Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • RSA mendorong pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas

    RSA mendorong pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas

    Kalau terus menyalahkan faktor manusia, tidak akan ada habisnya. Ini momentum yang tepat untuk mengoptimalkan teknologi sebagai langkah mitigasi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas, guna meningkatkan standar keselamatan roda dua dan menekan jumlah kecelakaan melalui regulasi serta edukasi berkelanjutan.

    “Kalau terus menyalahkan faktor manusia, tidak akan ada habisnya. Ini momentum yang tepat untuk mengoptimalkan teknologi sebagai langkah mitigasi,” kata Rio dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Ia menyampaikan perlunya peningkatan standar keselamatan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas nasional.

    “Edukasi yang selama ini menjadi fokus utama tidak dapat berdiri sendiri,” ujarnya.

    Menurutnya dengan jumlah penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun mencapai 195 juta jiwa, melatih semuanya dalam tiga tahun berarti harus menjangkau 5,4 juta orang per bulan, angka yang sulit dibayangkan.

    Sehingga bagi dia, hal itu cukup sulit jika pencegahan kecelakaan hanya bertumpu pada edukasi. Bahkan menurutnya, jika tenggat waktu diperpanjang menjadi 10 tahun, jumlahnya tetap mencapai 1,6 juta orang per bulan.

    “Memprihatinkan memang, Sepanjang 2024, data IRMSS (Integrated Road Safety Management System) Korlantas Polri mencatat kendaraan roda dua menjadi yang paling banyak terlibat pelanggaran lalu lintas, mencapai 1.541.873 kasus,” ujarnya pula.

    Dari jumlah tersebut, kata dia lagi, lebih dari 150.000 di antaranya berujung pada kecelakaan, dengan korban jiwa mencapai 26.893 orang. Yang mana anak-anak dan remaja menempati porsi signifikan dari korban, 16,11 persen di antaranya berusia di bawah 17 tahun.

    “Kalau hanya mengandalkan edukasi, tidak akan mampu dan memang tidak realistis. Jadi lebih baik maksimalkan pilar teknologi,” katanya menegaskan.

    Dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK), ujar Rio, pilar ketiga secara tegas menekankan pentingnya teknologi keselamatan berkendara untuk mencegah kecelakaan dan meminimalkan risiko korban, sebuah strategi jangka panjang yang belum dioptimalkan.

    Lebih lanjut, Roy mengatakan bahwa pandangan serupa juga sebelumnya disampaikan Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) R Sony Sulaksono Wibowo yang menilai teknologi bisa menjadi faktor penentu dalam mencegah kecelakaan fatal.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya punya 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50 persen pengendara tidak merespons sama sekali. Kondisi ini bisa dibantu bila kendaraan dilengkapi teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS,” katanya lagi.

    Indonesia sudah meratifikasi standar UN dan mengakui hasil pengujian regional lewat ASEAN Mutual Recognition Agreement (ASEAN MRA). Negara-negara tetangga telah lebih dahulu melangkah.

    Di Malaysia, misalnya, setelah kajian dua tahun oleh Kementerian Transportasi, sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) ditetapkan sebagai standar wajib untuk motor baru karena terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi pertemukan dua anak yang tersesat dengan orang tuanya

    Polisi pertemukan dua anak yang tersesat dengan orang tuanya

    Jakarta (ANTARA) – Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, mempertemukan dua anak kecil yang tersesat sejak Sabtu (22/11) sore dengan orang tuanya pada Minggu pagi.

    Keduanya ditemukan di depan Tempat Penitipan Sementara (TPS) yang ada di samping kantor Polsek Metro Penjaringan.

    “Peristiwa bermula sekitar pukul 08.00 WIB, ketika seorang ibu pemulung melihat dua anak kecil yang hendak menyeberang jalan tanpa pendamping di depan TPS sebelah Polsek Metro Penjaringan,” kata Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya.

    Dia mengatakan, saksi melihat kondisi kedua anak hilang tersebut dan menanyakan identitas serta tujuan mereka.

    Karena keduanya tidak mampu menjelaskan dengan jelas, saksi memutuskan membawa mereka ke SPKT Polsek Metro Penjaringan.

    Setibanya di Polsek, personel piket yang dipimpin AKP Rubby (KSPKT C), Ipda Shele Danang Wijaya (Pawas) dan Brigadir Ardia segera memberikan pendampingan kepada kedua anak tersebut.

