Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Uji emisi kendaraan hanya butuh waktu 5-10 menit

    Uji emisi kendaraan hanya butuh waktu 5-10 menit

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor hanya membutuhkan waktu lima hingga 10 menit dan gratis, khususnya bagi warga Jakarta.

    “Pemilik kendaraan bermotor yang ingin melakukan uji emisi kendaraannya di bengkel-bengkel, langsung memberikan fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan),” ujar Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa, dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Uji Emisi untuk Kebaikan Udara di DKI Jakarta” di Jakarta, Rabu.

    STNK dibutuhkan untuk memasukkan data terkait jenis kendaraan, jenis bahan bakar minyak (BBM), tipe mesin, dan lainnya. Setelahnya, petugas melakukan pemeriksaan dengan memasukkan alat ke dalam knalpot.

    “Dari sana itu akan terlihat hasilnya, bagaimana kondisi-kondisi mesin dan lain sebagainya yang ditandai dengan misalnya parameter yang keluar ada karbonmonoksida, karbondioksida, hidrokarbon, dan oksigen,” kata Erni.

    Adapun kendaraan yang ternyata tak lulus uji, harus menjalani perawatan di bengkel. Erni mengatakan, penyebab kendaraan tak lulus antara lain karena pembakaran tidak sempurna akibat dari kondisi mesin, karburator, lalu bahan bakar yang tersumbat, fungsi knalpot yang rusak, dan faktor lainnya.

    Hasil uji emisi berlaku satu tahun, sehingga pemilik kendaraan dapat mengikutsertakan kendaraannya untuk uji emisi di tahun berikutnya.

    Selain di bengkel-bengkel, uji emisi bisa dilakukan di kantor DLH DKI pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 -15.00 WIB atau kantor suku dinas lingkungan hidup di lima kota administrasi Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada sanksi sosial terhadap kendaraan belum diuji emisi

    Ada sanksi sosial terhadap kendaraan belum diuji emisi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sanksi sosial bagi kendaraan bermotor yang belum diuji emisi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan warga melakukan uji emisi kendaraannya.

    “Di Pasar Mayestik (Jaksel), saat masuk parkir itu langsung ada sounding (pemberitahuan melalui suara bahwa) kendaraan dengan nomor polisi belum dilakukan uji emisi. Dan itu menjadi efek kepada masyarakat. Malu juga dibacakan,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa di Jakarta, Rabu.

    Erni dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Uji Emisi untuk Kebaikan Udara di DKI Jakarta” mengatakan, Pemprov DKI berupaya memperluas lagi lokasi-lokasi parkir untuk diterapkan sanksi sosial seperti di Pasar Mayestik.

    Sanksi sosial ini, kata Erni, merupakan salah satu dari tiga kebijakan besar yang mendukung suksesnya implementasi uji emisi di Jakarta.

    Kebijakan lain yang diterapkan yakni sanksi tilang. Erni menyampaikan, sanksi uji emisi kendaraan bermotor sudah tiga kali dilaksanakan.

    “Itu grafiknya langsung melonjak naik. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat langsung tinggi. Tapi, ternyata penerapan itu hanya berlaku satu hari. Jadi, ada pertimbangan dari tim untuk ditunda dulu pelaksanaan sanksi tilang,” kata dia.

    Kebijakan lainnya yakni memasukkan koefisien (faktor) terkait dengan uji emisi ke dalam penerapan tarif pajak kendaraan bermotor.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menetapkan koefisien ini, namun Pemprov DKI masih melakukan kajian secara lebih mendetail untuk menerapkannya.

    Adapun uji emisi dilakukan guna mengukur kepatuhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor terkait kelayakan efisiensi pembakaran mesin kendaraan dan kadar polutan yang dihasilkan. Di sisi lain, pemerintah ingin membangun kesadaran warga tentang andil mereka terhadap kondisi kualitas udara.

    Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji emisi secara gratis terhadap sebanyak 1.692.618 kendaraan roda empat maupun roda dua sejak tahun 2020 hingga 2024. Dari jumlah ini sebanyak 1.544.773 merupakan kendaraan roda empat. Sedangkan sisanya, yakni 147.845 adalah kendaraan roda dua

    Tingkat kelulusan untuk kendaraan roda empat yang diuji mencapai 98,2 persen, sementara kendaraan roda dua sebesar 82,3 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PSI bawa bukti tambahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

    Kader PSI bawa bukti tambahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi kembali menyambangi Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah bukti tambahan terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Kenapa saya hadir? Pertama, menambahkan bukti-bukti kemarin, kedua pemeriksaan pengembangan,” kata Dian saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Saat dikonfirmasi mengenai bukti tambahan apa yang dibawa olehnya, dia menjelaskan membawa banyak bukti tambahan salah satunya diska lepas (flashdisk).

    “Di dalam flashdisk ada video, ada foto, ada screenshot dan lain-lainlah,” ucap Dian.

    Dian sendiri tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 13.30 WIB untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Sebelumnya, Dian Sandi pun dicecar 25 pertanyaan soal dugaan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya pada Senin (19/5).

    Dia menyebutkan pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik seputar soal apakah dirinya mengenal Jokowi secara personal.

    Polda Metro Jaya menyebutkan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih berjalan.

    “Laporan polisi yang ditangani oleh Subdit Kamneg itu masih berjalan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/5).

    Hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya telah mengambil keterangan dari 29 saksi terkait peristiwa ini.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pedagang hewan kurban di Kebon Jeruk tak masalah diperiksa Sudin KPKP

    Pedagang hewan kurban di Kebon Jeruk tak masalah diperiksa Sudin KPKP

    Jakarta (ANTARA) – Pedagang hewan kurban Putra Jakarta Farm yang berada di Jalan Meruya Ilir, RT 01/RW 01, Kebon Jeruk, Syaiful Anwar mengaku tidak ada masalah bila petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat melakukan pemeriksaan.

    Dia juga tidak khawatir jika ditemukan penyakit pada hewan kurbannya saat pemeriksaan yang dilakukan Sudin KPKP Jakbar.

    “Saya dukung ada kontrol dari pemerintah, terutama dari Sudin KPKP untuk melakukan pengecekan. Itu kan untuk menjamin kesehatan hewan kurbannya juga,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Melalui pemeriksaan itu, penyakit-penyakit yang ditemukan dalam tubuh hewan kurbannya dapat segera diberikan obat, sehingga tidak menularkan ke hewan lainnya.

    “Saya juga disuruh laporan kalau ada apa-apa, dan itu tidak masalah. Senang malah kalau ada,” kata Syaiful.

    Menurut dia, penyakit yang rawan muncul pada hewan kurban terutama saat musim hujan adalah sakit mata, pilek dan batuk (ISPA) dan sebagainya.

    “Kalau hari-hari kayak gini paling pilek, sakit mata. Nah untuk mengatasinya lewat suntik imun, vitamin gitu. Makanya, perlu pemeriksaan,” katanya.

    Jumlah hewan kurban yang dimilikinya saat ini mencapai 100 ekor, 50 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Sebagian dari hewan-hewan tersebut sudah dipesan pembelinya.

    Untuk harganya sendiri, kata Syaiful, harga sapi dijual dengan harga Rp23 juta hingga Rp75 juta/ekor. Sementara, kambing dijual dengan harga Rp3 juta hingga Rp8 juta/ekor.

    Sebelumnya, Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat Novy C. Palit meminta warga untuk memperhatikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan stiker hewan sehat sebelum membeli hewan kurban.

    Novy menegaskan bahwa SKKH dan stiker adalah bukti bahwa hewan kurban bersangkutan sudah diperiksa oleh Dinas KPKP dan dinyatakan sehat.

    “Imbauan kita, beli hewan kurban yang sudah diperiksa oleh petugas dari Dinas KPKP DKI Jakarta. Cara tau hewan itu sudah diperiksa, ada surat-suratnya. Ada SKKH dari Jakarta, kemudian kita beri stiker juga,” kata Novy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/5).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosiolog: Islam moderat hadirkan syariat dalam kebhinekaan

    Sosiolog: Islam moderat hadirkan syariat dalam kebhinekaan

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Zuly Qodir mengatakan bahwa Islam moderat dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghadirkan syariat dalam konteks kebhinekaan.

