Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Pramono tindaklanjuti temuan KPK soal molornya pembangunan sekolah

    Pramono tindaklanjuti temuan KPK soal molornya pembangunan sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menindaklanjuti temuan KPK terkait mundurnya pembangunan beberapa gedung sekolah termasuk Sekolah Dasar (SD) di Jakarta.

    “Saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) yang baru supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK,” ujar dia di Jakarta, Senin.

    “Beberapa SD yang pembangunannya mengalami kemunduran karena pasti ada sesuatu. Harusnya kan bulan April, bulan Mei ini selesai. Ada yang Desember, ada yang April,” kata Pramono.

    Dia menambahkan, akan menindaklanjuti apapun temuan KPK dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Temuan KPK atau penegak hukum lainnya, kami akan tindaklanjuti,” katanya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (​​​​​​KPK) melalui laman resminya menyatakan telah menemukan deviasi sebesar minus 31 persen dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta.

    Proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    Proyek yang terlambat ini antara lain pembangunan gedung SDN 01 dan 02 Cikini, gedung Kelompok Bermain Negeri (KBN) 29 Cempaka Baru, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Negeri (PKBMN) 29 Cempaka Baru, dan SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08.

    Sementara itu, dua proyek yang telah selesai dan diserahterimakan pada 9 April 2025 yakni SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05 serta TK Negeri Sawah Besar.

    Awalnya, proyek ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024. Namun, Dinas Pendidikan memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia jasa sehingga jadwal serah terima diundur menjadi 3 Mei 2025.

    Setelah pengajuan adendum ketujuh, jadwal penyelesaian kembali mundur ke 22 Juni 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petugas patroli keliling dan CCTV awasi parkir liar Blok M

    Petugas patroli keliling dan CCTV awasi parkir liar Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Petugas gabungan melakukan patroli keliling dan dilakukan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, untuk mencegah pelanggaran perparkiran, termasuk parkir liar.

    “Kami melakukan patroli keliling khususnya di sore hari. Tim gabungan juga melakukan penertiban parkir yang tidak pada tempatnya di sekitar Blok M,” kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernard Oktavianus Pasaribu saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Bernard mengatakan, hal ini sesuai arahan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo terkait pengawasan Blok M Hub yang dibuka 24 jam.

    Nantinya ada 18 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengawasi parkir liar di kawasan tersebut.

    “Anggota yang dikerahkan, yakni delapan orang Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, satu unit tim derek, lima orang Unit Pengelola (UP) Perparkiran dan empat orang tim Lintas Jaya TNI-Polri,” ujarnya.

    Kemudian, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemasangan CCTV di kawasan yang digandrungi anak muda Jakarta itu.

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menertibkan juru parkir liar hingga memasang CCTV di kawasan Blok M Jakarta Selatan sebagai upaya pengamanan 24 jam.

    Ditegaskan juru parkir hanya boleh mengatur perparkiran dan jika ada pengemudi yang memberikan uang maka akan dianggap secara sukarela.

    Dengan demikian, penertiban ini diharapkan mampu menjadi efek jera bagi masyarakat yang mencoba untuk melakukan parkir liar di tempat-tempat yang dilarang, ataupun oknum-oknum tertentu yang mencoba mengatur untuk kendaraan parkir di tempat terlarang tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI berupaya naikkan tipe RSUD Tanah Abang 

    Pemprov DKI berupaya naikkan tipe RSUD Tanah Abang 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menaikkan kelas atau tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanah Abang dari saat ini tipe D menjadi C seiring tingginya kebutuhan rumah sakit tipe C di Jakarta.

    “Tingkat hunian di atas 65 (persen). Untuk rumah sakit tipe D, itu termasuk yang tinggi. Mudah-mudahan RSUD Tanah Abang akan naik kelas menjadi rumah sakit tipe C,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Senin.

    Pramono mengatakan kebutuhan rumah sakit tipe C di wilayah, khususnya Jakarta Pusat tergolong tinggi. Sementara saat ini hampir semua rumah sakit tipe C di wilayah itu rata-rata milik swasta.

    “Di Jakarta Pusat ini ada enam rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI. Kecuali RSUD Tarakan lima-limanya tipe D,” kata dia.