    Petugas terlebih dahulu menenangkan dan menghibur mereka, memberikan makanan dan minuman, sebelum akhirnya anak-anak itu mengingat nama mereka.

    “Seorang anak bernama Hanafi, anak Udin dan satu lagi Ramadhan, anak dari Ita,” kata dia.

    Berdasarkan identitas awal tersebut, Kapolsek Metro Penjaringan langsung memerintahkan anggotanya untuk menyebarkan informasi dan foto kedua anak ke grup Bhabinkamtibmas, RW/RT, Pokdarkamtibmas serta seluruh jaringan komunikasi yang dimiliki personel Polsek.

    Upaya cepat tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 10.00 WIB, kedua orang tua anak datang ke Polsek Metro Penjaringan setelah menerima informasi terkait keberadaan putra mereka.

    Mereka mengakui bahwa anak-anak yang masih berusia sekitar tiga tahun itu telah dicari sejak sore hari sebelumnya dan tidak ditemukan di sekitar rumah atau lokasi bermain biasa mereka dekat Pasar Cipluk, Penjaringan.

    Orang tua langsung mengenali anak masing-masing dan kedua anak pun menunjukkan reaksi serupa.

    Proses serah terima anak kepada orang tua kemudian dilakukan oleh petugas. Keluarga pun dapat kembali ke rumah dengan aman.

    “Kami apresiasi masyarakat yang peduli serta seluruh personel yang bergerak cepat sehingga kedua anak dapat segera dipertemukan dengan keluarga mereka.,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri P2MI di Sukabumi mempersilakan calon migran ajukan KUR

    Menteri P2MI di Sukabumi mempersilakan calon migran ajukan KUR

    Ini untuk membantu pekerja migran yang tidak punya kemampuan biaya supaya bisa tetap berangkat.

    Kota Sukabumi (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin saat meresmikan Pasim Go Migrant Center, di Sukabumi, Jawa Barat, mempersilakan calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri secara perorangan atau melalui pemerintah daerah dan pelaksana penempatan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Keterangan yang diperoleh dari Diskominfo Kota Sukabumi, Minggu, menyebutkan Mukhtarudin mempersilakan mengajukan KUR berupa pinjaman hingga Rp100 juta dengan bunga enam persen.

    “Ini untuk membantu pekerja migran yang tidak punya kemampuan biaya supaya bisa tetap berangkat,” katanya.

    Pengembalian pinjaman KUR tersebut dapat dicicil dari hasil kerja yang telah diperoleh.

    Ia menyebutkan KUR tahun 2025 sebesar Rp210 miliar dan baru tersalurkan Rp64 miliar, sehingga masih banyak yang bisa diberikan.

    Mukhtarudin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan, tersedia sekitar 290 ribu lowongan pekerjaan di luar negeri, dan angka pelamar baru mencapai sekitar 20 persen.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menerima Direksi Bank Artha Graha Internasional untuk membahas rencana kolaborasi penyaluran KUR bagi pekerja migran, pada Jumat (21/11).

    Christina mengatakan Bank Artha Graha sebelumnya telah memiliki pengalaman panjang dalam menyalurkan KUR khusus pekerja migran, namun terhenti sementara karena pandemi COVID-19.

    Bank swasta tersebut juga memiliki rekam jejak penyaluran pembiayaan bagi pekerja migran di sejumlah negara tujuan penempatan seperti Hong Kong dan Taiwan.

    Wamen menyebutkan plafon KUR untuk pekerja migran di 2026 mencapai Rp208 miliar, di antaranya disalurkan lewat Bank Artha Graha Rp25 miliar, Bank Sinarmas Rp25 miliar, Bank Jawa Barat (BJB) Rp45 miliar, dan Bank Jakarta Rp100 miliar.

    Pertemuan tersebut juga membahas kesiapan teknis dan administrasi sebelum program penyaluran KUR untuk pekerja migran kembali diaktifkan.

    Pewarta: Erwan Muhadam/Budi Setiawanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPUU DPD RI dalami persoalan harmonisasi aturan daerah

    PPUU DPD RI dalami persoalan harmonisasi aturan daerah

    fenomena hiperregulasi membuat sistem hukum semakin kompleks, diperburuk oleh keberadaan sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional atau menambah beban administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha

    Purwokerto (ANTARA) – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mendalami persoalan harmonisasi aturan daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai masih belum berjalan efektif.

