Author: Antaranews.com

  • KPKP Jakbar periksa hewan kurban yang dijual di trotoar

    KPKP Jakbar periksa hewan kurban yang dijual di trotoar

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual di pinggir jalan atau trotoar.

    “Pasti kita lakukan pemeriksaan. Kita melakukan teknis pemeriksaan hewannya saja,” kata Kasudin KPKP Jakbar Novy C. Palit saat dikonfirmasi, Rabu.

    Novy mengatakan bahwa pihaknya hanya bertugas secara teknis untuk melakukan pemeriksaan, namun tidak tidak berwenang dalam menentukan titik-titik lokasi penjualan hewan kurban.

    “Kalau untuk lokasinya itu sudah ada SK (Surat Keterangan) Wali Kota. Kalau untuk penentuan lokasi, kita tidak ada wewenang di situ. Cuma kita hanya melakukan pemeriksaan secara teknisnya, saja pasti kita lakukan,” ujar Novy.

    Novy mengatakan hal itu menyusul merebaknya lokasi-lokasi penjualan atau penampungan hewan kurban yang berada di pinggir jalan atau trotoar di Jakarta Barat, salah satunya di wilayah Tawakal, Grogol Petamburan.

    Hingga kini, kata dia, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di 51 lokasi penampungan hewan kurban yang tersebar di delapan kecamatan di Jakarta Barat.

    Total hewan kurban yang diperiksa mencapai 3.628 ekor yang terdiri dari sapi kambing dan domba.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menjamin tempat pemotongan hewan kurban di wilayah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Insya Allah tidak ada penampungan hewan kurban di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan,” kata Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Kamis (1/5).

    Adapun ketentuan tempat pemotongan hewan kurban di Jakarta masih berpatokan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pemotongan hewan kurban di Jakarta.

    “Kita masih menunggu Pergub baru ya terkait ketentuannya. Tapi sementara kita masih berpegangan pada ketentuan di Pergub 10 tahun 2022 itu,” kata Uus.

    Dalam Pergub tersebut, persyaratan teknis utama yang mesti dipenuhi adalah memadainya fasilitas pemotongan, lahan pemotongan, akses air bersih, penampungan limbah, tempat perebusan, badan dan peralatan disinfeksi, kondisi kesehatan panitia, penyediaan kandang isolasi dan karantina, lokasi yang tidak rawan banjir dan tidak mengganggu ketertiban umum.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman luncurkan Holding UMKM Klaster Kelautan dan Perikanan

    Menteri Maman luncurkan Holding UMKM Klaster Kelautan dan Perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan Holding UMKM pertama di klaster Kelautan dan Perikanan, yang melakukan ekspor produk hasil perikanan ke China.

    “Holding UMKM ini akan mempertemukan pengusaha mikro dengan pengusaha besarnya sehingga rantai pasok produksi dan pasar penjualan yang jelas,” kata Menteri UMKM Maman Abdurahman dalam kegiatan Kick off Program Holding UMKM klaster Kelautan dan Perikanan di Muara Baru Penjaringan Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan Holding UMKM merupakan instrumen yang akan dibangun untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia dan pihaknya menargetkan ada 10 sektor yang akan dikembangkan.

    “Nanti kami akan akan dilebarkan lagi dan evaluasi program ini agar UMKM naik kelas,” kata dia.

    Namun, akan dilakukan secara bertahap dan akan dievaluasi bersama agar terbangun sistem ekonomi yang baik.

    Menurut dia, struktur perekonomian didominasi usaha mikro dengan jumlahnya 30 juta pelaku UMKM dan 99 persen bergerak di sektor mikro.

    Kementerian UMKM mencatat ada 57 juta usaha mikro kecil menengah yang tersebar di Indonesia dan semua belum terhubung dengan baik antara pengusaha kecil dan menengah.

    Ia mencontohkan Holding UMKM yang pertama di klaster perikanan dan kelautan adalah PT Satya Komira Trinadi Perkasa yang mengekspor satu kontainer ikan layur seberat 27 ton dengan nilai Rp1,2 miliar ke China pada hari ini.

    Menurut Maman, perusahaan itu bekerja sama dengan pelaku usaha mikro yakni nelayan dan pemindang ikan yang jumlahnya 500 orang lebih untuk menyukseskan kegiatan ekspor ini.

