Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi

    Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Bahkan, menurutnya, kenaikan 1 persen saja dapat membawa perubahan besar apabila diiringi dengan pemerataan. Sebaliknya, pertumbuhan yang stagnan atau bahkan minus akan memperparah kemiskinan dan memperluas persoalan sosial, misalnya stunting.

    “Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem [kalau ekonomi tidak tumbuh],” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan, data pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I secara year-on-year (yoy) berada di angka 4,87 persen.

    Tito menekankan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target yang harus didukung oleh seluruh kepala daerah.

    Untuk melengkapi data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap triwulan, pihaknya telah berkoordinasi untuk merumuskan indikator proksi pertumbuhan ekonomi bulanan, serupa dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang digunakan sebagai proksi inflasi mingguan.

    Selain itu, dirinya juga menyoroti sejumlah daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.

    Ia mendorong agar daerah-daerah tersebut segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.

    Selanjutnya, dia mengungkapkan Kemendagri tengah menyusun strategi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebagaimana pendekatan yang telah sukses diterapkan dalam pengendalian inflasi.

    “Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta daerah-daerah juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” pungkas Tito.

    Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis.

    Sementara itu, sejumlah pihak lainnya turut hadir secara virtual, di antaranya Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • HNSI tekankan siap sukseskan swasembada pangan hingga MBG

    HNSI tekankan siap sukseskan swasembada pangan hingga MBG

    Kehadiran kita semua merupakan wujud kemitraan strategis dan komitmen nyata untuk berjuang bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap membantu pemerintah dalam menyukseskan program swasembada pangan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta makan bergizi gratis (MBG).

    Hal tersebut ditekankan oleh HNSI ketika menggelar perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, Senin.

    Ketua Panitia HUT HNSI ke-52 Agus Suherman menyatakan bahwa organisasinya ini siap membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menyukseskan program prioritas swasembada pangan.

    “Kehadiran kita semua merupakan wujud kemitraan strategis dan komitmen nyata untuk berjuang bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia,” kata dia.

    Agus menyatakan sebagai induk organisasi nelayan, HNSI mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada negara dalam mewujudkan nelayan mandiri dan sejahtera, sekaligus turut menjaga kedaulatan laut Indonesia.

    Menurutnya, HNSI adalah jembatan yang menjadi titik temu dan menghubungkan antara tata kelola negara dengan aspirasi nelayan.

    Agus menyebut di usia yang ke-52 ini, HNSI secara organisasi sudah sangat matang. Oleh karenanya, dia memastikan jajaran dan kepengurusan HNSI akan terus berjuang bersama melaksanakan program-program nyata dan strategis untuk memperkuat posisi dan peran nelayan.

    “Sebagaimana amanah yang disampaikan Bapak Presiden, apabila pangan sudah kuat maka ketahanan lainnya bisa diupayakan dengan jauh lebih mudah. Tema tersebut tentunya bukan hanya jargon semata, kami benar-benar implementasikan dalam kerja nyata,” katanya lagi.

    Bersamaan dengan perayaan HUT ke-52, HNSI turut meresmikan Koperasi Merah Putih Nelayan. Peluncuran ini sebagai bentuk dukungan nyata HNSI terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    “Kehadiran KDMP diharapkan semakin memudahkan nelayan dalam mengakses pembiayaan usaha serta rantai bisnis pemasaran produk perikanan yang lebih efisien sehingga keuntungan di tingkat nelayan menjadi optimal,” katanya.

    Tak hanya itu, Agus menegaskan HNSI mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sumber nutrisi ikan. HNSI dipastikan hadir nyata dalam program MBG dengan sumber nutrisi ikan dan turut berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

    “HNSI telah melaksanakan program MBG dengan sumber nutrisi ikan pada tanggal 13 Desember 2024 yang dilakukan secara serentak oleh DPD HNSI di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa penerima manfaat lebih 10.000 anak nelayan,” katanya.