    “Karena itu, kami melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas pada 20-22 November 2025 untuk mendalami persoalan itu,” kata Ketua PPUU DPD RI Abdul Kholik di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

    Ia mengatakan salah satu persoalan paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum sinkronnya berbagai regulasi antara pusat dan daerah.

    Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan disharmonisasi, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakefektifan pelaksanaan urusan pemerintahan.

    Dalam hal ini, fenomena hiperregulasi membuat sistem hukum semakin kompleks, diperburuk oleh keberadaan sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional atau menambah beban administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

    “Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

    Menurut dia, hambatan harmonisasi aturan juga muncul akibat minimnya pedoman teknis yang seragam antarinstansi, sementara mekanisme pengawasan pusat terhadap perda melalui Pasal 251 UU Pemda sering dipersepsikan sebagai intervensi, meskipun bertujuan menjaga keselarasan kebijakan.

    Ia mengatakan kunjungan kerja PPUU ke DPRD Kabupaten Banyumas menjadi ruang untuk memetakan hambatan normatif dan implementatif yang dihadapi daerah terkait sinkronisasi regulasi.

    “Dalam pertemuan tersebut, PPUU menggali persoalan tumpang tindih aturan, ketidakseimbangan kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan,” katanya.

    Melalui kegiatan tersebut, kata dia, PPUU berupaya menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mendukung perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima UU Pemda, sekaligus memastikan harmonisasi regulasi daerah berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip desentralisasi.

    “Rapat ini diharapkan menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dan kajian dari berbagai pihak agar arah reformasi tata kelola pemerintahan daerah lebih sinkron dan berkeadilan,” kata Abdul Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas: Realisasi investasi di Karawang capai Rp46,96 triliun

    Dinas: Realisasi investasi di Karawang capai Rp46,96 triliun

    Karawang, Jawa Barat (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan realisasi investasi, yang masuk di wilayahnya mencapai Rp46,96 triliun hingga triwulan III 2025.

    “Nilai investasi yang masuk ke Karawang pada tahun ini cukup tinggi, melebihi capaian realisasi investasi tahun lalu pada periode yang sama,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karawang Iwan Ridwan saat dihubungi di Karawang, Jabar, Minggu.

    Ia menyampaikan berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal per triwulan III 2025, nilai investasi yang masuk ke Karawang mencapai angka Rp46,96 triliun.

    Jumlah capaian investasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai Rp45,86 triliun.

    Catatan investasi itu merupakan laporan investasi dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

    Iwan menyebutkan tingginya capaian investasi itu menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di wilayah Karawang.

    Hal itu juga menandakan, Karawang masih menjadi daerah sasaran investasi para investor baik dalam negeri maupun asing.

    Capaian investasi sebesar Rp46,96 triliun itu terdiri atas penanaman modal asing Rp30,94 triliun dan dalam negeri mencapai Rp16,01 triliun.

    Dari pencapaian realisasi investasi itu serapan tenaga kerjanya mencapai 19.777 orang dengan rincian dari penanaman modal asing 11.741 orang dan 8.036 orang dari penanaman modal dalam negeri.

    Pewarta: M Ali Khumaini
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zita Anjani: Pemulihan wisata Semeru dengan pendekatan alam dan budaya

    Zita Anjani: Pemulihan wisata Semeru dengan pendekatan alam dan budaya

    Gunung Semeru bukan sekadar kawasan geografis, melainkan ikon wisata alam Indonesia yang dikenal hingga mancanegara.

    Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani mengatakan pemulihan wisata Gunung Semeru pascaerupsi menjadi momen penting untuk menata ulang kawasan wisata dengan pendekatan pelestarian alam dan budaya.

    “Gunung Semeru bukan sekadar kawasan geografis, melainkan ikon wisata alam Indonesia yang dikenal hingga mancanegara,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Jawa Timur, Minggu.

    Menurutnya, keaslian budaya masyarakat di lereng Gunung Semeru, termasuk tradisi lokal, kearifan lingkungan, dan pola hidup warga menjadi bagian penting yang harus dijaga dalam setiap langkah pemulihan.