    Perusahaan ini dengan mitranya akan memberikan dorongan modal kepada pelaku mikro untuk memproduksi dan hasil produksi diolah perusahaan untuk diekspor ke luar negeri.

    “Kalau pelaku ekonomi mikro ini ditinggal, maka mereka akan kesulitan untuk tumbuh. Kami hadir melalui program ini untuk mempertemukan mereka,” ujarnya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman meresmikan Holding UMKM dan pengiriman 27 ikan layur ke China dari kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (28/5/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Sementara itu, Direktur Utama PT Satya Komira Trinadi Perkasa Emil Arifin mengaku usaha yang dijalankannya ini dulunya merupakan perusahaan mikro dan secara perlahan dapat tumbuh mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak.

    “Kami bekerja sama nelayan di hulu hingga pemindang di hilir ini untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan,” ujarnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo dukung Palestina merdeka

    Presiden Prabowo dukung Palestina merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

    Presiden Prabowo melanjutkan Indonesia juga siap menambah jumlah pasukan perdamaian di kawasan tersebut.

    Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirimkan pasukannya untuk berjaga di kawasan perbatasan Lebanon-Israel bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    Isu Palestina merupakan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron di Istana Merdeka hari ini.

    Dalam pembahasan itu, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Prancis punya sikap yang sama, yaitu mendukung Palestina merdeka dan mendesak militer Israel menghentikan operasinya di Gaza.

    Indonesia dan Prancis, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, juga mendesak Israel membuka seluas-luasnya akses masuk Gaza sehingga bantuan kemanusiaan yang saat ini mengantre dan menumpuk di perbatasan dapat masuk wilayah Gaza.

    “Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron, apa yang disampaikan Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka,” kata Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan sama, Presiden Prabowo juga menyebutkan rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menggelar konferensi tingkat tinggi mengenai Palestina dan solusi dua negara sebagai cara menuju perdamaian.

    “Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, pada bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution (solusi dua negara) dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo dan Presiden Macron menyampaikan pernyataan bersama di Istana Merdeka, di hadapan wartawan Istana Kepresidenan RI dan wartawan yang mengikuti kegiatan Presiden Prancis.

    Kegiatan itu merupakan rangkaian dari agenda kunjungan resmi Presiden Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI rutin adakan pelatihan keamanan pangan untuk pelaku usaha

    KAI rutin adakan pelatihan keamanan pangan untuk pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta rutin mengadakan pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (KPSS) pada pemilik usaha makanan dan minuman di area stasiun operasional Daop 1 untuk memastikan keamanan produk yang mereka jual.

    “Dengan pelatihan ini, KAI ingin menjamin bahwa makanan dan minuman yang dijual di area stasiun aman dikonsumsi serta memenuhi standar kesehatan. Ini juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan kami,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, di Jakarta, Rabu.

    Adapun kegiatan pelatihan melibatkan perwakilan KAI Services dan tim dari Unit Kesehatan Daop 1, tim suku dinas kesehatan serta puskesmas. Materi pelatihan mencakup higiene perorangan, sanitasi lingkungan, potensi cemaran pangan, serta prosedur penyajian makanan yang memenuhi standar kesehatan.

    Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Sertifikat Pelatihan KPSS yang dapat diverifikasi secara daring melalui situs resmi Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

    Pelatihan semacam ini diselenggarakan secara rutin dan gratis sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkungan stasiun.

    Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (KPSS) Batch II Tahun 2025 diadakan di Ruang Rapat Jayakarta, Kantor Daop 1 Jakarta pada Selasa (27/5), diikuti para tenant di bidang usaha makanan dan minuman di wilayah operasional Daop 1.

    Dalam sambutannya, Plt. Manajer Kesehatan Daop 1 Jakarta, Muhammad Wahyu Santoso, mengatakan pelatihan ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit bawaan makanan serta mendukung ekosistem makanan yang aman dan sehat di stasiun.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Novita Suprapto Wati menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pembekalan menyeluruh kepada para penjamah pangan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji emisi kendaraan hanya butuh waktu 5-10 menit

    Uji emisi kendaraan hanya butuh waktu 5-10 menit

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor hanya membutuhkan waktu lima hingga 10 menit dan gratis, khususnya bagi warga Jakarta.