    Adapun kelas atau tipe ditentukan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit.

    Rumah sakit umum kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit empat pelayanan medik spesialis dasar dan empat pelayanan spesialis penunjang medik.

    Kriteria, fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas C meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik dan pelayanan medik spesialis gigi mulut.

    Kemudian pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang nonklinik.

    Selanjutnya, pelayanan medik umum serta pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 jam dan tujuh hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.

    Lalu, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik spesialis gigi mulut minimal satu pelayanan, pelayanan spesialis penunjang medik terdiri dari pelayanan anestesiologi, radiologi, rehabilitasi medik dan patologi klinik.

    Kemudian, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan penunjang klinik terdiri dari perawatan intensif, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.

    Lalu, untuk meningkatkan kelas rumah sakit, satu upaya yang dilakukan yakni pemanfaatan lahan kosong untuk pengembangan rumah sakit.

    “Saya sudah meminta kepada Wali Kota (Jakarta Pusat), Asisten Kesra dan juga Dinas Kesehatan, di belakang (RSUD Tanah Abang) ada 775 m2 lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan rumah sakit ini,” kata Pramono.

    Pemanfaatan lahan ini untuk menambah kapasitas kamar dan keperluan lainnya terkait upaya peningkatan kelas rumah sakit.

    “Percuma kalau rumah sakit baik tetapi kamarnya terbatas sehingga saya akan mengundang mereka semua untuk datang ke balai kota menyelesaikan persoalan utama,” ujar Pramono.

    Adapun kapasitas tempat tidur di RSUD Tanah Abang saat ini 50 dan diharapkan bisa bertambah menjadi 100 ke depannya. “Jadi kalau tipe C itu 100, tipe D itu 50 (kapasitas tempat tidur),” kata Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Suami yang paksa istrinya mengemis dipulangkan dari RSKD Duren Sawit

    Suami yang paksa istrinya mengemis dipulangkan dari RSKD Duren Sawit

    Jakarta (ANTARA) – Suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memaksa istrinya mengemis di wilayah Kelapa Dua Wetan, Ciracas, sudah dipulangkan dari Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur.

    “Informasi dari RSKD Duren Sawit, kedua orang tersebut (suami dan istri) sudah dipulangkan,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Kusmanto menyebutkan, suami berinisial AG (37) meminta kepada pihak RSKD Duren Sawit agar dirinya dan sang istri, DP (22), dipulangkan karena masih ada anak kecil yang membutuhkan perawatan.

    “Suami dan istri dipulangkan karena permintaan dari sang suami bahwa mereka berdua masih memiliki dua anak yang masih kecil,” ujar Kusmanto.

    Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Rizqon Hermawan mengatakan, pihaknya sudah membawa AG dan DP ke RSKD Duren Sawit, Minggu (25/5) siang.

    Namun, pihak Suku Dinas (Sudin) Sosial tidak mengetahui pasti rekam medis AG dan DP untuk kepastian apakah ada gangguan jiwa atau tidak.

    “Kita sudah bawa ke RSKD Duren Sawit kemarin siang. Tapi untuk rekam medis suaminya, pihak keluarga tidak memberikan. Jadi untuk kepastian terindikasi ODGJ atau bukan kita belum mengetahui,” katanya.

    Sebelumnya, viral di media sosial Instagram @ciracasinfo seorang istri mengalami tindakan KDRT di wilayah Jakarta Timur (Jaktim). Dalam video tersebut terlihat sang istri yang mendapatkan perlakukan kekerasan hingga dipaksa mengemis oleh suaminya.

    Selain itu, video tersebut juga memperlihatkan beberapa warga yang memperingatkan AG terkait kelakuannya tersebut. Namun AG hanya duduk sambil menghisap rokok dan menggendong anaknya yang masih bayi.

    Sedangkan korban yang mendapatkan tindakan KDRT menangis setelah dipisahkan oleh suaminya.

    “Petugas berkoordinasi dengan pihak RT dan keluarga didapatkan informasi bahwa Taruna terindikasi memiliki gangguan kejiwaan,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/5).