    “Pemulihan kawasan wisata Semeru tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan konservasi lingkungan, terutama jalur pendakian, kawasan rawan bencana, dan daerah penyangga,” ujarnya pula.

    Selain itu, kata dia lagi, daya dukung wisata menjadi fokus utama, mulai dari pembenahan akses, jalur evakuasi, hingga infrastruktur penunjang yang aman bagi wisatawan.

    “Keberlanjutan komunitas wisata juga menjadi perhatian, termasuk pelibatan porter, pemandu, UMKM, dan penggerak pariwisata lokal lainnya. Langkah itu diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi pasca-erupsi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola wisata secara berkelanjutan,” katanya pula.

    Ia mengatakan substansi kebijakan itu menempatkan bencana bukan sekadar sebagai ancaman, melainkan momentum untuk menata tata kelola wisata agar lebih aman dan berkelanjutan.

    Selain itu, perhatian Presiden terhadap aspek sosial-budaya masyarakat menunjukkan bahwa pemulihan Semeru menyasar keseimbangan antara fisik, lingkungan, dan nilai-nilai kearifan lokal.

    Zita menjelaskan bahwa pemulihan kawasan wisata Semeru yang berkelanjutan akan memperkuat citra Indonesia di mata internasional, sekaligus memberikan rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat lokal.

    “Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas wisata menjadi kunci agar pemulihan berjalan efektif, harmonis, dan sesuai dengan prinsip pelestarian alam serta budaya,” ujarnya.

    Dengan pendekatan ini, katanya lagi, Gunung Semeru diharapkan tetap menjadi destinasi wisata yang memikat, aman, dan lestari, sehingga setiap kunjungan wisatawan juga turut mendukung pemulihan sosial-ekonomi masyarakat lereng gunung.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali Koster buka opsi lelang pembongkaran lift kaca

    Gubernur Bali Koster buka opsi lelang pembongkaran lift kaca

    Kalau nanti begitu semua, dibuat semuanya serba mudah, nanti lama-lama mendaki Gunung Agung pun dibuatkan lift atau bentuk-bentuk lainnya, objek wisata semuanya dibuat lift, di mana letak orisinilnya Bali, hilang

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster membuka opsi pelelangan proyek pembongkaran lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Kabupaten Klungkung, jika investor yang membangun tak mematuhi batas waktu pembongkaran yang diperintahkan.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Minggu, merespons pertanyaan soal keperluan anggaran pembongkaran seandainya PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tak mematuhi keputusan.

    “Belum tentu perlu anggaran, bisa dilelang, kalau lelang jadi tidak pakai duit,” kata Gubernur Bali.

    Opsi lelang ini berangkat dari keputusan Gubernur Bali bersama Bupati Klungkung untuk menghentikan pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, karena investor dipastikan bersalah atas lima pelanggaran berat.

    Selanjutnya, terhadap tiga jenis bangunan yaitu loket tiket dengan luas 563,91 m2 bibir jurang, bangunan jembatan layang penghubung loket dengan lift kaca dengan panjang 42 m, dan bangunan lift kaca yang di dalamnya termasuk restoran dan pondasi dengan luas 846 m2 dan tinggi 180 m, Koster meminta untuk dibongkar.

    Pemprov Bali meminta PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama 6 bulan dan melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama 3 bulan.

    Jika perintah tersebut tak dilaksanakan, Gubernur Bali mengaku tak segan-segan pembongkaran diambil alih pemerintah daerah.

    Untuk menekan anggaran daerah demi membongkar bangunan yang dibiayai investor dengan menanam modal hingga Rp200 miliar dan Rp60 miliar khusus untuk membangun lift kaca, maka opsi pelelangan dapat dipilih sehingga pemerintah daerah tak dirugikan.

    “Dalam hal PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pemprov Bali bersama Pemkab Klungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang- undangan,” ujar Koster.

    Ketika disinggung potensi selanjutnya hadir investor serupa yang membuat lift untuk membantu wisatawan turun ke Pantai Kelingking dengan lebih mudah, ia menegaskan bahwa penolakan yang sama juga akan dilayangkan.

