Author: Antaranews.com

  • Polisi temukan Alvaro dalam kondisi meninggal dunia

    Polisi temukan Alvaro dalam kondisi meninggal dunia

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menemukan anak laki-laki yang hilang sejak Maret 2025, Alvaro Kiano Nugroho (6), di Pesanggrahan, Jakarta Selatan dalam kondisi meninggal dunia.

    “Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

    Seala mengatakan tersangka dalam kasus hilangnya Alvaro juga sudah ditangkap untuk dimintai keterangan.

    Kendati demikian, pihaknya belum bisa memberikan banyak keterangan terkait penyebab meninggalnya korban lantaran masih mendalami kasus tersebut.

    “Sementara itu dulu, saya belum bisa banyak pernyataan,” ucapnya.

    Ia menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim gabungan untuk mencari anak itu.

    Kepolisian menyebutkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar rumah korban yang terhapus setiap hari dan tak tersimpang, menjadi salah satu kendala untuk pencarian anak itu.

    Selain itu, keluarga saat melaporkan hilangnya Alvaro tidak tepat pada hari kejadian.

    Oleh karena itu, lanjutnya, petugas mencari informasi yang masuk dari keterangan saksi, sekolah, keluarga dan melalui pesan langsung (direct message /DM) di Instagram, serta saluran aduan Kapolsek.

    Ia menyebut, anak itu terhitung hilang selama delapan bulan karena tak terdeteksi sejak Kamis, 6 Maret 2025.

    Sementara itu, kakek korban Tugimin (71) menduga Alvaro diculik oleh seorang pria yang mengaku sebagai ayahnya.

    Ciri-ciri terakhir Alvaro saat itu yakni memakai kaos hitam, celana panjang hitam dan sandal hitam. Ciri-ciri fisiknya, yaitu bertubuh kurus, kulit gelap, rambut cepak dan terdapat lesung pipi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Angklung Sedunia, Kampung Dolanan tawarkan egrang di Kota Tua

    Hari Angklung Sedunia, Kampung Dolanan tawarkan egrang di Kota Tua

    Jakarta (ANTARA) – Kampung Dolanan Khatulistiwa menawarkan permainan tradisional egrang untuk dicoba pengunjung pada puncak perayaan Hari Angklung Sedunia ke-15 (World Angklung Day) di Kota Tua Jakarta.

    “Naik egrang bisa menjadi cara untuk melatih keseimbangan tubuh,” kata salah seorang fasilitator Kampung Dolanan Khatulistiwa, Serpong, Tangerang Selatan, Dias di Kota Tua, Jakarta, Minggu.

    Dijelaskan, keseimbangan tubuh diperlukan karena untuk berjalan dengan dengan dua batang tongkat bambu, harus bertumpu pada pijakan setinggi sekitar 0,5 meter dari permukaan tanah.

    Dikatakan, seseorang dengan keseimbangan yang baik bisa mahir menaiki egrang kurang dari dua jam.

    “Sejam dua jam saja langsung bisa. Itu ada anak yang baru beberapa menit langsung bisa. Yang penting, keseimbangan dan kemauan untuk belajar,” katanya.

    Bagi individu yang baru pertama kali menaiki egrang, Dias berpesan agar segera melangkah ketika tubuh akan jatuh.

    “Harus bisa jaga keseimbangan dan kalau (sudah terasa) mau jatuh kita harus cepat-cepat melangkah, biar seimbang,” katanya.

    Selain egrang, pengunjung juga bisa mencoba memainkan hulahop.

    Dias dan rekan-rekannya pada kesempatan kali ini membawa sekitar 16 egrang dan 10 buah hulahop yang keduanya sama-sama terbuat dari bambu.

    Semuanya bisa dimainkan pengunjung Kota Tua secara gratis tanpa batas waktu.

    “Kami fokus permainan, memperkenalkan pada anak-anak tentang pentingnya permainan budaya. Selain egrang dan hulahop, ada juga congklak. Semuanya berbahan bambu,” katanya.

