Author: Antaranews.com

  • Pemkot Jakut temukan belasan hewan kurban sakit

    Pemkot Jakut temukan belasan hewan kurban sakit

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara hingga saat ini telah menemukan sedikitnya 12 ekor hewan kurban sakit, setelah melakukan pemeriksaan terhadap ribuan hewan kurban di daerah itu.

    “Total ada 12 ekor hewan kurban yang kami temukan sakit, 12 ekor belum cukup umur dan satu ekor cacat,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara Unang Rustanto di Jakarta, Rabu

    Menurut dia, untuk hewan yang sakit itu kebanyakan akibat kelelahan akibat dibawa menggunakan kendaraan dalam waktu yang lama.

    Selain itu beberapa hewan ini mengalami kurang nafsu makan dan juga luka ringan.

    Menurut dia, hewan-hewan tersebut diberikan multivitamin agar bisa sehat kembali dan siap untuk dikurbankan.

    “Alhamdulillah tidak ada penyakit yang mengarah pada penyakit kuku dan mulut (PMK), lumpy skin disease (LSD) atau penyakit kulit berbenjol akibat infeksi dan anthrax,” kata dia.

    Ia mengakui, temuan itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 7.510 hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun ini.

    “Kami telah memeriksa 7.510 hewan kurban pada 140 tempat pemotongan hewan kurban pada di enam kecamatan Jakarta Utara,” katanya.

    Ia mengatakan 7.510 hewan kurban itu terdiri dari 2.789 ekor sapi, 3.929 kambing dan 792 ekor domba.

    Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara mencatat pemeriksaan hewan kurban terbanyak dilakukan di Kecamatan Cilincing dengan 1.590 ekor di 46 tempat pemotongan hewan kurban.

    Kemudian, Kecamatan Koja dengan 704 hewan kurban di 39 tempat pemotongan hewan, lalu Kecamatan Kelapa Gading dengan 210 hewan kurban yang tersebar di 15 tempat pemotongan.

    Selanjutnya 231 hewan kurban diperiksa di Kecamatan Tanjung Priok di 16 lokasi pemotongan. 31 ekor di Pademangan dan 23 ekor di Penjaringan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    “Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

    Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. Kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

    “Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” kata Mendagri.

    Ia menyampaikan bahwa peluang paling besar untuk menggelar kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah sebab pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

    Angka pemotongan anggaran Rp50 triliun itu tidak terlalu signifikan jumlahnya sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.

    “Jadi, daerah biarkan saja untuk (rapat) ke hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat,” ujar Tito.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPR minta Komisi VIII kawal soal haji furoda gagal berangkat

    Ketua DPR minta Komisi VIII kawal soal haji furoda gagal berangkat

    Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pascapelaksanaan haji tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran visanya tidak terbit.

    “Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Puan mengatakan penerbitan visa memang menjadi hak prerogatif Arab Saudi, meski demikian Puan menyatakan DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut dan berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah.

    “Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi,” ujarnya. Puan.

    Dalam pelaksanaan ibadah haji, DPR juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.

    “Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” terang Puan.

    Di sisi lain, Puan memandang penerapan sistem multi syarikah adalah tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki kualitas layanan ibadah haji.

    “Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pascapelaksanaan haji tahun ini,” tuturnya.

    DPR disebut akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait, termasuk dari unsur PPIH dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.

    Kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci, Puan berpesan untuk selalu waspada, menjaga kesehatan serta beribadah dengan aman dan nyaman.

    “Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan khusyuk, sehat, dan aman. Kami mendoakan agar semua ibadah diterima oleh Allah SWT dan para jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur dan selamat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar nilai pertemuan Megawati-Gibran baik untuk negara

    Golkar nilai pertemuan Megawati-Gibran baik untuk negara

    “Bagus dong, pertemuan antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya, meskipun orang mengatakan itu pertemuan fisik ya. Apa pun lah, mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja, itu baik buat negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai pertemuan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai sesuatu yang baik untuk negara.

    “Bagus dong, pertemuan antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya, meskipun orang mengatakan itu pertemuan fisik ya. Apa pun lah, mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja, itu baik buat negara,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menilai pertemuan itu sebagai kesempatan baik bagi Megawati maupun Gibran itu sendiri.

    “Mas Gibran juga berkesempatan untuk bisa belajar bagaimana bersikap dengan Ibu Mega yang lebih senior,” katanya.

