Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Presiden Prabowo dijadwalkan buka pameran “Indo Defence 2025”

    Presiden Prabowo dijadwalkan buka pameran “Indo Defence 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) internasional “Indo Defence 2025” di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11 Juni 2025.

    “Beliau (Prabowo) akan membuka Indo Defence ini. Ya, mudah-mudahan, tidak ada perubahan, tidak ada jadwal beliau yang mendadak, sehingga beliau bisa hadir,” kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan saat ditemui awak media di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Donny mengatakan, setelah membuka acara Indo Defence, Prabowo akan berkeliling melihat ragam alutsista yang terpajang di pameran tersebut.

    “Setelah itu beliau akan ketemu dengan Head of Delegation untuk ramah tamah,” kata Donny.

    Donny menjelaskan, kegiatan Indo Defence sebelumnya direncanakan digelar pada November 2024, namun urung karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tahunan itu kembali diadakan pada tahun 2025 ini, tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, lanjut Donny, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Tidak hanya perusahaan dari luar negeri, Donny memastikan industri alutsista tanah air juga terlibat dalam pameran skala besar ini.

    Melalui pameran ini, Donny berharap hubungan diplomasi antara Indonesia dan seluruh negara peserta terjalin semakin kuat.

    Selain itu Donny juga berharap momentum ini dapat dimanfaatkan industri pertahanan lokal untuk berkolaborasi dan bertukar informasi teknologi dengan perusahaan alutsista dari negara yang lebih maju.

    Dengan demikian, Donny yakin industri pertahanan dalam negeri bisa semakin maju dan diterima oleh pasar internasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan: Pemerintah ciptakan perdamaian dunia lewat Indo Defence

    Kemhan: Pemerintah ciptakan perdamaian dunia lewat Indo Defence

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan pameran alat utama sistem senjata (alutsista) Indo Defence yang dilaksanakan pada tahun ini merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam ikut partisipasi menciptakan stabilitas keamanan perdamaian dunia.

    “Temanya adalah Defence Partnership for Global Peace and Stability. Memang tujuan kita adalah untuk peace and stability,” kata Donny kepada awak media di kantor kementerian pertahanan, Jakarta, Rabu.

    “Seperti halnya yang tertuang dalam hal ini alinea 4 UUD 1945, salah satunya adalah ikut terlibat dalam perdamaian dunia,” tambah Donny.

    Menurut Donny, acara Indo Defence dapat menciptakan stabilitas keamanan karena kegiatan bertaraf internasional ini dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan diplomasi dengan negara lain.

    Dengan adanya kerja sama militer melalui pembelian alutsista di acara tersebut, Donny yakin stabilitas keamanan di kawasan akan semakin mudah terbentuk.

    “Salah satu track dari diplomasi yang juga bisa mengelakkan bisnis dengan industri, tidak hanya government saja, media pun juga salah satu dari multi track diplomasi juga,” kata Donny.

    Dengan terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, Donny yakin Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan kuat di bidang perekonomian.

    “Kalau enggak damai, enggak stabil suatu negara, suatu kawasan, ya non sense kita bisa mendapatkan kesejahteraan, ekonomi enggak akan berkembang,” jelas Donny.

    Tidak hanya menciptakan perdamaian, Donny mengatakan kegiatan ini juga dapat memberikan angin segar bagi industri pertahanan dalam negeri.

    Menurutnya, industri pertahanan dalam negeri dapat berkolaborasi dengan industri pertahanan asing sehingga produk yang ditawarkan jauh lebih menarik dan pangsa pasar pun bisa semakin meluas.

    Donny berharap kegiatan berskala internasional tersebut akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak baik bagi negara dan dunia.

    Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kerap digelar pemerintah melalui Kementerian Pertahanan.

    Kegiatan Indo Defence sebelumnya direncanakan digelar pada November 2024. Rencana tersebut urung dijalankan karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tersebut kembali digelar di tahun 2025 tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden beri arahan kepada lulusan Unhan penggerak MBG

    Presiden beri arahan kepada lulusan Unhan penggerak MBG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberi arahan secara langsung kepada lulusan Universitas Pertahanan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang menjadi penggerak program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah Indonesia.

    Presiden, saat bertemu langsung dengan para SPPI di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, memuji dedikasi para penggerak MBG itu.

    “Para SPPI dituntut untuk memastikan kelancaran dan kebersihan operasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjaga transparansi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Presiden Prabowo kepada para sarjana sebagaimana dikutip dari siaran resmi Presiden RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam pertemuan yang sama, Presiden juga menekankan pentingnya makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Presiden pun bertekad mempercepat pemerataan bagi 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia.