    Sementara itu, perayaan puncak perayaan Hari Angklung Sedunia ke-15 (World Angklung Day) kawasan Kota Tua Jakarta direncanakan akan dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary.

    Mengusung tema “Symphony of Jakarta Heritage”, festival ini diramaikan dengan berbagai pertunjukan seni, “workshop” dan kolaborasi budaya.

    Pertunjukannya antara lain konser angklung, penampilan dari orkestra angklung dalam dan luar negeri, serta perpaduan angklung dengan kesenian Betawi seperti gambang kromong, tari topeng dan ondel-ondel.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sesi akhir G20, Gibran bahas AI-mineral kritis sesuai arahan Prabowo

    Sesi akhir G20, Gibran bahas AI-mineral kritis sesuai arahan Prabowo

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – ‎Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membahas tema kecerdasan buatan (AI) dan mineral kritis dalam pidato yang disampaikan pada sesi ketiga atau sesi terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu.

    ‎Sebelum bertolak menuju tempat penyelenggaraan KTT G20 di Johannesburg Expo Center, Wapres Gibran menyampaikan kedua tema yang akan disampaikan dalam pidatonya di hari kedua pertemuan tersebut, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    ‎”Sesuai arahan Pak Presiden, kita akan bahas AI, dan mineral kritis, di hari kedua G20 ini,” kata Wapres Gibran di hotel tempatnya bermalam di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu.

    ‎Wapres mengaku tidak mempersiapkan secara khusus pidato yang akan disampaikan.

    ‎Namun demikian, ia meminta dukungan agar pidato sesi terakhir yang disampaikan di depan puluhan pemimpin dunia itu berjalan lancar.

    ‎”Tidak ada persiapan khusus, mohon doanya saja, biar lancar semua ya,” kata Gibran.

    ‎Adapun pada sesi ketiga KTT G20, para pimpinan negara akan membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence).

    ‎Khusus dari Indonesia, sesi ketiga membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan pada pertemuan kali ini.

    ‎Sebelumnya pada sesi pertama KTT G20 Johannesburg, Sabtu (22/11), para pemimpin membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

    ‎Wapres Gibran pun mempromosikan sistem pembayaran digital milik Indonesia, QRIS, sebagai solusi pembayaran yang sederhana.

    ‎Menurut Gibran, QRIS menunjukkan pembayaran digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan.

    ‎Kemudian pada sesi kedua, pembahasan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.

    ‎Dalam sesi kedua itu, Wapres menyoroti program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi strategis.

    ‎Gibran menyatakan ketahanan pangan dan program MBG bukan sekadar agenda ekonomi.

    ‎”Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang,” kata Wapres Gibran di KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Pusat tindaklanjuti usulan infrastruktur di Kotim-Kalteng

    Pemerintah Pusat tindaklanjuti usulan infrastruktur di Kotim-Kalteng

    Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Komisi III DPRD Kotawaringin Timur saat DPR RI menemui anggota Komisi V Muhammad Syauqie menyampaikan sejumlah aspirasi

    Sampit (ANTARA) – Pemerintah Pusat menindaklanjuti sejumlah usulan infrastruktur yang disampaikan Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah dengan mengirim tim melakukan pendataan lapangan.

    “Kami berterima kasih karena langsung ditindaklanjuti. Ini juga berkat dukungan anggota DPR RI Muhammad Syauqie yang langsung menindaklanjuti ke kementerian terkait, ketika kami bertandang menyampaikan usulan tersebut,” kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Dadang Siswanto di Sampit, Minggu.

    Pada Kamis (20/11) lalu, pihaknya mendampingi tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) turun meninjau sejumlah lokasi di Kotawaringin Timur.

    Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Komisi III DPRD Kotawaringin Timur saat DPR RI menemui anggota Komisi V Muhammad Syauqie menyampaikan sejumlah aspirasi.

