Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Presiden yakini kerja sama ASEAN-GCC-China buat ekonomi tumbuh cepat

    Presiden yakini kerja sama ASEAN-GCC-China buat ekonomi tumbuh cepat

    “Kita harus memastikan bahwa ASEAN menjadi relevan dan oleh karena itu, kita menyambut kemitraan yang lebih dalam. Misalnya, kerja sama ASEAN-GCC dan ASEAN-GCC-China. Kami yakin bahwa besok akan memberikan hasil nyata dalam hal ini. Pertumbuhan ekono

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meyakini kerja sama negara-negara anggota ASEAN, negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) dan China dapat membuat perekonomian kawasan tumbuh lebih cepat.

    Presiden menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara merupakan yang tercepat saat ini.

    “Kita harus memastikan bahwa ASEAN menjadi relevan dan oleh karena itu, kita menyambut kemitraan yang lebih dalam. Misalnya, kerja sama ASEAN-GCC dan ASEAN-GCC-China. Kami yakin bahwa besok akan memberikan hasil nyata dalam hal ini. Pertumbuhan ekonomi kita adalah yang tercepat,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam sesi plenary KTT Ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, sebagaimana dikutip dari transkrip resmi Presiden RI yang disiarkan Kementerian Luar Negeri RI.

    Presiden menjelaskan bahwa Asia diproyeksikan memegang pengaruh lebih besar di dunia pada abad ini.

    Oleh karena itu, Kepala Negara di hadapan para pimpinan negara ASEAN lainnya mengajak untuk tidak meremehkan kekuatan kawasan, terutama dengan bergabungnya Timor Leste dan Papua Nugini menjadi anggota penuh.

    “Janganlah kita selalu meremehkan kekuatan dan kekuasaan kita. Oleh karena itu, dengan meningkatnya keanggotaan Timor Leste dan Papua Nugini, saya kira ini juga akan meningkatkan peran ASEAN di dunia,” kata Presiden.

    Prabowo juga mengajak agar negara-negara anggota untuk bekerja keras, sehingga ASEAN tetap relevan, kuat, kohesif dan adaptif daripada sebelumnya

    “Jadikan ASEAN bangkit lebih kuat, lebih berani, dan lebih relevan dari sebelumnya,” tutup Presiden mengakhiri sambutannya.

    Presiden berbicara dalam sesi panel KTT Ke-46 ASEAN bersama dengan sembilan pemimpin negara-negara anggota lainnya, termasuk Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim selaku tuan rumah dan Ketua ASEAN tahun ini.

    Tidak hanya sesi panel, pemimpin negara-negara anggota pada hari ini lanjut mengikuti agenda retret yang seluruhnya berlangsung tertutup untuk media, kemudian pertemuan antara ASEAN dan parlemen negara-negara ASEAN (AIPA), pertemuan antara ASEAN dengan perwakilan anak-anak muda ASEAN (ASEAN Youth), pertemuan dengan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC).

    Kemudian, pemimpin negara-negara anggota pada hari ini juga bersama-sama menandatangani Deklarasi ASEAN 2045: Our Shared Future, dan kegiatan pun ditutup dengan jamuan santap malam oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur Convention Centre pada Senin malam waktu setempat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden yakini kerja sama ASEAN-GCC-China buat ekonomi tumbuh cepat

    Presiden usul Sekretariat ASEAN diperkuat agar cepat merespons krisis

    “Kita memperingati 10 tahun Komunitas ASEAN. Kita bangga atas kemajuan integrasi perekonomian, pertumbuhan, dan kerja sama bidang sosial. Namun, kita harus bekerja keras untuk melangkah lebih efektif, dan ini mencakup penguatan kapasitas lembaga Sekr

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kelembagaan Sekretariat ASEAN dan peran Sekretaris Jenderal ASEAN diperkuat agar mereka dapat cepat merespons krisis yang muncul dari luar kawasan.

    Presiden menegaskan saat ini solidaritas dan persatuan ASEAN diuji karena adanya rivalitas negara-negara kuat yang menyebabkan dinamika global dapat berubah dengan sangat cepat.

    “Kita memperingati 10 tahun Komunitas ASEAN. Kita bangga atas kemajuan integrasi perekonomian, pertumbuhan, dan kerja sama bidang sosial. Namun, kita harus bekerja keras untuk melangkah lebih efektif, dan ini mencakup penguatan kapasitas lembaga Sekretariat ASEAN,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam sesi plenary KTT Ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, sebagaimana dikutip dari transkrip resmi Presiden RI yang disiarkan Kementerian Luar Negeri RI.