    “Presiden juga mengapresiasi dedikasi para SPPI dalam menyukseskan program ini, serta menitipkan harapan agar mereka terus memberikan yang terbaik demi masa depan bangsa,” demikian isi siaran resmi Presiden RI.

    Di Kampus Universitas Pertahanan, Presiden memberikan arahan didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana. Dalam acara yang sama, ada pula Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Tidak hanya memberikan arahan secara langsung kepada SPPI di Kampus Unhan, Presiden juga menyapa dan mendengar laporan dari para SPPI yang saat ini telah bertugas dan tersebar di berbagai daerah.

    Program makan bergizi gratis (MBG) dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

    SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita di daerah sekitarnya. SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

    Presiden menargetkan jumlah penerima MBG periode Januari sampai dengan April 2025 sebanyak tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, enam juta orang pada periode April – Agustus 2025, 15–17 juta orang pada Agustus sampai dengan September 2025. Hingga akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,”

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung banyak daerah yang tergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat lantaran pendapatan asli daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengungkapkan sebanyak 450 daerah di Indonesia masih menengadahkan tangan meminta dana dari pemerintah pusat, seperti Papua Pegunungan yang hanya memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 8,47 persen dan sisanya 89,29 persen adalah pendapatan transfer pusat.

    Selain itu ada juga Aceh yang hanya memiliki pendapatan asli daerah sebesar 26,48 persen dengan ketergantungan dana pusat sebanyak 73,50 persen. Kemudian, Gorontalo yang hanya menghasilkan pendapatan asli daerah sebanyak 22,95 persen dengan porsi ketergantungan terhadap dana pusat mencapai 77,02 persen.

    Pemekaran wilayah melalui pemberian otonomi dan kewenangan, imbuhnya, diharapkan bisa membuat daerah menjadi kreatif untuk menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin lama semakin menghilang.

    “Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat,” kata Tito.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemekaran wilayah ditambah banyak daerah masih bergantung terhadap dana transfer pusat memusingkan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi dana transfer ke daerah.

    Setiap pemekaran wilayah membutuhkan kantor pemerintah daerah, butuh sarana prasarana perumahan, penambahan aparatur sipil negara, hingga penambahan dinas. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan penambahan sumber daya manusia di daerah yang dimekarkan tidak murah.

    “Papua yang dimekarkan empat provinsi sekarang gedungnya belum ada yang selesai, baru mau dibangun,” pungkas Tito.

    Mantan Kapolri itu mengimbau seluruh pemerintah daerah yang masih bergantung dana pusat agar kreatif mencari sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, seperti pariwisata dan kemudahan menanamkan investasi.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri minta pemda dukung program prioritas presiden

    Kemendagri minta pemda dukung program prioritas presiden

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden.

    Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, hingga Program SMA Unggul Garuda.

    Ia menjelaskan sejauh ini dukungan Pemda terhadap program prioritas Presiden terus mengalami perkembangan. Kendati demikian, dia mengimbau agar dukungan tersebut dapat terus dioptimalkan.

    Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Juni 2025, sebanyak 260 kabupaten/kota belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada pemerintah pusat.

    “Per provinsi tolong dicek masing-masing kota/kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan, mencerdaskan anak-anak kita,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Tomsi mengajak pemda agar betul-betul memanfaatkan program prioritas tersebut untuk membangun daerahnya. Apalagi, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang pada Februari lalu, kepala daerah berkewajiban mendukung program prioritas pemerintah pusat.

    Dirinya menekankan dukungan pemda tersebut akan memiliki manfaat besar, khususnya bagi kalangan anak-anak di daerah, karena kebutuhan gizi mereka terpenuhi. Selain itu, program tersebut juga akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian di daerah.

    Untuk itu, Tomsi meminta daerah memberikan perhatian serius terhadap program tersebut.

    Lebih lanjut, berkaitan dengan program pembangunan tiga juta rumah, dia juga meminta Pemda untuk mendukung program itu. Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 3 Juni 2025, sebanyak 10 kabupaten/kota belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Tomsi menambahkan terkait dukungan terhadap program Kopdeskel Merah Putih, pihaknya mengapresiasi Pemda yang telah proaktif menyukseskan program tersebut. Ia berpesan agar daerah lain yang belum memiliki kelengkapan dokumen segera menuntaskannya.

