Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • REI target bangun 3.000 rumah subsidi di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    REI target bangun 3.000 rumah subsidi di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) Papua Barat menargetkan pembangunan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025.

    Ketua DPD REI Papua Barat Julius Louis di Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan animo masyarakat terhadap kepemilikan rumah menunjukkan tren positif dan hingga awal Mei 2025 realisasi pembangunannya mencapai 30 persen.

    “Sampai awal Mei 2025, realisasi pembangunan rumah subsidi sudah 30 persen dari total target,” kata Julius.

    Untuk mencapai target, kata dia, DPD REI Papua Barat melaksanakan sosialisasi secara masif yang menyasar aparatur pemerintah daerah, personel TNI-Polri, dan karyawan perusahaan swasta.

    Pihaknya juga mendorong agar para pengembang atau developer memperluas cakupan wilayah potensial pembangunan rumah bersubsidi di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

    “Kami bersinergi dengan perbankan supaya memudahkan proses pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi,” ujar Julius.

    Menurut dia, pembangunan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah berjalan di Manokwari, Manokwari Selatan, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Fakfak.

    Proses kepemilikan rumah subsidi dipermudah karena pemerintah menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta memperpanjang jangka waktu kredit selama 20 tahun.

    “Kalau Papua Barat Daya itu sudah berjalan di wilayah Sorong Raya dan Raja Ampat, terkecuali Maybrat dan Tambrauw,” ujarnya.

    Dirinya optimistis target pembangunan 3.000 unit rumah hingga akhir 2025 tercapai, karena adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan sektor perbankan.

    “Tahun 2024, targetnya 1.500 unit rumah subsidi tapi terealisasi hanya 1.000 unit. Tapi, kami optimis tahun ini bisa tercapai 3.000 unit,” kata Julius.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • MES Solo ajak pelaku kuliner segera sertifikasi halal produk

    MES Solo ajak pelaku kuliner segera sertifikasi halal produk

    kejadian ini momentum refleksi bersama memperkuat literasi halal dan membangun ekosistem ekonomi syariah inklusif, sehat dan berkelanjutan

    Solo (ANTARA) – Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Daerah Surakarta Ibrahim Fatwa Wijaya mendorong pelaku usaha kuliner di kota itu segera mengikuti proses sertifikasi halal yang telah difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui mekanisme self declare maupun jalur reguler.

    Ia menyampaikan hal itu di Solo, Jawa Tengah, Senin, menanggapi viralnya produk nonhalal salah satu kuliner legendaris yang ada di kota tersebut.

    Menurut dia, MES Surakarta menyampaikan keprihatinan atas keterlambatan informasi yang disampaikan pihak usaha.

    Ia menilai hal ini telah menimbulkan keresahan mendalam, mengingat mayoritas masyarakat Kota Solo adalah Muslim dan sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi makanan dan minuman.

    “Keterlambatan informasi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya umat Muslim yang selama ini mungkin telah mengkonsumsi produk tersebut tanpa mengetahui status kehalalannya,” katanya.

    Sebagai langkah tanggap, pihaknya mengimbau masyarakat Muslim untuk lebih waspada dan bijak dalam memilih makanan dan minuman.

    Ibrahim menekankan pentingnya mencari produk yang sudah memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau keterangan jujur dan jelas dari penjual terkait status produk yang ditawarkan.

    Kepada para pelaku usaha, MES mendorong agar segera mengikuti proses sertifikasi halal yang telah difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui mekanisme self declare maupun jalur reguler.

    Hal ini tidak hanya penting untuk kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kepada konsumen Muslim.

    Ibrahim juga menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha yang bersikap jujur dan terbuka terhadap status nonhalal produknya.

    Ia menyebut transparansi seperti ini perlu ditunjukkan dengan mencantumkan label NON-HALAL secara jelas, baik di tempat usaha, kemasan maupun di platform digital resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    Sebagai bentuk komitmen, MES Kota Surakarta juga membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha yang ingin memahami dan menjalani proses sertifikasi halal.

    “Kami percaya bahwa kejadian ini bisa menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat literasi halal dan membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan di Kota Bengawan tercinta,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita/Teguh Imam Wibowo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM curigai ada pihak sengaja tunda POD agar RI impor BBM

    Menteri ESDM curigai ada pihak sengaja tunda POD agar RI impor BBM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencurigai ada pihak yang sengaja menunda plan of development (POD/rencana pengembangan) blok minyak dan gas bumi (migas) agar Indonesia terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak (BBM).

    “Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada ? Atau sengaja diturunkan agar impor terus ? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design,” kata Bahlil dalam Forum Energi dan Mineral di Jakarta, Senin.

    Bahlil menyampaikan saat ini Indonesia memiliki hampir 40 ribu sumur, tetapi sumur yang produktif tidak lebih dari 20 ribu sumur.