    “Pemilik kendaraan bermotor yang ingin melakukan uji emisi kendaraannya di bengkel-bengkel, langsung memberikan fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan),” ujar Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa, dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Uji Emisi untuk Kebaikan Udara di DKI Jakarta” di Jakarta, Rabu.

    STNK dibutuhkan untuk memasukkan data terkait jenis kendaraan, jenis bahan bakar minyak (BBM), tipe mesin, dan lainnya. Setelahnya, petugas melakukan pemeriksaan dengan memasukkan alat ke dalam knalpot.

    “Dari sana itu akan terlihat hasilnya, bagaimana kondisi-kondisi mesin dan lain sebagainya yang ditandai dengan misalnya parameter yang keluar ada karbonmonoksida, karbondioksida, hidrokarbon, dan oksigen,” kata Erni.

    Adapun kendaraan yang ternyata tak lulus uji, harus menjalani perawatan di bengkel. Erni mengatakan, penyebab kendaraan tak lulus antara lain karena pembakaran tidak sempurna akibat dari kondisi mesin, karburator, lalu bahan bakar yang tersumbat, fungsi knalpot yang rusak, dan faktor lainnya.

    Hasil uji emisi berlaku satu tahun, sehingga pemilik kendaraan dapat mengikutsertakan kendaraannya untuk uji emisi di tahun berikutnya.

    Selain di bengkel-bengkel, uji emisi bisa dilakukan di kantor DLH DKI pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 -15.00 WIB atau kantor suku dinas lingkungan hidup di lima kota administrasi Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada sanksi sosial terhadap kendaraan belum diuji emisi

    Ada sanksi sosial terhadap kendaraan belum diuji emisi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sanksi sosial bagi kendaraan bermotor yang belum diuji emisi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan warga melakukan uji emisi kendaraannya.

    “Di Pasar Mayestik (Jaksel), saat masuk parkir itu langsung ada sounding (pemberitahuan melalui suara bahwa) kendaraan dengan nomor polisi belum dilakukan uji emisi. Dan itu menjadi efek kepada masyarakat. Malu juga dibacakan,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa di Jakarta, Rabu.

    Erni dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Uji Emisi untuk Kebaikan Udara di DKI Jakarta” mengatakan, Pemprov DKI berupaya memperluas lagi lokasi-lokasi parkir untuk diterapkan sanksi sosial seperti di Pasar Mayestik.

    Sanksi sosial ini, kata Erni, merupakan salah satu dari tiga kebijakan besar yang mendukung suksesnya implementasi uji emisi di Jakarta.

    Kebijakan lain yang diterapkan yakni sanksi tilang. Erni menyampaikan, sanksi uji emisi kendaraan bermotor sudah tiga kali dilaksanakan.

    “Itu grafiknya langsung melonjak naik. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat langsung tinggi. Tapi, ternyata penerapan itu hanya berlaku satu hari. Jadi, ada pertimbangan dari tim untuk ditunda dulu pelaksanaan sanksi tilang,” kata dia.

    Kebijakan lainnya yakni memasukkan koefisien (faktor) terkait dengan uji emisi ke dalam penerapan tarif pajak kendaraan bermotor.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menetapkan koefisien ini, namun Pemprov DKI masih melakukan kajian secara lebih mendetail untuk menerapkannya.

    Adapun uji emisi dilakukan guna mengukur kepatuhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor terkait kelayakan efisiensi pembakaran mesin kendaraan dan kadar polutan yang dihasilkan. Di sisi lain, pemerintah ingin membangun kesadaran warga tentang andil mereka terhadap kondisi kualitas udara.

    Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji emisi secara gratis terhadap sebanyak 1.692.618 kendaraan roda empat maupun roda dua sejak tahun 2020 hingga 2024. Dari jumlah ini sebanyak 1.544.773 merupakan kendaraan roda empat. Sedangkan sisanya, yakni 147.845 adalah kendaraan roda dua

    Tingkat kelulusan untuk kendaraan roda empat yang diuji mencapai 98,2 persen, sementara kendaraan roda dua sebesar 82,3 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PSI bawa bukti tambahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

    Kader PSI bawa bukti tambahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi kembali menyambangi Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah bukti tambahan terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Kenapa saya hadir? Pertama, menambahkan bukti-bukti kemarin, kedua pemeriksaan pengembangan,” kata Dian saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Saat dikonfirmasi mengenai bukti tambahan apa yang dibawa olehnya, dia menjelaskan membawa banyak bukti tambahan salah satunya diska lepas (flashdisk).

