Author: Antaranews.com

  • Transjabodetabek rute Sawangan Depok-Lebak Bulus diresmikan pekan depan

    Transjabodetabek rute Sawangan Depok-Lebak Bulus diresmikan pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan meresmikan Transjabodetabek rute Sawangan Depok-Lebak Bulus dan Bekasi-Kuningan pada pekan depan.

    “Rencananya memang pekan depan kita akan resmikan rute dari Sawangan ke Lebak Bulus dan Terminal Bekasi ke Kawasan Kuningan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo kepada wartawan di kawasan Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Ia mengatakan, nanti tarifnya menyesuaikan dengan jam keberangkatan, yakni pukul 05.00 – 07.00 WIB berbayar Rp2.000 dan pukul 07.00 – 22.00 WIB dengan tarif Rp3.500.

    Dia berharap dengan adanya peningkatan layanan transportasi umum tersebut maka pengguna kendaraan pribadi akan berpindah ke angkutan umum.

    “Apalagi harganya murah, sehingga ini menjadi lebih ‘worth it’ untuk dilakukan perpindahan,” ujarnya.

    Sebelumnya, antusiasme masyarakat terhadap Transjabodetabek cukup tinggi. Rute Alam Sutera-Blok M yang diluncurkan beberapa waktu lalu juga sangat diminati masyarakat.

    Setiap hari lebih dari 2.200 penumpang dan di akhir pekan 3.500 penumpang menggunakan transportasi tersebut.

    Nantinya ada beberapa rute lagi yakni Terminal Depok-Terminal Kampung Rambutan, Sawangan-Lebak Bulus, Karawaci-Grogol, Grand Wisata Bekasi-Cawang dan Bojong Gede-Kampung Rambutan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni

    Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer mulai 5 Juni 2025.

    Program ini menjadi salah satu dari enam kebijakan stimulus ekonomi yang sedang difinalisasi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan konsumsi pasca-libur Lebaran dan sebelum tahun ajaran baru.

    “BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (24/5).

    Airlangga menjelaskan, berbeda dari skema BSU yang digulirkan pada 2022 dengan nilai Rp600 ribu per pekerja, bantuan tahun ini akan lebih kecil.

    “Tidak segitu (nilainya), lebih kecil,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pemerintah masih menyempurnakan regulasi teknis dan anggaran program ini yang melibatkan koordinasi lintas kementerian.

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya,” tuturnya.

    Penyaluran BSU merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan konsumsi domestik di kuartal II-2025. Selain BSU, lima stimulus lainnya yang akan diluncurkan serentak pada 5 Juni antara lain pertama, diskon transportasi yang meliputi tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut selama masa liburan sekolah.

    Kedua, diskon tarif tol untuk sekitar 110 juta pengguna kendaraan pribadi selama Juni-Juli 2025.

    Ketiga, diskon listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA selama dua bulan.

    Keempat, penambahan bantuan sosial, termasuk kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Serta kelima, perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Menurut Airlangga, rangkaian stimulus ini dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen pada kuartal II-2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program,” katanya.

    Airlangga juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Momentum ini dinilai penting karena tidak adanya hari besar nasional lain seperti Natal atau Tahun Baru yang biasanya menjadi pemicu konsumsi masyarakat.

    Dengan mempertimbangkan berkurangnya momentum konsumsi besar, BSU beserta paket stimulus lainnya diharapkan dapat menjadi bantalan bagi ekonomi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK terapkan pendekatan holistik jaga masyarakat dari investasi ilegal

    OJK terapkan pendekatan holistik jaga masyarakat dari investasi ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk melindungi masyarakat agar tidak terjebak investasi ilegal melalui pendekatan holistik.

    Ia menuturkan bahwa pendekatan tersebut meliputi upaya regulasi, edukasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.

    “Meski demikian, keberhasilan upaya ini juga memerlukan peran aktif masyarakat untuk selalu memverifikasi legalitas sebelum berinvestasi dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup agar tidak mudah terjebak dalam praktik investasi ilegal,” ujar Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Sabtu.

    Dalam aspek regulasi, ia mengatakan bahwa pihaknya menetapkan aturan yang ketat terhadap lembaga jasa keuangan dan produk investasi yang beredar di masyarakat, sehingga hanya entitas yang telah memperoleh izin resmi dan memenuhi ketentuan yang diperbolehkan untuk menawarkan produk investasi.

    Pihaknya juga aktif meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi, seperti Kampanye Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Sikapi Uangmu, serta kegiatan literasi dan inklusi keuangan di sekolah dan perguruan tinggi.

