Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Taman 24 jam sudah umum di kota global terbaik

    Taman 24 jam sudah umum di kota global terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur Jakarta Nirwono Joga mengatakan taman beroperasi 24 jam sudah umum di kota global terbaik seperti New York, Tokyo, London dan Paris, untuk mendukung aktivitas warga di sana.

    “Saat kita berkunjung ke sana, sebagian besar taman-taman kotanya ini terbuka 24 jam,” ujar dia dalam acara “Bicara Kota” seri ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif”, di Jakarta, Selasa.

    Dengan beroperasi 24 jam, warga dapat beraktivitas di ruangan publik seperti taman. Apalagi saat ini muda-mudi terutama Gen Z justru bekerja di atas jam 22.00.

    “Karena sebagai kota global, kegiatan mereka (masyarakat) itu 24 jam,” katanya.

    Arsip foto – Sejumlah warga hadir dalam peresmian Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz/aa.

    Karena itu, menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan sarana pendukung kegiatan di malam hari warga. Salah satunya jaringan internet gratis.

    “Dengan kekuatan 4-5G, misalnya. Karena zaman sekarang kerjanya justru malam. Klien proyek mereka itu justru di kota-kota dunia yang jamnya sedang malam,” katanya.

    Dengan global, artinya konektivitasnya kota Jakarta dengan kota-kota di dunia itu juga harus 24 jam.

    Taman yang beroperasi 24 jam dapat menjadi pilihan tempat masyarakat kota melakukan kegiatan produktif.

    Staf Khusus Gubernur Jakarta sekaligus Praktisi Perkotaan Berkelanjutan, Nirwono Joga dalam acara Bicara Kota series ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif”, di Jakarta, Selasa (27/5/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Saat ini, Jakarta berupaya meningkatkan peringkat menjadi 50 besar kota global dunia dari posisi saat ini, yakni 74. Hal ini tak sulit mengingat Jakarta pernah berada pada peringkat 54 pada tahun 2015.

    Di atas Jakarta, ada Bangkok, Singapura, kota di negara-negara tetangga dan sama-sama tergabung dalam ASEAN. Jakarta bisa belajar dari kota-kota ini.

    “Bangkok bisa (posisi) 45, masa’ Jakarta tidak bisa (peringkat) 50. Ini kan berarti ada catatan penting yang perlu kita belajar dari kota Bangkok,” katanya.

    Seluruh kegiatan pembangunan di Jakarta, kata praktisi perkotaan berkelanjutan, harus mulai mengarah kepada “benchmark”-nya kota-kota global terbaik.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kini ada jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    Kini ada jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang jaringan internet di taman-taman yang sudah beroperasi 24 jam untuk mendukung aksesibilitas digital dalam rangka mewujudkan kota global.

    “Sarana internetnya, coba kami tingkatkan. Kami sudah bekerjasama dengan Kominfo. Beberapa jaringan sudah dipasang. Gratis,” ujar Perencana Ahli Muda Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Eko Cahyono di Jakarta, Selasa.

    Eko dalam acara “Bicara Kota” seri ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif” mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus-menerus mengevaluasi ruang yang bisa dibuka untuk mendukung masyarakat aktivitas 24 jam serta sarana yang dibutuhkan.

    Dalam mendukung Jakarta menjadi kota global, kebutuhan digitalisasi menjadi penting. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya juga menyediakan layanan Wi-Fi Gratis di ruang-ruang publik Jakarta supaya warga dapat mengakses teknologi digital dengan mudah.

    Arsip foto – Sejumlah warga hadir dalam peresmian Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz/aa.

    Selain internet, faktor keamanan masyarakat juga menjadi hal yang diutamakan. Pemprov DKI Jakarta memasang kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di area yang menjadi lokasi paling ramai orang berinteraksi.

    “Ditambah juga tempat-tempat yang ada kemungkinan terjadi kerawanan sosial di sana. Dari hasil evaluasi, kami lihat titik-titik mana orang cenderung masuk di sana,” ujar Eko.

    Kemudian terkait penerangan, yakni lampu. Eko mengatakan mempertimbangkan habitat hewan dan penerangan yang dibutuhkan masyarakat saat berkegiatan malam di taman.

    Karena itu, ada penyesuaian terkait lampu di taman yang beroperasi 24 jam. “Bila gelap bisa meningkatkan risiko kerawanan. Kami juga melihat taman ini sebagai ruang ekologis juga,” katanya.

