Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Seskab Teddy: Presiden Prabowo usulkan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

    Seskab Teddy: Presiden Prabowo usulkan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dan menyatakan dukungannya agar Papua Nugini (PNG) dapat bergabung sebagai anggota ASEAN.

    Usulan Presiden tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya usai mendampingi Presiden Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Malaysia, Senin.

    “Presiden Prabowo mengusulkan dan mendukung upaya agar Papua Nugini menjadi anggota ASEAN,” kata Seskab Teddy.

    Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, Timor Leste saat ini telah berstatus sebagai pengamat dan dijadwalkan secara resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025.

    Menurut Seskab Teddy, saat berbicara pada sesi pleno yang mengangkat topik terkait langkah ASEAN ke depan, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas, menjaga stabilitas kawasan, serta meningkatkan pengaruh ASEAN di peta internasional.

    “Dengan total populasi anggota ASEAN yang diperkirakan mencapai sekitar 700 juta jiwa pada tahun 2025, atau hampir setara dengan jumlah penduduk di benua Eropa, ASEAN merupakan kekuatan yang sangat diperhitungkan di dunia,” ucapnya.

    Untuk itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa bergabungnya Papua Nugini dalam ASEAN akan memberi dampak positif dalam memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat ketahanan kawasan. Secara geografis PNG merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah timur Indonesia.

    “Tidak hanya untuk menjaga stabilitas kawasan di ASEAN, bergabungnya Papua Nugini juga akan membuat ASEAN lebih berpengaruh di tataran global,” kata Seskab Teddy.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Citi Indonesia ungkap sektor yang jadi fokus penyaluran kredit

    Citi Indonesia ungkap sektor yang jadi fokus penyaluran kredit

    Jakarta (ANTARA) – Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) menyampaikan sejumlah sektor yang menjadi fokus penyaluran kredit pada 2025, di antaranya pertambangan, manufaktur, agribisnis, perdagangan, transportasi hingga komunikasi.

    Meski demikan, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan fokus sektor itu masih bisa berubah melihat kinerja perusahaan di triwulan I dan II tahun ini. Bahkan, Citi Indonesia membuka peluang adanya perubahan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini.

    “Jadi kami sedang mereview ya, mungkin sampai Juni ya. Juni kami akan melihat performance daripada kuartal I dan II dan baru akan memberikan revisi (proyeksi kredit) kami ke OJK. Bahwa apakah nanti akan selaras dengan Bank Indonesia, agak sedikit perlambatan di bagian sektor itu, nanti akan tergantung daripada performance kami di kuartal I dan II,” ujar Batara dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksinya terhadap pertumbuhan kredit dari 11-13 persen menjadi 8-11 persen.

    Citi Indonesia sendiri mencatat penyaluran kredit sebesar Rp27,97 triliun pada kuartal I 2025, menurun 11,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Meski begitu, Batara menilai secara kuartalan, justru terdapat pertumbuhan positif sekitar 2 persen dibandingkan posisi Desember 2024.

    “Jadi kita melihat bahwa kalau mulai dari penurunan kredit sebetulnya naik 2 persen kalau dari Desember (2024). Memang di kuartal pertama ini banyak sekali uncertainty apalagi dengan tarif (resiprokal), mungkin client latency. Tetapi kita melihat bahwa untuk kuartal I ini positive growth, itu bisa dikatakan overall 2 persen hanya dari Desember,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa keputusan pembiayaan dari Citi Indonesia sangat bergantung pada permintaan kredit dari nasabah, yang turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi makro.

    Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat ke 4,87 persen pada kuartal I 2025, kata dia, bisa berdampak terhadap kebutuhan kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang dari para nasabah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pembangunan PLTU sebesar 6,3 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 disebabkan lemahnya komitmen transisi energi global.

    “Konsensus global kan bergeser sekarang, dan yang melakukan pergeseran ini salah satu di antaranya adalah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang menjadi inisiator Perjanjian Paris saja tidak mematuhi perjanjian tersebut, maka wajar bagi Indonesia untuk mempertanyakan komitmen dunia dalam Perjanjian Paris.

    “Dia (Amerika Serikat) saja udah keluar, kok,” kata Bahlil.

    Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan masih meminta kontrak batu bara kepada Indonesia.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan saja masih memakai batu bara, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk tetap menggunakan batu bara, seperti membangun PLTU baru.

    “Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Bahlil juga merasa penggunaan batu bara masih dibutuhkan oleh Indonesia sebagai pembangkit listrik, sebab terdapat intermitensi dari penggunaan energi baru dan terbarukan, utamanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Kan energi baru terbarukan kita ini, kalau pada siang hari kan dia menyerap. Begitu sore hari, malam hari, udah enggak. Maka, harus ada batu bara,” kata Bahlil.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia…

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, hasil stress test regulator maupun hasil stress test secara mandiri menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih sangat memadai untuk menghadapi risiko ekonomi.

    Risiko ini disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makro ekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, maupun penurunan nilai surat-surat berharga.

    “Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia. Di sisi lain masing-masing bank juga melakukan stress test secara mandiri menggunakan skenario dan asumsi yang disiapkan oleh otoritas (OJK dan BI),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, berdasarkan pembahasan rencana bisnis antara pengawas dengan perbankan, Dian mengatakan bahwa secara umum tidak terdapat penyesuaian yang signifikan pada target pertumbuhan kredit pada 2025.

    “Perbankan memiliki kesempatan untuk merevisi target rencana bisnis pada akhir semester I 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik. Untuk itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan industri perbankan, khususnya jika terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian,” ujar dia.

    OJK bersama pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus berkoordinasi dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak ketidakpastian tersebut terhadap sistem keuangan maupun perekonomian Indonesia.

    Selain itu, OJK juga secara aktif memantau dampak ketidakpastian global terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan domestik.

    Dian menyampaikan, ketidakpastian global yang tinggi memang sedikit banyak telah memengaruhi ekonomi global maupun domestik.

    Ketidakpastian global antara lain disebabkan lambannya penurunan suku bunga acuan khususnya Fed Funds Rate (FFR), pengenaan tarif impor oleh AS yang kemudian diretaliasi oleh negara lain khususnya Tiongkok, dinamika konflik Rusia Ukraina serta situasi di Timur Tengah, dan terakhir konflik India-Pakistan.

    Salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman (safe-haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi.

    Sesuai rilis BPS, ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,87 persen pada triwulan I 2025 dan terkontraksi sebesar 0,98 persen (qtq) dibanding triwulan IV 2024. Seiring dengan hal tersebut, kinerja kredit juga termoderasi pada Maret 2025 menjadi sebesar 9,16 persen.

    Meskipun demikian, Dian menyampaikan bahwa risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan baik, tecermin dari rasio NPL yang menurun dan stabil di bawah 3 persen serta tren coverage pencadangan CKPN yang relatif stabil.

    “Di sisi lain, kondisi likuiditas perbankan masih cukup terjaga meskipun dalam tren menurun. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pada dasarnya perbankan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penyaluran kredit,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Budi Arie jelaskan asal-usul tiap kopdes bisa untung Rp1 miliar

    Budi Arie jelaskan asal-usul tiap kopdes bisa untung Rp1 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan bagaimana setiap koperasi desa merah putih berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp1 miliar per tahun atau Rp80 triliun untuk 80 ribu koperasi.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI — yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha — di Jakarta, Senin, Budi Arie mengatakan bahwa angka tersebut berasal dari pemangkasan peran perantara yang merugikan dan efisiensi penyaluran subsidi.

    Ia mengungkapkan bahwa data, termasuk dari Kementerian Pertanian, menunjukkan bahwa para “middleman”, rentenir, dan tengkulak bisa mengantongi hingga Rp300 triliun dari desa.

    Menurut Budi Arie, ini terjadi salah satunya karena selisih harga yang sangat timpang antara harga di tingkat petani/produsen dan harga jual di perkotaan. Sebagai contoh, wortel yang dibeli Rp500 dari petani bisa dijual Rp5.000 di kota.

    “Nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi tidak adil buat masyarakat desa, tidak adil juga buat masyarakat kota,” ujar Budi Arie.

    Dengan efisiensi jalur distribusi melalui koperasi desa, Budi Arie memperkirakan Ro90 triliun atau sekitar 30 persen dari total Rp300 triliun tersebut dapat diselamatkan dan dialirkan kembali ke desa. Angka inilah, yang menurut dia, menjadi salah satu asal-usul perhitungan potensi keuntungan Rp1 miliar per unit koperasi.