    OJK juga memiliki portal resmi yang menyediakan informasi seputar produk keuangan, risiko investasi, dan cara menghindari penipuan.

    “Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan, diharapkan mereka lebih cermat dalam mengambil keputusan investasi, termasuk tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan tinggi yang tidak masuk akal,” kata Friderica.

    Sementara itu, untuk mendukung perlindungan konsumen, ia menyampaikan bahwa OJK membuka berbagai kanal pengaduan resmi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Whatsapp layanan konsumen di 081-157-157-157, kontak 157, chatbox, surat, dan gerai pengaduan di kantor-kantor OJK.

    Untuk menjamin keadilan finansial bagi konsumen, ia mengatakan bahwa masyarakat juga bisa menyelesaikan sengketa dengan lembaga jasa keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

    “Selain itu, OJK juga menerapkan prinsip market conduct untuk memastikan bahwa pelaku industri keuangan memperlakukan konsumen secara adil dan transparan, termasuk dalam menjelaskan manfaat serta risiko produk,” ucap Friderica.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lain melalui Satgas PASTI untuk mengidentifikasi serta menindak investasi ilegal yang merugikan masyarakat, seperti Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dan kepolisian.

    “Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari upaya ini, termasuk pemberian sanksi administratif hingga pelaporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPH Migas: BBM subsidi khusus kapal pacu konektivitas antarpulau

    BPH Migas: BBM subsidi khusus kapal pacu konektivitas antarpulau

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengatakan pemanfaatan BBM subsidi bagi transportasi khusus kapal di wilayah kepulauan seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan kemudahan bagi mobilisasi masyarakat dan meningkatkan konektivitas antarpulau.

    “Pengoperasian kapal oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membutuhkan dukungan dari semua pihak, salah satunya BPH Migas, dengan membantu mendistribusikan BBM subsidi. BBM (subsidi) ini akan berkorelasi dengan harga tiket penumpang, yang dirasa sangat ekonomis bagi masyarakat,” kata Yapit di Pelabuhan Bungkutoko, Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagaimana keterangan resmi BPH Migas yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Salah satu kapal milik Pelni, yakni kapal penumpang Jetliner, menjadi salah satu sarana transportasi yang diminati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kehadiran kapal tersebut terbukti meningkatkan konektivitas.

    “Kapal Jetliner adalah satu dari 25 kapal penumpang yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pelni dan menjadi idola masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang akan mengunjungi kawasan kepulauan,” ungkapnya.

    BPH Migas, kata Yapit, juga berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha penugasan bidang BBM untuk memastikan agar penyediaan dan penyaluran BBM subsidi terjaga dengan baik di berbagai wilayah.

    “Semoga koordinasi BPH Migas dengan Pelni, serta Pertamina sebagai badan usaha penugasan yang mengirimkan BBM senantiasa terkonsolidasi dengan baik dan semoga bisa terus melayani masyarakat,” kata dia.

    Sejalan dengan Yapit, Supervisor BBM Pelni Radityo Dimas mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga pemanfaatan BBM subsidi bagi transportasi khusus kapal berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.

    “Demi pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, kami bersama BPH Migas terus memantau realisasi kuota BBM subsidi untuk transus (transportasi khusus) kapal agar sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, penyaluran BBM subsidi bagi kapal-kapal yang mengisi di pelabuhan diawasi secara ketat, baik secara internal maupun eksternal.

    “Kami menggandeng Surveyor Indonesia sebagai pihak independen untuk mengawasi pemeriksaan setiap penyaluran BBM,” kata dia.

    Pemantauan SPBU nelayan

    Yapit juga melakukan pemantauan ketersediaan serta distribusi BBM bagi nelayan di wilayah Bombana, Sulawesi Tenggara.

    Ia menjelaskan penyaluran BBM kepada nelayan melalui surat rekomendasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi ada.

    “Kami melihat salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di Bombana berjalan dengan baik dalam mendistribusikan BBM, kapal-kapal terlayani, dan surat rekomendasi sebagaimana peraturan BPH Migas sudah menggunakan format dan pengisian yang baik,” kata dia.

    Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengimplementasikan penyaluran BBM sesuai dengan regulasi, utamanya bagi konsumen pengguna nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 gross tonnage (GT).

    “Semoga pengisian kapal-kapal nelayan di bawah 30 GT di SPBUN ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Kegiatan pemantauan ini turut didampingi Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Sulawesi Tenggara Ferdi Fajrian.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dishub DKI tertibkan juru parkir liar hingga pasang CCTV di Blok M

    Dishub DKI tertibkan juru parkir liar hingga pasang CCTV di Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI menertibkan juru parkir liar hingga memasang kamera pengawas (CCTV) di kawasan Blok M Jakarta Selatan sebagai upaya pengamanan 24 jam.