    Pada puncak perayaan HUT ke-52 ini juga, HNSI memberikan bantuan akses untuk mendapatkan perangkat Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau biasa disebut Vessel Monitoring System (VMS), serta bantuan sarana penangkapan lainnya seperti coolbox, drum solar, dan basket.

    HNSI turut melakukan ujicoba VMS yang diharapkan akan lebih efisien dan efektif sehingga terjangkau bagi para nelayan, dengan menggandeng Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, M Nur dalam rangka mempertahankan kesegaran ikan hasil tangkapan dengan teknologi Box O’fish-box Storage Ozone For Fish (Ozon).

    “Hal ini merupakan wujud sinergi HNSI dengan pemerintah dan stakeholder perikanan untuk menjadikan pengelolaan perikanan tangkap nasional yang semakin maju dan berkelanjutan,” kata Agus.

    Terakhir, HNSI meluncurkan program Kartu Tanda Anggota (KTA) digital sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pendataan nelayan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang turut hadir menyatakan, nelayan merupakan motor penggerak swasembada pangan nasional, serta program yang dijalankan sejalan dengan pemerintahan saat ini.

    “Kita akan mengembangkan koperasi nelayan ada 10 ribu untuk membangun kesejahteraan nelayan. Juga tahun ini kami upayakan bangun besar-besaran kampung nelayan,” kata Zulkifli.

    Disampaikan dia, pemerintah bersama HNSI akan bersinergi dalam menyukseskan program MBG.

    “Kita mengembangkan terkait HNSI ini kita akan mengembangkan protein. Jadi nanti Pak Herman Herry kita bisa kerja sama. Kita juga membudidayakan ikan sampai 20 ribu hektare. Kita akan membangun udang, budidaya ikan tangkap,” kata Menko Zulkifli.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkos Zulhas sebut utamakan petani, harus beli gabah seharga Rp6.500

    Menkos Zulhas sebut utamakan petani, harus beli gabah seharga Rp6.500

    ANTARA – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan berkomitmen untuk selalu mengutamakan para petani melalui pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani, langkah ini juga dinilai berhasil mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, yang terus terkendali sampai akhir tahun 2026. (Ryan Rahman/Satrio Giri Marwanto/Rinto A Navis)

  • BI: RPLN 35 persen lebih buka sumber “funding” dan turunkan biaya dana

    BI: RPLN 35 persen lebih buka sumber “funding” dan turunkan biaya dana

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyampaikan, peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) menjadi 35 persen akan lebih membuka sumber pendanaan (funding) serta menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) sehingga mendorong pertumbuhan kredit.

    “Dengan RPLN ini, pasti sumber funding-nya terbuka. Kemudian, pasti akan menurunkan cost of fund, karena lebih kompetitif daripada special rate dari SSB (surat-surat berharga). Sehingga kredit suku bunganya turun, pertumbuhan kredit meningkat dan ini mendukung ekonomi,” kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI Solikin M. Juhro dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin.

    Solikin mengamini bahwa saat ini terjadi persaingan di antara bank-bank untuk mendapatkan lebih banyak dana pihak ketiga (DPK), terutama dana murah (CASA) yang berasal dari giro dan tabungan. Indikasi jangka pendek ini telah dicermati oleh BI.

    Kompetisi untuk memperoleh dana murah tersebut memicu persaingan suku bunga antarbank guna menarik DPK. Dalam kondisi ini, bank cenderung menawarkan special rate yang lebih tinggi atau lebih kompetitif, sehingga menyebabkan biaya dana ikut meningkat.

    “Kalau cost of fund naik, berarti suku bunga kredit naik, lalu penyaluran kredit akan turun. Itu (kondisi tersebut) tidak boleh. Kalau sudah begitu, nanti support untuk pembiayaan pembangunan berkurang. Nah ini yang BI upayakan (mengantisipasinya melalui kebijakan makroprudensial),” kata Solikin.