    Saat itu, beberapa aspirasi disampaikan, diantaranya usulan pengadaan feri penyeberangan Sampit-Seranau yang lebih representatif.

    Disampaikan pula usulan penyelesaian jalan di kawasan seberang yang membentang dari Kecamatan Cempaga hingga batas Kabupaten Katingan agar perekonomian masyarakat di wilayah itu semakin maju.

    Selain itu, ada usulan untuk rambu, marka jalan serta fasilitas pendukung lainnya, terlebih di kawasan pendidikan di sepanjang jalan nasional karena kondisi saat ini sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan.

    Usulan juga disampaikan terkait janji pemerintah pusat mengembangkan Bandara Haji Asan Sampit. Pemerintah daerah menagih janji tersebut, seperti yang sudah disampaikan saat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang langsung dipimpin Bupati Halikinnor beserta DPRD menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian Perhubungan.

    Usulan lainnya yaitu pembuatan drainase yang representatif di Jalan Jenderal Sudirman. Tujuannya agar ruas jalan yang berstatus jalan nasional itu tidak lagi banjir ketika musim hujan.

    Dalam kunjungan itu, Komisi III juga menyerahkan proposal pembangunan RS Parenggean untuk tipe D yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp50 miliar.

    Hasilnya, kini Pemerintah Pusat mengirim tim untuk menindaklanjuti usulan-usulan tersebut. DPRD Kotim sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan berharap usulan-usulan yang disampaikan bisa segera terwujud.

    Dia meminta instansi teknis, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga untuk menindaklanjuti masalah ini secara teknis untuk menunjang program tersebut sebagai bahan pembahasan pada 2026.

    “Harapan kita ini, dalam waktu singkat bisa segera dilengkapi dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait,” kata Dadang Siswanto.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Norjani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Grup 3 Kopassus terima hibah lahan 245,5 hektare di Dumai Riau

    Grup 3 Kopassus terima hibah lahan 245,5 hektare di Dumai Riau

    Dumai, Riau, (ANTARA) – Grup 3 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menerima hibah lahan seluas 245,5 hektare untuk dibangun markas satuan tersebut di RT 11 Kelurahan Basilam, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.

    Komandan Grup 3 Kopassus Brigjen TNI Bram Pramudia mengatakan kehadiran satuannya di Dumai bukan sekedar membentuk satuan baru, melainkan juga bagian dari strategi pertahanan, menjaga kedaulatan negara, memperkuat sistem pertahanan nasional, serta membangun sinergisitas kokoh dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Grup 3 Kopassus bertugas melaksanakan operasi khusus di wilayah Sumatera. Kehadiran kami di Dumai sebagai panggilan tugas sekaligus amanah untuk membangun hubungan harmonis, saling mendukung dan menjaga antara TNI dan masyarakat,” kata Brigjen Bram di Dumai, Minggu.

    Grup 3 Kopassus menerima lahan milik pengusaha Junaidi Zhang yang menghibahkannya ke negara. Penandatanganan hibah lahan langsung dilakukan Junaidi Zhang disaksikan juga oleh Wali Kota Dumai Paisal di kediaman dinas wali kota Jalan Putri Tujuh, Sabtu (22/11).

    Brigjen Bram Pramudia menyampaikan bahwa penandatanganan akte hibah Ini merupakan bentuk sinergisitas dan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan satuan Kopassus dan kemajuan wilayah Kota Dumai.

    Menurutnya, kekuatan pertahanan tidak hanya terletak pada alat utama sistem pertahanan atau alutsista dan kemampuan tempur saja, namun juga pada kepercayaan dan dukungan rakyat.

    Oleh karena itu, Bram berkomitmen menjadikan Grup 3 Kopassus sebagai satuan yang adaptif, profesional, dan humanis, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah, pembinaan teritorial, dan penanggulangan bencana.

