Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Khofifah optimistis Jatim jadi motor penggerak ekosistem halal

    Khofifah optimistis Jatim jadi motor penggerak ekosistem halal

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan optimismenya Jatim siap menjadi motor penggerak ekosistem dan industri halal nasional serta global pada gelaran East Java Halal Industry Festival 2025.

    “Industri halal adalah peluang besar. Jatim harus mampu menjadi motor penggerak ekosistem halal Indonesia dan mengambil peran lebih besar dalam pasar global,” kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

    Pada forum bertema Penguatan Industri Halal Menuju Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara itu, Khofifah menekankan pentingnya sinergi pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, hingga pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

    Ia juga memaparkan peluang kerja sama, salah satunya potensi Jatim memasok makanan ready to eat bagi jamaah haji dan umrah.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK: Transmisi BI-Rate dan Nataru dorong kredit konsumsi di akhir 2025

    OJK: Transmisi BI-Rate dan Nataru dorong kredit konsumsi di akhir 2025

    OJK menekankan pemulihan kredit konsumsi bergantung pada perbaikan permintaan domestik, transmisi penurunan suku bunga ke lending rate, serta perbaikan pendapatan rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik hingga dorongan belanja musiman rumah tangga jelang Natal dan Tahun Baru akan mendorong kinerja kredit konsumsi hingga akhir 2025 dan awal tahun 2026.

    Di samping itu, faktor tren penurunan suku bunga pinjaman serta percepatan belanja pemerintah/investasi swasta juga dapat mendorong pertumbuhan kredit pada periode yang sama.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin, menilai bahwa kredit konsumsi sejauh ini masih tumbuh meskipun termoderasi.

    Hal ini sejalan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga maupun indikator terkait daya beli konsumen yang masih tumbuh terbatas.

    Hingga September 2025, kredit konsumsi tumbuh sekitar 7,42 persen year on year (yoy). OJK mencatat risiko kredit sedikit meningkat di segmen konsumsi pada periode tersebut, tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang meningkat menjadi sebesar 2,37 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 1,85 persen.

    “OJK menekankan pemulihan kredit konsumsi bergantung pada perbaikan permintaan domestik, transmisi penurunan suku bunga ke lending rate, serta perbaikan pendapatan rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Dian.

    Menurut catatan OJK, perlambatan paling nyata terjadi pada kredit pemilikan rumah (KPR) serta kredit kendaraan bermotor (KKB).

    KPR tumbuh termoderasi pada September 2025 sebesar 7,26 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 10,89 persen. Sedangkan KKB pada September 2025 tumbuh sebesar 0,72 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 9,00 persen sehingga berkontribusi menahan laju pertumbuhan kredit konsumsi.

    “Lemahnya pertumbuhan KKB juga sejalan dengan masih terkontraksinya penjualan kendaraan bermotor selama setahun terakhir,” ujar Dian.

    Namun demikian, imbuh Dian, terjadi pertumbuhan cepat pada segmen buy now pay later (BNPL) sebesar 25,49 persen menjadi Rp24,86 triliun, meskipun porsi BNPL terhadap total kredit perbankan masih relatif kecil dengan rasio NPL yang tetap terjaga sebesar 2,61 persen.

    Adapun secara keseluruhan, kredit pada September 2025 tumbuh sebesar 7,70 persen yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,56 persen. Total outstanding kredit pada periode ini mencapai Rp8.162,8 triliun.

    Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi menempati posisi kedua tertinggi. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,18 persen yoy, sementara kredit modal Kerja tumbuh moderat 3,37 persen yoy.

    OJK mencatat, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) telah direspon secara bertahap oleh sektor perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

    Secara tahunan, terjadi penurunan rerata suku bunga kredit rupiah, masing-masing sebesar 50 bps untuk kredit investasi (September 2025: 8,25 persen; September 2024: 8,75 persen) dan sebesar 41 bps untuk kredit modal kerja (September 2025: 8,46 persen; September 2024: 8,87 persen).

    Penurunan BI-Rate umumnya cenderung diikuti dengan penurunan suku bunga kredit meskipun dengan jeda waktu tertentu, seiring dengan proses transmisi kebijakan moneter.

    Suku bunga kredit diperkirakan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penurunan sebagai respons dari penurunan BI-Rate pada 2025, khususnya jika suku bunga global juga turun.

    Dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga global pada triwulan IV 2025, OJK menilai bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, meskipun implementasinya akan sangat bergantung pada strategi masing-masing bank serta struktur biaya yang dimiliki khususnya terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga bawang merah nasional pada minggu ketiga November 2025 terus mengalami kenaikan di 196 kabupaten/kota, namun masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

    Rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp40.267 per kilogram. Sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp41.500 per kilogram.

    “Bawang merah secara rata-rata nasional memang masih sedikit di bawah HAP Rp41.500 per kilogram. Namun saat ini terdapat 196 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) bawang merah, jumlahnya meningkat dibandingkan minggu lalu,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

    Pada minggu kedua November 2025, kenaikan IPH bawang merah terjadi di 176 kabupaten/kota, dengan rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp39.644 per kilogram. Sementara pada minggu ketiga jumlahnya meningkat menjadi 196 kabupaten/kota.

    Harga bawang merah tertinggi berada di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan level harga Rp100 ribu per kilogram.

    Amalia menyampaikan salah satu faktor penyebab kenaikan harga bawang merah adalah gangguan suplai, terutama dari sentra-sentra produksi yang berada di Pulau Jawa.

    Selain itu, faktor cuaca juga turut andil dalam mempengaruhi perubahan harga bawang merah di pasar.

    “Bawang merah, cabai merah, ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca yang lagi banyak hujan, sehingga ini mempengaruhi bagaimana gangguan dari pasokan cabai merah dan bawang merah yang kemudian menyebabkan kenaikan harga di pasar,” jelasnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi halal global.

    Qodari dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin, mengatakan, hal ini tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” katanya.

    Terkait peran KSP dalam penguatan ekosistem halal nasional, ia menjelaskan bahwa KSP berfungsi sebagai pengawal dan akselerator kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    KSP mengawal percepatan sertifikasi halal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, memantau capaian sertifikasi serta pengembangan kawasan industri halal.

    Lebih lanjut, memperkuat diplomasi ekonomi halal, mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, dan mendukung pengembangan sektor wisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk bersertifikat halal.

    Qodari pun menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

    Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik dukungan KSP tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

    Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing.

    Ia mengatakan, hingga 21 November 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan capaian 10,3 juta produk bersertifikat halal.

    Pencapaian itu didukung oleh penguatan ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal yang saat ini telah diperkuat oleh 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 orang Pendamping PPH, 25.369 orang penyelia halal terlatih, dan 3.255 orang juru sembelih halal.

    “BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 Lembaga Halal Luar Negeri,” kata Haikal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Revvo 92 kembali tersedia, Vivo umumkan harga turun jadi Rp12.680

    Revvo 92 kembali tersedia, Vivo umumkan harga turun jadi Rp12.680

    Jakarta (ANTARA) – Bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92 kembali hadir di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo, yakni Revvo 92, pada pekan terakhir November, dengan harga Rp12.680 per liter.

    Dikutip dari akun instagram resminya yang bernama pengguna spbuvivo dari Jakarta, Senin, tercatat harga terbaru Revvo 92 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Oktober, yakni dari Rp12.890 per liter menjadi Rp12.680 per liter mulai November.

    Selain Revvo 92, bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin masih kosong sejak pertengahan Oktober. Di sisi lain, harga BBM jenis solar, yakni Diesel Primus Plus, stabil di angka Rp14.410 per liter sejak awal November.

    Berikut adalah daftar harga BBM SPBU Vivo:

    Revvo 90: –
    Revvo 92: Rp12.680 per liter;

    Revvo 95: –
    Diesel Primus Plus: Rp14.410 per liter.

    Sedangkan, harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina, Shell, dan British Petroleum (BP) terpantau stabil sejak awal November.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series tak mengalami perubahan sejak awal November 2025.

    Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

    Harga Pertalite Rp10.000 per liter;
    Solar subsidi Rp6.800 per liter;
    Pertamax Rp12.200 per liter;
    Pertamax Turbo Rp13.100 per liter;
    Pertamax Green Rp13.000 per liter;
    Dexlite Rp13.900 per liter; dan
    Pertamina Dex Rp14.200 per liter.

    Lebih lanjut, BBM di SPBU Shell juga tak menunjukkan perubahan harga sejak BBM jenis bensin seperti Shell Super turun pada 1 November.

    Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

    Shell Super Rp12.680 per liter;
    V-Power Rp13.260 per liter;
    V-Power Diesel Rp14.410; serta
    V-Power Nitro+ Rp13.480 per liter.

    Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell, yakni tidak adanya perubahan harga sejak awal November.

    Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

    BP Ultimate Rp13.260 per liter;
    BP 92 Rp12.680 per liter; dan
    BP Ultimate Diesel Rp14.410 per liter.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG menguat di tengah pasar cermati arah suku bunga The Fed

    IHSG menguat di tengah pasar cermati arah suku bunga The Fed

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati arah kebijakan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

    IHSG dibuka menguat 43,94 poin atau 0,52 persen ke posisi 8.458,29. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,76 poin atau 0,56 persen ke posisi 850,44

    “Pekan ini tidak ada rilis data ekonomi dari dalam negeri, sehingga pasar keuangan Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh data global, terutama dari Amerika Serikat (AS) dan China,” kata Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Dari mancanegara, rangkaian data yang sebelumnya tertunda akibat government shutdown AS mulai dirilis kembali, termasuk Indeks Harga Produsen (IHP) AS periode September 2025, penjualan ritel, pesanan barang tahan lama, serta data inflasi Proce Consume Index (PCE).

    Semua data-data ekonomi AS tersebut akan menjadi penentu ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga acuan oleh The Fed dalam Federal Open Market Committee (FOMC) pada Desember 2025.

    Pada pekan ini, perdagangan Bursa AS lebih pendek seiring libur Thanksgiving pada Kamis (27/11) dan akan tutup lebih awal Jumat pada (28/11), sehingga volatilitas berpotensi meningkat.

    Dari kawasan Eropa, fokus pelaku pasar tertuju pada data inflasi Jerman, Prancis, Italia, serta Anggaran Musim Gugur Inggris yang diproyeksikan menaikkan pajak.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah menguat seiring kekhawatiran “bubble AI” di AS membaik

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran “bubble AI” di AS membaik

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Senin pagi di Jakarta bergerak menguat 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.706 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.716 per dolar AS.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah berpotensi menguat seiring kekhawatiran bubble Artificial Intelligence (AI) atau gelembung spekulatif di pasar saham AS yang membaik.

    “Rupiah diperkirakan berpotensi menguat terhadap dolar AS oleh sentimen pasar yang membaik dari kekhawatiran bubble AI,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Dia menerangkan bahwa banyak valuasi perusahaan mengalami lonjakan harga saham dan valuasi pasar yang sangat besar karena antusiasme investor terhadap AI. Bahkan, lanjutnya, beberapa dari perusahaan tersebut merupakan startup yang masih merugi dengan nilai valuasi fantastis.

    Kenaikan harga sama juga terjadi terhadap saham-saham non teknologi, yang menunjukkan adanya kepercayaan pasar berlebihan di bursa saham.

    Saat ini, kata dia, pasar saham sudah mengalami banyak koreksi (penurunan harga). Namun, investor masih ragu antara koreksi yang lebih besar atau melanjutkan kenaikan.

    “Apabila bubble pecah, hal ini akan menyebabkan sentimen risk off besar yang dampaknya akan meluas ke seluruh dunia, sentimen ini akan membuak investor menghindari aset dan mata uang berisiko,” ungkap Lukman.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sinergi meningkatkan kepatuhan pajak melalui Single Profile Policy

    Sinergi meningkatkan kepatuhan pajak melalui Single Profile Policy

    Dengan satu basis data tunggal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi wajib pajak secara presisi, meminimalkan kebocoran data

    Jakarta (ANTARA) – Pajak bukan sekadar instrumen negara untuk mengumpulkan penerimaan, melainkan juga refleksi hubungan kepercayaan antara pemerintah, warga, dan dunia usaha. Ketika masyarakat mematuhi kewajiban pajak, itu bukan hanya karena regulasi yang mengikat, tetapi juga karena mereka merasa sistemnya adil, transparan, dan mudah diakses.

    Namun, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, hubungan kepercayaan ini kerap terganggu oleh kompleksitas administrasi, duplikasi data, dan prosedur birokratis yang memakan waktu serta biaya. Akibatnya, potensi penerimaan tidak termanfaatkan secara optimal, sementara keengganan masyarakat terhadap sistem pajak modern masih tinggi.