    “Juru parkir liar ya, nah itu yang memang kami sudah menyampaikan ke pengelola parkir, bahwa itu tidak lagi boleh tarif di dalam,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo kepada wartawan di kawasan Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Syafrin menegaskan juru parkir hanya boleh mengatur perparkiran dan jika ada pengemudi yang memberikan uang maka akan dianggap secara sukarela.

    Ditambahkan pula, pihaknya akan terus melakukan penertiban agar kawasan Blok M semakin tertib dalam perparkiran.

    “Jadi yang juru parkirnya cukup mengatur, memang ada pengemudi yang secara sukarela karena sudah membantu melakukan pengaturan,” ujarnya.

    Kemudian, terkait pemasangan CCTV, pihaknya menyatakan akan bertahap akan memasang seperti yang sudah dilakukan di kawasan Tanah Abang.

    “Sehingga begitu ada potensial terjadi parkir satu dua kendaraan, itu kami langsung kerahkan anggota tim Lintas Jaya yang merupakan gabungan Dishub, Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk melakukan penertiban ke lokasi tersebut,” ucapnya.

    Dengan demikian, penertiban ini diharapkan mampu menjadi efek jera bagi masyarakat yang mencoba untuk melakukan parkir liar di tempat-tempat yang dilarang, ataupun oknum-oknum tertentu yang mencoba mengatur untuk kendaraan parkir di tempat terlarang tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: China mitra dagang terbesar RI, lebih 130 miliar dolar AS per tahun

    Prabowo: China mitra dagang terbesar RI, lebih 130 miliar dolar AS per tahun

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral yang telah melebihi 130 miliar dolar AS per tahun.

    Hal ini disampaikan dalam sambutannya di hadapan Perdana Menteri China, Li Qiang, dan para pelaku usaha kedua negara dalam agenda Indonesia-China Business Reception di Jakarta, Sabtu.

    “Saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar,” katanya.

    Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi perusahaan-perusahaan China dalam pembangunan industri dan teknologi Indonesia.

    Ia mencontohkan proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengembangan kawasan industri, dan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Hubungan dagang investasi dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, sejahtera, dan ramah lingkungan bagi kedua bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo.

    Kepada para pengusaha China, Presiden juga mengungkapkan rasa terima kasih atas partisipasi mereka dalam penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pembangunan kepercayaan di dunia usaha Indonesia.

    “Saya telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh dari dunia usaha Tiongkok. Saya melihat komitmen mereka, saya melihat keinginan mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk mendengarkan kepentingan-kepentingan kita,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat kemandirian energi, BPH Migas dorong percepatan jargas

    Perkuat kemandirian energi, BPH Migas dorong percepatan jargas

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan pengembangan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga sebagai upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

    Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, memastikan sejauh ini pemanfaatan gas bumi telah berjalan dengan baik dan dapat dinikmati masyarakat luas seperti rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, dan industri.

    “BPH Migas hadir bersama PT PGN Tbk dan PT Pertamina Gas untuk memastikan peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri di wilayah Jawa Timur berjalan dengan baik. Saat ini, pengelolaan gas bumi di wilayah Jawa Timur telah menjangkau lebih dari 200 ribu pelanggan dengan volume mencapai 250,15 BBTUD,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kantor PGN Sales and Operation Region III (SOR III) Area Pasuruan.

    Ia juga menjelaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jargas.

    Pada 2025, PGN sudah memiliki rencana pengembangan jargas di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, Jatim.

    “Di tahun 2025, ditargetkan pembangunan 59.990 sambungan rumah tangga (SR) di Surabaya dan Gresik. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” tambahnya.

    Selanjutnya, kunjungan meninjau Stasiun Penerima Gas Semare PGN Area Pasuruan untuk memastikan infrastruktur pipa gas bumi dan pendistribusian gas bumi melalui pipa berjalan dengan baik.

    Pada kunjungan ini, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menekankan pentingnya keadilan energi melalui jargas untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur secara merata.

    “Pengembangan jargas tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan energi. BPH Migas hadir untuk memastikan bahwa gas bumi dapat dinikmati secara merata, khususnya oleh rumah tangga dan usaha kecil,” jelasnya.

    Selain itu, Halim juga menyampaikan keandalan distribusi gas bumi di wilayah Pasuruan dan Surabaya berada dalam kondisi yang baik dan aman.