    Zuly mengatakan praktik syariat Islam di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip keberagaman karena dijalankan dengan menghargai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kebangsaan.

    “Namun, di tengah upaya menjaga kebersamaan, masih saja muncul kelompok radikal yang menuduh umat Islam moderat sebagai kaum munafik karena dianggap tidak mendukung penerapan syariat secara formal,” ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan tuduhan tersebut umumnya didasarkan pada penafsiran ayat Al-Qur’an yang keliru. Penafsiran ayat, misalnya lafaz al hukmu illallah (‘tidak ada hukum kecuali hukum Allah’), harus dipahami secara kontekstual alih-alih dijadikan sebagai klaim pembenaran secara sepihak.

    “Ayat-ayat tersebut memang benar demikian bunyinya, tetapi perlu dipahami bahwa maknanya terbatas pada hukum keagamaan, bukan hukum kemasyarakatan atau kenegaraan,” ujar Zuly.

    Menurut dia, hukum keagamaan seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji memang harus ditaati umat Islam. Namun, hukum kemasyarakatan atau kenegaraan diatur oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

    Zuly merasa penjelasan tersebut penting untuk dipahami oleh masyarakat luas. Terlebih, di tengah maraknya narasi radikal yang menolak hukum negara dengan alasan melanggar hukum Tuhan.

    Sejak awal berdiri, kata Zuly, Indonesia telah menyatakan dirinya bukan sebagai negara agama. Hal itu diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai-nilai keagamaan, termasuk Islam, tetap dihargai dan diakomodasi oleh negara.

    “Bukti nyata dari akomodasi ini dapat dilihat dari perayaan hari-hari besar keagamaan yang diakui oleh negara, serta tidak adanya pelarangan terhadap aktivitas peribadatan, baik yang wajib maupun sunah, di seluruh penjuru negeri,” ucapnya.

    Ia meyakini Indonesia adalah negara yang menghargai kebebasan beragama. Prinsip ini sesuai dengan semangat Perjanjian Madinah pada zaman Rasulullah yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

    Lebih lanjut Zuly berpesan agar narasi moderasi beragama konsisten dilakukan untuk menekan narasi radikal.

    Ia juga mengingatkan umat beragama untuk tidak meniru aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal.

    “Upaya kontranarasi terhadap paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak. Narasi moderat harus didukung oleh aksi nyata dan penyebaran nilai-nilai kebangsaan yang kuat,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan bertemu Ketua DPR Jepang di Tokyo bahas penguatan bilateral

    Puan bertemu Ketua DPR Jepang di Tokyo bahas penguatan bilateral

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Parlemen Jepang Nukaga Fukushiro dalam kunjungan kerjanya ke Tokyo guna membahas berbagai hal untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Jepang.

    Menurut dia, hubungan bilateral perlu diperkuat karena kedua negara sama-sama menghadapi tantangan ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Adapun pertemuan Puan dengan Fukushiro digelar sebelum acara peresmian Patung Presiden RI Pertama Soekarno di KBRI Tokyo, Rabu, waktu setempat.

    “Kedua negara merupakan pilar utama untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Asia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

    Menurut Puan, pertemuannya dengan Nukaga Fukushiro menjadi momen penting bagi persahabatan RI-Jepang, yang tahun ini memasuki 67 tahun sejak tahun 1958.

    Hal itu, kata dia, sudah dikembangkan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno yang memainkan hubungan bilateral.

    Saat ini, dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga sudah berupaya memperkuat hubungan kerja sama dengan Jepang.

    Ia mengatakan kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Jepang juga perlu terus diperkuat untuk melengkapi hubungan erat antara pemerintah.

    “Pada kesempatan ini, saya ingin mengundang Bapak Ketua DPR Jepang untuk berkunjung ke Indonesia,” kata dia.

    Menurut dia, Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor asing utama di Indonesia.