    Apalagi, program ini direncanakan akan di-launching secara resmi oleh Presiden pada Juli mendatang. “Oleh sebab itu, Bapak-Ibu kepala daerah sekalian atau yang mewakili tolong cek lagi, tolong cek lagi,” tandasnya.

    Turut hadir dalam rapat ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, serta pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa tidak ada kerenggangan hubungan yang terjadi di internal Kabinet Merah Putih (KMP) saat ini.

    Dia juga meyakini relasi antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi yang baik.

    “Saya rasa enggak, ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons isu Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle), sebagaimana kabar yang berhembus beberapa waktu belakangan.

    “Kalau itu kami tidak tahu ya karena itu wewenang penuh Pak Presiden,” katanya.

    Dia menekankan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi urusan reshuffle, apakah jadi dilakukan reshuffle, kapan waktunya, siapa saja yang direshuffle, formatnya seperti apa, kami serahkan penuh kepada Presiden,” ucapnya.

    Adapun terkait kabar adanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dia menilai tak lebih sebagai suatu aspirasi dari elemen masyarakat yang lumrah saja untuk dikemukakan.

    “Ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain ya mungkin saja boleh-boleh saja, tapi itu sekali lagi nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (3/6), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta.

    Adapun pada Senin (2/6), Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.

    “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penambahan pajak retribusi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang minus di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan pertama tahun 2025.

    “Kalau gubernur mau paksakan, tambah pajak retribusi, tetapi itu memberatkan rakyat,” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah yang minus dapat memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Pada triwulan pertama tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan atau year on year berada pada angka 4,87 persen.

    Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, hanya ada dua provinsi yang mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi negatif, yakni Nusa Tenggara Barat yang mencatat minus 1,47 persen dan Papua Tengah minus 25,53 persen.

    Mendagri menyoroti dominasi tambang dalam postur pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan pelarangan ekspor konsentrat hasil tambang ke luar negeri telah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada periode Januari sampai Maret 2025.

    “NTB minus 1,47 persen rupanya karena ketergantungan terhadap pertambangan sangat tinggi untuk mendapatkan royalti dan lain-lain,” kata Tito.

    Mendagri menyampaikan apabila fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Kabupaten Sumbawa Barat beroperasi dan ekspor produk hasil olahan tambang berjalan maka kebijakan tambahan pajak retribusi yang dipungut harus segera dihentikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Tito mengungkapkan bahwa pada Kamis (5/6) akan berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar Nusa Tenggara Barat mendapatkan relaksasi ekspor konsentrat tambang.

    “Ketika smelter jalan, sudah stop (tambahan pajak retribusi). Kira-kira begitu kalau ingin menyelamatkan NTB dalam waktu singkat,” ujarnya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Digitalisasi untuk birokrasi yang efisien dan partisipatif

    Wamendagri: Digitalisasi untuk birokrasi yang efisien dan partisipatif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan digitalisasi pemerintahan menjadi hal yang vital dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan partisipatif.

    Dia menyebut transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya soal penggunaan teknologi, melainkan juga transformasi budaya kerja dan tata kelola birokrasi. Digitalisasi memungkinkan efisiensi waktu dan biaya, membuka akses informasi bagi publik secara real-time, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

    “Digitalisasi untuk efisiensi, tadi disampaikan juga digitalisasi untuk transparansi, digitalisasi untuk partisipasi,” kata Bima dalam Kuliah Umum Nasional bertema “Transformasi Digital Government Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Pasundan (Unpas), Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu.

    Dalam paparannya, Bima mengungkapkan pemerintah telah menyusun berbagai roadmap digital untuk memastikan layanan publik berjalan secara efisien, akuntabel, dan inklusif. Dengan sistem ini, pemerintah pusat hingga daerah diharapkan dapat terintegrasi secara digital dalam satu ekosistem pelayanan publik.

    Menurutnya, digitalisasi tak cukup hanya ditopang dengan keberadaan teknologi canggih, tapi juga perlu didukung dari aspek edukasi dan evaluasi. “Jadi ekosistemnya dibangun secara keseluruhan,” ujarnya.

    Ia menambahkan pemerintah telah menerapkan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital. Hal ini akan memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas aparatur.

    Dirinya juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan digital dan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.

    Bima mengatakan salah satu tujuan utama digitalisasi adalah meminimalkan ruang penyalahgunaan wewenang sekaligus mempercepat pelayanan publik. Ia mencontohkan keberhasilan beberapa daerah dalam menerapkan sistem pelayanan digital terpadu sebagai bukti nyata manfaat digitalisasi.