    Selain itu, Budi Arie menyoroti masalah efisiensi dalam penyaluran subsidi. Ia mencontohkan subsidi pupuk yang sebesar Rp43 triliun. Harga pupuk dari pabrik sekitar Rp2.300 per kg dan dengan ongkos angkut Rp300—Rp400, harga dibanderol menjadi Rp2.600. Namun, di pasaran harga pupuk bersubsidi bisa melonjak hingga Rp4.800 per kg.

    “Delta-nya terlalu besar, dan itu sangat merugikan buat masyarakat, rakyat, atau petani yang seharusnya menikmati subsidi,” jelasnya.

    Sumber keuntungan lainnya berasal dari LPG, di mana petani dan masyarakat seringkali membeli dengan harga non-subsidi, padahal negara sudah mengucurkan dana besar untuk subsidi.

    Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa ide koperasi desa merah putih ini merupakan inisiatif presiden untuk memastikan barang-barang yang disubsidi negara benar-benar sampai ke masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuannya agar dana subsidi yang besar tidak sia-sia dan benar-benar dinikmati oleh rakyat.

    Mengenai kekhawatiran monopoli, Budi Arie menuturkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha memperbolehkan dua lembaga untuk melakukan praktik tersebut: BUMN dan koperasi. Menurutnya, koperasi dibenarkan melakukan monopoli karena milik banyak orang, bukan hanya satu atau dua individu.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

    BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

    Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa efek atau dampak penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate terhadap perekonomian nasional memerlukan waktu sekitar satu setengah tahun.

    Adapun transmisi suku bunga ke pasar uang memerlukan waktu yang relatif lebih pendek. Sementara transmisi ke suku bunga dana membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan ke suku bunga kredit sekitar satu tahun.

    “(Transmisi) ke suku bunga pasar uang itu biasanya lebih pendek sekitar 2-3 bulan. Kemudian ke suku bunga dana 6 bulan, ke suku bunga kredit itu nanti sekitar 1 tahun, ke ekonomi itu sekitar satu setengah tahun,” kata Solikin dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin.

    Sejauh ini, BI-Rate telah dipangkas sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis point (bps) pada Januari 2025 dan Mei 2025. BI-Rate kini sudah berada pada level 5,5 persen.

    Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025, menurut catatan BI, suku bunga IndONIA terus menurun menjadi 5,77 persen pada 20 Mei 2025 dari semula sebesar 6,03 persen pada awal Januari 2025.

    Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada 16 Mei 2025 juga menurun, yakni dari masing-masing 7,16 persen; 7,20 persen; dan 7,27 persen pada awal Januari 2025 menjadi 6,40 persen; 6,44 persen; dan 6,47 persen.

    Sedangkan imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,96 persen menjadi 6,16 persen, sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98 persen menjadi 6,84 persen.

    Namun demikian, suku bunga perbankan masih tetap relatif tinggi di mana suku bunga deposito satu bulan tercatat 4,83 persen per April 2025, meningkat dari 4,81 persen pada awal Januari 2025.

    BI juga mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan masih relatif tinggi, yaitu tercatat sebesar 9,19 persen pada April 2025, relatif sama dengan 9,20 persen pada awal Januari 2025.

    Terbaru, melalui kebijakan makroprudensial, BI mengoptimalkan instrumen rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit. RPLN ditingkatkan dari maksimum 30 persen menjadi 35 persen dari modal bank.

    Solikin mengatakan, dari sisi makro, dampak kebijakan RPLN ini baru akan berdampak kepada perekonomian sekitar satu hingga dua tahun.

    Namun, RPLN terkini yang berlaku sejak 1 Juni 2025 ini akan dimanfaatkan perbankan secara langsung terutama bagi bank-bank yang sudah memiliki pipeline untuk mendapatkan pendanaan luar negeri.

    “Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,” kata Solikin.

    Sebagai informasi, kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal bank.

    BI menetapkan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30 persen dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal. Terbaru, besaran parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar positif lima persen sehingga batasan RPLN menjadi 35 persen.

    Penguatan kebijakan RPLN terkini berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN.