    Pemasangan lampu di taman ini disesuaikan karena di sana ada habitat satwa yang harus dijaga juga.

    Perencana Ahli Muda Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Eko Cahyono dalam acara Bicara Kota series ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif” di Jakarta, Selasa (27/5/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Dia menambahkan, kecakapan personel keamanan juga ditingkatkan, yakni agar mereka bisa lebih bersikap humanis kepada masyarakat.

    “Nanti mereka bisa mengajak pemanfaatan taman dengan cara yang lebih humanis. Ini yang menjadi PR kami juga, bagaimana nanti kami meningkatkan pembelajaran juga kepada keamanan kami,” kata Eko.

    Pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta meresmikan operasionalisasi lima taman di Jakarta menjadi 24 jam. Yakni Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, Taman Langsat, Taman Ayodia dan Taman Literasi Martha Tiahahu.

    Dengan keberadaan taman 24 jam, masyarakat Jakarta diharapkan memiliki banyak tempat untuk berinteraksi, bersilaturahmi, berbagi dan saling mendukung sesuai minat masing-masing.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemberdayaan warga rusunawa berkontribusi tingkatkan UMKM Jakarta

    Pemberdayaan warga rusunawa berkontribusi tingkatkan UMKM Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pemberdayaan warga rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) mampu berkontribusi untuk meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Jakarta.

    “Jadi, kalau ada Rusunawa seperti ini, atau rusun lainnya, kemudian UMKM-nya diberdayakan, dimajukan, dilatih oleh Dinas UMKM, kemudian diberikan bantuan permodalan, saya yakin itu akan maju UMKM Jakarta,” kata Pramono usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Menurut Pramono, pelatihan di rusunawa bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas dalam mengelola usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

    “Saya percaya bahwa kalau UMKM-nya itu maju, pasti akan memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian, bagi Jakarta dan secara khusus juga bagi warga,” ujar Pramono.

    Pramono menceritakan saat dirinya tertarik membeli dua boneka rajut yang merupakan hasil pelatihan UMKM di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C.

    “Tadi dalam kesempatan ini juga banyak ditampilkan beberapa UMKM yang dibantu oleh Bu Ratu dan teman-teman di UMKM. Saya beli dua karena cucu saya dua. Harganya baik sekali,” ucap Pramono.

    Selain itu, Pramono mengatakan, dengan pelatihan ini warga Rusunawa Pulogebang dapat mencari penghasilan tambahan seperti berjualan bakso, jamu, rajutan boneka, gantungan kunci dan lain-lain.

    Pramono secara simbolis menyerahkan satu set peralatan produksi bakso bagi warga Rusunawa Pulogebang.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, total jumlah UMKM di Jakarta pada 2024 diperkirakan mencapai satu juta lebih yang merupakan 98,78 persen dari total jumlah usaha di DKI Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, ada sekitar 377.625 UMKM yang menjadi peserta Jakpreneur per 1 Mei 2024.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong UMKM untuk naik kelas melalui program Jakpreneur, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses modal kepada para pelaku UMKM.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hunian vertikal dan penataan RW kumuh masuk RPJMD DKI 2025-2029

    Hunian vertikal dan penataan RW kumuh masuk RPJMD DKI 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa peningkatan akses hunian layak di Jakarta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 masih mengandalkan hunian vertikal dan penataan kawasan rukun warga (RW) kumuh.

    “Peningkatan akses hunian layak diarahkan pada hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, akses hunian layak yang dipertanyakan beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta atas RPJMD tahun 2025-2029, terdapat beberapa program seperti hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan.

    Selain itu kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta juga memperbaiki sistem tata kelola bagi warga Jakarta untuk mengakses hunian layak dan terjangkau, baik berupa sewa maupun milik.

    Tidak hanya itu, Pramono juga menyatakan bahwa penataan RW kumuh di Jakarta dengan pendekatan partisipatif dari berbagai kalangan.

    “Penataan RW kumuh dengan fokus pada perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman melalui pendekatan partisipatif,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan program konsolidasi tanah vertikal (KTV) selain berfungsi membenahi fisik hunian di kawasan kumuh dan tak layak juga bertujuan agar kondisi sosial dan ekonomi dari penghuninya dapat meningkat.

    “Program perbaikan rumah dan KTV tidak hanya fisik dan sertifikat saja, tetapi juga sosial dan ekonominya kami benahi,” ujar Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum dalam seminar daring (webinar) di Jakarta, Selasa (18/1).

