Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Komisi X DPR: RUU Sisdiknas perlu atur pendidikan dalam bencana

    Komisi X DPR: RUU Sisdiknas perlu atur pendidikan dalam bencana

    Hak atas pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana melanda suatu wilayah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan revisi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 perlu memuat aturan khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana.

    Dia menilai semua pihak harus belajar dari peristiwa bencana di Aceh dan Sumatera. Menurut dia, kejadian banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menunjukkan sistem yang ada belum memberikan perlindungan memadai bagi keberlanjutan pendidikan di situasi tidak terduga.

    “Dalam draf RUU Sisdiknas, saya mengusulkan agar dimasukkan pasal-pasal khusus mengenai penanganan sektor pendidikan dalam situasi bencana. Negara harus menyiapkan anggaran, mekanisme, dan standar operasionalnya,” kata Esti di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengusulkan anggaran penanganan pendidikan dalam situasi bencana dimasukkan, baik di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, kemudian Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun di Kementerian Agama.

    “Kita memerlukan aturan yang membuka ruang bagi penyelenggaraan pendidikan darurat dan bantuan dana bagi siswa maupun mahasiswa yang terdampak,” katanya.

    Dia menegaskan pendidikan darurat harus menjadi bagian dalam regulasi nasional. Layanan pendidikan darurat tersebut mencakup pendirian sekolah darurat, penyediaan modul belajar alternatif, serta memastikan proses belajar tetap berjalan meskipun sarana dan prasarana rusak.

    “Hak atas pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana melanda suatu wilayah,” katanya.

    Dia juga menekankan pentingnya mekanisme pendanaan yang siap digunakan ketika bencana terjadi. Menurut dia, dana darurat tersebut diperlukan tidak hanya untuk penanganan fisik seperti pembangunan ruang belajar sementara, tetapi juga dukungan administratif dan bantuan biaya pendidikan.

    “Sehingga siswa dan mahasiswa dari keluarga terdampak tidak meninggalkan bangku sekolah atau perkuliahan. Respons pendidikan tidak bisa bergantung pada inisiatif ad hoc setiap kali bencana terjadi,” katanya.

    Selain pendanaan, menurut dia, perlu ada SOP nasional yang mengatur langkah penanganan pendidikan pasca-bencana. SOP tersebut, kata dia, harus memastikan pendataan cepat, aktivasi sekolah darurat, dan pemulihan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan psikososial anak.

    “Kita bisa belajar dari pengalaman penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo harap aliran listrik di lokasi bencana pulih dalam 1 minggu

    Prabowo harap aliran listrik di lokasi bencana pulih dalam 1 minggu

    jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto berharap agar aliran listrik di wilayah terdampak bencana dapat kembali pulih dalam waktu sekitar 1 minggu, meskipun proses perbaikannya menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

    Hal itu disampaikan Presiden di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

    “Insya Allah kita harapkan, ya mungkin satu minggu (listrik pulih), mudah-mudahan ya,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden menjelaskan pemulihan aliran listrik tidak dapat dilakukan dengan cepat karena kondisi fisik infrastruktur serta faktor alam yang masih menjadi hambatan.

    Kepala Negara mengatakan sebagian wilayah masih tergenang banjir sehingga menghambat perbaikan jaringan dan pemasangan kabel.

    “Masalah listrik tidak secepat yang kita harapkan, karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih harus kita atasi. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus,” kata Prabowo.

    Presiden menegaskan Pemerintah terus mengupayakan perbaikan secara bertahap dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

    Namun, masyarakat diminta untuk memahami bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara seketika.

    “Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras,” ujar Prabowo.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik Tower Emergency Brandan-Langsa yang menghubungkan Banda Aceh dengan backbone kelistrikan Sumatera pulih pada Minggu (14/12).

    “Tower Emergency Brandan-Langsa apabila selesai maka Banda Aceh tersambung dengan backbone Sumatera. Ditargetkan Minggu, 14 Desember energize,” ujar Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi dalam keterangan resminya, dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (12/12).

