” ujarnya.

    Acara itu didahului dengan kegiatan Sharing Session bertajuk “Advance Your Banking Career with the Exclusive Chartered Banker by Experience (CBBE)”, sebagai bagian dari inisiatif untuk mempercepat peningkatan profesionalisme di sektor perbankan nasional.

    Mr. Paul Denton dari Chartered Banker Institute UK pada acara itu menyoroti bahwa pengalaman para profesional perbankan tidak boleh dikesampingkan.

    “CBBE adalah tentang memberikan pengakuan terhadap kepemimpinan dan integritas yang telah teruji dalam praktik. Kami ingin membangun komunitas bankir yang tidak hanya kompeten, tapi juga dihormati secara global,” jelasnya saat membawakan sesi utama.

    Sementara itu, Prof. Manivannan Saman dari Asian Banking School menambahkan bahwa daya saing sektor keuangan tidak akan maksimal tanpa akuntabilitas yang ditopang oleh profesionalisme tinggi.

    “Kami melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam membangun jaringan bankir Asia yang terstandarisasi secara internasional,” ujarnya.

    Kegiatan yang berlangsung di Griya Perbanas Jakarta itu mempertemukan para pimpinan bank anggota Perbanas dengan para pemimpin institusi perbankan internasional.

    Mereka mendapatkan wawasan langsung tentang pentingnya program CBBE sebuah jalur pengakuan profesional bagi bankir senior yang telah memiliki pengalaman panjang, namun belum mendapatkan sertifikasi formal bertaraf internasional.

    Menurut Prof Hermanto, transformasi sektor perbankan Indonesia menuntut lebih dari sekadar adaptasi teknologi, tetapi memerlukan juga kepemimpinan yang tangguh dan standar kompetensi yang diakui secara global.

    “Program CBBE memberikan pengakuan global tanpa mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan transformasi industri perbankan Indonesia,” katanya.

    Sementara Dio Alexander Samsoeri selaku Wakil Bendahara Perbanas, menyampaikan harapan besar terhadap kerja sama itu.

    “Saat kita berbicara tentang masa depan keuangan yang berkelanjutan, maka investasi terbesar adalah pada manusianya. Kami ingin mendorong para pemimpin bank di Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam inisiatif ini,” pungkasnya

    Pewarta: Budhi Santoso
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025