    BPH Migas berharap dengan pendekatan kolaboratif antara regulator, badan usaha, dan pemerintah daerah, pembangunan jargas di Jawa Timur dapat menjadi model nasional dalam percepatan penyediaan energi yang terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.

    “Alhamdulillah, kita bersama PGN memastikan distribusi gas bumi berjalan lancar. Semoga ini membawa berkah bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Kami percaya, dengan kerja sama yang kuat antara semua pihak, cita-cita kemandirian energi dan pemerataan akses energi bersih bisa kita wujudkan bersama,” sebut Halim.

    Kegiatan kunjungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ke Stasiun Penerima Gas Semare PT PGN Tbk Sales and Operation Region III (SOR III) Area Pasuruan. ANTARA/HO-BPH Migas

    General Manager SOR III PGN Hedi Hedianto menyampaikan saat ini pihaknya mengelola 202.376 pelanggan dengan total volume penyaluran gas mencapai 250,15 BBTUD.

    Dari jumlah tersebut, sektor rumah tangga mencakup 201.292 pelanggan dengan pemakaian 2,59 BBTUD dan pelanggan kecil mencapai 455 pelanggan dengan volume 0,18 BBTUD.

    Hedi menambahkan PGN secara aktif memperluas jaringan distribusi melalui pembangunan pipa dan optimalisasi pasokan dari berbagai sumber.

    “Kami memiliki jaringan distribusi sepanjang 6.745 km yang didukung enam offtake station strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Infrastruktur ini mendukung kelancaran pasokan gas dari lapangan-lapangan utama,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Gas Gamal Imam Santoso berharap adanya dukungan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur energi nasional.

    “Kami berharap dapat menerima dukungan penuh dari BPH Migas terhadap kebijakan pemerintah dan pentingnya sinergi bersama BPH Migas dalam penguatan infrastruktur energi nasional khususnya infrastruktur pipa gas bumi,” katanya.

    Kegiatan juga dihadiri Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dan Direktur Komersial Pertamina Gas Kusdi Widodo.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Boy Thohir: Kadin RI-China jalin kerja sama strategis dukung MBG

    Boy Thohir: Kadin RI-China jalin kerja sama strategis dukung MBG

    disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, baru saja melakukan penandatangan nota kesepamahaman kerja sama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), di mana kami

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite China Garibaldi ‘Boy’ Thohir menyampaikan bahwa Indonesia dan China telah menjalin kerja sama strategis dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepemahaman (MoU) antara Indonesia dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) pada hari ini, Sabtu, (24/05).

    “Pada hari ini, disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, baru saja melakukan penandatangan nota kesepamahaman kerja sama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), di mana kami akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) gotong royong,” ujar Boy Thohir dalam acara Indonesia–China Business Reception 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Boy Thohir juga baru saja mengajak Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang mengunjungi Pameran Kemitraan Indonesia-China ke-75 yang menampilkan kerja sama strategis di delapan sektor prioritas.

    Ke-delapan sektor prioritas itu, di antaranya Infrastruktur dan konektivitas, industri hilirisasi, manufaktur, energi terbarukan, digitalisasi, teknologi tinggi dan kecerdasan buatan, kesehatan dan bioteknologi, pendidikan dan IPTEK, serta ketahanan pangan termasuk sektor pertanian dan perikanan laut.

    Boy Thohir mengatakan Indonesia dan China perlu bersama-sama mendorong kolaborasi nyata guna menjaga kelancaran perdagangan dan investasi baik bagi kedua negara.

    Dengan posisi China sebagai pemimpin global di dalam infrastruktur, manufaktur, dan teknologi energi baru terbarukan (EBT), Ia berharap kerja sama kedua pihak dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang kedua negara.

    Ia menyampaikan acara Indonesia–China Business Reception 2025 kali ini menjadi lebih spesial karena bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan China.

    “Selama 75 tahun, Indonesia dan China telah membangun kemitraan strategis berlandaskan pada pertumbuhan bersama, kemajuan yang saling menguntungkan, dan semangat persahabatan yang kuat,” ujar Boy Thohir.

    Pihaknya memastikan Kadin Indonesia Komite China terus berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, serta mendorong meningkatnya minat investor untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia.

    Dalam dua tahun terakhir, Kadin Indonesia Komite China telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan hubungan bisnis dan investasi antara kedua negara, termasuk pertemuan-pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan China.