    Munjirin menyebutkan, Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Posko Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur, menindaklanjuti laporan masyarakat melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kelurahan Kelapa Dua Wetan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satpol PP DKI pastikan posko ormas yang diubah tidak akan berdiri lagi

    Satpol PP DKI pastikan posko ormas yang diubah tidak akan berdiri lagi

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memastikan posko-posko organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dialihfungsikan terkait Operasi Berantas Jaya 2025 tidak akan berdiri lagi.

    “Untuk memastikan tidak berdiri lagi, pengawasannya kita melibatkan jajaran kelurahan, demikian juga RT RW dan TNI Polri,” kata Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Rahmat Effendi Lubis saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Rahmat juga menjelaskan posko-posko ormas tersebut telah dialihfungsikan sebagai Pos RW. Ada juga sebagian menjadi pos terpadu masyarakat.

    Kemudian saat dikonfirmasi terkait pembinaan sejumlah oknum ormas yang diamankan dalam Operasi Berantas Jaya, Rahmat menyebutkan akan dilakukan pembahasan.

    “Ada rencana kegiatan di pemda, ada pembinaan ketenagakerjaan, juga akan membahas penanganan-pembinaan terhadap anggota-anggota ormas yang selama ini melakukan aktivitas di lapangan,” katanya.

    Polda Metro Jaya telah menetapkan 56 oknum ormas sebagai tersangka yang terjaring dalam Operasi Berantas Jaya 2025 pada 9-23 Mei 2025.

    “Dalam operasi ini kita juga menetapkan 56 orang premanisme yang berkedok ormas,” kata Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Metro Jaya, Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Wijatmika menjelaskan 56 orang tersebut terdiri dari Ormas PP sebanyak 31 orang, FBR (10) dan Trinusa (11). Kemudian BPPKB, GMBI, GRIB, dan GIBAS masing-masing satu orang.

    “Kami juga mengamankan sejumlah atribut ormas yang melanggar aturan ruang publik sebanyak 1.801 berupa spanduk maupun bendera ormas,” katanya.

    Selain itu, Wijatmika juga mengatakan terdapat 130 Pos Ormas ilegal telah dibongkar karena tidak sesuai aturan hukum.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tradisi Manten Tebu PG RMI Blitar bentuk syukur atas limpahan hasil panen tebu

    Tradisi Manten Tebu PG RMI Blitar bentuk syukur atas limpahan hasil panen tebu

    Senin, 26 Mei 2025 17:27 WIB

    Seniman melaksanakan prosesi siraman saat tradisi Manten Tebu (Pengantin Tebu) yang merupakan penanda dimulainya masa produksi gula di PG Rejoso Manis Indo (RMI) Blitar, Jawa Timur, Senin (26/5/2025). Prosesi adat mengawinkan tebu lanang dan tebu wadon tersebut sebagai perwujudan rasa syukur petani tebu atas hasil panen yang melimpah sekaligus sebagai doa agar dapat menghasilkan gula yang berkualitas. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/YU

    Seniman melakukan arak-arakan manten tebu lanang (pria) dan tebu wadon (perempuan) saat prosesi tradisi manten tebu yang merupakan tradisi penanda dimulainya masa produksi gula di PG Rejoso Manis Indo (RMI) Blitar, Jawa Timur, Senin (26/5/2025). Prosesi adat mengawinkan tebu lanang dan tebu wadon tersebut sebagai perwujudan rasa syukur petani tebu atas hasil panen yang melimpah sekaligus sebagai doa agar dapat menghasilkan gula yang berkualitas. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakut edukasi panitia kurban terkait tata cara pemotongan hewan kurban

    Jakut edukasi panitia kurban terkait tata cara pemotongan hewan kurban

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Jakarta Utara mengedukasi para pengurus masjid dan panitia pemotongan hewan kurban terkait tata cara pemotongan hewan kurban.

    “Ada 100 peserta dari enam kecamatan yang ada di Jakarta Utara mengikuti pelatihan ini,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara Unang Rustanto di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, para peserta dibekali dengan materi tentang pemotongan hewan kurban dan penanganan daging. Kemudian tata cara pemilihan ternak dan estimasi hasil daging, fiqih kurban dan penyembelihan.

    “Untuk narasumber, kami bersinergi dengan IPB dan DMI Jakarta Utara,” kata dia.