    Selain RPLN, dalam kebijakan makroprudensialnya, BI juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari lima persen menjadi empat persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4 persen.

    Sementara rasio PLM syariah diturunkan sebesar 100 bps dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen.

    Penurunan rasio PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • RMI target giling tebu 1,5 juta ton di 2025

    RMI target giling tebu 1,5 juta ton di 2025

    Blitar (ANTARA) – Pabrik Gula (PG) PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menggiling tebu di musim giling 2025 ini hingga 1,5 juta ton.

    Industrial Relations Manager PT RMI Blitar Putut Hindaruji mengemukakan secara target di musim giling minimal 1,4 juta ton tebu tergiling, namun perusahaan akan berusaha maksimal hingga 1,5 juta ton tebu.

    “Ini dikonversi produknya sekitar 127 ribu ton gula. Dibanding tahun lalu (2024) yang 100 ribu ton gula,” katanya di Blitar, Senin.

    Ia menambahkan, target tersebut optimis bisa tercapai, terlebih lagi dengan produktivitas tebu di petani yang cukup baik. Produksi juga melimpah serta cuaca mendukung, sehingga nantinya hasil bisa lebih optimal.

    “Sekarang ini statistiknya luar biasa untuk tebu tahun ini. Sehingga apa yang kami harapkan di giling tahun ini dari target minimal 1,4 juta ton tebu dan terealisasi,” kata dia.

    Sementara itu, terkait dengan rendemen tebu, pihaknya juga menargetkan ada kenaikan. Jika di 2024, rendemen tebu adalah 9 persen, maka di panen 2025 ini diharapkan bisa 9,05 persen.

    Perusahaan juga mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan pembelian tebu petani yakni Rp710 per kilogram tebu. Harga tersebut naik dari sebelumnya Rp650 per kilogram tebu.

    Selain itu, untuk luasan panen di wilayah RMI Kediri, pada 2019 hanya sekitar 4.000 hektare dan kini naik. Pada 2024 luasan lahan tebu yang dipanen sekitar 12 ribu hektare di wilayah Kabupaten Blitar dan diperkirakan naik menjadi 13 ribu hektare di 2025.

    Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengapresiasi produksi dari PT RMI yang makin tahun meningkat. Apalagi ditunjang dengan harga yang relatif baik, sehingga turut berdampak positif pada kesejahteraan petani.

    Ia mengungkapkan di Kabupaten Blitar, lahan perkebunan pada 2024 mencapai lebih dari 29 ribu hektare dengan produksi hingga lebih dari 668 ribu ton per tahun.

    Tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Blitar di antaranya ada cengkih, tebu, tembakau, kopi hingga kelapa. Sedangkan untuk tebu lebih dari 8.900 hektare dengan produksi hingga 655 ribu ton (2024).

    “Tebu merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting. Bukan hanya menghasilkan gula tapi juga diolah menjadi produk lainnya seperti bioetanol dan biomassa,” kata dia.

    Dalam prosesi buka giling tersebut juga digelar ritual manten tebu. Tradisi ini merupakan adat jawa, yang terdiri dari satu pasang pria dan wanita yang didandani dengan riasan seperti pengantin jawa.

    Mereka juga membawa tebu yang nantinya dipertemukan. Selanjutnya, tebu tersebut dimasukkan ke mesin bersama forkopimda sebagai pertanda prosesi giling tebu dimulai.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Itu sudah dicek kelayakan dan prioritas untuk sementara, ya, teknisnya begitu,” kata Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Indonesia akan membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk menjadi dasar hukum dari pembangunan PLTN. Rencananya, PLTN tersebut selesai dibangun pada 2032.

    “Jadi, mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW,” kata Bahlil.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyampaikan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN.

    “Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN,” tutur Haendra.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ma’ruf Amin sebut Badan Pengembangan Ekonomi Syariah segera terbentuk

    Ma’ruf Amin sebut Badan Pengembangan Ekonomi Syariah segera terbentuk

    sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya Badan. Jadi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.

    “Sekarang ini sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya Badan. Jadi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,” ujar Ma’ruf dalam acara Indonesia Sharia Forum 2025 di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin.

    Ma’ruf menyampaikan transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.