    BI mencatat, kondisi likuiditas perbankan secara umum masih memadai. Namun pertumbuhan DPK cenderung melambat dari 5,51 persen year on year (yoy) pada awal Januari 2025 menjadi 4,55 persen (yoy) pada April 2025.

    Pertumbuhan DPK yang selalu berada di bawah pertumbuhan kredit memang menjadi tantangan bagi perbankan selama ini. Meski melambat, Solikin menilai pertumbuhan DPK pada April 2025 tidak begitu buruk di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang melambat.

    Di sisi lain, kredit perbankan pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88 persen (yoy). Pertumbuhan kredit ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 9,16 persen (yoy). Solikin juga menilai, kinerja intermediasi perbankan masih relatif bagus di tengah kondisi ekonomi saat ini meski tentunya dapat lebih dioptimalkan kembali.

    Solikin mengingatkan, stance bank sentral Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sudah jelas sebagaimana tecermin dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2025 yang lalu.

    Menurutnya, kebijakan moneter dan makroprudensial juga semakin padu dengan adanya penurunan BI-Rate dan penguatan makroprudensial baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.

    Sebagai informasi, kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal bank.

    BI menetapkan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30 persen dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal. Terbaru, besaran parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar positif 5 persen sehingga batasan RPLN menjadi 35 persen.

    Penguatan kebijakan RPLN terkini berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN.

    Selain RPLN, BI juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 5 persen menjadi 4 persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4 persen.

    Sementara rasio PLM syariah diturunkan sebesar 100 bps dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen.

    Penurunan rasio PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU: Total anggaran tahap I dan II Sekolah Rakyat Rp10 triliun

    Menteri PU: Total anggaran tahap I dan II Sekolah Rakyat Rp10 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total anggaran yang disiapkan untuk Program Sekolah Rakyat tahap I dan II sebesar Rp10 triliun.

    “Untuk sekolah rakyat, APBN-nya di kami (Kementerian PU). Disiapkan total Rp10 triliun untuk tahap I dan II,” ujar Dody di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, kemungkinan total anggaran tersebut tidak akan terserap semuanya tahun ini.

    “Jadi semampunya dan sebagian besar akan disiapkan di 2026. Makanya tahap II itu harus wajib selesai di Juni 2026,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan penanganan infrastruktur untuk Sekolah Rakyat tahap I sudah mulai dilaksanakan. Penanganan tahap I meliputi 100 sekolah yang ditargetkan selesai tahun 2025.

    Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non struktur) sejak minggu lalu. Renovasi 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti.

    Enam puluh lima sekolah yang sudah mulai ditangani tersebut yaitu 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, 3 sekolah di Kalimantan, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua. Sedangkan untuk 35 sekolah lainnya Kementerian PU masih melakukan survey ke lokasi usulan.

    Sedangkan untuk 35 sekolah ditargetkan selesai September 2025, tapi Kementerian PU akan usahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus.

    Dody menjelaskan penanganan Sekolah Rakyat tahap I ini merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting hingga penyediaan meubelair. Sementara penanganan tahap II yang ditargetkan selesai tahun 2026 berupa pekerjaan pembangunan bangunan sekolah baru.

    “Kita sudah memverifikasi 219 lokasi usulan tahap II, dimana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan. Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” ujarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor

    Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berencana menerbitkan kembali sukuk berkelanjutan (sustainability sukuk) tahun ini, di mana bank mencatat minat yang tinggi selama proses bookbuilding.

    “Alhamdulillah permintaannya tinggi, tapi saya belum bisa konfirmasi jumlahnya berapa karena prosesnya masih terus berlangsung,” kata Senior Vice President ESG BSI Rima Dwi Permatasari saat ditemui dalam kegiatan Islamic Finance Dialogue (IFD) 2025 di Jakarta, Senin.

    Rencana penerbitan itu merupakan lanjutan dari sustainability sukuk atau Sukuk Mudharabah sejak tahun lalu. BSI mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan dengan total Rp10 triliun dalam tiga tahun.