    Sementara itu, Wali Kota Dumai Paisal menyampaikan rasa bangga karena ada warga dengan ikhlas menghibahkan tanah untuk pembangunan Markas Kopassus di Dumai. Setelah proses hibah rampung, pembangunan Mako Grup 3 Kopassus ini akan dimulai pada 2026 depan dengan pembiayaan dana pemerintah pusat.

    “Terimakasih atas keikhlasan memberikan tanahnya, tentu ini menjadi semangat dan bisa mendongkrak perekonomian daerah makin maju. Ini juga satu kebanggaan karena Dumai salah satu daerah yang terpilih,” ujar Paisal.

    Pemilik lahan dengan status surat keterangan ganti rugi (SKGR), Junaidi Zhang menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan dua tahap, yakni 142 hektare di tahap pertama dan 103,5 hektare kedua. Lahan itu diperoleh dengan status SKGR tahun 2006.

    “Saya ikhlas dan senang bisa berbakti kepada negara melalui pemberian ini. Kondisi lahan sudah bersih dan siap untuk dilakukan proses pembangunan,” ujar Junaidi.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha/Abdul Razak
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhammadiyah dukung kesejahteraan warga pesisir melalui ekonomi biru

    Muhammadiyah dukung kesejahteraan warga pesisir melalui ekonomi biru

    Selanjutnya, KPKP juga akan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah untuk mengampanyekan dan memasyarakatkan makan ikan bagi generasi emas 2045, melalui berbagai webinar, penelitian, dan pengabdian serta kegiatan ber-Muhammadiyah

    Jakarta (ANTARA) – Konsorsium Pesisir, Kelautan, dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekonomi biru.

    “Sebagai mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kami berkomitmen untuk terus bersinergi, mendukung peningkatan konsumsi ikan serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia,” kata Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Endang Rudiatin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Untuk diketahui, KPKP PTMA diwakili Endang Rudiatin telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP yang diwakili Plt. Direktur Jenderal Machmud bertepatan dengan Hari Ikan Nasional 2025 di Jakarta (21/11).

    Perjanjian kerja sama dengan KKP, lanjut Endang, dijabarkan dalam rencana aksi, salah satunya membuat pelatihan dan pendampingan dalam legalitas dan sertifikasi usaha perikanan dan kelautan yang diprioritaskan pada petani rumput laut, garam, nelayan ubur-ubur, dan olahan perikanan laut.

    Selain itu juga melakukan pemetaan data dan potensi pelaku usaha perikanan dan kelautan, termasuk mendorong wirausaha mahasiswa untuk menangkap peluang usaha dari memasyarakatkan gemar makan ikan.

    Selanjutnya, KPKP juga akan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah untuk mengampanyekan dan memasyarakatkan makan ikan bagi generasi emas 2045, melalui berbagai webinar, penelitian, dan pengabdian serta kegiatan ber-Muhammadiyah.

    Di momen Hari Ikan Nasional, Endang mengajak seluruh pihak untuk semakin gemar makan ikan.

    “Mari kita jadikan Hari Ikan Nasional ini sebagai momentum memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan),” katanya.

    Menurut Endang, protein ikan sangat penting sebagai sumber pangan bergizi dan sehat bagi anak-anak sekolah. Kecukupan gizi bagi anak-anak Indonesia perlu didukung bukan hanya pada sajian saja, juga proses pengolahannya, termasuk kehalalannya bagi konsumen Muslim.

    “Anak-anak sekarang banyak disajikan jajanan dan camilan yang perlahan menurunkan kesehatan, padahal sehat kunci utama bagi pendidikan yang prima,” ujar Endang.

    Untuk itu, ia pun mengajak seluruh pihak ikut menjaga laut Indonesia untuk kesejahteraan bangsa.

    “Bersama, kita wujudkan laut yang lestari dan masyarakat yang sejahtera,” ucapnya.