    “Kita harus memperkuat Sekretaris (Jenderal) ASEAN agar dapat lebih cepat merespons ketidakpastian-ketidakpastian yang datang ke depannya, dan juga guncangan-guncangan dari luar kawasan,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo kemudian menekankan di tengah situasi geopolitik global yang serba tak pasti, ASEAN harus kuat.

    “Semakin kita kuat, kita akan semakin didengar,” ujar Presiden.

    “Kita tahu mereka yang kuatlah yang dihormati,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menilai ASEAN, dilihat dari jumlah penduduknya, besarnya seperti seluruh Uni Eropa. Perekonomian di kawasan juga yang bertumbuh paling cepat.

    “Abad ini diproyeksikan sebagai eranya Asia. Jangan sampai kita merendahkan kekuatan dan kemampuan sendiri,” kata Presiden.

    Presiden berbicara dalam sesi panel KTT Ke-46 ASEAN bersama dengan sembilan pemimpin negara-negara anggota lainnya, termasuk Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim selaku tuan rumah dan Ketua ASEAN tahun ini.

    Tidak hanya sesi panel, pemimpin negara-negara anggota pada hari ini lanjut mengikuti agenda retret yang seluruhnya berlangsung tertutup untuk media, kemudian pertemuan antara ASEAN dan parlemen negara-negara ASEAN (AIPA), pertemuan antara ASEAN dengan perwakilan anak-anak muda ASEAN (ASEAN Youth), pertemuan dengan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC).

    Kemudian, pemimpin negara-negara anggota pada hari ini juga bersama-sama menandatangani Deklarasi ASEAN 2045: Our Shared Future, dan kegiatan pun ditutup dengan jamuan santap malam oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur Convention Centre pada Senin malam waktu setempat.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSKDN: Penguasaan teknologi-data adalah kunci kebijakan publik efektif

    BSKDN: Penguasaan teknologi-data adalah kunci kebijakan publik efektif

    “Kecerdasan emosional ini maksudnya kita bisa merasakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat, dan apa yang masyarakat butuhkan semestinya juga menjadi kepekaan kita. Sehingga kita dapat tuangkan itu semua ke dalam rekomendasi strategi kebijakan y

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean menegaskan penguasaan teknologi dan kemampuan analisis data merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

    Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menekankan bahwa pengembangan kapasitas SDM bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir strategis. Pengambilan kebijakan yang berkualitas tidak bisa hanya berdasarkan intuisi atau opini semata. Di era digital ini, pengambilan kebijakan harus melalui proses kajian yang berbasis data.

    “Kecerdasan emosional ini maksudnya kita bisa merasakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat, dan apa yang masyarakat butuhkan semestinya juga menjadi kepekaan kita. Sehingga kita dapat tuangkan itu semua ke dalam rekomendasi strategi kebijakan yang telah melalui proses kajian,” kata Noudy dalam diskusi terkait Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi dan Informasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Command Center BSKDN, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan pengembangan SDM merupakan proses sistematis yang berpijak pada rencana strategis organisasi dan bertujuan meningkatkan kompetensi dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, para ASN dapat memberikan kontribusi optimal dalam pengambilan keputusan.

    Menurutnya, SDM yang unggul mampu menganalisis data dengan akurat, mengidentifikasi solusi komprehensif, dan melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh.

    Dirinya juga mengatakan sebagai strategi penguatan kapasitas SDM, pihaknya terus mendorong pelatihan keterampilan analitis, penguasaan teknologi informasi, serta pengembangan program mentoring dan coaching.

    Ia juga menyebut pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Business Intelligence sebagai elemen penting dalam mendukung kebijakan yang adaptif dan solutif.

    “Dalam penggunaan data dan teknologi kita juga mengenal teknologi pendukung yakni penggunaan AI atau teknologi buatan yang saat ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Kemudian ada pula pemanfaatan BI atau Business Intelligence yang harus terus kita pahami guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga menyampaikan BSKDN terus mengupayakan secara konsisten pengembangan kompetensi pegawai demi kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

    “Komitmen pimpinan terhadap SDM menjadi refleksi dari model kepemimpinan transformasional yang sangat dibutuhkan dalam membangun birokrasi modern dan responsif, dalam hal ini pimpinan kami kepala BSKDN sangat menekankan sekali terhadap pengembangan SDM,” pungkas Noudy.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Boy Rafli Amar ajak alumni SMAN 37 Jakarta asah kemampuan berwirausaha

    Boy Rafli Amar ajak alumni SMAN 37 Jakarta asah kemampuan berwirausaha

    “Dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja saat ini, para alumni perlu meningkatkan kemampuan di bidang entrepreneurship di berbagai sektor. Selain itu, soft skill seperti komunikasi digital, kepemimpinan, dan adaptasi sosial sangat penting agar bis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Alumni SMAN 37 Jakarta (IKASMAN 37) Komjen Pol. (Purn.) Boy Rafli Amar mengajak para lulusan sekolah itu untuk mengasah keterampilan berwirausaha guna menciptakan peluang kerja baru.

