Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Transjabodetabek rute Sawangan-Lebak Bulus resmi beroperasi

    Transjabodetabek rute Sawangan-Lebak Bulus resmi beroperasi

    Mungkin waktunya lama, tapi jauh lebih aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Depok resmi meluncurkan rute baru Transjabodetabek yakni D41 Sawangan-Lebak Bulus.

    “Pada hari ini, mulai Rabu 4 Juni 2025 rute Transjabodetabek Sawangan-Lebak Bulus, saya nyatakan resmi beroperasi,” kata Wakil Gubernur DKI Rano Karno di Halte Transjakarta Lebak Bulus Jakarta, Rabu.

    Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyatakan langkah ini sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI untuk menghadirkan layanan transportasi umum yang optimal bagi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya.

    Adapun jarak tempuh pulang pergi (PP) rute Sawangan-Lebak Bulus ketika jam sibuk yakni 150 menit, sedangkan saat tidak dalam jam sibuk hanya 70 menit.

    Kemudian, jumlah bus rute ini baru tersedia 10 unit dengan enam titik pemberhentian di Jakarta dan lima titik luar Jakarta.

    Diharapkan adanya rute yang melewati tol Depok-Antasari (Desari) ini mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara.

    “Saudara-saudara kita di Depok yang mau datang ke Jakarta pasti lebih terbantu. Ongkos Rp2 ribu lebih murah daripada beli bensin naik motor, tak berkeringat. Mungkin waktunya lama, tapi jauh lebih aman,” ucapnya.

    Sementara, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menambahkan ada enam titik pemberhentian bus stop di Jakarta dan lima di Depok.

    “Dari Terminal Sawangan masuk ke Jalan H. Muchtar Depok, masuk ke Jalan Sawangan selanjutnya masuk tol Desari. Kemudian dari tol Desari keluar di TB Simatupang dan langsung masuk ke jalan Lebak Bulus ini,” jelas Syafrin.

    Total panjang Transjabodetabek rute Sawangan-Lebak Bulus mencapai 37 kilometer (km) dengan waktu kedatangan bus (headway) disiapkan 10 menit dan ketika jam sibuk (off-peak) disiapkan 20 menit.

    Tarif yang diberlakukan yakni tarif pagi jam 05.00-07.00 WIB dengan harga Rp2 ribu dan jam 07.00-22.00 WIB seharga Rp3.500.

    Sementara itu, berdasarkan keterangan PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta), dengan demikian, hingga saat ini sudah tersedia empat rute Transjabodetabek yakni PIK 2-Blok M, Vida Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M dan Sawangan-Lebak Bulus.

    Rencananya akan ada penambahan rute baru yakni Bogor – Blok M yang akan segera diresmikan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Idul Adha, KPKP Jaktim sudah periksa 15 ribu lebih hewan kurban

    Jelang Idul Adha, KPKP Jaktim sudah periksa 15 ribu lebih hewan kurban

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur (Jaktim) hingga saat ini sudah memeriksa sebanyak 15 ribu lebih hewan kurban pada lokasi penampungan daerah di 10 kecamatan daerah itu menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    “Kami sudah melakukan pemeriksaan di tempat penampungan 10 kecamatan, Jakarta Timur. Hingga kemarin (3/6) sudah kita periksa kesehatan hewan kurban sebanyak 15.631 ekor,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Hewan kurban tersebut berasal dari 204 titik lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di Jakarta Timur dan terdiri 5.896 ekor sapi, 7.828 ekor kambing, 1.906 ekor domba dan satu ekor kerbau.

    Rinciannya, Kecamatan Cakung 2.297 ekor dari 25 titik, Pasar Rebo 977 ekor dari 12 lokasi, Makasar 1.058 ekor dari 13 lokasi, Duren Sawit 781 ekor dari 15 lokasi, Kramat Jati 2.407 ekor dari 24 lokasi.