    Hingga tanggal 11 Desember 2025 dilaporkan kondisi pemulihan Aceh tercatat 36 persen, Sumatera Utara 99,8 persen setelah longsor susulan dan Sumatera Barat telah menyala 100 persen sejak 5 Desember 2025.

    Aceh merupakan wilayah terdampak yang masih memerlukan perhatian, kata Rudy. Untuk mempercepat pemulihan di beberapa desa, PLN memerlukan dukungan pembukaan akses jalan yang masih terputus untuk transportasi material jaringan serta penyediaan BBM untuk operasional kendaraan.

    “Genset PLN masih sangat terbatas di Aceh Tamiang dan Bener Meriah,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Pemerintah sudah mulai tertibkan pembalakan liar

    Prabowo: Pemerintah sudah mulai tertibkan pembalakan liar

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan praktik pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Usai mengunjungi korban banjir di Sumatera Utara, Sabtu, dia menanggapi isu terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Ia menekankan bahwa pemerintah tengah menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin legal.

    “Justru saya mau tertibkan semua itu, pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan,” ujar dia dalam keterangan resmi Presiden dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Sabtu.

    Pemerintah akan secara tegas menindak para pelaku pembalakan liar. Guna memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan, pemerintah melakukan koordinasi antarinstansi.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan, mereka sudah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis (4/12).

    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.

    Selain itu Menhut memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk area seluas sekitar 750.000 Hektare.

    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 Hektare.

    Menhut juga menyampaikan membentuk tim bersama Polri untuk menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah titik lokasi terdampak banjir di Sumatera. Rencananya, investigasi itu juga akan melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW: Komitmen BGN untuk evaluasi perlu didukung

    HNW: Komitmen BGN untuk evaluasi perlu didukung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi menyeluruh usai insiden mobil pengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara perlu didukung.

    “Komitmen Kepala BGN untuk evaluasi menyeluruh itu patut didukung. Karenanya, harus betul-betul diwujudkan dan dikerjakan dengan serius, jujur, dan profesional,” kata HNW dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, BGN mesti melakukan evaluasi karena sebelum insiden pada Kamis (11/12) itu, persoalan terkait MBG juga sudah pernah terjadi sebelumnya, seperti keracunan makanan.

    HNW menyebut evaluasi tidak hanya dilakukan pada tingkat pengelola dapur dan yayasan, tetapi juga hingga tata kelola distribusi MBG, termasuk mobil dan sopir yang mengantarkan makanan. “Agar tak terulang kasus kelalaian gara-gara sopir pengganti yang berujung menjadi musibah,” tuturnya.

    Ia meminta prosedur keluar masuknya mobil distribusi MBG di lingkungan sekolah dievaluasi dalam kerangka keamanan siswa. Sebab, banyak sekolah yang lahannya terbatas maupun konturnya tidak rata sehingga mobil yang keluar masuk area sekolah berisiko menabrak siswa maupun guru.

    Selain evaluasi sistem tata kelola MBG oleh BGN, HNW mengatakan kepolisian juga harus memberikan hukuman jika terbukti ada kelalaian dalam kejadian ini, baik kepada sopir, kernet, maupun pihak yang menugaskan mereka. Ini demi efek jera agar insiden serupa tidak berulang.

    “Kami turut doakan agar para siswa korban benar-benar dilayani dengan yang terbaik dan segera sembuh. Semoga murid-murid baik di SDN Kalibaru 01 maupun di sekolah-sekolah lain seluruh Indonesia yang mengetahui kejadian tragis ini, tidak menjadi trauma dengan program MBG sehingga kesuksesan MBG dapat terus diselamatkan dan direalisasikan dengan tata kelola yang lebih baik dan tidak mengulangi masalah-masalah yang terjadi sebelumnya,” ucapnya.

    HNW lebih lanjut mengapresiasi respons cepat pemerintah, baik BGN maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memastikan penanggungan biaya perawatan para korban selama di rumah sakit.