    Dengan begitu, menurut dia, Indonesia-Jepang perlu meningkatkan arus perdagangan dan investasinya di tengah meningkatnya gejala proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global.

    Dia pun berharap Jepang tetap dapat mendukung Indonesia untuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi, hingga transisi energi hijau.

    Di sisi lain, menurut dia, peningkatan persahabatan antar masyarakat pun diperlukan untuk menjadi fondasi hubungan bilateral.

    Hubungan antar masyarakat dapat dibangun dengan bidang pariwisata, serta promosi budaya, seni, makanan, dan film. Dengan begitu, dia berharap lebih banyak wisatawan Jepang berkunjung ke Indonesia.

    “Kita juga perlu membangun hubungan antara generasi muda yang merupakan pemimpin di masa depan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo: Indonesia dan Prancis dukung Palestina merdeka

    Presiden Prabowo: Indonesia dan Prancis dukung Palestina merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis mendukung Palestina merdeka, dan mendesak militer Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Gaza.

    Isu Palestina menjadi salah satu pembahasan pertemuan bilateral dan pertemuan empat mata Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    “Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron, apa yang disampaikan Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama usai merampungkan dua pertemuan dengan Presiden Macron.

    Presiden Prabowo melanjutkan bahwa Presiden Macron juga telah menegaskan komitmen negaranya untuk mendesak Israel menghentikan invasi dan operasi militernya di Gaza.

    Kemudian, Prancis juga mempunyai sikap yang sama dengan Indonesia untuk mendesak Israel membuka akses penuh untuk bantuan kemanusiaan masuk Gaza.

    “Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, pada bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution (solusi dua negara) dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menekankan dirinya di berbagai forum tingkat dunia menyampaikan bahwa Indonesia yakin hanya solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina merupakan jalan mencapai perdamaian.

    Presiden Prabowo dan Presiden Macron menyampaikan pernyataan bersama di Istana Merdeka, di hadapan wartawan Istana Kepresidenan RI dan wartawan yang mengikuti kegiatan Presiden Prancis.

    Kegiatan itu merupakan rangkaian dari agenda kunjungan resmi Presiden Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Dalam pernyataan yang sama, Presiden Prabowo menyatakan terima kasihnya kepada Presiden Macron dan menyebut Macron sebagai presiden dari Uni Eropa pertama yang berkunjung secara resmi ke Indonesia pada masa pemerintahannya.

    Dalam rangkaian kunjungan Presiden Macron di Istana Merdeka, dua pemimpin negara telah merampungkan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden RI, kemudian pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis.

    Kemudian, Presiden Macron dan Presiden Prabowo juga menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama antara Indonesia dan Prancis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • SDA Jaksel rampungkan pembuatan sumur bor dan resapan di Setiabudi

    SDA Jaksel rampungkan pembuatan sumur bor dan resapan di Setiabudi

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan merampungkan pembuatan satu sumur bor dan sumur resapan di Jalan Bukit Tunggul, RT 02/RW 06, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi.

    “Pembuatan sumur bor dan sumur resapan tersebut merupakan program konservasi air tanah dan pengendalian banjir,” kata Kepala Seksi Pemeliharaan Sudin SDA Jakarta Selatan, Junjung di Jakarta, Rabu.

    Junjung menjelaskan, upaya tersebut dilakukan untuk mendukung penyerapan air hujan secara optimal, mencegah genangan, serta menjaga cadangan air tanah di wilayah perkotaan di saat musim kemarau.

    Sebelum dibuat, kata dia, pihaknya sudah meninjau ke lapangan dan berdiskusi bersama warga sekitar mengenai titik yang sering terjadi genangan atau banjir.

    “Proses pengerjaan dilakukan selama lima hari dengan mengerahkan delapan personel Pasukan Biru,” ujarnya.

    Ia merinci, diameter sumur resapan berukuran 1,20 meter dengan kedalaman tiga meter. Kemudian, untuk kedalaman sumur bor 15 meter dan ketebalan lapisan sedimen 80 sentimeter (cm).