    Lalu, Cipayung 3.021 ekor dari 37 lokasi, Matraman 832 ekor dari sembilan lokasi, Ciracas 2.152 ekor dari 28 lokasi, Pulogadung 772 ekor dari 28 lokasi dan Jatinegara 1.298 ekor dari 13 lokasi.

    “Yang banyak hewan sebarannya akan kita optimalkan pemeriksaan kesehatan hewan-hewan kurban di lokasi tersebut. Sementara hampir merata sebaran, tapi dominasi di Cipayung, Cakung, Kramat Jati,” ujar Taufik.

    Taufik menjelaskan, pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan kuku, badan, mulut, lidah dan lain sebagainya termasuk kebersihan dan kelayakan tempat penampungan.

    Hewan kurban juga dicek usianya, dan pengecekan penyakit mulut dan kuku (PMK), flu, antraks ataupun penyakit lainnya.

    Selain itu, dilakukan pengecekan dan pemeriksaan surat kesehatan hewan kurban dari daerah asal untuk mengantisipasi hewan kurban yang terjangkit penyakit, menjelang Idul Adha hingga ditambah tiga hari tasyrik.

    “Kemudian, juga pemeriksaan tanda-tanda penyakit ataupun cacat fisik yang dapat mempengaruhi kualitas kurban. Jadi, nanti hewan yang diperiksa sehat, maka surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) akan diterbitkan,” ucap Taufik.

    Taufik menyebut, jika ditemukan kecurigaan terhadap kasus PMK pada hewan kurban, masyarakat dapat melapor kepada petugas Sudin KPKP wilayah setempat untuk mendapatkan penanganan.

    Pemeriksaan yang dilakukan Sudin KPKP Jakarta Timur ini turut menggandeng Kementerian Pertanian, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Fakultas Kedokteran IPB University yang juga akan melakukan pengecekan saat hewan sudah dipotong.

    Tindakan ini dilakukan demi menjamin daging dan jeroan atau isi perut hewan seperti hati, aman dan layak dikonsumsi. Jika ditemukan daging tak layak, maka pihaknya akan memusnahkan daging kurban tersebut.

    Adapun pelaksanaan ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di DKI Jakarta.

    Kemudian Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Juklak Perda Nomor 8 Tahun 1989 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rabu, tersedia lagi 21 lokasi Samsat Keliling di Jadetabek

    Rabu, tersedia lagi 21 lokasi Samsat Keliling di Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menyediakan 21 lokasi sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

    Informasi yang dihimpun ANTARA menyebutkan, melalui layanan ini, warga dapat sejumlah manfaat seperti, layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan santunan wajib dana kecelakaan lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Posisi layanan biasanya tersebar di beberapa daerah agar masyarakat mudah untuk menjangkau dan tak perlu untuk mendatangi kantor pusat.

    Berikut titik layanan sesuai info di akun resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di X adalah :

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko pukul 09.00-15.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00 – 19.00

    8. Ciledug di Perum Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00 – 14.00 WIB

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Pasar Intermoda dan halaman Gtown house pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 09.00-14.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    Masyarakat diminta membawa beberapa persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga sekolah pukul 06.00

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga sekolah pukul 06.00

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (3/6) menjadi sorotan, mulai dari PCO sebut reshuffle mungkin terjadi karena Presiden punya penilaian objektif hingga Komisi X DPR minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. PCO sebut reshuffle mungkin terjadi, Presiden punya penilaian objektif

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata Hasan Nasbi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa.

    Hasan mengatakan bahwa semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.

    Baca selengkapnya di sini

    2. KSAL: Siswa AAL jalani pendidikan tiga tahun dan magang satu tahun

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) akan menjalani pendidikan selama tiga tahun dan magang di KRI ataupun satuan tertentu selama satu tahun.

    “Di AAL tiga tahun (masa pendidikan) tapi ditambah satu tahun sebagai perwira siswa. Mereka akan ditempatkan di kapal-kapal kemudian yang marinir di Batalion, seperti magang,” Kata Ali saat ditemui di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa.