    “Dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja saat ini, para alumni perlu meningkatkan kemampuan di bidang entrepreneurship di berbagai sektor. Selain itu, soft skill seperti komunikasi digital, kepemimpinan, dan adaptasi sosial sangat penting agar bisa memahami kebutuhan dan peluang di masyarakat,” ujar Boy Rafli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Boy Rafli menggarisbawahi perlunya para alumni untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.

    Ia menyoroti bahwa peluang kerja konvensional kini semakin terbatas akibat tingginya persaingan dan kuota yang minim.

    Ia menegaskan bahwa dengan menguasai keterampilan seperti komunikasi digital, alumni dapat lebih mudah menavigasi dunia kerja modern yang kian bergantung pada teknologi.

    Dengan demikian, para alumni dapat juga melihat peluang kerja yang tidak konvensional seperti pegawai negeri sipil (PNS).

    “Jangan hanya berorientasi menjadi pegawai negeri yang slotnya terbatas,” ujarnya.

    Sementara itu, humas IKASMAN 37 Debbie Dahlia mengatakan bahwa Indonesia sedang berada di era bonus demografi dan transisi menuju ekonomi hijau, yang membuka peluang besar untuk penciptaan lapangan kerja baru.

    Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan menghapus persyaratan diskriminatif seperti batasan usia dan penampilan, yang dinilainya sebagai sinyal positif bagi alumni IKASMAN 37 untuk menciptakan peluang kerja.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Jejaring alumni seperti IKASMAN 37 menjadi strategis untuk kolaborasi lintas angkatan guna menciptakan peluang baru,” katanya.

    Sedangkan, anggota IKASMAN 37 sekaligus analis komunikasi politik Hendri Satrio menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dari pejabat, salah satunya bisa untuk menyampaikan kebijakan ketenagakerjaan.

    Ia menilai komunikasi publik yang buruk dapat menghambat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja.

    “Komunikasi publik pejabat saat ini kerap menimbulkan kegaduhan sehingga perlu diperbaiki agar tidak memicu polemik. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan pesan-pesan pemerintah tersampaikan tanpa salah paham,” ucapnya.

    Diketahui, IKASMAN 37 menggelar halalbihalal 2025 di Gedung Graha Dirgantara, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (24/5).

    Acara itu menjadi momen silaturahmi lintas angkatan sekaligus platform untuk membahas tantangan serius yang dihadapi generasi saat ini, khususnya keterbatasan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi yang kian kompleks.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAD akan evaluasi keteledoran dalam insiden ledakan Garut

    KSAD akan evaluasi keteledoran dalam insiden ledakan Garut

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan segera mengevaluasi dugaan keteledoran dalam insiden ledakan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan empat personel TNI dan sembilan warga sipil.

    Maruli menjelaskan awalnya Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, dipilih menjadi lokasi pemusnahan amunisi sejak tahun 1985 karena lokasinya yang jauh dari permukiman masyarakat.

    Namun perkembangan pembangunan membuat permukiman warga menjadi kian dekat dengan lokasi pemusnahan amunisi dan makin banyak warga di sekitar lokasi yang membantu pekerjaan seperti memasak dan bersih-bersih.

    “iya jadinya begitu, dulunya kan masak-masak, dibayar honor. Jadi dulunya bersih-bersih, tidak sampai mengantar, Inilah keteledoran-keteledoran inilah yang kita tetap akan evaluasi,” kata Maruli di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

    Maruli juga menilai Desa Sagara di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, tetap bisa digunakan sebagai lokasi pemusnahan amunisi. Mengingat ledakan yang memakan korban jiwa beberapa waktu lalu adalah insiden pertama yang terjadi sejak Cibalong dipilih sebagai lokasi pemusnahan amunisi pada 1985.

    “Bisa (tetap di Desa Sagara), enggak ada masalah sebenarnya, itu kan sudah dari sejak tahun 1985. Jadi sebenarnya ini baru sekali ini namanya peledakan yang mengakibatkan risiko setelah lebih dari berapa tahun berarti, lebih dari 35 tahun. Jadi sebetulnya bisa kita evaluasi,” ujarnya.