    KPKP PTMA merupakan konsorsium perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang berdomisili di area pesisir, pesisir perbatasan, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, di antaranya Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pontianak, Riau, Maluku Utara, Kupang, Institut Sains dan Teknologi (InstekMu) Tarakan, dan menyusul PTMA lainnya.

    Konsorsium merupakan kumpulan para pakar pesisir dan kelautan dari berbagai disiplin ilmu dan berdiri atas inisiasi dari Endang Rudiatin dari Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir UMJ dan Bambang Setiaji selaku Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga pertanyakan rencana penertiban rumah di lahan TPU Kebon Nanas

    Warga pertanyakan rencana penertiban rumah di lahan TPU Kebon Nanas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan rumah warga di lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas.

    “Mempertanyakan langkah tersebut karena sejumlah warga mengaku memiliki legalitas atas tanah digunakan untuk mendirikan rumah,” kata Sekretaris RW 05 Cipinang Besar Selatan, Muhammad Yusuf saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad.

    Hal ini menyusul rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan permukiman warga TPU Kebon Nanas serta Kober Rawa Bunga dan mengembalikannya sesuai fungsi menjadi lahan makam.

    Menurut Yusuf, meski berada di lahan TPU Kebon Nanas atau Cipinang Besar Selatan, beberapa warga telah membeli bidang tanah tersebut dari yayasan yang dahulunya menjadi pengelola TPU.

    “Di warga kami ada beberapa yang sudah terjadi transaksi jual-beli yang sah, atas nama yayasan dan tanda tangan dari ahli waris (makam),” ujar Yusuf.

    Gubuk liar di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Bahkan, beberapa bidang tanah warga yang berada di lahan TPU Kebon Nanas sejak 2018 lalu sudah didaftarkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

    Dalam proses pengajuan PTSL, pejabat Kelurahan Cipinang Besar Selatan saat itu menandatangani bahwa bidang tanah yang diajukan warga bukan lahan Pemprov DKI Jakarta.

    Terdapat pula bidang tanah warga yang berada di area TPU Kebon Nanas dan sudah memiliki sertifikat dan Akta Jual Beli (AJB) atas bidang tanah mereka untuk mendirikan rumah.

    “Karena kita sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengurusan PTSL teregister 2018, Kasi Pemerintah (Kelurahan) saat itu pun mengiyakan kalau itu bukan lahan pemda,” katanya.

    Sebelum rencana penertiban rumah warga TPU Kebon Nanas, Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan sempat menyatakan bahwa TPU Kebon Nanas bukan merupakan aset Pemprov DKI.

    Namun, saat proses sosialisasi pengembalian lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga di kantor Kecamatan Jatinegara pada Kamis (20/11) lalu, pernyataan Eka berubah.

    Kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Saat ditanya warga terkait kepemilikan aset TPU Kebon Nanas, Eka menyebutkan bahwa TPU Kebon Nanas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta.

    “Jadi sampai sekarang tidak ada berkaitan dengan yayasan untuk kepemilikan. Karena yang membangun pagar di wilayah itu ada pemerintah DKI,” ujar Eka saat sosialisasi pada Kamis (20/11).

    Eka menyebutkan setiap pelayanan pemakaman warga di TPU Kebon Nanas sejak dahulu selalu ditangani Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, bukan yayasan atau pihak lain

    Sehingga, kata dia, TPU Kebon Nanas yang kini sebagian beralih fungsi menjadi permukiman warga merupakan aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

    “Kalau orang meninggal untuk menempati makam itu izinnya ke siapa? Ke yayasan atau pemda yang mengurusi. Kami dari pemda kalau memang itu aset pemda kami juga pertahankan,” ujar Eka.

    Eka menyebutkan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) akan menelusuri kebenaran terkait adanya transaksi jual beli yang sah dan bidang tanah warga sudah diajukan lewat Program PTSL.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang tinggal di lahan TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur, Kamis (20/11/2025). (ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.)

