Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Menteri PU: Total anggaran tahap I dan II Sekolah Rakyat Rp10 triliun

    Menteri PU: Total anggaran tahap I dan II Sekolah Rakyat Rp10 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total anggaran yang disiapkan untuk Program Sekolah Rakyat tahap I dan II sebesar Rp10 triliun.

    “Untuk sekolah rakyat, APBN-nya di kami (Kementerian PU). Disiapkan total Rp10 triliun untuk tahap I dan II,” ujar Dody di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, kemungkinan total anggaran tersebut tidak akan terserap semuanya tahun ini.

    “Jadi semampunya dan sebagian besar akan disiapkan di 2026. Makanya tahap II itu harus wajib selesai di Juni 2026,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan penanganan infrastruktur untuk Sekolah Rakyat tahap I sudah mulai dilaksanakan. Penanganan tahap I meliputi 100 sekolah yang ditargetkan selesai tahun 2025.

    Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non struktur) sejak minggu lalu. Renovasi 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti.

    Enam puluh lima sekolah yang sudah mulai ditangani tersebut yaitu 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, 3 sekolah di Kalimantan, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua. Sedangkan untuk 35 sekolah lainnya Kementerian PU masih melakukan survey ke lokasi usulan.

    Sedangkan untuk 35 sekolah ditargetkan selesai September 2025, tapi Kementerian PU akan usahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus.

    Dody menjelaskan penanganan Sekolah Rakyat tahap I ini merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting hingga penyediaan meubelair. Sementara penanganan tahap II yang ditargetkan selesai tahun 2026 berupa pekerjaan pembangunan bangunan sekolah baru.

    “Kita sudah memverifikasi 219 lokasi usulan tahap II, dimana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan. Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” ujarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor

    Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berencana menerbitkan kembali sukuk berkelanjutan (sustainability sukuk) tahun ini, di mana bank mencatat minat yang tinggi selama proses bookbuilding.

    “Alhamdulillah permintaannya tinggi, tapi saya belum bisa konfirmasi jumlahnya berapa karena prosesnya masih terus berlangsung,” kata Senior Vice President ESG BSI Rima Dwi Permatasari saat ditemui dalam kegiatan Islamic Finance Dialogue (IFD) 2025 di Jakarta, Senin.

    Rencana penerbitan itu merupakan lanjutan dari sustainability sukuk atau Sukuk Mudharabah sejak tahun lalu. BSI mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan dengan total Rp10 triliun dalam tiga tahun.

    Tahun lalu, BSI telah menerbitkan sukuk berkelanjutan senilai Rp3 triliun. Sukuk tersebut terbagi menjadi tiga seri dengan imbal hasil (yield) berkisar 6,40 persen hingga 7,20 persen untuk tenor 1, 2, dan 3 tahun.

    Sementara untuk tahun ini, BSI masih mengamati perkembangan permintaan pasar.

    “Tahun ini kami masih belum bisa mengonfirmasi totalnya berapa, tapi mungkin bisa jadi sama seperti tahun lalu,” tambahnya.

    Hasil dari penerbitan sukuk itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) dan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Skenario distribusi dana kurang lebih sama dengan tahun lalu, yakni 60 persen disalurkan kepada UMKM dan 40 persen untuk pembiayaan hijau.

    Dengan begitu, pembiayaan ESG BSI tahun ini diharapkan dapat terdongkrak sebesar 10 persen hingga 15 persen. Sebagai catatan, total pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) yang disalurkan perseroan hingga posisi Maret 2025 mencapai Rp72,6 triliun atau 25,29 persen dari total portofolio pembiayaan BSI, terdiri dari green financing yang tercatat sebesar Rp14,6 triliun serta social financing sebesar Rp58 triliun.

    BSI juga menargetkan peningkatan jumlah investor ritel pada penerbitan sukuk berkelanjutan tahun ini. Sebelumnya, jumlah partisipan investor ritel pada penerbitan Sukuk Mudharabah tercatat sebanyak 9 persen.

    “Tahun ini harusnya lebih banyak lagi,” tuturnya.

    Sebagai bagian dari tata kelola ESG dan pemenuhan regulasi terkait penerbitan ESG sukuk BSI tahap 1 tahun 2024, perseroan telah menyusun laporan dampak atau impact report yang disampaikan kepada OJK bersama dengan laporan tahanan BSI tahun buku 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasar murah di Takengon stabilkan harga jelang Idul Adha

    Pasar murah di Takengon stabilkan harga jelang Idul Adha

    ANTARA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog Cabang Takengon menggelar pasar murah pada tiga lokasi di Kabupaten Aceh Tengah, Senin (26/5). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk stabilisasi harga pasar yang dikhawatirkan mengalami kenaikan menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah​​​​. (Try Vanny S/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

  • Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari

    Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWPB) menyerahkan aset kawasan area publik (KAP) Borarsi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, untuk dikelola.