    Tahun lalu, BSI telah menerbitkan sukuk berkelanjutan senilai Rp3 triliun. Sukuk tersebut terbagi menjadi tiga seri dengan imbal hasil (yield) berkisar 6,40 persen hingga 7,20 persen untuk tenor 1, 2, dan 3 tahun.

    Sementara untuk tahun ini, BSI masih mengamati perkembangan permintaan pasar.

    “Tahun ini kami masih belum bisa mengonfirmasi totalnya berapa, tapi mungkin bisa jadi sama seperti tahun lalu,” tambahnya.

    Hasil dari penerbitan sukuk itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) dan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Skenario distribusi dana kurang lebih sama dengan tahun lalu, yakni 60 persen disalurkan kepada UMKM dan 40 persen untuk pembiayaan hijau.

    Dengan begitu, pembiayaan ESG BSI tahun ini diharapkan dapat terdongkrak sebesar 10 persen hingga 15 persen. Sebagai catatan, total pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) yang disalurkan perseroan hingga posisi Maret 2025 mencapai Rp72,6 triliun atau 25,29 persen dari total portofolio pembiayaan BSI, terdiri dari green financing yang tercatat sebesar Rp14,6 triliun serta social financing sebesar Rp58 triliun.

    BSI juga menargetkan peningkatan jumlah investor ritel pada penerbitan sukuk berkelanjutan tahun ini. Sebelumnya, jumlah partisipan investor ritel pada penerbitan Sukuk Mudharabah tercatat sebanyak 9 persen.

    “Tahun ini harusnya lebih banyak lagi,” tuturnya.

    Sebagai bagian dari tata kelola ESG dan pemenuhan regulasi terkait penerbitan ESG sukuk BSI tahap 1 tahun 2024, perseroan telah menyusun laporan dampak atau impact report yang disampaikan kepada OJK bersama dengan laporan tahanan BSI tahun buku 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasar murah di Takengon stabilkan harga jelang Idul Adha

    Pasar murah di Takengon stabilkan harga jelang Idul Adha

    ANTARA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog Cabang Takengon menggelar pasar murah pada tiga lokasi di Kabupaten Aceh Tengah, Senin (26/5). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk stabilisasi harga pasar yang dikhawatirkan mengalami kenaikan menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah​​​​. (Try Vanny S/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

  • Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari

    Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWPB) menyerahkan aset kawasan area publik (KAP) Borarsi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, untuk dikelola.

    Aset KAP Borarsi itu diserahkan Kepala BPPWPB Wahyu Tri Nugroho kepada Bupati Manokwari Hermus Indou yang didampingi Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Papua Barat, Senin.

    “Barang milik negara ini dibangun dengan anggaran APBN tahun 2023 sebesar Rp67 miliar dan selesai tahun 2024,” kata Wahyu Tri Nugroho.

    Ia mengatakan KAP Borarsi merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang berdiri di atas lahan seluas 24.940 meter persegi, memiliki luas bangunan utama 4.903 meter persegi dengan konstruksi dua lantai.

    Item pekerjaan yang sudah dilakukan pihaknya adalah pembangunan gedung utama, panggung utama, toilet umum, lapangan serbaguna, lapangan basket, pedestrian, trotoar, parkiran mobil dan motor, parkiran difabel, hard standing pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan gerbang depan.

    KAP Borarsi dikerjakan kontraktor PT Irma Tiara Putra dengan konsultan manajemen konstruksi PT Mahakarya KSO Siara dan konsultan perencana PT Cempaniga Raya Konsultan.

    “Setelah diserahkan kepada Pemkab Manokwari, maka gedung ini secara resmi bisa dikelola oleh Pemkab Manokwari,” ujar Wahyu.

    Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan KAP Borarsi dengan segala fasilitas yang dimiliki telah menjadi ruang terbuka publik terbaik yang dimiliki Kabupaten Manokwari yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan olah raga masyarakat.

    Pemkab Manokwari mengapresiasi dukungan Kementerian PU dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari.