    Selain itu dari hasil sosialisasi dan edukasi ini nantinya dilakukan pengecekan di lapangan, apakah tata cara penyembelihan yang benar sudah diterapkan secara optimal.

    Menurut dia, selain mendapat wawasan, para peserta juga menerima peralatan penyembelihan hewan kurban seperti pisau sembelih dan terpal yang merupakan bantuan dana tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan di Jakarta Utara.

    “Kami berharap dapat memahami dan menerapkan tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar,” kata dia.

    Sebelumnya, Suku Dinas KPKP Jakarta Utara (Jakut) memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban yang ada di daerah setempat untuk Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

    Pengawasan penjualan hewan kurban ini dilakukan dengan pengecekan administrasi daerah asal hewan kurban.

    Kemudian, memastikan kondisi kesehatan dan ketentuan atau syarat kurban. Termasuk, untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK). “Hewan yang sehat akan diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH),” kata dia.

    Ia mengatakan total ada 1.065 hewan kurban dari 21 tempat penampungan yang tersebar di enam kecamatan yang ada di Jakarta Utara telah diperiksa oleh petugas.

    Hewan kurban yang telah diperiksa di Kecamatan Cilincing di 13 lokasi sebanyak 542 ekor, Kecamatan Koja di empat lokasi ada 183 ekor, satu lokasi di Kecamatan Tanjung Priok sebanyak 200 ekor.

    Kemudian di Kecamatan Kelapa Gading dua lokasi ada 109 ekor dan Kecamatan Pademangan satu lokasi sejumlah 31 ekor.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) yang termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

    “Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Penambahan pembangkit listrik tersebut bertujuan untuk mewujudkan transformasi bauran energi.

    Kementerian ESDM menargetkan sebesar 76 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Sekitar 42,6 GW adalah EBT dan 10,3 GW adalah storage,” ucap Bahlil.

    Dengan demikian, sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik berasal dari EBT; 15 persen merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas dan batu bara.

    Adapun rincian dari pembangkit listrik EBT, meliputi PLTS sebesar 17,1 GW; PLTA sebesar 11,7 GW; PLTB sebesar 7,2 GW; PLTP sebesar 5,2 GW; PLTBio (bioenergi) sebesar 0,9 GW; serta PLTN sebesar 0,5 GW.

    Dengan demikian, PLTS menjadi energi terbarukan yang mendominasi penambahan pembangkit listrik dalam RUPTL 2025–2034.

    Bahlil menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua tahap, yakni lima tahun pertama dan lima tahun kedua.

    “Lima tahun pertama totalnya 27,9 GW, dan lima tahun kedua 41,6 GW,” kata Bahlil.

    Penambahan pembangkit listrik yang termaktub di dalam RUPTL 2025–2034, tutur dia, sudah memperhitungkan target pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi

    Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Bahkan, menurutnya, kenaikan 1 persen saja dapat membawa perubahan besar apabila diiringi dengan pemerataan. Sebaliknya, pertumbuhan yang stagnan atau bahkan minus akan memperparah kemiskinan dan memperluas persoalan sosial, misalnya stunting.

    “Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem [kalau ekonomi tidak tumbuh],” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan, data pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I secara year-on-year (yoy) berada di angka 4,87 persen.

    Tito menekankan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target yang harus didukung oleh seluruh kepala daerah.

    Untuk melengkapi data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap triwulan, pihaknya telah berkoordinasi untuk merumuskan indikator proksi pertumbuhan ekonomi bulanan, serupa dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang digunakan sebagai proksi inflasi mingguan.

    Selain itu, dirinya juga menyoroti sejumlah daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.

    Ia mendorong agar daerah-daerah tersebut segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.

    Selanjutnya, dia mengungkapkan Kemendagri tengah menyusun strategi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebagaimana pendekatan yang telah sukses diterapkan dalam pengendalian inflasi.

    “Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta daerah-daerah juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” pungkas Tito.

    Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis.

    Sementara itu, sejumlah pihak lainnya turut hadir secara virtual, di antaranya Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • HNSI tekankan siap sukseskan swasembada pangan hingga MBG

    HNSI tekankan siap sukseskan swasembada pangan hingga MBG

    Kehadiran kita semua merupakan wujud kemitraan strategis dan komitmen nyata untuk berjuang bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap membantu pemerintah dalam menyukseskan program swasembada pangan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta makan bergizi gratis (MBG).