    Dia pun menambahkan pihak TNI kedepannya akan memastikan tidak ada lagi warga sipil yang diperbolehkan berada di sekitar lokasi pemusnahan amunisi.

    “Itu bisa (steril dari masyarakat sipil), itu sangat mudah sebenarnya Mungkin karena dulu menganggap biasa, rutin, enggak ada masalah, itulah yang membuat, tadinya dia jauh mulai ikut masak,” kata Maruli.

    Adapun ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5), pada pukul 09.30 WIB, terjadi ketika TNI Angkatan Darat (AD) melakukan pemusnahan amunisi oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD.

    Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, empat orang diantaranya merupakan anggota TNI dan sembilan korban lainnya warga sipil.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 22 daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, sementara tiga daerah lainnya menyusul pada Agustus mendatang.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, menjelaskan tiga daerah yang akan melaksanakan PSU itu, yakni Provinsi Papua; Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).

    “Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel baru akan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Insyaallah pada tanggal yang sama juga PSU kedua [di] Barito Utara. Jadi, tinggal tiga titik tersebut,” kata dia.

    Ia menjelaskan 22 daerah yang telah PSU, antara lain, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Banggai, Kota Sabang, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Sebagai catatan, khusus untuk Kabupaten Barito Utara, hasil PSU kembali digugat ke MK. Dalam amar putusan, Mahkamah mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati karena politik uang sehingga KPU diperintahkan untuk kembali melaksanakan KPU.

    PSU juga telah digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Banjarbaru.

    Terbaru, PSU dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025. KPU menyebut PSU di tiga daerah itu terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar.

    “Atas nama KPU RI, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, kerja keras dari KPU provinsi, kabupaten, kota di daerah PSU,” ucap Afif.

    KPU pun memastikan dana untuk penyelenggaraan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel telah tersedia. Kedua daerah itu disebut telah menyepakati adendum perihal dana PSU dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

    Terkait PSU di Kabupaten Barito Utara, KPU tengah mengurus pendanaannya. “Sekarang kawan-kawan (KPU) tengah berproses terkait dengan usulan anggaran dan terus dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat,” kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat pada kesempatan yang sama.

    Di samping itu, KPU juga terus memantau persiapan pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Dua daerah ini melakukan pilkada ulang karena kotak kosong menang atas calon tunggal pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Badan Pengkajian MPR bentuk 2 tim perumus tuntaskan PPHN di Agustus

    Badan Pengkajian MPR bentuk 2 tim perumus tuntaskan PPHN di Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian MPR RI telah menyepakati untuk membentuk dua tim perumus untuk bisa menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), guna diambil keputusan oleh Pimpinan MPR RI pada Agustus mendatang.

    Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan kedua tim tersebut mulai bekerja tanggal 24 Juni 2025. Menurut dia, Tim Perumus I bertugas untuk menyusun kajian pilihan bentuk hukum PPHN, dan Tim Perumus II bertugas menuntaskan perumusan rancangan substansi PPHN.

    “Sesuai dengan rapat pleno awal Badan Pengkajian, kita menargetkan pada tanggal 21 Juli 2025 untuk mendapat kesepakatan pengesahan,” kata Andreas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan PPHN sudah diawali sejak MPR periode 2014-2019, kemudian berlanjut pada MPR periode 2019-2024. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

    Menurut dia, Badan Pengkajian MPR sejak Oktober 2024 hingga saat ini sudah melaksanakan rapat pleno dan FGD (focus group discussion) dengan berbagai kelompok guna membahas PPHN.

    “Mendapatkan masukan dari para pakar, akademisi, praktisi dari perguruan tinggi, universitas, dan institusi, dalam bentuk uji sahih atas substansi PPHN maupun pilihan bentuk hukum PPHN,” katanya.

    Adapun Tim Perumus terdiri dari pimpinan dan anggota Badan Pengkajian yang merupakan representasi dari unsur-unsur fraksi dan kelompok DPD yang dibagi merata di seluruh Badan Pengkajian.

    Seluruh anggota Badan Pengkajian MPR yang jumlahnya 45 orang dibagi dalam dua kelompok (Tim Perumus I dan Tim Perumus II). Pimpinan Badan Pengkajian menjadi pimpinan dari Tim Perumus tersebut.

    “Selanjutnya Pimpinan Badan Pengkajian melaporkan substansi dan bentuk hukum PPHN tersebut kepada Pimpinan MPR, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Tata Tertib MPR,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seskab Teddy: Presiden Prabowo usulkan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

    Seskab Teddy: Presiden Prabowo usulkan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dan menyatakan dukungannya agar Papua Nugini (PNG) dapat bergabung sebagai anggota ASEAN.