    Aset KAP Borarsi itu diserahkan Kepala BPPWPB Wahyu Tri Nugroho kepada Bupati Manokwari Hermus Indou yang didampingi Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Papua Barat, Senin.

    “Barang milik negara ini dibangun dengan anggaran APBN tahun 2023 sebesar Rp67 miliar dan selesai tahun 2024,” kata Wahyu Tri Nugroho.

    Ia mengatakan KAP Borarsi merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang berdiri di atas lahan seluas 24.940 meter persegi, memiliki luas bangunan utama 4.903 meter persegi dengan konstruksi dua lantai.

    Item pekerjaan yang sudah dilakukan pihaknya adalah pembangunan gedung utama, panggung utama, toilet umum, lapangan serbaguna, lapangan basket, pedestrian, trotoar, parkiran mobil dan motor, parkiran difabel, hard standing pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan gerbang depan.

    KAP Borarsi dikerjakan kontraktor PT Irma Tiara Putra dengan konsultan manajemen konstruksi PT Mahakarya KSO Siara dan konsultan perencana PT Cempaniga Raya Konsultan.

    “Setelah diserahkan kepada Pemkab Manokwari, maka gedung ini secara resmi bisa dikelola oleh Pemkab Manokwari,” ujar Wahyu.

    Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan KAP Borarsi dengan segala fasilitas yang dimiliki telah menjadi ruang terbuka publik terbaik yang dimiliki Kabupaten Manokwari yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan olah raga masyarakat.

    Pemkab Manokwari mengapresiasi dukungan Kementerian PU dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari.

    Pemkab Manokwari berkomitmen menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik tersebut, serta mengajak masyarakat untuk berperilaku baik dan menjaga fasilitas yang ada.

    Adanya KAP Borasi diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, ruang ekspresi seni budaya, dan dapat menjadi simbol kemajuan di Tanah Papua.

    “Pemkab Manokwari siap mengelola KAP Borarsi dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama para pemuda di sekitar lokasi,” katanya.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU-BUJT diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli

    Menteri PU-BUJT diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli

    Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli dengan para badan usaha jalan tol (BUJT).

    “Kita mulai diskusi dengan para BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat lebaran,” ujar Dody di Jakarta, Senin.

    Kementerian PU melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengumpulkan semua BUJT untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol tersebut di beberapa ruas.

    Dody menyampaikan bahwa keputusan pemberian diskon tarif tol memang harus dibahas dengan para BUJT dikarenakan hal tersebut dapat memengaruhi pendapatan BUJT sebagai investor sekaligus pengelola jalan tol.

    Selain itu juga perlu dibahas apakah nantinya akan terdapat tambahan kompensasi dari pemerintah kepada BUJT terkait kebijakan pemberian diskon tarif tol.

    “Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi untuk memberikan insentif dari semua kementerian/lembaga negara (K/L) terkait agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga tinggi,” kata Dody.

    Terkait detail diskon tarif tol pada Juni-Juli seperti berapa lama, ruasnya dimana saja, Kementerian PU akan menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan berbeda.

    Sebagai informasi, pemerintah kembali meluncurkan bantuan dan diskon untuk masyarakat, dengan rencana akan dimulai pada 5 Juni 2025. Salah satunya adalah pemberian diskon atau bantuan terhadap biaya penggunaan tol bagi masyarakat.

    Diskon tarif jalan tol akan diberikan kepada sekitar 110 juta pengendara. Program ini diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi darat dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tujuan dari diskon dan bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub sebut sektor maritim sumbang 7 persen PDB Indonesia

    Kemenhub sebut sektor maritim sumbang 7 persen PDB Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia menyebutkan sektor maritim memainkan peran sentral sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Sektor maritim memberikan kontribusi kurang lebih 7 persen kepada PDB Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kita,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia yang mendukung kekuatan sektor maritim nasional.

    Posisi strategis Indonesia di persimpangan jalur laut utama dunia memberikan peluang besar untuk pengembangan logistik maritim, perdagangan antarnegara, dan penguatan rantai pasok global yang efisien.

    Dengan keunggulan geografis ini, sektor maritim Indonesia diarahkan untuk berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

    “Kita merupakan supplier untuk pelayaran niaga dengan sumber daya yang berkelanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan yang ketiga di dunia, secara strategis terletak di persimpangan dari jalur laut utama, sektor maritim adalah tulang punggung ekonomi kita,” ucap Antoni.

    Ia menyampaikan pihaknya terus memperkuat infrastruktur, shipping network, dan sistem digitalisasi untuk memastikan sebuah konektivitas maritim yang inklusif dan aman.