    Menurut Ali, metode ini lebih efektif untuk diterapkan karena memiliki banyak keuntungan.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Istana sebut Presiden ketahui LSM asing yang diskreditkan pemerintah

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi dengan pihak asing dan cenderung mendiskreditkan kinerja pemerintah.

    Pernyataan Hasan tersebut menanggapi soal pidato Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin (2/6) yang menyebutkan bahwa ada kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horisontal di dalam negeri.

    “Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan setiap kebijakan harus disusun dengan mengutamakan hak asasi manusia yang sesuai sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

    Andreas menegaskan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

    “Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Komisi X minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakannya yang membuat para pelajar harus masuk sekolah dan mulai mengikuti pembelajaran pukul 06.00.

    Lalu Hadrian mengatakan bahwa kebijakan tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar butuh kenyamanan dan efektivitas sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai.

    “Kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisis lebih mendalam,” kata Lalu di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri harap Great Institute mampu kawal kebijakan Presiden

    Wamendagri harap Great Institute mampu kawal kebijakan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, berharap Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi Great Institute dapat memperkuat diskursus narasi atas berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemunculan gerakan Great Institute ini adalah meletakkan konteks narasi ideologi yang kuat dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” kata Bima dalam grand launching Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi Great Institute, Selasa (3/6).

    Dia menekankan pentingnya mengkaji berbagai kebijakan agar dialektika di ruang publik dapat berjalan.

    Ia mencontohkan beberapa kebijakan yang perlu dikaji lebih dalam, seperti langkah efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    Bima menjelaskan efisiensi anggaran bukan semata tentang penghematan, melainkan tentang membentuk struktur anggaran pemerintahan yang lebih sehat dan tepat sasaran.

    Ia pun optimistis efisiensi tersebut akan memperkuat program-program strategis, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

    “Bukan [sekadar] soal penghematan, tapi ini adalah gerakan yang ideologis,” ujarnya.

    Meski demikian, ia percaya bahwa kehadiran Great Institute dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyuarakan berbagai kebijakan.

    “Saya percaya, Pak Syahganda (Direktur Great Institute) akan memperkuat barisan ini,” tambah Bima.

    Lebih lanjut, dirinya juga mendorong agar Great Institute berkontribusi dalam mengkaji isu-isu strategis lainnya, seperti revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Partai Politik ke arah yang lebih baik. Apalagi, saat ini Indonesia tengah menuju era Emas 2045, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

    “Nonsens kita berbicara di 2045, tanpa kita bicara tentang partai politik yang akan kita bangun kepada generasi yang akan memimpin kita pada saatnya,” tegasnya.

    Ia juga berharap Great Institute dapat berjalan searah dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat turut menyebarkan narasi kebijakan secara lebih luas.

    “Jadi, welcome to the club Great Institute, terima kasih banyak insyaallah kita bersama-sama menuju Indonesia Emas di bawah komando Presiden Prabowo,” pungkas dia.

    Sebagai tambahan informasi, acara tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Rocky Gerung, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo terima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja di Jakarta

    Presiden Prabowo terima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja di Jakarta

    Senin, 5 Mei 2025 15:41 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (ketiga kanan) menyapa siswa sekolah dasar saat kunjungan kehormatan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja ke Indonesia tersebut untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang strategis antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (kiri) saat kunjungan kehormatan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja ke Indonesia tersebut untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang strategis antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (kedua kiri) memeriksa pasukan saat kunjungan kehormatan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja ke Indonesia tersebut untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang strategis antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

  • Program TNI AD Manunggal air beri dampak baik untuk masyarakat

    Program TNI AD Manunggal air beri dampak baik untuk masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan program TNI AD manunggal air sudah berdampak bagi masyarakat yaitu berhasil membantu 1.426.297 jiwa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan air bersih.

    “Kami memang berkomitmen untuk terus membantu masyarakat sebanyak-banyaknya agar dapat akses air bersih,” kata Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/6).