    Menurut dia, Presiden Prabowo telah berjanji untuk membentuk badan agar kegiatan ekonomi syariah dapat berkembang dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

    “Beliau (Presiden Prabowo) masih punya utang kepada saya untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah, dan berarti Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Badan Pengembangan Ekonomi Syariah sebagai transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,” katanya.

    Lebih lanjut, ekonomi dan keuangan syariah berkembang dengan empat fokus utamanya pada sektor industri keuangan; industri halal, dana sosial syariah; wakaf zakat dan bisnis syariah.

    Untuk terus mendorong empat sektor tersebut, kata Ma’ruf, dibutuhkan pengusaha syariah. Oleh karena itu, KNEKS mendorong peningkatan para pengusaha berbasis syariah agar ekosistem syariah terus bertumbuh.

    “Ada tiga upaya yang dilakukan, pertama menginkubasi pertumbuhan para pengusaha, kedua mengembangkan para pengusaha yang sudah ada, dan ketiga menghijrahkan pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah,” imbuh Ma’ruf.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN terus mendorong agar ekonomi syariah terus tumbuh.

    Menurut dia, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan finansial syariah seperti bank-bank atau asuransi berbasis syariah.

    “Kami tentu Kementerian BUMN mendorong konsolidasi yang selama ini, selalu saya sampaikan tidak mungkin ekonomi syariah bisa tumbuh tanpa adanya finansial syariah. Karena itu, kenapa kita dorong pertumbuhan bank syariah, insurance syariah ataupun tadi pola-pola keuangan syariah ke depannya,” ucap Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Krakatau Bandar Samudera perkuat jaringan maritim nasional di IMW 2025

    Krakatau Bandar Samudera perkuat jaringan maritim nasional di IMW 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) anak usaha dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, memperkuat jaringan maritim nasional melalui ajang Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 sebagai wujud komitmen pada penguatan ekosistem logistik pelabuhan.

    “Melalui partisipasi dalam Indonesia Maritime Week 2025, kami komitmen mendukung kemajuan industri maritim nasional dan memperkuat posisi sebagai pelabuhan curah strategis yang siap bersaing di pasar global,” kata Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan di Jakarta, Senin.

    Dalam upaya berkelanjutan untuk memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan kontribusi nyata di sektor kepelabuhanan nasional, PT KBS turut ambil bagian dalam gelaran IMW 2025 yang diselenggarakan di Jakarta.

    IMW diinisiasi oleh Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) sebagai forum strategis untuk mendukung peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim nasional.

    Kegiatan itu mempertemukan pelaku industri maritim, pemilik kapal, penyedia jasa kepelabuhanan, hingga pemangku kepentingan dari dalam maupun luar negeri untuk bersama-sama mendorong kemajuan sektor maritim Indonesia.

    IMW 2025 berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Mei 2025. Dalam ajang ini, PT KBS berpartisipasi melalui pembukaan booth di area pameran, sebagai sarana untuk memperkenalkan layanan unggulan serta menjajaki peluang kerja sama strategis dengan mitra industri lainnya.

    Akbar menyampaikan pihaknya mendukung penyelenggaraan IMW 2025. Menurutnya, forum itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara badan usaha pelabuhan dalam menciptakan inovasi dan sinergi bisnis yang berkelanjutan.

    Sebagai pelabuhan curah kering terbesar dan terdalam di Indonesia, PT KBS memiliki kapasitas bongkar muat mencapai 25 juta ton per tahun.

    Selain layanan bongkar muat kargo curah, PT KBS juga menyediakan berbagai fasilitas dan jasa pelabuhan lainnya, seperti port services, jasa pandu dan tunda, angkutan kereta api dari barat Pulau Jawa hingga bagian timur Jawa, serta fasilitas pergudangan.

    Salah satu infrastruktur andalan PT KBS adalah Integrated Warehouse (IWH), yang menjadi salah satu gudang terbesar di kawasan ASEAN. Gudang itu memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 200.000 MT di atas lahan seluas 11,6 hektare, dan telah dilengkapi dengan teknologi modern.

    IWH terhubung langsung dengan Continuous Ship Unloader (Portalink) yang berada di dermaga PT KBS, dengan kapasitas bongkar hingga 1.300 ton per jam (TPH), khusus untuk melayani kargo grain seperti gandum, jagung, dan kedelai.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025