    “Di dalam flashdisk ada video, ada foto, ada screenshot dan lain-lainlah,” ucap Dian.

    Dian sendiri tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 13.30 WIB untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Sebelumnya, Dian Sandi pun dicecar 25 pertanyaan soal dugaan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya pada Senin (19/5).

    Dia menyebutkan pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik seputar soal apakah dirinya mengenal Jokowi secara personal.

    Polda Metro Jaya menyebutkan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih berjalan.

    “Laporan polisi yang ditangani oleh Subdit Kamneg itu masih berjalan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/5).

    Hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya telah mengambil keterangan dari 29 saksi terkait peristiwa ini.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pedagang hewan kurban di Kebon Jeruk tak masalah diperiksa Sudin KPKP

    Pedagang hewan kurban di Kebon Jeruk tak masalah diperiksa Sudin KPKP

    Jakarta (ANTARA) – Pedagang hewan kurban Putra Jakarta Farm yang berada di Jalan Meruya Ilir, RT 01/RW 01, Kebon Jeruk, Syaiful Anwar mengaku tidak ada masalah bila petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat melakukan pemeriksaan.

    Dia juga tidak khawatir jika ditemukan penyakit pada hewan kurbannya saat pemeriksaan yang dilakukan Sudin KPKP Jakbar.

    “Saya dukung ada kontrol dari pemerintah, terutama dari Sudin KPKP untuk melakukan pengecekan. Itu kan untuk menjamin kesehatan hewan kurbannya juga,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Melalui pemeriksaan itu, penyakit-penyakit yang ditemukan dalam tubuh hewan kurbannya dapat segera diberikan obat, sehingga tidak menularkan ke hewan lainnya.

    “Saya juga disuruh laporan kalau ada apa-apa, dan itu tidak masalah. Senang malah kalau ada,” kata Syaiful.

    Menurut dia, penyakit yang rawan muncul pada hewan kurban terutama saat musim hujan adalah sakit mata, pilek dan batuk (ISPA) dan sebagainya.

    “Kalau hari-hari kayak gini paling pilek, sakit mata. Nah untuk mengatasinya lewat suntik imun, vitamin gitu. Makanya, perlu pemeriksaan,” katanya.

    Jumlah hewan kurban yang dimilikinya saat ini mencapai 100 ekor, 50 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Sebagian dari hewan-hewan tersebut sudah dipesan pembelinya.

    Untuk harganya sendiri, kata Syaiful, harga sapi dijual dengan harga Rp23 juta hingga Rp75 juta/ekor. Sementara, kambing dijual dengan harga Rp3 juta hingga Rp8 juta/ekor.

    Sebelumnya, Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat Novy C. Palit meminta warga untuk memperhatikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan stiker hewan sehat sebelum membeli hewan kurban.

    Novy menegaskan bahwa SKKH dan stiker adalah bukti bahwa hewan kurban bersangkutan sudah diperiksa oleh Dinas KPKP dan dinyatakan sehat.

    “Imbauan kita, beli hewan kurban yang sudah diperiksa oleh petugas dari Dinas KPKP DKI Jakarta. Cara tau hewan itu sudah diperiksa, ada surat-suratnya. Ada SKKH dari Jakarta, kemudian kita beri stiker juga,” kata Novy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/5).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosiolog: Islam moderat hadirkan syariat dalam kebhinekaan

    Sosiolog: Islam moderat hadirkan syariat dalam kebhinekaan

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Zuly Qodir mengatakan bahwa Islam moderat dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghadirkan syariat dalam konteks kebhinekaan.

    Zuly mengatakan praktik syariat Islam di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip keberagaman karena dijalankan dengan menghargai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kebangsaan.