    Pemkab Manokwari berkomitmen menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik tersebut, serta mengajak masyarakat untuk berperilaku baik dan menjaga fasilitas yang ada.

    Adanya KAP Borasi diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, ruang ekspresi seni budaya, dan dapat menjadi simbol kemajuan di Tanah Papua.

    “Pemkab Manokwari siap mengelola KAP Borarsi dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama para pemuda di sekitar lokasi,” katanya.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU-BUJT diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli

    Menteri PU-BUJT diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli

    Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli dengan para badan usaha jalan tol (BUJT).

    “Kita mulai diskusi dengan para BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat lebaran,” ujar Dody di Jakarta, Senin.

    Kementerian PU melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengumpulkan semua BUJT untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol tersebut di beberapa ruas.

    Dody menyampaikan bahwa keputusan pemberian diskon tarif tol memang harus dibahas dengan para BUJT dikarenakan hal tersebut dapat memengaruhi pendapatan BUJT sebagai investor sekaligus pengelola jalan tol.

    Selain itu juga perlu dibahas apakah nantinya akan terdapat tambahan kompensasi dari pemerintah kepada BUJT terkait kebijakan pemberian diskon tarif tol.

    “Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi untuk memberikan insentif dari semua kementerian/lembaga negara (K/L) terkait agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga tinggi,” kata Dody.

    Terkait detail diskon tarif tol pada Juni-Juli seperti berapa lama, ruasnya dimana saja, Kementerian PU akan menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan berbeda.

    Sebagai informasi, pemerintah kembali meluncurkan bantuan dan diskon untuk masyarakat, dengan rencana akan dimulai pada 5 Juni 2025. Salah satunya adalah pemberian diskon atau bantuan terhadap biaya penggunaan tol bagi masyarakat.

    Diskon tarif jalan tol akan diberikan kepada sekitar 110 juta pengendara. Program ini diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi darat dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tujuan dari diskon dan bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub sebut sektor maritim sumbang 7 persen PDB Indonesia

    Kemenhub sebut sektor maritim sumbang 7 persen PDB Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia menyebutkan sektor maritim memainkan peran sentral sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Sektor maritim memberikan kontribusi kurang lebih 7 persen kepada PDB Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kita,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia yang mendukung kekuatan sektor maritim nasional.

    Posisi strategis Indonesia di persimpangan jalur laut utama dunia memberikan peluang besar untuk pengembangan logistik maritim, perdagangan antarnegara, dan penguatan rantai pasok global yang efisien.

    Dengan keunggulan geografis ini, sektor maritim Indonesia diarahkan untuk berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

    “Kita merupakan supplier untuk pelayaran niaga dengan sumber daya yang berkelanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan yang ketiga di dunia, secara strategis terletak di persimpangan dari jalur laut utama, sektor maritim adalah tulang punggung ekonomi kita,” ucap Antoni.

    Ia menyampaikan pihaknya terus memperkuat infrastruktur, shipping network, dan sistem digitalisasi untuk memastikan sebuah konektivitas maritim yang inklusif dan aman.

    Menurutnya Indonesia memainkan peran yang penting untuk membangun dan mempertahankan sebuah supply chain yang aman dan cepat dalam transportasi pelayaran niaga untuk bisa mendapat pertumbuhan yang baik dan juga pembangunan yang inklusif.

    Kemenhub terus mengoptimalkan manajemen laut berkelanjutan, pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kesejahteraan wilayah pesisir untuk mewujudkan ekosistem maritim yang inklusif dan produktif.

    Upaya tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan maritim sebagai pilar penting kemajuan ekonomi nasional berbasis potensi wilayah dan sumber daya manusia.

    Komitmen ini juga tercermin dari pengembangan 107 pionir pelayaran yang melayani wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) guna memastikan logistik dan konektivitas antarwilayah terdistribusi secara merata dan berkeadilan.

    Hal itu untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, lapangan kerja baru, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam rantai industri dan logistik maritim Asia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025