    “Kalau nanti begitu semua, dibuat semuanya serba mudah, nanti lama-lama mendaki Gunung Agung pun dibuatkan lift atau bentuk-bentuk lainnya, objek wisata semuanya dibuat lift, di mana letak orisinilnya Bali, hilang,” kata dia.

    “Yang begini-begini tidak boleh dibiarkan, kita lebih bagus menjaga masa depan Nusa Penida dalam jangka panjang, ketimbang kita membela yang beginian yang akan merusak masa depannya,” sambung Gubernur Bali menegaskan.

    Lebih jauh, agar tidak hanya menyudutkan investor meski menurutnya memang proyek lift kaca tersebut bodong karena kurangnya izin, Gubernur Bali akan berkomunikasi dengan Pemkab Klungkung menelusuri pihak-pihak yang terkait dalam pemberian izin awal.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan Tripartit Nasional: Kinerja BNN dukung Indonesia Emas 2045

    Pimpinan Tripartit Nasional: Kinerja BNN dukung Indonesia Emas 2045

    “Menuju Indonesia Emas harus didukung dengan pemberantasan narkoba yang serius, karena pemberantasan narkoba merupakan syarat fundamental dan mutlak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan penciptaan SDM yang unggul, cerdas dan ber

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Unsur Pekerja dan juga Wasekjen DPP KSPSI AGN Afif Johan mengapresiasi kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan Narkoba dan menyebut hal tersebut adalah fondasi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    “Menuju Indonesia Emas harus didukung dengan pemberantasan narkoba yang serius, karena pemberantasan narkoba merupakan syarat fundamental dan mutlak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan penciptaan SDM yang unggul, cerdas dan berdaya saing,” kata Afif dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.

    Afif juga secara khusus memberikan apresiasi dalam pemberantasan peredaran narkoba secara masif di bawah kepemimpinan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dengan slogan War on Drugs For Humanity.

    Menurut Afif, rakyat Indonesia sangat memperhatikan gebrakan BNN dalam dua bulan terakhir dalam melakukan pemberantasan narkoba, mulai dari pengungkapan beberapa jaringan narkoba, membongkar jaringan antar provinsi maupun internasional dan yang terbaru adalah keberanian membongkar kampung narkoba di Jakarta yaitu Kampung Bahari.

    Ia mengatakan jika generasi muda terjerat narkoba, tidak akan mungkin tercipta generasi SDM unggul, yang merupakan faktor penting menuju Indonesia Emas 2045.

    “Jangan sampai negara kita gagal mewujudkan visinya akibat peredaran narkoba,” ujarnya.

    Afif juga mengajak masyarakat dapat turut mendukung BNN dalam upaya pemberantasan narkoba dan menjadi bagian dari BNN dalam mengungkap adanya peredaran narkoba dengan menjalankan fungsi kontrol masyarakat demi menjaga para generasi muda bangsa. Menurutnya, perang melawan narkoba bukan sekadar agenda pemerintah atau BNN dan kepolisian semata.

    Ia mengatakan ha ini membutuhkan peran bersama dan misi fundamental bersama seluruh elemen bangsa untuk melindungi dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang kuat, sehat, dan berintegritas, yang akan menentukan tercapai atau tidaknya cita-cita Indonesia menjadi negara maju dan makmur pada tahun 2045.

    Lebih lanjut, kata Afif, pemberantasan narkoba yang tidak optimal, bisa menyasar ke anak-anak dari para pekerja/buruh Indonesia. Ia juga mengaku beberapa kali memberikan advokasi kepada anak-anak pekerja/buruh yang terkena dampak peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba.

    Afif percaya, BNN di bawah kepemimpinan Komjen Pol, Suyudi Ario Seto mampu melaksanakan tugas BNN dalam melakukan pemberantasan narkoba hingga akar-akarnya.

    “Saya mengenal Jenderal Suyudi sedah sejak lama, saya percaya kemampuan dan integritas salah satu jenderal terbaik itu dalam mengabdi dan berbakti untuk bangsa,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub pastikan integritas layanan transportasi saat libur akhir tahun

    Menhub pastikan integritas layanan transportasi saat libur akhir tahun

    Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen memperkuat disiplin dan integritas layanan transportasi melalui pencegahan pungli dan peningkatan pengawasan demi memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dudy menekankan hal itu saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keduanya bertemu untuk mempersiapkan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Dia menyampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mempersiapkan pelaksanaan angkutan Natal dan tahun baru dengan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama kementerian/lembaga lainnya serta pemangku kepentingan terkait.