    Dia lantas berkata, “Mungkin Bu Mega juga punya kesempatan untuk menasehati Mas Gibran, meskipun untuk tahap kemarin barangkali belum.”

    Anggota Komisi VI DPR RI itu pun berharap kedua tokoh itu dapat lebih sering bertemu sebab intensitas pertemuan akan membuat orang saling akrab.

    “Kalau makin sering ketemu rasanya makin akrab. Mudah-mudahan sering ketemu, mudah-mudahan, ya,” tuturnya.

    Berangkat dari pertemuan itu, dia menilai bukan suatu yang muskil bila Megawati bertemu pula dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau saya harapannya begitu,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

    Dia menekankan bila para pemimpin bangsa saat ini dan terdahulu berkumpul dengan cair dan penuh kehangatan merupakan sesuatu yang baik.

    Tak terkecuali, lanjut dia, apabila pertemuan dilangsungkan dalam bentuk jamuan-jamun makan, seperti halnya “diplomasi nasi goreng” ala Megawati.

    “Malah bagus sekali seandainya ada reuni sambil kama nasi goreng buatannya Bu Mega. Pak Prabowo ketemu Bu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sangat baik, sambil makan nasi goreng,” ucap dia.

    Sebelumnya, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6), yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Saat acara hendak dimulai, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mendapat laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polres Priok kembalikan lima unit motor curian ke pemiliknya 

    Polres Priok kembalikan lima unit motor curian ke pemiliknya 

    Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengembalikan lima unit motor barang bukti tindak pidana pencurian kepada pemiliknya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara.

    “Lima unit sepeda motor itu hasil tindak pidana pelaku berinisial G (44) di Muara Baru, sudah diserahkan ke pemiliknya,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, G ditangkap petugas pada Senin (2/6) malam di Muara Baru dan petugas menyita satu unit motor, kunci palsu dan pakaian pelaku.

    Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi juga berhasil menyita lima unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku.

    Ia mengatakan, G alias T adalah residivis kasus serupa pada 2022 dan kembali ditangkap usai melakukan pencurian sepeda motor pada Minggu (1/6) sekitar pukul 18.00 WIB, di Dermaga Gang Kepiting, Pelabuhan Muara Baru.

    Motor korban diparkir sejak pukul Minggu siang pukul 13.00 WIB. Korban hendak memancing di area sekitar dermaga Muara Baru.

    Ketika ingin pulang, korban tidak menemukan motor tidak di lokasi semula dan setelah melakukan pencarian tanpa hasil, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Muara Baru.

    G diduga menggunakan kunci palsu untuk membuka kunci motor dan langsung membawa kabur kendaraan tersebut.

    “Dari hasil penyelidikan petugas, identitas pelaku berhasil diketahui melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi sehingga akhirnya pelaku dapat ditangkap,” kata dia.

    AKBP Martuasah mengatakan pelaku dijerat dengan Pasal 363 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

    Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang membantu proses pengungkapan kasus ini dan mengimbau warga untuk lebih waspada dan memastikan kendaraan terkunci ganda dengan aman saat diparkir.

    “Kami terus berkomitmen menjaga keamanan lingkungan Pelabuhan dan sekitarnya serta akan menindak secara tegas dan terukur kepada pelaku kejahatan di pelabuhan. Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan dan gangguan kamtibmas lainnya,” kata dia.

    Sementara itu, salah satu pemilik motor, Sopinah mengucapkan terima kasih kepada Polsek Kawasan Muara Baru dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menemukan sepeda motornya serta menangkap pelakunya.

    “Kami sangat bersyukur atas kembalinya motor kami sehingga bisa dipakai untuk sekolah dan dipakai bapak untuk menarik penumpang menjadi ojek ‘online’”, kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut temui Mualem atas empat pulau di Tapanuli Tengah

    Gubernur Sumut temui Mualem atas empat pulau di Tapanuli Tengah

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) atas empat pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

    “Kita hadir disini bersama Bapak Bupati Tapanuli Tengah Masinton, terutamanya bicara tentang itu (empat pulau),” ucap Bobby didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu.

    Kedudukan empat pulau di Tapanuli Tengah, lanjut dia, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek telah diputuskan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).

    Status empat pulau itu tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    “Kedudukan kami hari ini antara Aceh dan Sumatera Utara bagian yang tak terpisah. Banyak masyarakat Aceh yang ada di wilayah Sumatera Utara, dan banyak warga kami juga yang ada di Aceh,” jelas Bobby.