    Hal tersebut ditekankan oleh HNSI ketika menggelar perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, Senin.

    Ketua Panitia HUT HNSI ke-52 Agus Suherman menyatakan bahwa organisasinya ini siap membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menyukseskan program prioritas swasembada pangan.

    “Kehadiran kita semua merupakan wujud kemitraan strategis dan komitmen nyata untuk berjuang bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia,” kata dia.

    Agus menyatakan sebagai induk organisasi nelayan, HNSI mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada negara dalam mewujudkan nelayan mandiri dan sejahtera, sekaligus turut menjaga kedaulatan laut Indonesia.

    Menurutnya, HNSI adalah jembatan yang menjadi titik temu dan menghubungkan antara tata kelola negara dengan aspirasi nelayan.

    Agus menyebut di usia yang ke-52 ini, HNSI secara organisasi sudah sangat matang. Oleh karenanya, dia memastikan jajaran dan kepengurusan HNSI akan terus berjuang bersama melaksanakan program-program nyata dan strategis untuk memperkuat posisi dan peran nelayan.

    “Sebagaimana amanah yang disampaikan Bapak Presiden, apabila pangan sudah kuat maka ketahanan lainnya bisa diupayakan dengan jauh lebih mudah. Tema tersebut tentunya bukan hanya jargon semata, kami benar-benar implementasikan dalam kerja nyata,” katanya lagi.

    Bersamaan dengan perayaan HUT ke-52, HNSI turut meresmikan Koperasi Merah Putih Nelayan. Peluncuran ini sebagai bentuk dukungan nyata HNSI terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    “Kehadiran KDMP diharapkan semakin memudahkan nelayan dalam mengakses pembiayaan usaha serta rantai bisnis pemasaran produk perikanan yang lebih efisien sehingga keuntungan di tingkat nelayan menjadi optimal,” katanya.

    Tak hanya itu, Agus menegaskan HNSI mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sumber nutrisi ikan. HNSI dipastikan hadir nyata dalam program MBG dengan sumber nutrisi ikan dan turut berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

    “HNSI telah melaksanakan program MBG dengan sumber nutrisi ikan pada tanggal 13 Desember 2024 yang dilakukan secara serentak oleh DPD HNSI di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa penerima manfaat lebih 10.000 anak nelayan,” katanya.

    Pada puncak perayaan HUT ke-52 ini juga, HNSI memberikan bantuan akses untuk mendapatkan perangkat Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau biasa disebut Vessel Monitoring System (VMS), serta bantuan sarana penangkapan lainnya seperti coolbox, drum solar, dan basket.

    HNSI turut melakukan ujicoba VMS yang diharapkan akan lebih efisien dan efektif sehingga terjangkau bagi para nelayan, dengan menggandeng Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, M Nur dalam rangka mempertahankan kesegaran ikan hasil tangkapan dengan teknologi Box O’fish-box Storage Ozone For Fish (Ozon).

    “Hal ini merupakan wujud sinergi HNSI dengan pemerintah dan stakeholder perikanan untuk menjadikan pengelolaan perikanan tangkap nasional yang semakin maju dan berkelanjutan,” kata Agus.

    Terakhir, HNSI meluncurkan program Kartu Tanda Anggota (KTA) digital sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pendataan nelayan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang turut hadir menyatakan, nelayan merupakan motor penggerak swasembada pangan nasional, serta program yang dijalankan sejalan dengan pemerintahan saat ini.

    “Kita akan mengembangkan koperasi nelayan ada 10 ribu untuk membangun kesejahteraan nelayan. Juga tahun ini kami upayakan bangun besar-besaran kampung nelayan,” kata Zulkifli.

    Disampaikan dia, pemerintah bersama HNSI akan bersinergi dalam menyukseskan program MBG.

    “Kita mengembangkan terkait HNSI ini kita akan mengembangkan protein. Jadi nanti Pak Herman Herry kita bisa kerja sama. Kita juga membudidayakan ikan sampai 20 ribu hektare. Kita akan membangun udang, budidaya ikan tangkap,” kata Menko Zulkifli.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025