    Dirinya mendukung respons BGN yang akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kepada sopir dan mobil, serta menghentikan sementara distribusi MBG di sekolah tersebut.

    Ia turut mengapresiasi Polri yang langsung hadir ke lokasi membantu penanganan korban, melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan sekaligus penyidikan terhadap pengendara mobil itu.

    “Saya juga minta pemerintah memberikan sesi trauma healing kepada seluruh siswa SDN Kalibaru 01 karena trauma tidak hanya dialami para korban yang ditabrak, tapi juga seluruh siswa yang sedang berkumpul di lapangan menyaksikan kejadian tersebut,” imbuhnya.

    Sebelumnya, BGN terus memperketat prosedur operasional standar (SOP) pascainsiden mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengantarkan MBG menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

    Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/12), menegaskan pihaknya terus memantau kondisi korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan maksimal, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG.

    Dadan mengemukakan, pelayanan MBG di sekolah itu sudah berjalan baik sejak 24 Maret 2025 sebelum sopir reguler jatuh sakit dalam dua hari terakhir dan digantikan oleh sopir cadangan.

    “Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki surat izin mengemudi (SIM), tetapi mungkin kurang berpengalaman. Kami masih mendalami penyebabnya,” ujar dia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo berulang ke lokasi bencana untuk pastikan penanganan cepat

    Prabowo berulang ke lokasi bencana untuk pastikan penanganan cepat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan berulang kali ke sejumlah wilayah terdampak bencana banjir Sumatra untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat serta memberikan dukungan moril kepada masyarakat.

    “Jadi ini adalah kunjungan kesekian kalinya bagi Bapak Presiden untuk memastikan beliau memberikan dukungan, memberikan dorongan moril kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana dan sekaligus memastikan penanganan, proses untuk dipercepat,” kata Prasetyo di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu.

    Ia menjelaskan bahwa pada hari kedua kunjungannya di Sumatera Utara, Presiden meninjau Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

    Sehari sebelumnya, Prabowo telah mengunjungi beberapa daerah terdampak bencana di Aceh, antara lain Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah.

    Menurut Prasetyo, kunjungan itu untuk memastikan proses penanganan bencana dipercepat dengan mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah.

    Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI, Agus Subiyanto, serta Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang sejak awal bencana terlibat dalam penanganan di lapangan.

    Menurut Prasetyo, kehadiran langsung Prabowo di lokasi terdampak sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan maksimal kepada korban bencana.

    “Ini sekaligus juga membuktikan bahwa Bapak Presiden benar-benar ingin memberikan yang terbaik, memberikan dukungan terbaik. Segala kekuatan dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana,” ujarnya.

    Di sela-sela agenda peninjauan bencana, Prabowo juga memanfaatkan kehadiran para menteri untuk menggelar rapat terbatas terkait persiapan Natal dan Tahun Baru.

    “Tadi pagi juga beliau memanfaatkan waktu, karena memang banyak menteri yang ikut hadir mendampingi beliau,” kata Prasetyo.

    Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kesiapan fasilitas umum, ketersediaan bahan bakar, layanan telekomunikasi, hingga stabilitas bahan pokok menjelang periode libur akhir tahun.

    “Beliau juga ingin memastikan ini sudah minggu kedua menjelang Natal dan Tahun Baru semua fasilitas-fasilitas umum, beliau ingin memastikan kemudian ketersediaan bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia kemudian masalah telekomunikasi, komunikasi,” ujarnya.

    Presiden juga meminta perhatian khusus terhadap peringatan dini cuaca dari BMKG, terutama di daerah yang diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan selama periode Natal dan Tahun Baru.

    “Beliau minta untuk itu terus diperhatikan termasuk peringatan dini dari BMKG untuk beberapa daerah yang mungkin di Natal dan Tahun Baru ini akan mengalami peningkatan curah hujan,” kata Prasetyo.

    Selain itu, Prabowo menegaskan agar ketersediaan dan stabilitas bahan pokok tetap terjaga di tengah masyarakat.