    Gubernur mengatakan, pihaknya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat di kedua provinsi saling bertetangga ini bisa mendinginkan suasana atas empat pulau tersebut.

    “Kami hadir disini untuk bisa sama-sama meredam atau sama-sama menyepakati apa yang harus kita disepakati bersama,” tutur Bobby.

    Adapun pertemuan kedua gubernur bertetangga di unjung Pulau Sumatera ini berlangsung di selasar Meuligoe Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh.

    Terlihat Mualem menerima kehadiran Bobby, dan mereka sempat cengkrama walau sebentar. Namun akibat kesibukan, Muzakir harus meninggalkan Meuligoe Gubernur Aceh untuk kegiatan lainnya.

    Sementara Bobby Nasution tetap berada di rumah dinas Gubernur Aceh dengan perwakilan pejabat Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Nanti Pak Muzakir akan ke Medan,” kata Bobby.

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang mendampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pihaknya ingin bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Sebab, lanjut dia, silaturahmi ini penting sebagai anak bangsa Indonesia, apalagi munculnya isu hangat dewasa ini tentang empat pulau di Tapanuli Tengah.

    “Isu ini muncul akibat penetapan dari Kepmendagri. Tentu bagi kami tidak menjadi polemik, maka kami datang bersilaturahmi dan ini berada dalam bingkai NKRI,” ucap Masinton.

    Artinya, kata dia, semua pihak tidak perlu berpolemik atas keberadaan empat pulau di Tapanuli Tengah, melainkan bisa diselesaikan jalan musyawarah dengan pemerintah pusat.

    “Jadi kedatangan kami kemari dalam rangka untuk silaturahmi pak gubernur Sumatera Utara beserta pak gubernur Aceh,” papar Masinton.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek fakta, rekaman suara SBY marahi Kapolri

    Cek fakta, rekaman suara SBY marahi Kapolri

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di X menampilkan rekaman suara berdurasi 1 menit 29 detik yang dinarasikan sebagai suara Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

    Dalam unggahan tersebut, dinarasikan SBY sedang memarahi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Listyo Sigit Prabowo, karena penggusuran lahan di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh mafia tanah.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Terdengar suara sby yg marah pada kapolri.

    Terlihat anggota dpr meminta kapolri di pecat.

    Nah jika kalian punya kekuatan absolut dan hati yg penuh keadilan . Pantaskah kapolri di pecat?”

    Namun, benarkah rekaman suara SBY memarahi Kapolri tersebut?

    Unggahan yang menarasikan rekaman suara SBY memarahi Kapolri. Faktanya, rekaman tersebut bukan suara SBY. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, suara rekaman tersebut serupa dengan suara dalam video YouTube Hersubeno Point yang berjudul “AKHIRNYA TERUNGKAP! TEGURAN KERAS KEPADA KAPOLRI BUKAN SUARA SBY, TAPI SUARA SEORANG KOLONEL” mulai dari menit 2:13 hingga 4:06.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, pada Februari lalu juga menegaskan bahwa rekaman suara yang beredar tersebut tidak asli dan bukan merupakan suara SBY.

    Dengan demikian, rekaman suara SBY memarahi Kapolri merupakan hoaks.

    Klaim: Rekaman suara SBY memarahi Kapolri

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan MPR: Peran TNI tak tergantikan dalam mengawal program MBG

    Pimpinan MPR: Peran TNI tak tergantikan dalam mengawal program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan TNI punya peran yang tergantikan dalam mengawal dan berbagai program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sampai ke anak sekolah di berbagai penujuru negeri.

    “Kita pastikan program makan bergizi gratis ini benar sampai di tengah-tengah masyarakat. Benar-benar dirasakan oleh anak-anak TK, SD, SMP, hingga SMA atau setingkatnya di Kabupaten Ponorogo. Kita ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan gizi yang baik. Tentunya nanti merekalah yang akan berperan dalam membangun bangsa menjadi lebih baik. Kita ingin TNI kita yang punya disiplin tinggi menjadi yang tercepat dalam memastikan pengawal langsung atau tidak langsung semua program-program itu sampai ke tengah masyarakat,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam kunjungan kerja ke Markas Kodim 0802 Ponorogo, Selasa (3/6). Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan dialog antara Ibas dengan jajaran Kodim, Koramil dan Babinsa, serta elemen TNI lainnya di wilayah Ponorogo.