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jaktim juga menyatakan akan berkoordinasi dengan BPN untuk memastikan legalitas bidang tanah warga pada lahan TPU Kebon Nanas yang hendak ditertibkan.

    “Akan kita kaji, kita runtut kronologinya. Kita tidak mengabaikan kepemilikan yang sah. Artinya dari proses administrasi alurnya apa lurah tanda tangan! Makanya nanti kita akan teliti,” katanya.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengembalikan fungsi lahan di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah puluhan tahun digunakan untuk permukiman warga.

    Nantinya lahan yang digunakan warga untuk permukiman akan dialihkan untuk membuka petak makam baru sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di Jakarta.

    Penertiban permukiman warga ini dilakukan karena 69 TPU aset Dinas Tamhut DKI Jakarta sudah penuh atau hanya melayani pemakaman secara tumpang.

    Berdasarkan data awal tercatat 280 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 517 jiwa yang mendirikan bangunan pada lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir rob landa Kepulauan Seribu

    Banjir rob landa Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Lima wilayah Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, terendam banjir rob hingga Ahad siang.

    “Lima RT tersebut ada di dua kecamatan yang ada di daerah setempat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta.

    Ia mengatakan,satu RT terendam banjir rob setinggi 15 sentimeter di Kelurahan Pulau Harapan dan saat ini masih dalam status penanganan petugas.

    Kemudian tiga RT di Kelurahan Pulau Pari dan satu RT di Kelurahan Pulau Tidung yang terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

    “Adapun ketinggian air mencapai 10 sentimeter dan saat ini masih dalam penanganan petugas,” kata dia.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

    Pihaknya juga telah mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi baik.

    Koordinasi penanganan juga dilakukan bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata dia.

    BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

    “Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” katanya.

    Sebelumnya, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok telah menyampaikan peringatan dini banjir pesisir (rob) yang diprediksi terjadi pada 18 November hingga 26 November 2025.

    Kondisi ini terjadi karena adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

    “Hal tersebut menyebabkan kenaikan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 1 pada Hari Minggu (23/11) pukul 10.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menilik peranan “kereta lambat” di era kereta cepat

    Menilik peranan “kereta lambat” di era kereta cepat

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah gencarnya pembangunan jaringan kereta cepat di China, yang dikenal sebagai salah satu yang paling maju di dunia, masih ada kereta-kereta berkecepatan rendah yang setia melintas di jalur pedesaan.

    Kereta ini, yang akrab disebut sebagai kereta lambat (slow train), tetap dipertahankan oleh pemerintah sebagai sarana penting bagi masyarakat di daerah terpencil.

    Kereta lambat berbeda dengan kereta cepat yang mengutamakan efisiensi dan modernitas.

    Fungsinya lebih dekat dengan kebutuhan rakyat kecil, yakni menyediakan akses transportasi murah dan stabil bagi petani, pelajar, serta pedagang desa.

    Bagi masyarakat pedesaan, kereta lambat bukan hanya sarana bepergian, melainkan juga “jalur distribusi hasil alam.”

    Petani memanfaatkan gerbong kereta untuk membawa sayuran segar, buah-buahan, hasil hutan, maupun ternak kecil menuju pasar kota.

    Dengan tarif tiket yang sangat terjangkau, bahkan hanya beberapa yuan atau sekitar Rp20.000 saja, kereta lambat menjadi solusi transportasi yang tidak membebani perekonomian warga.

    Di berbagai wilayah pegunungan dan perbatasan di China, seperti Guizhou, Sichuan, Yunnan, hingga Xinjiang, kereta lambat menjadi jalur vital yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kota. ANTARA/Xinhua

    “Kami tiba di sini dengan kereta, kereta lambat. Kami menikmati kebijakan yang menguntungkan karena kami dapat menjual produk kami di sini tanpa biaya tambahan. Dan produk-produk kami terjual cepat dengan harga yang lebih baik,” kata Zhao Shuying, seorang petani asal Provinsi Yunnan, kepada Xinhua beberapa waktu lalu.

