Sorong (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI minta Kementerian ESDM RI untuk segera melakukan evaluasi terhadap tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan aktivitas tambang itu tidak merusak ekosistem di wilayah itu.
Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Rico Sia, di Sorong, Rabu, berharap kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap izin pertambangan yang sudah dikeluarkan.
“Kita ini daerah penghasil, tapi karena regulasi dibuat di pusat, kita hanya jadi penonton. Yang dirugikan bukan hanya pemerintah daerah, tapi masyarakat,” kata Rico setelah mengikuti rapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dia mengatakan, banyak laporan yang masuk mengenai tambang ilegal di wilayah Raja Ampat yang kemudian berdampak pada pencemaran lingkungan.
“Ini menjadi perhatian kami nanti. Karena kewenangan daerah sangat terbatas sehingga kebijakan yang diambil pun terbatas, akhirnya yang menderita adalah masyarakat,” katanya.
Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya memberikan kewenangan penuh terkait dengan izin pertambangan kepada pemerintah daerah, karena mereka yang mengetahui persis kondisi wilayahnya.
“Mengapa kewenangan pengelolaan ijin pertambangan tidak diberikan kepada provinsi, padahal pemerintah daerah lebih memahami kondisi lapangan dan bisa bertindak cepat bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.
Ketika kewenangan izin itu diberikan, kata dia, tentu pengawasan bisa lebih dekat dan efektif, kemudian meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.
“Tapi sekarang, karena jarak dan birokrasi yang panjang, pelanggaran-pelanggaran dibiarkan, dan rakyat yang dirugikan,” ujarnya.
Baginya, wisata adalah masa depan, karena tidak merusak lingkungan, tetapi justru membawa kesejahteraan langsung ke masyarakat.
“Pembangunan pariwisata di Papua Barat Daya dilakukan dengan visi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal,” ujarnya.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