    Dia menceritakan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor. Kala itu, ia mendorong keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran secara langsung.

    “Saya sampaikan ke seluruh kepala dinas, Bapak-Ibu, besok kita akan buka APBD untuk publik. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, silakan ditanggung sendiri dosanya,” ungkap Bima.

    Bima juga mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi daerah di Indonesia, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang, yang telah menerapkan digitalisasi dengan pendekatan ekosistem menyeluruh. Di Sumedang, misalnya, data ibu hamil dari Posyandu dipadukan dengan teknologi gelang pintar agar bupati bisa memantau kondisi kesehatan ibu hamil, termasuk stunting, secara real-time.

    “Apa itu digitalisasi? Apa itu smart city? Ketika hidup lebih mudah. Ketika sesuatu lebih transparan, lebih mudah, dan kita ikut berpartisipasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri Sigit cek lokasi panen raya jagung serentak di Kalbar

    Kapolri Sigit cek lokasi panen raya jagung serentak di Kalbar

    Bengkayang (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat tinggi Mabes Polri dan juga Gubernur Kalbar mengecek langsung lokasi panen raya jagung serentak yang dipusatkan di Lanud Harry Hadisoemantri Bengkayang, Kalbar (5/6).

    Dalam pernyataannya di Bengkayang, Rabu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya dukungan Polri terhadap ketahanan pangan nasional.

    “Kehadiran kami di Kalimantan Barat merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program-program strategis nasional, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” ujarnya.

    Untuk itu, lanjutnya, sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

    Kapolri juga langsung mengecek Alsintan yang nantinya akan diberikan kepada kelompok tani di Bengkayang.

    Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto menyatakan kesiapan penuh jajaran Polda Kalbar dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

    “Kami telah menyiapkan seluruh aspek pengamanan dan koordinasi lintas sektor agar kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Ini momen penting bagi Kalbar untuk menunjukkan potensinya sebagai lumbung pangan strategis,” ujarnya.

    Kehadiran Kapolri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam acara panen raya jagung di Kabupaten Bengkayang.

    Kunjungan ini berkaitan langsung dengan rangkaian kegiatan nasional yang akan dilaksanakan pada 5 Juni 2025 di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, meliputi panen raya jagung, peletakan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan 18 unit gudang penyimpanan jagung, ekspor perdana jagung dari Kalbar, serta penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani.

    “Kehadiran para pejabat tinggi ini menjadi simbol sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta menunjukkan dukungan penuh institusi kepolisian terhadap agenda strategis nasional,” ujarnya.

    Dia kembali menegaskan, panen raya jagung di Bengkayang tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga semangat gotong royong dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan menjadikan Kalbar sebagai salah satu lumbung pangan andalan di Indonesia bagian barat.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Pulau Seribu distribusikan 35 hewan kurban ke sebelas pulau

    Pemkab Pulau Seribu distribusikan 35 hewan kurban ke sebelas pulau

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu mendistribusikan 35 hewan kurban ke sebelas pulau berpenduduk di daerah kepulauan itu untuk Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

    “Satu ekor sapi dari Presiden RI, Prabowo Subianto akan dikirim ke Pulau Panggang dan satu ekor sapi dari Gubenur DKI Jakarta Pramono Anung akan dikirim ke Pulau Untung Jawa,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan hewan kurban yang didistribusikan telah dilakukan pemeriksaan kesehatannya oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) Kepulauan Seribu.

    “Semua hewan yang diberangkatkan hari ini dalam kondisi sehat semua,” kata dia.

    Lebih lanjut, hewan-hewan ini saat tiba di pulau, hewan kurban ini juga akan kembali diperiksa kembali untuk memastikan kesehatannya.

    Bupati mengatakan dengan mengonsumsi daging hewan kurban tentunya akan menambah varian gizi masyarakat pulau karena masyarakat pulau lebih sering mengonsumsi ikan, yang memiliki nilai gizi yang tidak kalah dengan daging.

    “Bantuan hewan kurban ini sangat bermanfaat untuk masyarakat pulau. Tidak hanya itu, kami juga akan melakukan pemotongan hewan kurban di kantor Mitra Praja, yang nantinya akan dibagikan untuk pegawai di Mitra,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Nurliati menjelaskan dalam pemeriksaan hewan di Muara Angke pihaknya melibatkan dua dokter hewan untuk memastikan hewan yang diberangkatkan dalam keadaan sehat dan sesuai syariat Islam.

    “Sudah kami periksa, semuanya sehat dan layak untuk dikurbankan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.