    Dia menjelaskan jumlah tersebut dapat dipastikan berdasarkan data terbaru yang dimiliki TNI AD.

    Dalam data yang terbaru TNI AD terhitung per tanggal 28 Mei 2025, disebutkan bahwa 1.426.297 warga itu terdiri dari 407.622 kepala keluarga (KK) yang ada di seluruh Indonesia.

    Jumlah tersebut terbilang wajar karena sudah banyak titik air yang telah dibangun TNI AD sejak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI AD.

    Wahyu mengatakan berdasarkan data yang sama, ada tiga fasilitas air yang dibangun TNI AD yakni pompa hidram, sumur bor, dan pompa air gravitasi.

    Menurut dia, saat ini tercatat ada 679 pompa hidram, 3163 sumur bor dan 287 pompa gravitasi yang dibangun oleh TNI AD. Dari angka tersebut, tercatat 3775 sudah selesai dibangun sedangkan sisanya yakni 354 masih dalam proses pembangunan.

    Wahyu memastikan program TNI AD Manunggal Air ini akan terus bergulir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Dengan adanya kegiatan ini, Wahyu berharap TNI AD dapat semakin berguna dan memberikan dampak baik kepada masyarakat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL perkuat kolaborasi dalam pengawasan cegah penyelundupan barang

    TNI AL perkuat kolaborasi dalam pengawasan cegah penyelundupan barang

    “Kita akan terus menjaga perairan ini bersinergi dengan seluruh aparat maritim lainnya. Entah itu Polair, ada Bea Cukai, ada KKP, Bakamla,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya memperkuat kolaborasi serta koordinasi antara instansi dan lembaga dalam mengawasi wilayah perbatasan laut guna mengantisipasi aktivitas penyelundupan barang ilegal ataupun narkoba.

    Hal tersebut dilakukan setelah TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba seberat dua ton dan pasir timah seberat 25 ton beberapa waktu lalu.

    “Kita akan terus menjaga perairan ini bersinergi dengan seluruh aparat maritim lainnya. Entah itu Polair, ada Bea Cukai, ada KKP, Bakamla,” kata Ali saat berada di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) di Cipulir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa.

    Ali menjelaskan, kolaborasi itu perlu dibangun agar TNI AL tidak kesulitan dalam mengawasi titik rawan yang menjadi jalur penyelundupan barang.

    Selain itu, lanjut Ali, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) ataupun satuan intelijen dari masing-masing untuk mencari tahu jalur lau mana saja yang dipakai untuk menyelundupkan barang.

    “Kita sudah kantongi mana mana saja titiknya. Kita pelajari lagi karena takutnya mereka bisa saja pindah posisi,” kata Ali.

    Dengan adanya kolaborasi tersebut, Ali yakin pencegahan penyelundupan barang ilegal ataupun narkoba akan lebih maksimal.

    Sebelumnya, Lanal Balik Papan baru saja menggagalkan penyelundupan pasir timah seberat 25 ton yang dimasukan ke sebuah kapal di Pelabuhan Pangkal Balam, Minggu (1/6).

    Selang beberapa hari sebelumnya, yakni pada Rabu (14/5), Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun (TBK) menggagalkan penyeludupan 1,9 ton narkotika jenis sabu dan kokain di Perairan Karimun, Kepulauan Riau.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI tinjau latihan Latgabma TNI-Singapura di Batam

    Panglima TNI tinjau latihan Latgabma TNI-Singapura di Batam

    Batam (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau latihan gabungan bersama (Latgama) antara TNI dan Singapore Armed Force (SAF) bertajuk Counter Terrorisme Field Training Exercise (CT FTX) “Griffin Cakti” tahun 2025 di perairan Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

    Kedatangan Panglima TNI disambut langsung Komandan Lanud Hang Nadim Letkol Pnb Hendro Sukamdani di Bandara Hang Nadim Batam pagi tadi.