    Di Indonesia, yang juga memiliki tantangan geografis luas dan populasi besar di wilayah pedesaan, sejumlah layanan juga diterapkan pemerintah guna memfasilitasi perjalanan dan penghidupan warga di wilayah pedesaan.

    Selain fungsi ekonominya, kereta lambat juga memiliki makna sosial.

    Di dalam gerbong, warga desa dapat berinteraksi, saling bertukar cerita, hingga menjual hasil panen secara langsung.

    Banyak yang menyebutnya sebagai “kereta harapan” karena membantu membuka jalan keluar dari kemiskinan melalui akses yang lebih mudah ke pasar dan peluang kerja di kota.

    “Banyak penumpang menggunakan kereta ini, dan sebagian besar adalah pelajar yang menikmati diskon pelajar. Dan para petani dari berbagai desa dan kota di sepanjang rute kereta juga menaiki kereta ini menuju kota-kota tetangga untuk menjual hasil pertanian mereka yang segar guna menambah pendapatan. Setelah bekerja di rute ini selama lebih dari 10 tahun, saya merasa kereta ini membawa aspirasi masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik,” tutur Yuan Qizhen, kondektur Kereta No. 5652, salah satu kereta lambat yang beroperasi dari Kunming di Provinsi Yunnan, China barat daya, menuju Liupanshui di Provinsi Guizhou.

    Di berbagai wilayah pegunungan dan perbatasan di China, seperti Guizhou, Sichuan, Yunnan, hingga Xinjiang, kereta lambat menjadi jalur vital yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kota. ANTARA/Xinhua

    Di Indonesia, yang juga memiliki tantangan geografis luas dan populasi besar di wilayah perdesaan, sejumlah layanan juga diterapkan pemerintah guna memfasilitasi perjalanan dan penghidupan warga di wilayah perdesaan.

    Ada beberapa perbedaan mencolok tentang kereta lambat atau dengan tiket lebih murah di China dan Indonesia, salah satu alasan muncul dari arah pembangunan infrastruktur.

    China telah memiliki jaringan kereta cepat terbesar di dunia. Di tengah modernisasi tersebut, pemerintah tetap mempertahankan kereta lambat sebagai strategi keberlanjutan sosial agar tidak ada wilayah yang tertinggal.

    Kereta lambat di China juga menjadi sarana penting dalam pariwisata pedesaan, di mana wisatawan yang sudah kelelahan dengan pola “hidup tergesa-gesa” dapat menikmati waktu luang secara perlahan dengan kereta lambat, yang juga mengingatkan pada memori masa lalu mereka.

    Sementara itu, Indonesia masih berada di fase memperluas jaringan rel nasional. KA Perintis dan kereta khusus petani-pedagang berfungsi sebagai alat pembuka wilayah baru, bukan pelengkap layanan modern.

    Salah satu contohnya adalah kereta api (KA) Perintis yang tarifnya terjangkau berkat subsidi dari pemerintah.

    KA Perintis mendukung akses transportasi di wilayah-wilayah yang belum terlayani optimal. Layanan ini telah beroperasi di lima wilayah di Indonesia yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, hingga Sulawesi.

    Terdapat juga layanan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) Khusus Petani-Pedagang yang rencananya diluncurkan pada November ini.

    ANTARA/Xinhua

    Namun, baik China maupun Indonesia memiliki titik kesamaan penting, yakni kereta lambat atau kereta khusus merupakan bagian dari upaya negara untuk memastikan bahwa akses transportasi tidak hanya tersedia bagi masyarakat kota, tetapi juga bagi warga yang tinggal di daerah terpencil.

    Ke depannya, pendekatan China dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia, terutama dalam mengoptimalkan kereta sebagai sarana pendukung distribusi hasil pertanian dan penguatan ekonomi desa.