    “Termasuk ketersediaan bahan-bahan pokok dan bahan makanan diminta untuk dijaga kestabilannya di tengah masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden instruksikan peringatan dini di daerah rawan jelang Nataru

    Presiden instruksikan peringatan dini di daerah rawan jelang Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar sistem peringatan dini di daerah dengan potensi curah hujan tinggi mendapat perhatian khusus menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo sebelum melakukan kunjungan ke posko pengungsi di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu. Presiden meminta agar informasi peringatan dini ini menjadi perhatian penting untuk disampaikan kepada masyarakat.

    “Beliau (presiden) minta untuk terus diperhatikan, termasuk peringatan dini dari BMKG untuk beberapa daerah yang mungkin di Natal dan Tahun Baru ini akan mengalami peningkatan curah hujan untuk juga menjadi perhatian,” ujar Prasetyo melalui keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Selain aspek kebencanaan dan infrastruktur, Prabowo juga meminta agar stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok dan bahan makanan tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

    “Termasuk ketersediaan bahan-bahan pokok dan bahan makanan diminta untuk dijaga kestabilannya di tengah masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,” terangnya.

    Prasetyo juga mengatakan bahwa Prabowo memanfaatkan waktu bersama para menteri yang mendampinginya di Langkat, untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara optimal.

    Prabowo juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas umum, mengingat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dekat.

    Selain itu, dia juga meminta jaminan ketersediaan bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia serta kelancaran telekomunikasi dan komunikasi selama periode libur panjang.

    “Jadi beliau juga ingin memastikan ini sudah minggu kedua menjelang Natal dan Tahun Baru, semua fasilitas-fasilitas umum, beliau ingin memastikan kemudian ketersediaan bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia kemudian masalah telekomunikasi, komunikasi,” imbuh Prasetyo.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar tanggapi masih ada kepala daerah korupsi meski sudah ikut retret

    Pakar tanggapi masih ada kepala daerah korupsi meski sudah ikut retret

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini menanggapi masih adanya kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, meskipun sudah mengikuti retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025.

    “Bagi saya, retret itu enggak ada kaitan dengan korupsi. Kenapa? Korupsi itu sebenarnya masalah etika dan moral,” ujar Dede saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

    Menurut Dede, korupsi merupakan permasalahan etika dan moral ketika seorang individu seperti kepala daerah tidak bisa mematuhi regulasi yang ada.

    “Saya yakin para kepala daerah itu tahu kok UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red.), tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan, misalkan menerima suap, atau apa pun kasusnya,” katanya.

    Sebelumnya, pada 11 Desember 2025, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyayangkan masih adanya kepala daerah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT), meskipun sudah mendapatkan pembekalan pada retret kepala daerah.

    “Saya perhatikan baru satu tahun, sudah berapa yang kena OTT? termasuk ada yang gubernur. Padahal, sudah pernah retret, dan ditanamkan wawasan kebangsaan,” ujar Mendagri.

    Diketahui, sejumlah kepala daerah ditangkap dalam rangkaian OTT oleh aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Misalnya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis pada Agustus 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada November 2025, serta yang terbaru adalah Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 10 Desember 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ke pengungsi: Saya pantau tiap hari, kalian tidak akan sendiri

    Prabowo ke pengungsi: Saya pantau tiap hari, kalian tidak akan sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memantau kondisi pengungsi dan wilayah terdampak bencana di Langkat, Sumatera Utara setiap hari serta memastikan para korban tidak dibiarkan menghadapi musibah tersebut sendirian.

    Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau posko pengungsian korban bencana banjir dan longsor, di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu.

    “Saya akan terus memantau dari hari ke hari, minggu ke minggu. Mudah-mudahan kita akan membantu semua, warga yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua,” kata Prabowo dikutip dari tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.

    Presiden menyampaikan bahwa kondisi Sumatera Utara telah menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan kunjungan yang dirinya lakukan sebelumnya pada Senin (1/12).

    Pemerintah, kata Presiden, akan memberikan bantuan kepada seluruh warga yang terdampak bencana karena masyarakat terdampak merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia.