    Hunian Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) ini merupakan bangunan berkonsep vertikal empat lantai.

    Hal itu merupakan program penataan dan perbaikan rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memberikan kepastian hukum bagi penghuni rumah.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI sudah membangun dua hunian melalui skema KTV yakni di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga 2024, terdapat 445 RW kumuh di DKI Jakarta yang menjadi target penataan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 RW telah dibenahi melalui program penataan permukiman.

    Pada 2025, Pemprov DKI berencana menata terhadap 55 RW kumuh tambahan. Artinya, hingga akhir tahun ini masih diperkirakan masih menyisakan 161 RW yang masih menunggu penataan.

    Program penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi kawasan kumuh di Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan seluruh RW kumuh selesai pada 2027.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini syarat Pramono jika ingin lanjutkan Program Rumah DP 0 di DKI

    Ini syarat Pramono jika ingin lanjutkan Program Rumah DP 0 di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mensyaratkan ketersediaan lahan jika ingin melanjutkan hunian program uang muka Rp0 (DP Nol Rupiah) untuk memberikan akses kembali terhadap rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di daerah itu.

    “Saya secara khusus ingin menyampaikan bahwa selama lahan itu siap dan bisa dibangun, tentunya kami akan lanjutkan Program Rumah DP 0,” kata Pramono usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Program Rumah DP Rp0 (rumah tanpa uang muka) adalah salah satu program unggulan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pertama kali digaungkan dalam kampanye Gubernur Anies Baswedan pada 2017.

    Realisasi pertamanya adalah proyek Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program ini menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan didukung oleh Bank DKI.

    Pramono melanjutkan, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan dikaji menyeluruh terkait lahan yang dibebaskan.

    “Sebenarnya area atau lahan yang sudah dibebaskan ketika program itu, ada beberapa yang masih ada catatannya,” ujar Pramono.

    Menurut Pramono, selama lahan yang sudah disiapkan untuk program tersebut masih layak dibangun, program bermanfaat itu akan dilanjutkan.

    “Bagi saya siapapun, apapun yang ditinggalkan oleh gubernur siapa, selama itu baik untuk kepentingan warga maka kami akan lanjutkan,” ucap Pramono.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, salah satu program unggulan saat Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai pemimpin di DKI Jakarta periode 2017-2022 yakni rumah DP nol rupiah.

    Program itu dicanangkan sebagai hunian untuk warga Ibu Kota. Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022, target hunian DP Rp0 berubah dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit.

    Penyebab berubahnya target pembangunan Jakarta yakni adanya COVID-19. Adapun rusun pertama yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakni rusun sederhana milik (rusunami) di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    Rusunami berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar dan terdapat 21 lantai itu mulai dibangun pada Januari 2018. Bangunan mulai siap dihuni sejak Agustus 2019.

    Lokasi rusunami lainnya berada di Bandar Kemayoran (Jakarta Pusat), Sentra Land Cengkareng (Jakarta Barat), Nuansa Cilangkap (Jakarta Timur) dan Rusun Cakung (Jakarta Timur).

    Harga yang ditawarkan beragam, mulai Rp180 juta hingga Rp330 jutaan, dengan pilihan luas bangunan 21-36 meter persegi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Kalteng gelar pasar murah upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan

    Pemprov Kalteng gelar pasar murah upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan

    Jumat, 23 Mei 2025 20:15 WIB

    Petugas melayani warga membeli paket sembako murah di halaman rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kalteng, Jumat (23/5/2025). Pemprov Kalteng menggelar pasar murah dengan menyediakan 3.000 paket sembako bersubsidi yang terdiri dari beras lima kilogram, gula pasir satu kilogram, dan minyak goreng dua liter dijual seharga Rp15 ribu per paket sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. ANTARA FOTO/Auliya Rahman/Spt.

    Warga membawa beras yang dibeli saat berlangsungnya pasar murah di halaman rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kalteng, Jumat (23/5/2025). Pemprov Kalteng menggelar pasar murah dengan menyediakan 3.000 paket sembako bersubsidi yang terdiri dari beras lima kilogram, gula pasir satu kilogram, dan minyak goreng dua liter dijual seharga Rp15 ribu per paket sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. ANTARA FOTO/Auliya Rahman/Spt.

  • Disambut PM Anwar, Presiden hadiri jamuan santap malam KTT Ke-46 ASEAN

    Disambut PM Anwar, Presiden hadiri jamuan santap malam KTT Ke-46 ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam sebagai rangkaian acara KTT Ke-46 ASEAN yang diselenggarakan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN 2025 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin.