    Dengan meningkatnya fokus pada pemerataan pembangunan dan transformasi logistik nasional, kemungkinan peran kereta lambat sebagai penghubung pasar dan bukan sekadar kendaraan bisa semakin relevan.

    Di tengah perubahan zaman, kereta lambat di China menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan yang lama.

    Sebaliknya, inovasi dapat berjalan berdampingan dengan pelayanan publik yang menjaga akses dan kesejahteraan masyarakat paling jauh dari pusat kota.

    Untuk Indonesia, cerita ini membuka ruang refleksi, yakni bahwa transportasi bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang akses, keberlanjutan sosial, dan siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat dari kemajuan tersebut.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RSA mendorong pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas

    RSA mendorong pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas

    Kalau terus menyalahkan faktor manusia, tidak akan ada habisnya. Ini momentum yang tepat untuk mengoptimalkan teknologi sebagai langkah mitigasi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas, guna meningkatkan standar keselamatan roda dua dan menekan jumlah kecelakaan melalui regulasi serta edukasi berkelanjutan.

    “Kalau terus menyalahkan faktor manusia, tidak akan ada habisnya. Ini momentum yang tepat untuk mengoptimalkan teknologi sebagai langkah mitigasi,” kata Rio dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Ia menyampaikan perlunya peningkatan standar keselamatan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas nasional.

    “Edukasi yang selama ini menjadi fokus utama tidak dapat berdiri sendiri,” ujarnya.

    Menurutnya dengan jumlah penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun mencapai 195 juta jiwa, melatih semuanya dalam tiga tahun berarti harus menjangkau 5,4 juta orang per bulan, angka yang sulit dibayangkan.

    Sehingga bagi dia, hal itu cukup sulit jika pencegahan kecelakaan hanya bertumpu pada edukasi. Bahkan menurutnya, jika tenggat waktu diperpanjang menjadi 10 tahun, jumlahnya tetap mencapai 1,6 juta orang per bulan.

    “Memprihatinkan memang, Sepanjang 2024, data IRMSS (Integrated Road Safety Management System) Korlantas Polri mencatat kendaraan roda dua menjadi yang paling banyak terlibat pelanggaran lalu lintas, mencapai 1.541.873 kasus,” ujarnya pula.

    Dari jumlah tersebut, kata dia lagi, lebih dari 150.000 di antaranya berujung pada kecelakaan, dengan korban jiwa mencapai 26.893 orang. Yang mana anak-anak dan remaja menempati porsi signifikan dari korban, 16,11 persen di antaranya berusia di bawah 17 tahun.

    “Kalau hanya mengandalkan edukasi, tidak akan mampu dan memang tidak realistis. Jadi lebih baik maksimalkan pilar teknologi,” katanya menegaskan.

    Dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK), ujar Rio, pilar ketiga secara tegas menekankan pentingnya teknologi keselamatan berkendara untuk mencegah kecelakaan dan meminimalkan risiko korban, sebuah strategi jangka panjang yang belum dioptimalkan.

    Lebih lanjut, Roy mengatakan bahwa pandangan serupa juga sebelumnya disampaikan Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) R Sony Sulaksono Wibowo yang menilai teknologi bisa menjadi faktor penentu dalam mencegah kecelakaan fatal.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya punya 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50 persen pengendara tidak merespons sama sekali. Kondisi ini bisa dibantu bila kendaraan dilengkapi teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS,” katanya lagi.

    Indonesia sudah meratifikasi standar UN dan mengakui hasil pengujian regional lewat ASEAN Mutual Recognition Agreement (ASEAN MRA). Negara-negara tetangga telah lebih dahulu melangkah.

    Di Malaysia, misalnya, setelah kajian dua tahun oleh Kementerian Transportasi, sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) ditetapkan sebagai standar wajib untuk motor baru karena terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.