    “Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” ucap Kepala Negara.

    Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah bekerja selama belasan hari di lokasi pengungsian dalam menangani dampak bencana.

    “Semua petugas, semua relawan terima kasih yang sudah belasan hari bekerja di sini. Terima kasih semuanya,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga telah menerima laporan dari Gubernur Sumatra Utara bahwa di wilayah Langkat saat ini kekurangan air bersih dan air minum.

    Selain persoalan air bersih, masalah tanggul yang rusak juga menjadi perhatian untuk segera dilakukan perbaikan.

    Kepala Negara menyatakan penanganan perbaikan tanggul akan melibatkan sumber daya dari lintas sektor, termasuk TNI, Polri, dan kementerian terkait guna mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak.

    “Perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita,” ucap Presiden.

    Dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo nampak berkeliling meninjau posko pengungsian yang berada di MAN 1 Langkat.

    Presiden terlihat menyalami dan menyapa para pengungsi. Prabowo juga berinteraksi dengan anak-anak yang berada di pengungsian tersebut. Dirinya sesekali menggendong dan berfoto dengan anak-anak itu.

    Presiden Prabowo juga terlihat meninjau posko layanan kesehatan yang berada di pengungsian.

    Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya tersebut yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI dorong sinergi GMNI tekan ketimpangan dan kemiskinan

    Pemprov DKI dorong sinergi GMNI tekan ketimpangan dan kemiskinan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong sinergi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta untuk menekan ketimpangan dan kemiskinan di ibu kota.

    “Sebagai aktivis yang lama sekali, saya tahu bahwa GMNI selalu mempunyai peran yang strategis untuk menjaga kebangsaan, nasionalisme, dan yang paling utama adalah hal yang berkaitan dengan kemiskinan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Konferensi Daerah (Konferda) GMNI DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.

    Kehadiran Pramono dalam agenda organisasi kemahasiswaan tersebut menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan kelompok mahasiswa serta alumni pergerakan.

    Pramono mengatakan pembukaan Konferda GMNI DKI Jakarta di Balai Kota itu dilakukan atas permintaannya secara langsung.

    Dia menegaskan Balai Kota merupakan rumah bersama yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, untuk berinteraksi dan menyampaikan gagasan secara konstruktif kepada pemerintah daerah.

    “Hari ini, saya hadir di Balai Kota bersama dengan alumni GMNI dalam rangka Konferensi Daerah ke-5 GMNI DKI Jakarta. Pembukaan Konferda ini memang saya minta dilaksanakan di Balai Kota, karena saya memberikan kesempatan bagi organisasi apapun untuk bisa berinteraksi dengan Balai Kota secara baik,” jelas Pramono.

    Sebagai seorang yang memiliki latar belakang aktivis, dia mengaku memahami betul posisi dan peran GMNI dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia.

    Menurut dia, GMNI secara konsisten memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

    “Sebagai aktivis yang lama sekali, saya tahu bahwa GMNI selalu mempunyai peran yang strategis untuk menjaga kebangsaan, nasionalisme, dan yang paling utama adalah hal yang berkaitan dengan kemiskinan,” ujar Pramono.

    Dia pun berharap Konferda tersebut melahirkan kepengurusan GMNI DKI Jakarta yang baru, serta kepengurusan Persatuan Alumni (PA) GMNI yang mampu membangun sinergi positif dengan Pemprov DKI.

    Sinergi tersebut dinilai penting, terutama dalam merespons berbagai persoalan krusial yang dihadapi Jakarta saat ini.

    Selain itu, Pramono menekankan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi Jakarta, yakni ketimpangan ekonomi.

    Meskipun sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan, kata dia, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI.

    “Saya berharap kepengurusan GMNI yang baru dan PA GMNI bisa bersinergi dengan Balai Kota dalam kepemimpinan yang saya pimpin, terutama dalam menjaga prinsip bahwa persoalan Jakarta, salah satu yang serius adalah persoalan gini ratio atau kemiskinan,” tutur Pramono.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan hampir seluruh indikator ekonomi Jakarta saat ini berada dalam kondisi yang relatif baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, angka kemiskinan, hingga pengangguran.