    Salah satu akar persoalannya terletak pada fragmentasi identitas fiskal dan kependudukan. Selama bertahun-tahun, masyarakat menggunakan dua sistem identitas berbeda dimana NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk urusan sipil, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk urusan fiskal. Perbedaan ini menimbulkan duplikasi data, kesulitan verifikasi, serta ruang manipulasi yang merugikan integritas administrasi pajak.

    Dalam konteks digitalisasi birokrasi dan tuntutan efisiensi, model identitas ganda ini menjadi beban yang tidak relevan lagi. Data wajib pajak tidak jarang tidak sinkron dengan data kependudukan, menyebabkan kesalahan pelaporan, keterlambatan proses, hingga sulitnya penegakan hukum fiskal yang adil dan tepat sasaran.

    Karena itu, lahirlah gagasan Single Profile Policy yaitu pemadanan satu identitas dengan menjadikan NIK sebagai kunci utama administrasi perpajakan. Kebijakan ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan langkah strategis menuju sistem fiskal yang lebih inklusif, efisien, dan terpercaya.

    Dengan satu basis data tunggal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi wajib pajak secara presisi, meminimalkan kebocoran data, serta memperkuat pengawasan dan pelayanan. Lebih dari itu, Single Profile Policy merupakan fondasi baru dalam membangun ekosistem kepatuhan sukarela di mana warga negara tidak lagi melihat pajak sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kontribusi yang diadministrasikan dengan sistem yang sederhana, aman, dan transparan.

    Mewujudkan kepastian pajak

    DJP mencatat hingga akhir 2024, terdapat sekitar 72 juta NPWP aktif. Namun, setelah dilakukan proses pemadanan awal dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil, ditemukan bahwa sekitar 18–20 persen data wajib pajak belum sepenuhnya cocok atau belum memiliki pasangan NIK yang valid.

    Ketidaksinkronan ini mengakibatkan inefisiensi dalam pengawasan, rawan duplikasi identitas, serta memperlebar tax gap yaitu selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak yang pada 2023 masih berada di kisaran 35 persen menurut estimasi Kementerian Keuangan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom dorong insentif otomotif berbasis elektrifikasi yang setara

    Ekonom dorong insentif otomotif berbasis elektrifikasi yang setara

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Riyanto menyatakan pemerintah perlu menerapkan insentif untuk kendaraan berbasis listrik, seperti battery electric vehicle (BEV) dan hybrid EV (HEV), dengan prinsip yang setara.

    “Segmen ini perlu diberikan kebijakan yang lebih fair dengan basis reduksi emisi dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Insentif untuk HEV saat ini belum fair,” kata Riyanto dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Saat ini insentif yang diberikan untuk BEV yakni berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen dengan tujuan untuk tes pasar, namun yang menikmati insentif itu kebanyakan kendaraan listrik impor.

    Sedangkan kendaraan hybrid yang diproduksi di dalam negeri hanya mendapat insentif serupa 3 persen.

    Menurut dia, dorongan terhadap insentif kendaraan hybrid juga menjadi relevan karena semakin banyak produsen yang telah merakit model hybrid secara domestik dengan TKDN yang cukup tinggi.

    Honda misalnya, kini merakit HR-V e:HEV di pabriknya di Karawang, Wuling Indonesia memproduksi Almaz Hybrid di Bekasi, dan terbaru Toyota resmi merakit Veloz Hybrid secara lokal.

    Kehadiran model-model hybrid rakitan lokal ini telah menyerap ribuan tenaga kerja, mulai dari lini produksi, rantai pasok komponen, hingga sektor logistik dan penjualan.

    Menurut dia, aktivitas produksi yang terus meningkat ini berkontribusi langsung pada perputaran ekonomi nasional, terutama karena rantai pasoknya lebih panjang dibanding kendaraan impor utuh.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tambang emas Pongkor dan masa depan yang berkelanjutan

    Tambang emas Pongkor dan masa depan yang berkelanjutan

    ANTARA – Selama lebih dari tiga dekade, Pongkor dikenal sebagai lokasi pertambangan emas yang dikelola oleh PT. Aneka Tambang Tbk. (Antam). Namun lokasi eksplorasi yang berada di bawah area penyangga dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu perlahan memasuki babak akhir. Rencana pengalihan fungsi lubang bekas tambang menjadi museum atau lubang tambang pendidikan terus dimatangkan guna keberlanjutan manfaatnya. (Fandi Yogari Saputra/Fahrul Marwansyah/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.