    Menurutnya Indonesia memainkan peran yang penting untuk membangun dan mempertahankan sebuah supply chain yang aman dan cepat dalam transportasi pelayaran niaga untuk bisa mendapat pertumbuhan yang baik dan juga pembangunan yang inklusif.

    Kemenhub terus mengoptimalkan manajemen laut berkelanjutan, pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kesejahteraan wilayah pesisir untuk mewujudkan ekosistem maritim yang inklusif dan produktif.

    Upaya tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan maritim sebagai pilar penting kemajuan ekonomi nasional berbasis potensi wilayah dan sumber daya manusia.

    Komitmen ini juga tercermin dari pengembangan 107 pionir pelayaran yang melayani wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) guna memastikan logistik dan konektivitas antarwilayah terdistribusi secara merata dan berkeadilan.

    Hal itu untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, lapangan kerja baru, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam rantai industri dan logistik maritim Asia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • REI target bangun 3.000 rumah subsidi di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    REI target bangun 3.000 rumah subsidi di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) Papua Barat menargetkan pembangunan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025.

    Ketua DPD REI Papua Barat Julius Louis di Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan animo masyarakat terhadap kepemilikan rumah menunjukkan tren positif dan hingga awal Mei 2025 realisasi pembangunannya mencapai 30 persen.

    “Sampai awal Mei 2025, realisasi pembangunan rumah subsidi sudah 30 persen dari total target,” kata Julius.

    Untuk mencapai target, kata dia, DPD REI Papua Barat melaksanakan sosialisasi secara masif yang menyasar aparatur pemerintah daerah, personel TNI-Polri, dan karyawan perusahaan swasta.

    Pihaknya juga mendorong agar para pengembang atau developer memperluas cakupan wilayah potensial pembangunan rumah bersubsidi di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

    “Kami bersinergi dengan perbankan supaya memudahkan proses pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi,” ujar Julius.

    Menurut dia, pembangunan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah berjalan di Manokwari, Manokwari Selatan, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Fakfak.

    Proses kepemilikan rumah subsidi dipermudah karena pemerintah menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta memperpanjang jangka waktu kredit selama 20 tahun.

    “Kalau Papua Barat Daya itu sudah berjalan di wilayah Sorong Raya dan Raja Ampat, terkecuali Maybrat dan Tambrauw,” ujarnya.

    Dirinya optimistis target pembangunan 3.000 unit rumah hingga akhir 2025 tercapai, karena adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan sektor perbankan.

    “Tahun 2024, targetnya 1.500 unit rumah subsidi tapi terealisasi hanya 1.000 unit. Tapi, kami optimis tahun ini bisa tercapai 3.000 unit,” kata Julius.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • MES Solo ajak pelaku kuliner segera sertifikasi halal produk

    MES Solo ajak pelaku kuliner segera sertifikasi halal produk

    kejadian ini momentum refleksi bersama memperkuat literasi halal dan membangun ekosistem ekonomi syariah inklusif, sehat dan berkelanjutan

    Solo (ANTARA) – Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Daerah Surakarta Ibrahim Fatwa Wijaya mendorong pelaku usaha kuliner di kota itu segera mengikuti proses sertifikasi halal yang telah difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui mekanisme self declare maupun jalur reguler.

    Ia menyampaikan hal itu di Solo, Jawa Tengah, Senin, menanggapi viralnya produk nonhalal salah satu kuliner legendaris yang ada di kota tersebut.

    Menurut dia, MES Surakarta menyampaikan keprihatinan atas keterlambatan informasi yang disampaikan pihak usaha.

    Ia menilai hal ini telah menimbulkan keresahan mendalam, mengingat mayoritas masyarakat Kota Solo adalah Muslim dan sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi makanan dan minuman.

    “Keterlambatan informasi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya umat Muslim yang selama ini mungkin telah mengkonsumsi produk tersebut tanpa mengetahui status kehalalannya,” katanya.

    Sebagai langkah tanggap, pihaknya mengimbau masyarakat Muslim untuk lebih waspada dan bijak dalam memilih makanan dan minuman.

    Ibrahim menekankan pentingnya mencari produk yang sudah memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau keterangan jujur dan jelas dari penjual terkait status produk yang ditawarkan.

    Kepada para pelaku usaha, MES mendorong agar segera mengikuti proses sertifikasi halal yang telah difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui mekanisme self declare maupun jalur reguler.

    Hal ini tidak hanya penting untuk kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kepada konsumen Muslim.

    Ibrahim juga menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha yang bersikap jujur dan terbuka terhadap status nonhalal produknya.

    Ia menyebut transparansi seperti ini perlu ditunjukkan dengan mencantumkan label NON-HALAL secara jelas, baik di tempat usaha, kemasan maupun di platform digital resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    Sebagai bentuk komitmen, MES Kota Surakarta juga membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha yang ingin memahami dan menjalani proses sertifikasi halal.