    Namun, sambung dia, kondisi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penurunan ketimpangan sosial.

    Dalam delapan bulan kepemimpinannya, peringkat Jakarta naik menjadi 71 dari 156 kota dunia.

    Capaian tersebut didorong dicapai berkat fokus Pemprov DKI dalam menangani tiga tantangan utama perkotaan, yakni banjir, kemacetan, dan polusi, yang terus diupayakan secara berkelanjutan sampai dengan saat ini.

    “Hampir semua indikasi, apakah itu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, kemudian juga pengangguran, mengalami perbaikan. Tetapi gini ratio-nya tidak. Ini artinya, orang kaya di Jakarta memang banyak sekali,” ungkap Pramono.

    Kondisi tersebut, lanjut dia, menjadi alasan utama Pemprov DKI untuk mendorong berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat di lapangan.

    Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat kelompok ekonomi menengah ke bawah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

    Pramono meyakini semangat dan arah kebijakan Pemprov DKI sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang selama ini diusung oleh GMNI dan PA GMNI, khususnya dalam membela kaum marjinal dan memperjuangkan keadilan sosial.

    “Untuk itu, program-program yang saya adakan di lapangan, saya yakin pasti senapas dengan teman-teman PA GMNI. Inilah yang ingin kami sampaikan,” imbuh Pramono.

    Dalam Konferda V GMNI DKI Jakarta, dia juga berharap GMNI dapat terus melahirkan kader-kader muda yang kritis, berintegritas, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan bangsa dan daerah.

    Dia turut mengajak GMNI agar terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan gagasan dan solusi konkret bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Jakarta.

    Konferda V GMNI DKI Jakarta menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ajang perumusan arah perjuangan GMNI ke depan sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan pembangunan dan dinamika sosial di ibu kota.

    Konferda yang mengusung tema “Menyongsong 500 Tahun Jakarta dan Tantangan Membangun Peradaban Kota” tersebut juga menjadi ruang refleksi peran Jakarta sebagai kota yang tengah meneguhkan diri menuju Kota Global.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo terima laporan Gubernur Bobby di Langkat kekurangan air bersih

    Prabowo terima laporan Gubernur Bobby di Langkat kekurangan air bersih

    Kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah, akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengenai kekurangan air bersih dan air minum di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

    Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau posko pengungsian korban bencana banjir dan longsor, di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu.

    “Saya datang melihat keadaan. Nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum,” kata Prabowo sebagaimana dipantau dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa sejumlah kekurangan di wilayah terdampak bencana telah dilaporkan dan akan segera ditangani.

    Selain persoalan air bersih, masalah tanggul yang rusak juga menjadi perhatian untuk segera dilakukan perbaikan.

    Kepala Negara menyatakan penanganan perbaikan tanggul akan melibatkan sumber daya dari lintas sektor, termasuk TNI, Polri, dan kementerian terkait, guna mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak.

    “Perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita,” ucap Presiden.

    Prabowo mengatakan kondisi Sumatera Utara telah lebih baik dibanding saat pertama kali dirinya berkunjung ke wilayah tersebut pada Senin (1/12).

    Prabowo mengatakan Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dari hari ke hari dan dari minggu ke minggu.

    Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu seluruh warga yang terdampak bencana serta menyampaikan apresiasi kepada para petugas dan relawan yang telah bekerja di lokasi selama beberapa hari terakhir.

    “Kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah, akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” ucap Presiden.

    Dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo nampak berkeliling meninjau posko pengungsian yang berada di MAN 1 Langkat.

    Presiden terlihat menyalami dan menyapa para pengungsi. Prabowo juga berinteraksi dengan anak-anak yang berada di pengungsian tersebut. Dirinya sesekali menggendong dan berfoto dengan anak-anak itu.

    Presiden Prabowo juga terlihat meninjau posko layanan kesehatan yang berada di pengungsian.

    Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya tersebut yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.