    Padahal, pemerintah telah memberi izin untuk mengelola wilayah kerja, agar sumur-sumur minyak di Indonesia dapat segera berproduksi.

    “Ternyata kita sudah punya 301 hasil eksplorasi yang belum POD. Ini dibuat mundur-mundur,” kata Bahlil.

    Bahlil menyatakan Kementerian ESDM siap mengevaluasi kontraktor migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung menggarap wilayah kerja (WK) yang sudah diberikan, bahkan akan menarik WK tersebut agar dikembalikan ke negara untuk dilelang ke KKKS lainnya.

    Dengan demikian, Indonesia bisa mendongkrak produksi minyak guna mengurangi impor BBM dari Singapura.

    “Masa kita impor dari negara yang tidak ada minyaknya. Menurut saya, ini by design. Hanya orang-orang yang tidak berpikir jauh yang tidak mengatakan ini tidak by design,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan terdapat 10 wilayah kerja (WK) yang sudah memasuki tahap POD (Plan of Development), tetapi mangkrak.

    Adapun 10 WK yang mangkrak tersebut sebagian besar berlokasi di lepas pantai atau offshore.

    Sebanyak 10 WK yang berstatus sebagai aset mangkrak tersebut memiliki potensi investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS, dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 51,35 juta barel minyak atau 31.300 barel per hari.

    Selain itu, juga terdapat potensi sebesar 600 BCF gas.

    Bahlil juga menyinggung ihwal 17 WK yang sudah berstatus POD, dengan estimasi produksi 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, yang mundur tanggal onstream-nya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengakuan Gus Rommy terbang ke Makassar demi bujuk Amran jadi Ketum PPP

    Pengakuan Gus Rommy terbang ke Makassar demi bujuk Amran jadi Ketum PPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy (Rommy) mengaku sempat terbang ke Makassar hanya untuk membujuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.

    “Saya butuh berkali-kali meyakinkan beliau (Amran) untuk bersedia maju, sampai saya harus ke Makassar meyakinkan beliau,” kata pria yang akrab disapa Gus Rommy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Senin.

    Walau sudah dibujuk dengan beragam upaya, Gus Rommy mengaku Amran belum bisa memberi keputusan.

    Rommy menjelaskan Amran masih disibukkan dengan aktivitasnya sebagai Menteri Pertanian.

    “Pak Amran masih wait and see. Murni disebabkan kesibukan beliau yang memiliki beban berat sebagai tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah,” terang dia.

    Menurut Rommy, Amran memang memiliki segala kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin PPP. Dari segi ketokohan, Amran dinilai memiliki etos kerja yang baik karena dianggap berhasil menakhodai Kementerian Pertanian di era Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, latar belakang Amran yang juga sebagai pengusaha dianggap dapat mendukung dari segi logistik untuk membawa PPP maju.

    “Pak Amran adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya kurang publikasi saja atas kesuksesan usahanya,” kata Gus Rommy.

    Apa lagi, lanjut Rommy, Amran memiliki kedekatan dengan pengusaha besar Haji Isam yang dianggap dapat berdampak baik untuk PPP ke depannya.

    Namun demikian, Rommy menegaskan kehadiran Haji Isam bukan berarti untuk mengakuisisi PPP melalui Amran.

    “Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai manapun. Karena sebagai pengusaha dengan komunikasi yang luas, beliau berteman dengan seluruh partai,” kata Rommy.

    Modal ketokohan dan sumber daya yang dimiliki Amran dinilai Rommy cukup untuk membawa PPP kembali bertengger di Senayan pada Pemilu 2029 mendatang.

    Walau demikian, Rommy tetap terbuka dan berharap PPP akan dipimpin oleh tokoh terbaik dari mana pun.

    “Apakah Pak Amran betul-betul akan menjadi Ketum PPP pada Muktamar September 2025 mendatang? Waktu masih cukup panjang untuk kejutan-kejutan lainnya,” jelas Rommy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rommy jagokan Amran jadi Ketum PPP karena masukan Jokowi

    Rommy jagokan Amran jadi Ketum PPP karena masukan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M.Romahurmuziy (Rommy) menjagokan Amran Sulaiman menjadi calon ketua umum PPP berdasarkan usulan dari mantan Presiden RI Joko Widodo.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan pak Jokowi, termasuk yang di Solo, memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah,” kata Rommy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

    Menurut Rommy, Amran memang memiliki segala kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin PPP. Dari segi ketokohan, Amran dinilai memiliki etos kerja yang baik karena dianggap berhasil menakhodai Kementerian Pertanian di era Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, latar belakang Amran yang juga sebagai pengusaha dianggap dapat mendukung PPP dari segi logistik untuk membawa PPP maju.

    “Pak Amran adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya kurang publikasi saja atas kesuksesan usahanya,” kata pria yang akrab di sapa Gus Rommy.