    “Kami percaya bahwa kejadian ini bisa menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat literasi halal dan membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan di Kota Bengawan tercinta,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita/Teguh Imam Wibowo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM curigai ada pihak sengaja tunda POD agar RI impor BBM

    Menteri ESDM curigai ada pihak sengaja tunda POD agar RI impor BBM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencurigai ada pihak yang sengaja menunda plan of development (POD/rencana pengembangan) blok minyak dan gas bumi (migas) agar Indonesia terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak (BBM).

    “Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada ? Atau sengaja diturunkan agar impor terus ? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design,” kata Bahlil dalam Forum Energi dan Mineral di Jakarta, Senin.

    Bahlil menyampaikan saat ini Indonesia memiliki hampir 40 ribu sumur, tetapi sumur yang produktif tidak lebih dari 20 ribu sumur.

    Padahal, pemerintah telah memberi izin untuk mengelola wilayah kerja, agar sumur-sumur minyak di Indonesia dapat segera berproduksi.

    “Ternyata kita sudah punya 301 hasil eksplorasi yang belum POD. Ini dibuat mundur-mundur,” kata Bahlil.

    Bahlil menyatakan Kementerian ESDM siap mengevaluasi kontraktor migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung menggarap wilayah kerja (WK) yang sudah diberikan, bahkan akan menarik WK tersebut agar dikembalikan ke negara untuk dilelang ke KKKS lainnya.

    Dengan demikian, Indonesia bisa mendongkrak produksi minyak guna mengurangi impor BBM dari Singapura.

    “Masa kita impor dari negara yang tidak ada minyaknya. Menurut saya, ini by design. Hanya orang-orang yang tidak berpikir jauh yang tidak mengatakan ini tidak by design,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan terdapat 10 wilayah kerja (WK) yang sudah memasuki tahap POD (Plan of Development), tetapi mangkrak.

    Adapun 10 WK yang mangkrak tersebut sebagian besar berlokasi di lepas pantai atau offshore.

    Sebanyak 10 WK yang berstatus sebagai aset mangkrak tersebut memiliki potensi investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS, dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 51,35 juta barel minyak atau 31.300 barel per hari.

    Selain itu, juga terdapat potensi sebesar 600 BCF gas.

    Bahlil juga menyinggung ihwal 17 WK yang sudah berstatus POD, dengan estimasi produksi 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, yang mundur tanggal onstream-nya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengakuan Gus Rommy terbang ke Makassar demi bujuk Amran jadi Ketum PPP

    Pengakuan Gus Rommy terbang ke Makassar demi bujuk Amran jadi Ketum PPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy (Rommy) mengaku sempat terbang ke Makassar hanya untuk membujuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.

    “Saya butuh berkali-kali meyakinkan beliau (Amran) untuk bersedia maju, sampai saya harus ke Makassar meyakinkan beliau,” kata pria yang akrab disapa Gus Rommy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Senin.

    Walau sudah dibujuk dengan beragam upaya, Gus Rommy mengaku Amran belum bisa memberi keputusan.

    Rommy menjelaskan Amran masih disibukkan dengan aktivitasnya sebagai Menteri Pertanian.

    “Pak Amran masih wait and see. Murni disebabkan kesibukan beliau yang memiliki beban berat sebagai tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah,” terang dia.

    Menurut Rommy, Amran memang memiliki segala kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin PPP. Dari segi ketokohan, Amran dinilai memiliki etos kerja yang baik karena dianggap berhasil menakhodai Kementerian Pertanian di era Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, latar belakang Amran yang juga sebagai pengusaha dianggap dapat mendukung dari segi logistik untuk membawa PPP maju.

    “Pak Amran adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya kurang publikasi saja atas kesuksesan usahanya,” kata Gus Rommy.

    Apa lagi, lanjut Rommy, Amran memiliki kedekatan dengan pengusaha besar Haji Isam yang dianggap dapat berdampak baik untuk PPP ke depannya.

    Namun demikian, Rommy menegaskan kehadiran Haji Isam bukan berarti untuk mengakuisisi PPP melalui Amran.

    “Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai manapun. Karena sebagai pengusaha dengan komunikasi yang luas, beliau berteman dengan seluruh partai,” kata Rommy.

    Modal ketokohan dan sumber daya yang dimiliki Amran dinilai Rommy cukup untuk membawa PPP kembali bertengger di Senayan pada Pemilu 2029 mendatang.

    Walau demikian, Rommy tetap terbuka dan berharap PPP akan dipimpin oleh tokoh terbaik dari mana pun.

    “Apakah Pak Amran betul-betul akan menjadi Ketum PPP pada Muktamar September 2025 mendatang? Waktu masih cukup panjang untuk kejutan-kejutan lainnya,” jelas Rommy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025