    “Harapannya pelaksanaan Natal dan tahun baru ini berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Menhub.

    Menhub menyampaikan rencana kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keselamatan transportasi, penguatan dan integrasi transportasi publik di daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan terkait transportasi, serta penanganan kemacetan dan tata ruang berbasis transportasi (TOD).

    Kemenhub dan Kemendagri juga akan berkolaborasi terkait proyek pengembangan transportasi daerah, pengawasan ASN pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi, serta harmonisasi regulasi transportasi.

    Di samping itu, Menhub juga menyampaikan sejumlah faktor yang perlu diantisipasi pada penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Pertama, adanya libur Natal dan tahun baru yang berdekatan dengan akhir pekan, sehingga meningkatkan potensi masyarakat bepergian atau berlibur.

    Kedua, adanya kebijakan cuti bersama nasional yang memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan.

    Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Menhub lagi, pemerintah meluncurkan program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri.

    “Selanjutnya, kami juga sedang finalisasi SKB Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Selama Periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby minta Pramuka ikut bantu pemberantasan narkoba di Sumut

    Gubernur Bobby minta Pramuka ikut bantu pemberantasan narkoba di Sumut

    “Lewat gerakan Pramuka yang masif akan menjadi dasar mencegah anak-anak kita tidak melirik, dan tidak tertarik narkoba. Karena kita tahu narkoba di daerah kita ini masih sangat tinggi,”

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution meminta gerakan Pramuka ikut berperan membantu dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sumut.

    Pihaknya berharap kepengurusan Kwartir Daerah (Kwarda) Sumut periode 2025–2030 menjadi garda terdepan mencegah generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

    “Lewat gerakan Pramuka yang masif akan menjadi dasar mencegah anak-anak kita tidak melirik, dan tidak tertarik narkoba. Karena kita tahu narkoba di daerah kita ini masih sangat tinggi,” kata Bobby usai melantik pengurus Kwarda Sumut dalam keterangannya di Medan, Sumut, Ahad.

    Badan Narkotika Nasional RI bersama Polda Sumut mengungkap sebanyak 1,4 ton narkotika jenis sabu-sabu dari total 1,7 ton narkotika di wilayah Sumut dan Aceh selama Januari sampai dengan 25 September 2025.

    Polda Sumut mencatat telah mengungkap jaringan narkoba sebanyak 4.749 kasus tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan jumlah tersangka 6.004 orang.

    Data Badang Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumut pada 2024 menyebutkan, dari 15,78 juta jiwa jumlah penduduk Sumatera Utara, di antaranya 1,7 juta jiwa sudah terpapar narkoba.

    “Saya meminta kepengurusan baru ini untuk mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Bobby.

    Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution sebelumnya dilantik oleh Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso sebagai Ketua Majelis Pembimbing Kwarda Sumut.

    Kemudian, Bobby mengukuhkan Dikky Anugerah Panjaitan menjadi Ketua Kwarda Sumut, Bobby Indra Prayoga sebagai Sekretaris, Syafrizal Syah menjadi Bendahara, dan Usman Effendy Sitorus sebagai Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Sumut.

    “Tantangannya saat ini berbeda, dan menjadi kewajiban kita untuk menyiapkan generasi yang akan mengisi Indonesia Emas 2045. Tinggal 20 tahun lagi, dan itu waktu yang singkat,” jelas Bobby.

    Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso menegaskan bahwa selain narkoba, masih banyak ancaman yang dapat merusak masa depan generasi muda di Tanah Air.

    Menurutnya, Pramuka menjadi instrumen strategis dalam pembentukan karakter bagi generasi muda di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Generasi yang kita siapkan adalah generasi unggul. Kalau tidak unggul berarti emas palsu atau suasa. Pramuka salah satu yang bisa menangkal hal-hal yang merusak anak muda Indonesia,” tegas Budi.

    Ketua Kwarda Sumut Dikky Anugerah Panjaitan menyatakan komitmennya agar Pramuka menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membangun generasi muda.

    “Kami memastikan siap menjadi mitra strategis Pemprov Sumut, memberikan dukungan menciptakan Sumut yang unggul dan maju,” tutur Dikky.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.