    Apa lagi, lanjut Rommy, Amran memiliki kedekatan dengan pengusaha besar Haji Isam yang dianggap dapat berdampak baik untuk PPP ke depannya.

    Namun demikian, Rommy menegaskan kehadiran Haji Isam bukan berarti untuk mengakuisisi PPP melalui Amran.

    “Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai manapun. Karena sebagai pengusaha dengan komunikasi yang luas, beliau berteman dengan seluruh partai,” kata Rommy.

    Modal ketokohan dan sumber daya yang dimiliki Amran dinilai Rommy cukup untuk membawa PPP kembali bertengger di Senayan pada Pemilu 2029 mendatang.

    Walau demikian, Rommy tetap terbuka dan berharap PPP akan dipimpin oleh tokoh terbaik dari mana pun.

    “Apakah Pak Amran betul-betul akan menjadi Ketum PPP pada Muktamar September 2025 mendatang? Waktu masih cukup panjang untuk kejutan-kejutan lainnya,” jelas Rommy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana sebut usulan usia pensiun ASN 70 tahun belum masuk pembahasan

    Istana sebut usulan usia pensiun ASN 70 tahun belum masuk pembahasan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa usulan kenaikan usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun belum masuk dalam pembahasan.

    “Sampai saat ini belum ada pembahasan,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Senin.

    Hasan mengatakan bahwa usulan yang diajukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tersebut masih sebatas wacana dan belum dibahas lebih lanjut.

    Hasan menilai bahwa usulan tersebut sah-sah saja untuk dikemukakan dan ditampung. Namun, menurutnya, pemerintah tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kaderisasi dan regenerasi ASN.

    Pemerintah juga harus mempersiapkan generasi baru ASN yang kompeten untuk memimpin dan mengelola negara di masa depan.

    “Ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini,” ucap dia.

    Hasan menyarankan agar Korpri berkonsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengingat keduanya merupakan bagian dari Dewan Penasehat Korpri.

    “Memang dalam soal usia ASN, pengangkatan ASN dan lain-lain ini, ini menjadi ranah dari Kemenpan RB. Jadi kita sarankan mereka juga berkonsultasi dengan Kemenpan-RB dan Menteri Dalam Negeri karena mereka juga sekaligus Dewan Penasehat dari Korpri,” jelas Hasan.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa Korpri secara resmi telah mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN kepada Presiden, Ketua DPR, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    “Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karier pegawai ASN, dan saya lihat tingkat harapan hidup yang semakin meningkat sehingga wajar batas usia pensiun ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/5).

    Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Usul perpanjangan usia pensiun ASN harus dikaji dengan matang

    DPR: Usul perpanjangan usia pensiun ASN harus dikaji dengan matang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan bahwa usulan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) aparatur sipil negara (ASN) harus dikaji dengan matang karena akan berpengaruh pada anggaran negara.

    “Usulan ini akan berdampak pada keuangan negara. Termasuk dikaji dari sisi dampak penerapan perpanjangan usia ASN bagi produktivitas kerja,” kata Khozin dalam siaran pers resminya yang diterima Antara, Senin.

    Menurut Khozin, faktor kemampuan ekonomi negara harus menjadi pertimbangan karena pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk membayar gaji dan beberapa tunjangan fasilitas ASN.

    Selain karena kekuatan ekonomi, perpanjangan BUP ini juga akan berpengaruh pada perputaran regenerasi ASN dalam sebuah instansi.

    Terlebih BUP yang diusulkan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) cukup besar yakni eselon III dan IV menjadi 60 tahun, eselon II menjadi 62 tahun, dan jabatan fungsional utama menjadi 70.

    Kondisi ini, lanjut Khozin, juga akan membuat ASN Indonesia memiliki usia pensiun tertua jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

    Khozin membandingkan usia pensiun ASN dengan negara-negara lain yang paling tinggi di angka 67 tahun seperti di Australia, Denmark, Yunani, Islandia, Italia, dan Belanda.

    “Jika skenario masa pensiun ASN hingga 70 tahun, maka Indonesia menjadi negara paling tua usia pensiun ASN. Ini harus dikaji secara matang,” jelas Khozin.

    Terlepas dari itu, Khozin tetap mengapresiasi Korpri dalam menggunakan haknya menyampaikan usulan perpanjangan masa pensiun ASN.

    “Sebagai aspirasi silakan saja. Apalagi yang usul dari para pemangku kepentingan Korpri. Usulan ini harus didiskusikan dan dikaji secara matang dari pelbagai perspektif,” ujar Khozin.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah kenalkan keunggulan Jatim kepada atase 17 negara

    Khofifah kenalkan keunggulan Jatim kepada atase 17 negara

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenalkan keunggulan Provinsi Jawa Timur sebagai Center of Gravity kepada para atase pertahanan dari 17 negara sahabat, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.