    Turut serta menyambut kedatangan Panglima TNI, yakni Komandan Komando Operasi Khusus TNI Mayjen TNI Yudha Airlangga, Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayusetyo, Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Fuazi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin dan Kepala Kejati Kepri Teguh Subroto.

    Wakil Gubernur Kepri Nyayang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad turut serta hadir menyambut kedatangan orang nomor satu di TNI tersebut.

    Informasi kedatangan Panglima TNI ke Batam ini dibagikan dalam sosial media Lanud Hang Nadim (@lanudhangnadi).

    Menurut informasi yang diperoleh, Panglima TNI meninjau langsung latihan gabungan antara TNI dan Singapura tahun 2025 yang digelar di Perairan Batam.

    Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait kegiatan latihan gabungan TNI dengan Singapura yang dikeluarkan oleh Lanud Hang Nadim. Namun, ANTARA dipersilahkan mengutip informasi dari akun Instagram resmi Lanud Hang Nadim.

    Dikutip dari laman TNI AU, Latgama Gfiffin Cakti 2025 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2025 di wilayah latihan gabungan, dengan melibatkan unsur TNI dari ketiga matra serta satuan-satuan elite dan SAF.

    Fokus latihan meliputi operasi kontra-terorisme, penyelamatan sandera, serta simulasi penanganan ancaman teroris di laut.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja s

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menilai bahwa pemerintah Australia merupakan mitra kerja ASEAN yang kuat dan konsisten dalam upaya bersama menanggulangi kejahatan transnasional.

    Dalam Pertemuan Ke-4 ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue di Jakarta, Selasa (27/5), Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan Indonesia melalui BNPT telah bekerja sama secara intensif dengan pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan kawasan.

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja sama konkret,” kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Komitmen kuat Australia untuk terus bekerja sama menanggulangi terorisme di Asia Tenggara juga ditegaskan kembali oleh Duta Besar Australia untuk Isu Penanggulangan Terorisme Gemma Huggins.

    Ia menekankan bahwa Asia Tenggara penting secara strategis bagi masa depan Australia, sehingga dibutuhkan kawasan yang stabil di mana ASEAN memainkan peran utama.

    “Oleh karena itu, Australia mendukung inisiatif yang dipimpin ASEAN dalam mengatasi tantangan transnasional, termasuk terorisme, melalui kerangka kerja ASEAN-Australia yang diharapkan menuju pada tahap mature,” tutur Huggins dalam kesempatan yang sama.

    Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan pembaruan mengenai pelaksanaan berbagai proyek kerja sama dengan mitra wicara Australia, termasuk beberapa program peningkatan kapasitas yang dilakukan, seperti ASEAN-Australia Workshop Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of Foreign Terrorist Fighters and Their Families, yang telah sukses terselenggara pada Maret 2025.

    Turut dibahas pula rencana penyelenggaraan ASEAN-Australia Workshop on Good Practice Approaches to Empower Youth and Enhance Their Capacity to Prevent the Rise of Radicalisation and Violent Extremism yang akan digelar di Jakarta pada akhir tahun 2025.

    Selain itu, usulan Australia untuk membuat perangkat mengenai rehabilitasi dan reintegrasi Pejuang Teroris Asing alias Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan keluarga juga didiskusikan, sebagai hasil workshop atau lokakarya bulan Maret 2025.

    Pertemuan juga menyetujui usulan Australia untuk mengembangkan kerja sama di beberapa area, yaitu penilaian ancaman terorisme dan pengumpulan informasi intelijen dari sumber terbuka, perlindungan target rentan dan ruang publik, penanganan penyalahgunaan teknologi baru dan emerging, pemanfaatan olah raga dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (P/CVE), serta penanggulangan jaringan keuangan terorisme dan donasi.

    Pengembangan kerja sama tersebut disarankan dapat tertuang dalam draf komponen terorisme dari dokumen suksesor Rencana Kerja SOMTC + Australia.

    Adapun delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut dipimpin Polri dari Divisi Hubungan Internasional, dengan anggota dari unsur kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta BNPT.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.