    “Ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Selatan dalam mewujudkan lingkungan yang tangguh, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim di wilayah DKI Jakarta,” kata Junjung,

    Sementara itu, salah seorang warga setempat, Toro (46) menuturkan, sumur bor dan sumur resapan memang sangat penting karena dapat memberikan manfaat yang saling melengkapi, terutama dalam pengelolaan air bersih dan konservasi air.

    “Bagus sekali metode ini, sumur bor menyediakan akses ke air tanah, sementara sumur resapan membantu mengisi kembali cadangan air tanah tersebut, jadi saling melengkapi,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 40 objek pajak di Kebayoran Baru dipasang stiker penunggak pajak

    40 objek pajak di Kebayoran Baru dipasang stiker penunggak pajak

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 40 objek pajak di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dipasangi stiker penunggak pajak oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Wilayah Kebayoran Baru.

    “Hingga saat ini sebanyak 40 objek pajak telah dilakukan pemasangan stiker penunggak pajak di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru,” kata Kepala Unit UP3D Wilayah Kebayoran Baru, Indra Satria di Jakarta, Rabu.

    Indra mengatakan kegiatan penempelan stiker penunggak pajak ini dilakukan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Serta melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah.

    Penempelan stiker penunggak pajak ini dilakukan dengan didampingi oleh TNI, Polri, Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kebayoran Baru.

    “Kegiatan berlangsung selama empat hari, yakni pada 19 Mei, 22 Mei, 26 Mei dan 27 Mei 2025,” ucapnya.

    Sebelum dilakukan penempelan stiker penunggak pajak, kata dia, UP3D telah terlebih dahulu memberikan surat imbauan kepada wajib pajak, namun hal itu belum membuat wajib pajak membayarkan kewajibannya.

    “Semoga dengan dilakukan penempelan stiker ini dapat membuat efek jera bagi pagi penunggak pajak, sehingga ke depannya wajib pajak bisa langsung membayar kewajibannya,” kata Indra.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI mutasi Pangdam IV/Diponegoro jadi Pangdam Jaya

    Panglima TNI mutasi Pangdam IV/Diponegoro jadi Pangdam Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen TNI Rafael Granada Baay, sementara Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin dipromosikan menjadi Pangdam IV/Diponegoro.

    Kebijakan rotasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Dalam surat rotasi jabatan tersebut, dijelaskan bahwa Deddy mengganti posisi Mayjen TNI Rafael Granada Baay yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya.

    Kini Rafael ditempatkan dalam posisi baru sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

    Panglima pun telah menunjuk sosok lain untuk menempati jabatan Pangdam IV/ Diponegoro yang ditinggalkan Deddy Suryadi.

    Sosok itu ialah Mayjen TNI Achiruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Deddy Suryadi diketahui pernah menduduki beberapa jabatan strategis selain menjadi Ajudan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Dia diketahui pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus sejak 28 April 2023 hingga 21 Februari 2024, Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro sejak 4 November 2022 – hingga 28 April 2023 dan Wakil Danjen Kopassus pada periode 2 Agustus 2021 hingga 4 November 2022.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi Antara Rabu, mengatakan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran di tubuh TNI.

    “Mutasi ini bukan sekadar proses administratif, tapi merupakan strategi pembinaan karier dan penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas tugas,” jelas Kristomei saat dikonfirmasi.

    Rotasi jabatan ini juga merupakan bukti dari kesiapan TNI dalam memperkuat jajaran demi menghadapi dinamika pertahanan di dalam maupun luar negeri.

    Kristomei melanjutkan, beberapa posisi strategis pun ditempati oleh pejabat baru berdasarkan rotasi jabatan ini.

    Beberapa diantaranya Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau), Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas), Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), hingga Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal). Selain itu, sejumlah jabatan kunci di lingkungan Mabes TNI dan ketiga matra juga turut mengalami perombakan.

    “Rotasi ini menjadi bukti nyata komitmen Panglima TNI dalam mendorong modernisasi dan peningkatan kinerja satuan, sejalan dengan visi TNI yang Prima (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif),” kata Kristomei.

    Dengan adanya rotasi jabatan ini, Kristomei berharap Mabes TNI dapat memberikan kinerja terbaik demi melindungi dan memperkuat pertahanan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025