    Berbagai kegiatan itu, diantaranya Indonesia- China Business Community Reception 2023 yang dihadiri oleh Perdana Menteri China Li Qiang, Indonesia-China Business Forum 2023, serta Indonesia–China Business Forum 2024 di Beijing yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rano Karno usul gedung Sekretariat ASEAN dibuka untuk publik

    Rano Karno usul gedung Sekretariat ASEAN dibuka untuk publik

    jujur saya nggak pernah masuk ke sana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Rano Karno atau Bang Doel mengusulkan agar gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan dibuka untuk publik sebagai sarana pembelajaran.

    “Ada keinginan dari kita agar Sekretariat ASEAN bisa dibuka untuk umum, karena di sana ada museum. Anak-anak kita bisa belajar tentang bagaimana ASEAN itu,” kata Rano usai pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta di Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Rano mengaku sebagai alumni SMAN 6 Kebayoran Baru belum pernah masuk ke dalam gedung tersebut lantaran dibilang tertutup.

    Padahal, lanjut dia, gedung Sekretariat ASEAN bisa menjadi potensi sarana untuk mempelajari perkembangan negara ASEAN.

    “Saya di SMAN 6 sini, jujur saya nggak pernah masuk ke sana. Karena itu sangat tertutup, artinya memang bukan buat publik,” ucapnya.

    Maka itu, dia berharap proyek Blok M Hub yang merevitalisasi kawasan Blok M dan sekitarnya mampu menjadi penghubung sekaligus pusat ruang publik.

    Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Nararya Sanggramawijaya Soeprapto menambahkan gedung Sekretariat ASEAN telah menjadi tuan rumah hingga skala internasional.

    “Gedung Sekretariat ASEAN selama ini telah menjadi tuan rumah beberapa rangkaian rapat-rapat nasional, regional, maupun internasional lebih dari setahun yang lalu,” ucap Nararya.

    Nararya menyebutkan rapat-rapat tersebut mencapai 1.600 kali dengan beberapa macam kunjungan dari wakil-wakil daerah.

    Maka itu, dia mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI yang terus mendukung untuk mempromosikan ASEAN secara berkelanjutan, terutama dalam proyek Blok M Hub.

    “Kami sangat senang jika nuansa ASEAN menjadi bagian dari pembangunan berorientasi di kawasan transit Blok M,” ucapnya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan, selama 24 jam untuk menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta bertemakan “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”.

    Blok M Hub merupakan proyek revitalisasi kawasan sekitar terminal dan mal Blok M yang diproyeksikan menjadi hub (penghubung) transportasi dan fasilitas umum di area tersebut.

    Blok M Hub juga akan disiapkan sebagai pusat aktivitas publik, termasuk pengembangan kawasan kuliner dan gedung ASEAN yang akan menjadi bagian dari wajah baru Jakarta.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merevitalisasi di kawasan Blok M dan ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FAKTA tolak usulan revisi PP 28/2024 demi Indonesia Emas 2045

    FAKTA tolak usulan revisi PP 28/2024 demi Indonesia Emas 2045

    FAKTA Indonesia merespon pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, yang disampaikan melalui media dan menyarankan revisi atas PP 28 Tahun 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menolak usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas kepentingan lain.

    “Kami menolak segala bentuk upaya revisi PP Nomor 28 Tahun 2024 demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Ketua FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikan untuk merespon pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, yang disampaikan melalui media dan menyarankan revisi atas PP 28 Tahun 2024.

    Menurut Ary, pernyataan tersebut terkesan lebih berpihak pada kepentingan industri tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    Alasan yang menyebut bahwa peraturan ini merugikan industri dinilai tidak tepat, karena justru peningkatan prevalensi PTM akan menambah beban pembiayaan negara dan menurunkan produktivitas nasional.

    “Argumentasi APINDO yang lebih mementingkan kepentingan industri bertentangan dengan amanat konstitusi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional,” ucap Ary.

    Ary menjelaskan, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, obesitas, dan gangguan kesehatan lainnya yang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

    Salah satu faktor yang turut berkontribusi yakni tingginya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Berdasarkan data International Diabetes Federation tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes usia dewasa terbanyak.

    Selain itu, Ary menyebut pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

    Selain itu, pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa, Kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi bagi seluruh warga negaranya”.

    “Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warga negara dari dampak buruk zat adiktif yang terkandung dalam produk tembakau dan MBDK,” ujar Ary.

    Adapun perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, kata Ary, semestinya menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan industri.

    Apalagi, untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, khususnya pada poin keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk di bidang kesehatan. Maka implementasi PP 28 Tahun 2024 perlu didukung sepenuhnya.

    “Asta Cita bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata Presiden dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing,” ucap Ary.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.