    Sesaat setelah tiba di KLCC, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh PM Anwar bersama Dato’ Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail,

    Jamuan santap malam atau gala dinner ini menjadi bagian dalam rangkaian resmi KTT Ke-46 ASEAN yang bertujuan mempererat hubungan antarpemimpin kawasan dalam suasana informal dan penuh keakraban.

    Suasana malam tampak menjadi panggung budaya yang memukau, saat penampilan pembuka mempersembahkan keindahan seni dan warisan budaya Melayu.

    Jamuan makan malam kemudian dimulai dengan ditemani iringan musik instrumental dan pertunjukan seni dari pegiat seni Malaysia yang turut memeriahkan suasana.

    Para pemimpin negara menikmati hidangan yang disajikan sembari berbincang hangat. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak hanya dibangun atas kepentingan strategis, tetapi juga atas dasar persahabatan dan rasa saling menghormati antarbangsa.

    Penampilan penutup dari penyanyi ternama, Siti Nurhaliza, pun menjadi penanda berakhirnya malam yang penuh makna.

    Gala dinner ini menjadi momen yang merekatkan semangat persatuan ASEAN dalam suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh penghormatan terhadap budaya lokal.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo dorong Timor Leste dan Papua Nugini segera gabung ASEAN

    Prabowo dorong Timor Leste dan Papua Nugini segera gabung ASEAN

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur Malaysia mendorong agar Timor Leste dan Papua Nugini (PNG) dapat segera bergabung sebagai anggota ASEAN. Prabowo meyakinibergabungnya kedua negara tersebut, dapat memperkuat peran ASEAN di dunia.
    (Suci Nurhaliza/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

  • Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

    “Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” kata Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, Senin (26/5).

    Dia mengajak semua pihak yang hadir dalam FDG itu untuk melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah yang didesain untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.

    Menurut dia, langkah ini akan membuat berbagai pelayanan publik juga semakin dekat. Selain itu, otonomi juga dijalankan agar keberagaman di daerah dapat dikelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan menekan kesenjangan antardaerah.

    “Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit daerah yang kapasitas fiskalnya masih belum kuat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dibanding transfer dari pemerintah pusat.

    Kondisi ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya otonomi daerah.

    “Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner,” jelas Bima.

    Selain itu, Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal upaya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan efisiensi bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran agar digunakan untuk kegiatan substantif.

    Menurut dia, tak sedikit pemda yang berhasil menggeser anggarannya untuk fokus terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

    “Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program strategis, salah satunya memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Berbagai program telah disusun seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, kata dia, program tersebut perlu didukung oleh banyak pihak termasuk pemda.

    Sebagai tambahan informasi, forum tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh Periode 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, dan beberapa tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panglima TNI: Pengamanan jaksa oleh TNI sesuai undang-undang

    Panglima TNI: Pengamanan jaksa oleh TNI sesuai undang-undang

    “Jadi pelibatan TNI di kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI, dan tugas dalam OMSP (operasi militer selain perang) yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan pengawalan kejaksaan oleh personel TNI sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

    “Jadi pelibatan TNI di kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI, dan tugas dalam OMSP (operasi militer selain perang) yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,” kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Agus juga mengatakan TNI mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan kejaksaan tentang pendidikan dan latihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, kemudian penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.

    Kemudian dukungan dan bantuan personel TNI, dukungan kepada TNI di bidang perdata dan pidana umum, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan serta penanganan perkara.

    Agus juga mengatakan pengawalan oleh TNI terhadap jaksa turut diperkuat dengan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa, yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

    Pasal 2 menyatakan jaksa berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Kemudian Pasal 4 menyatakan pelindungan negara dilakukan oleh Polri dan TNI.

    “Komitmen TNI, kami bekerja secara profesional dan proporsional, serta berorientasi kepada sinergitas kelembagaan, dan dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

    Perpres itu, yang terdiri atas 6 bab dan 13 pasal, ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (21/5), kemudian diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Dalam perpres itu, jaksa beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara yang nantinya diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Terlepas dari itu, pelindungan negara yang berhak diterima oleh jaksa itu hanya akan diberikan manakala ada permintaan dari Kejaksaan.

    Di samping soal pelindungan, Perpres No. 66/2025 juga mengatur ketentuan lain, terutama terkait kerja sama Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025