    “Namun, di tengah upaya menjaga kebersamaan, masih saja muncul kelompok radikal yang menuduh umat Islam moderat sebagai kaum munafik karena dianggap tidak mendukung penerapan syariat secara formal,” ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan tuduhan tersebut umumnya didasarkan pada penafsiran ayat Al-Qur’an yang keliru. Penafsiran ayat, misalnya lafaz al hukmu illallah (‘tidak ada hukum kecuali hukum Allah’), harus dipahami secara kontekstual alih-alih dijadikan sebagai klaim pembenaran secara sepihak.

    “Ayat-ayat tersebut memang benar demikian bunyinya, tetapi perlu dipahami bahwa maknanya terbatas pada hukum keagamaan, bukan hukum kemasyarakatan atau kenegaraan,” ujar Zuly.

    Menurut dia, hukum keagamaan seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji memang harus ditaati umat Islam. Namun, hukum kemasyarakatan atau kenegaraan diatur oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

    Zuly merasa penjelasan tersebut penting untuk dipahami oleh masyarakat luas. Terlebih, di tengah maraknya narasi radikal yang menolak hukum negara dengan alasan melanggar hukum Tuhan.

    Sejak awal berdiri, kata Zuly, Indonesia telah menyatakan dirinya bukan sebagai negara agama. Hal itu diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai-nilai keagamaan, termasuk Islam, tetap dihargai dan diakomodasi oleh negara.

    “Bukti nyata dari akomodasi ini dapat dilihat dari perayaan hari-hari besar keagamaan yang diakui oleh negara, serta tidak adanya pelarangan terhadap aktivitas peribadatan, baik yang wajib maupun sunah, di seluruh penjuru negeri,” ucapnya.

    Ia meyakini Indonesia adalah negara yang menghargai kebebasan beragama. Prinsip ini sesuai dengan semangat Perjanjian Madinah pada zaman Rasulullah yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

    Lebih lanjut Zuly berpesan agar narasi moderasi beragama konsisten dilakukan untuk menekan narasi radikal.

    Ia juga mengingatkan umat beragama untuk tidak meniru aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal.

    “Upaya kontranarasi terhadap paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak. Narasi moderat harus didukung oleh aksi nyata dan penyebaran nilai-nilai kebangsaan yang kuat,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan bertemu Ketua DPR Jepang di Tokyo bahas penguatan bilateral

    Puan bertemu Ketua DPR Jepang di Tokyo bahas penguatan bilateral

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Parlemen Jepang Nukaga Fukushiro dalam kunjungan kerjanya ke Tokyo guna membahas berbagai hal untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Jepang.

    Menurut dia, hubungan bilateral perlu diperkuat karena kedua negara sama-sama menghadapi tantangan ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Adapun pertemuan Puan dengan Fukushiro digelar sebelum acara peresmian Patung Presiden RI Pertama Soekarno di KBRI Tokyo, Rabu, waktu setempat.

    “Kedua negara merupakan pilar utama untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Asia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

    Menurut Puan, pertemuannya dengan Nukaga Fukushiro menjadi momen penting bagi persahabatan RI-Jepang, yang tahun ini memasuki 67 tahun sejak tahun 1958.

    Hal itu, kata dia, sudah dikembangkan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno yang memainkan hubungan bilateral.

    Saat ini, dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga sudah berupaya memperkuat hubungan kerja sama dengan Jepang.

    Ia mengatakan kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Jepang juga perlu terus diperkuat untuk melengkapi hubungan erat antara pemerintah.

    “Pada kesempatan ini, saya ingin mengundang Bapak Ketua DPR Jepang untuk berkunjung ke Indonesia,” kata dia.

    Menurut dia, Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor asing utama di Indonesia.

    Dengan begitu, menurut dia, Indonesia-Jepang perlu meningkatkan arus perdagangan dan investasinya di tengah meningkatnya gejala proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global.

    Dia pun berharap Jepang tetap dapat mendukung Indonesia untuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi, hingga transisi energi hijau.

    Di sisi lain, menurut dia, peningkatan persahabatan antar masyarakat pun diperlukan untuk menjadi fondasi hubungan bilateral.

    Hubungan antar masyarakat dapat dibangun dengan bidang pariwisata, serta promosi budaya, seni, makanan, dan film. Dengan begitu, dia berharap lebih banyak wisatawan Jepang berkunjung ke Indonesia.

    “Kita juga perlu membangun hubungan antara generasi muda yang merupakan pemimpin di masa depan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025