    Dalam forum yang dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan RI tersebut, Khofifah memaparkan potensi strategis Jatim dari sisi geografis, ekonomi, pertanian, industri, hingga kebudayaan.

    “Jawa Timur memiliki luas wilayah 36,75 persen dari Pulau Jawa dan populasi mencapai 41,31 juta jiwa. Provinsi ini juga menyumbang 12,10 persen terhadap sektor pertanian nasional,” ujar Khofifah.

    Ia menambahkan perekonomian Jatim pada triwulan I 2025 tumbuh sekitar 5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri, perdagangan, dan pertanian.

    “Jatim merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian nasional, sekitar 14,42 persen,” katanya.

    Di bidang logistik dan pertahanan, Khofifah menyoroti peran Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai jalur strategis menuju Kawasan Indonesia Timur. Dari total 39 alur laut, 19 di antaranya dilayani melalui pelabuhan ini.

    “Artinya, sekitar 80 persen logistik untuk 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jatim,” ucapnya.

    Selain itu, Jatim juga memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik dan Singhasari, 13 kawasan industri, dan satu kawasan industri halal.

    Dalam sektor budaya dan pariwisata, Jatim memiliki kekayaan budaya lokal seperti Arek, Osing, Tengger, Madura, Pantura, dan Mataraman.

    Destinasi wisata unggulan antara lain Air Terjun Madakaripura, Tumpak Sewu, dan kawasan Bromo Tengger Semeru.

    Khofifah juga mengapresiasi upaya perwakilan Serbia, Colonel Miloje Zdarvkovic, yang melafalkan dan memahami makna motto Jawa Timur “Jer Basuki Mawa Beya”.

    “Tidak ada hasil tanpa kerja keras. Motto ini kami pegang dalam membangun Jawa Timur,” tuturnya.

    Sementara itu, Kolonel Czi Sugeng Haryadi Yogopranowo dari Kementerian Pertahanan RI menyatakan kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan atase pertahanan negara sahabat.

    Delegasi pertahanan berasal dari Serbia, Australia, Brasil, Kamboja, Kanada, Jerman, Kenya, Laos, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Qatar, Rusia, Sri Lanka, UEA, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo hadiri sidang pleno KTT ASEAN, bahas sejumlah isu kawasan

    Prabowo hadiri sidang pleno KTT ASEAN, bahas sejumlah isu kawasan

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri serangkaian agenda KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Pada sesi plenary atau sidang pleno yang berlangsung pada Senin (26/5), sejumlah hal dibahas mulai dari kerja sama hingga isu-isu di kawasan. (Suci Nurhaliza/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

  • Ferry RoRo Batam-Johor gunakan Terminal Bintang 99

    Ferry RoRo Batam-Johor gunakan Terminal Bintang 99

    Batam (ANTARA) – PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan bahwa rute internasional penyeberangan RoRo Batam – Johor Bahru, Malaysia akan melalui Pelabuhan Bintang 99 Persada di Batu Ampar.

    General Manajer ASDP Batam Hermin Welkis mengatakan telah melakukan survei teknis ke pelabuhan tujuan di Johor, yaitu Tanjung Belungkor Ferry Terminal.

    “Sempat dilakukan survei beberapa bulan lalu ke pelabuhan di Johor, tepatnya di Tanjung Belungkor. Rute ini nantinya akan terhubung dengan Pelabuhan Bintang 99 Persada di Batam,” kata Hermin saat dihubungi di Batam, Senin.

    Hermin menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari kantor pusat ASDP maupun pemerintah pusat terkait kapan rute internasional ini bisa mulai beroperasi.

    “Wewenangnya di pusat. Jadi untuk keputusan final, itu ada di sana. Kami hanya menyiapkan dari sisi teknis dan survei di lapangan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, survei dilakukan untuk melihat kesiapan pelabuhan dari sisi fasilitas pendukung dan potensi permintaan pengguna jasa.

    Hermin juga mengatakan bahwa ASDP telah berkoordinasi dengan BP Batam dan sejumlah pihak terkait, meski belum menghasilkan keputusan waktu pelaksanaan.

    Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry menargetkan rute Batam – Johor dapat dibuka pada semester kedua tahun 2025. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) juga mendorong percepatan pembukaan jalur ini (23/5).

    Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan bahwa rute Internasional Batam-Johor ini juga sudah diminta oleh Kemenko untuk segera mempercepat prosesnya, namun ada beberapa hal yang menurut dia sulit dalam proses membuka rute baru itu, karena memang bersentuhan dengan beberapa kebutuhan stakeholder.

    Yang pertama, ujar dia, adalah masalah hubungan antarnegara atau goverment to goverment dimana di Batam hus melibatkan aparat kepolisian, karena di sana nanti akan ada kendaraan keluar masuk lintas negara.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025