    Dalam kunjungan tersebut, Ibas juga menyempatkan diri meninjau langsung Dapur MBG pertama di Kabupaten Ponorogo yang berdiri di lahan milik Kodim 0802.

    Didampingi oleh Bupati Sugiri Sancoko dan Dandim 0802 Letkol Inf Dwi Soerjono, Ibas menyoroti berbagai aspek teknis dan sosial dari operasional dapur tersebut.

    Dia juga mencermati cakupan layanan yang saat ini menjangkau 2.694 siswa dari 16 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, serta memastikan bahwa kualitas bahan pangan yang digunakan memenuhi standar gizi dan mutu. Bahan pangan tersebut semuanya berasal dari UMKM lokal.

    Tak hanya itu, Ibas juga memberi perhatian khusus terhadap peran relawan dalam pengelolaan dapur. Ia mengapresiasi kontribusi warga sekitar yang menjadi relawan aktif, dan menilai keberadaan dapur ini tidak hanya menyokong pemenuhan gizi generasi muda, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Ia pun mendorong agar ke depan cakupan program MBG dapat diperluas untuk menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita, sembari memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

    Sebagai wakil rakyat, Ibas juga menegaskan komitmennya dalam mengawal berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur dasar. Ia juga membuka ruang bagi keluarga besar TNI untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

    “Jika ada kesulitan terkait pendidikan untuk anak-anak TNI, tolong sampaikan kepada kami. Kami siap memperjuangkan agar mereka tetap mendapatkan pengamanan pendidikan yang layak,” ujarnya.

    Tak hanya menyoal MBG, Ibas juga mengapresiasi langkah Kodim 0802 Ponorogo yang telah memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan ketahanan pangan. Tanaman seperti cabai, tomat, dan kangkung yang dibudidayakan di sekitar lingkungan Kodim dinilainya mampu menjadi solusi praktis mendukung kemandirian pangan keluarga prajurit maupun masyarakat sekitar.

    “Ini adalah bentuk nyata bagaimana peran TNI tidak hanya hadir dalam pertahanan, tetapi juga dalam kesejahteraan. Saya sangat mengapresiasi upaya Kodim 0802 dalam mengembangkan ketahanan pangan. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian pangan nasional. Kita harus mulai dari lingkungan terdekat, dari rumah tangga prajurit, dari kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya.

    Ibas juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para prajurit TNI, khususnya Danramil dan Babinsa, yang dinilainya sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan sosial masyarakat di daerah.

    “Terkadang apresiasi itu terasa sulit untuk kita ucapkan. Saya juga merasakan sebagai TNI/Polri kita bekerja sudah cukup maksimal, tetapi ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi sehingga kebaikan, kehebatan dan kerja keras selama ini tidak cukup untuk diberikan apresiasi dari masyarakat. Untuk itulah saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya Danramil dan Babinsa yang merupakan ujung tanduk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Ibas.

    Dalam kesempatan itu, Ibas juga menyerukan pentingnya menjaga semangat gotong royong, persatuan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi perpecahan akibat konflik ideologi maupun ketimpangan ekonomi.

    “Kita tidak ingin Ponorogo terpecah belah oleh perbedaan pandangan. Kita ingin semuanya bersatu dalam gotong royong, dalam menjaga semangat membangun kehidupan yang lebih guyub,” serunya.

    Kunjungan Ibas ke Kodim 0802 Ponorogo ini mendapatkan apresiasi dari Dandim 0802 Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono yang mengungkapkan bahwa kedatangan Ibas merupakan sebuah motivasi tersendiri bagi para anggotanya.

    “Kami yakin kedatangan bapak dapat memberikan dan menambah motivasi bagi anggota kami dalam menjalankan tugas melaksanakan tugas kami serta dapat memotivasi kami untuk mendukung terlaksana dan suksesnya kegiatan makan bergizi yang merupakan andalan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Dwi.

    Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Edhie Baskoro Yudhoyono dalam mendekatkan diri kepada masyarakat dan aparat di daerah pemilihannya, serta wujud nyata kepeduliannya dalam menyukseskan program-program strategis nasional demi terciptanya Indonesia yang lebih kuat, sejahtera, dan berkeadilan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Libur Idul Adha, penumpang di Terminal Pulo Gebang diprediksi mulai ramai Kamis

    Libur Idul Adha, penumpang di Terminal Pulo Gebang diprediksi mulai ramai Kamis

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang memprediksi jumlah penumpang akan mulai ramai pada Kamis (5/6) atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    “Untuk saat ini belum ada lonjakan penumpang keberangkatan di Terminal Terpadu Pulo Gebang. Kemungkinan kami prediksi besok (5/6) sudah mulai ramai karena semakin dekat dengan Idul Adha,” kata Pengawas Operasional Terminal Terpadu Pulogebang Mujib Tambrin saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Mujib menyebut, jumlah penumpang yang berangkat di Terminal Terpadu Pulo Gebang pada tiga hari sebelum (H-3) Idul Adha yakni Selasa (3/6) mencapai 890 orang dengan 109 unit bus.

    Sedangkan jumlah penumpang yang tiba mencapai 744 orang dengan 228 bus. Penumpang terbanyak dengan tujuan rute Sumatera dan Madura.

    “Angka ini masih sedikit, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, belum ada kenaikan, masih sepi-sepi saja,” ujar Mujib.

    Jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat pada H-3 Idul Adha tahun lalu, sebanyak 6.986 orang dengan 552 bus. Sedangkan jumlah penumpang yang datang sebanyak 1.161 orang dengan 293 bus.

    “Mungkin besok (5/6) baru ramai. Karena biasanya menjelang Idul Adha, banyak yang balik ke kampung halaman,” ucap Mujib.

    Lebih lanjut, untuk memastikan keamanan para penumpang selama libur Idul Adha 2025 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, terdapat personel gabungan yang tersebar di sejumlah area.

    Dalam satu sif terdapat 28 personel Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 25 petugas keamanan, personel Polsek Cakung dan 34 petugas kebersihan yang berjaga setiap harinya.

    Mujib mengimbau, penumpang tetap menjaga kebersihan selama di Terminal Terpadu Pulo Gebang dan menjaga barang bawaan serta anak agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi bebaskan aktivis Greenpeace karena tak ada unsur pidana

    Polisi bebaskan aktivis Greenpeace karena tak ada unsur pidana

    Jakarta (ANTARA) – Polisi membebaskan tiga orang aktivis Greenpeace dan seorang pemudi asal Papua karena tidak ada unsur pidana saat menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat.

    “Tidak ada, tidak ada unsur pidana. Mereka sudah dilepaskan dari kemarin (3/6),” kata Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Hafiz Gumilang saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, mereka sempat ditangkap dan diperiksa di Polsek Grogol Petamburan usai melancarkan aksi penolakan tambang nikel di Raja AMpat dalam agenda Indonesia Minerals Conference & Expo di sebuah hotel di Grogol Petamburan, Jakarta Barat Selasa (3/6).

    Hafiz melanjutkan, ketiganya awalnya diamankan panitia lantaran dianggap mengganggu jalannya acara.

    “Kemarin yang menangkap dari panitia, lalu dibawa ke Polsek Grogol Petamburan. Kami tidak melakukan penangkapan. Kami mengamankan yang bersangkutan agar pelaksanaan agenda itu berjalan kembali dengan kondusif,” imbuh Hafiz.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) segera menindaklanjuti informasi tentang aktivitas tambang yang diduga telah merusak dan mencemari lingkungan alam di Kabupaten Raja Ampat.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin (19/5), mengatakan bahwa tidak ada laporan resmi terkait dengan kerusakan lingkungan oleh aktivitas tambang di Raja Ampat yang masuk ke pemerintah.

    Akan tetapi, pihaknya menindaklanjuti informasi itu untuk memastikan kebenarannya.

    “Tambang nikel di Raja Ampat itu baru dua perusahaan yang sudah berizin, yakni PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining,” jelasnya.

    Kedua perusahaan ini bergerak di tambang nikel yang telah mengantongi izin berusaha sejak daerah ini masih menjadi satu dengan Provinsi Papua Barat.

    Julian Kelly mengungkapkan bahwa dua perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan mulai dari kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin penggunaan kawasan. Bahkan, proses ini sejak di Papua Barat.

    Diakuinya pula bahwa Kabupaten Raja Ampat tengah ramai diperbincangkan terkait dengan adanya tambang nikel di wilayah itu.

    Kondisi itu menjadi kekhawatiran bagi pihaknya jika tidak ada laporan resmi terkait aktivitas tambang tanpa izin, yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem alam di areal itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.