    Usulan Presiden tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya usai mendampingi Presiden Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Malaysia, Senin.

    “Presiden Prabowo mengusulkan dan mendukung upaya agar Papua Nugini menjadi anggota ASEAN,” kata Seskab Teddy.

    Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, Timor Leste saat ini telah berstatus sebagai pengamat dan dijadwalkan secara resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025.

    Menurut Seskab Teddy, saat berbicara pada sesi pleno yang mengangkat topik terkait langkah ASEAN ke depan, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas, menjaga stabilitas kawasan, serta meningkatkan pengaruh ASEAN di peta internasional.

    “Dengan total populasi anggota ASEAN yang diperkirakan mencapai sekitar 700 juta jiwa pada tahun 2025, atau hampir setara dengan jumlah penduduk di benua Eropa, ASEAN merupakan kekuatan yang sangat diperhitungkan di dunia,” ucapnya.

    Untuk itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa bergabungnya Papua Nugini dalam ASEAN akan memberi dampak positif dalam memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat ketahanan kawasan. Secara geografis PNG merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah timur Indonesia.

    “Tidak hanya untuk menjaga stabilitas kawasan di ASEAN, bergabungnya Papua Nugini juga akan membuat ASEAN lebih berpengaruh di tataran global,” kata Seskab Teddy.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Citi Indonesia ungkap sektor yang jadi fokus penyaluran kredit

    Citi Indonesia ungkap sektor yang jadi fokus penyaluran kredit

    Jakarta (ANTARA) – Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) menyampaikan sejumlah sektor yang menjadi fokus penyaluran kredit pada 2025, di antaranya pertambangan, manufaktur, agribisnis, perdagangan, transportasi hingga komunikasi.

    Meski demikan, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan fokus sektor itu masih bisa berubah melihat kinerja perusahaan di triwulan I dan II tahun ini. Bahkan, Citi Indonesia membuka peluang adanya perubahan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini.

    “Jadi kami sedang mereview ya, mungkin sampai Juni ya. Juni kami akan melihat performance daripada kuartal I dan II dan baru akan memberikan revisi (proyeksi kredit) kami ke OJK. Bahwa apakah nanti akan selaras dengan Bank Indonesia, agak sedikit perlambatan di bagian sektor itu, nanti akan tergantung daripada performance kami di kuartal I dan II,” ujar Batara dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksinya terhadap pertumbuhan kredit dari 11-13 persen menjadi 8-11 persen.

    Citi Indonesia sendiri mencatat penyaluran kredit sebesar Rp27,97 triliun pada kuartal I 2025, menurun 11,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Meski begitu, Batara menilai secara kuartalan, justru terdapat pertumbuhan positif sekitar 2 persen dibandingkan posisi Desember 2024.

    “Jadi kita melihat bahwa kalau mulai dari penurunan kredit sebetulnya naik 2 persen kalau dari Desember (2024). Memang di kuartal pertama ini banyak sekali uncertainty apalagi dengan tarif (resiprokal), mungkin client latency. Tetapi kita melihat bahwa untuk kuartal I ini positive growth, itu bisa dikatakan overall 2 persen hanya dari Desember,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa keputusan pembiayaan dari Citi Indonesia sangat bergantung pada permintaan kredit dari nasabah, yang turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi makro.

    Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat ke 4,87 persen pada kuartal I 2025, kata dia, bisa berdampak terhadap kebutuhan kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang dari para nasabah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pembangunan PLTU sebesar 6,3 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 disebabkan lemahnya komitmen transisi energi global.

    “Konsensus global kan bergeser sekarang, dan yang melakukan pergeseran ini salah satu di antaranya adalah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang menjadi inisiator Perjanjian Paris saja tidak mematuhi perjanjian tersebut, maka wajar bagi Indonesia untuk mempertanyakan komitmen dunia dalam Perjanjian Paris.

    “Dia (Amerika Serikat) saja udah keluar, kok,” kata Bahlil.

    Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan masih meminta kontrak batu bara kepada Indonesia.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan saja masih memakai batu bara, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk tetap menggunakan batu bara, seperti membangun PLTU baru.

    “Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Bahlil juga merasa penggunaan batu bara masih dibutuhkan oleh Indonesia sebagai pembangkit listrik, sebab terdapat intermitensi dari penggunaan energi baru dan terbarukan, utamanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Kan energi baru terbarukan kita ini, kalau pada siang hari kan dia menyerap. Begitu sore hari, malam hari, udah enggak. Maka, harus ada batu bara,” kata Bahlil.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025