Author: Antaranews.com

  • Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan berbagai strategi sebagai upaya keluar dari jebakan middle-income trap sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy).

    Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen (yoy) merupakan desain struktural yang dapat didukung delapan akselerator pertumbuhan yang terorkestrasi, peta jalan industrialisasi lintas sektor, serta kepemimpinan nasional yang mampu mengorkestrasi kebijakan secara terukur.

    “Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi. Ia bukan hanya mengubah bentuk bahan baku, tetapi mengubah struktur perekonomian nasional,” ujar Dany sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dany telah meluncurkan buku berjudul “Indonesia Naik Kelas”, yang menempatkan industrialisasi, hilirisasi, dan konsistensi kebijakan sebagai pilar utama mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam delapan tahun.

    Dalam bukunya, Ia memperkenalkan The DAI Concept yang mencakup Distinctive yaitu mendorong strategi industrialisasi berbasis keunggulan nasional, mulai dari bioenergi hingga ekonomi halal, serta mendorong diferensiasi pasar domestik.

    Kemudian, Adaptive yaitu merespons dinamika global seperti CBAM, geopolitik multipolar, integrasi AI dalam industri, serta transisi energi hijau, serta Inclusive yaitu membangun ekosistem industri yang melibatkan UMKM, startup teknologi, BUMN, dan perguruan tinggi dalam satu rantai nilai yang koheren.

    Dalam bukunya, Ia juga memaparkan delapan akselerator pertumbuhan 8 persen (yoy), yang dirancang untuk menyelaraskan instrumen fiskal, moneter, industri, dan perdagangan.

    Delapan akselerator itu, diantaranya:

    Investasi Berkualitas, yaitu mengutamakan investasi jangka panjang berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor. Kawasan Industri & Klaster Ekonomi, yaitu mengubah kawasan industri menjadi pusat riset, inovasi, dan integrasi logistik. Infrastruktur & Logistik Cerdas, yaitu membangun konektivitas produktif antarwilayah berbasis data real-time. Optimalisasi Belanja Negara, yaitu mengalihkan belanja pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan riset. Reformasi Fiskal Pro-Kompetisi, yaitu mendorong harmonisasi insentif fiskal dan tarif pajak sektoral berbasis daya saing industri. Ekspor Bernilai Tambah, yaitu diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Asia Selatan, dan emerging markets. Pasar Domestik Inklusif, yaitu membangun pasar yang mendorong konsumsi produktif, bukan konsumsi spekulatif. Kepemimpinan Orkestratif, yaitu sinkronisasi kebijakan antar-kementerian melalui model governance yang adaptif.

    “Delapan akselerator ini bukan hanya kebijakan, tetapi sistem kehidupan ekonomi baru yang menuntun Indonesia menjadi negara industri maju,” ujar Dany.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengusulkan pembuatan Dashboard Publik Industrialisasi, sebuah instrumen transparansi yang menampilkan perkembangan investasi, kapasitas produksi baru, penciptaan lapangan kerja, serta kemajuan energi hijau, sehingga perkembangan industrialisasi dapat diawasi secara real-time oleh publik.

    “Transparansi adalah prasyarat utama agar industrialisasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi agenda nasional,” ujar Dany.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyatakan perlu adanya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk turunan petrokimia seperti polypropylene (PP) homopolymer guna menjaga utilisasi.

    “Utilisasi produksi saat ini turun di bawah 70 persen, dan hal ini tentu berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menormalkan kondisi operasional agar tetap aman. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, perusahaan terpaksa akan merumahkan sebagian pekerja,” kata Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Kebutuhan percepatan keputusan BMAD kata dia semakin mendesak, karena utilisasi kapasitas produksi nasional dilaporkan telah turun di bawah 70 persen. Kondisi tersebut dapat berujung pada penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak ada intervensi kebijakan.

    “Untuk waktu pastinya, kami belum dapat memastikan apakah akan memakan waktu satu, dua, atau tiga bulan, karena semuanya bergantung pada keputusan tim tarif. Dalam kasus anti-dumping, besaran tarif yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan akan ditentukan oleh tim tarif. Jadi, sampai saat ini belum ada timeline yang jelas,” kata Fajar.

    INAPLAS berharap pemerintah mampu memberikan keputusan tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh.

    “Kami berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, sehingga aspek perlindungan, pengamanan, dan keseimbangan dapat benar-benar tepat sasaran,” kata Fajar.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor sektor plastik dan barang jadi plastik Indonesia mencapai 10,59 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Menurut Fajar, kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi BMAD agar industri nasional tidak terus ditekan oleh produk impor.

    Adapun pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping impor PP dari delapan negara.

    Penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi bahwa produk impor dijual di bawah harga wajar pasar dan telah menimbulkan kerugian material bagi industri nasional yang semakin tertekan oleh lonjakan volume impor.

    Delapan negara yang menjadi objek penyelidikan tersebut adalah China, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    Pemerintah turut memberikan kesempatan hingga 7 November 2025 kepada negara-negara tersebut untuk mengajukan pembebasan dari kemungkinan pengenaan BMAD. Kata Fajar, penyelidikan tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sarung tangan medis Indonesia catat potensi transaksi Rp200 miliar

    Sarung tangan medis Indonesia catat potensi transaksi Rp200 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) dalam pameran dagang alat kesehatan terbesar dunia, Medica 2025 di Düsseldorf, Jerman, yang mencakup pembelian produk medis dan investasi pengembangan teknologi kesehatan.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi mengatakan salah satu MoU yang ditandatangani adalah pembelian sarung tangan medis buatan Indonesia dengan potensi transaksi senilai 12 juta dolar AS atau setara Rp200 miliar per tahun.

    “MoU pembelian sarung tangan medis ini menegaskan posisi Indonesia sebagai penyedia alat kesehatan yang kompetitif dan terpercaya di kancah global sekaligus memperkuat upaya perluasan akses pasar sebagai tonggak penting ekspor Indonesia,” ujar Puntodewi melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    MoU tersebut merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya dengan peningkatan nilai pembelian, antara PT Haloni Jane dari Indonesia dan Excelmed Distribuidora De Materaiais Medicos E Odontologicos LTDA dari Brasil.

    Penandatanganan ini menegaskan pengakuan internasional terhadap kualitas dan daya saing produk kesehatan Indonesia.

    Sementara itu, MoU kedua merupakan investasi di bidang pengembangan kesehatan, penelitian, dan genetika molekuler. MoU tersebut melibatkan Rumah Sakit Dharmais dari Indonesia, PT Graha Teknomedika dari Indonesia, European Life Technologies Hungary Zrt. (ELT) dari Hungaria, Sulico Ltd. Hungary dari Hungaria, dan Qualysoft Information Technology dari Slovakia.

    Sejumlah muatan dalam MoU adalah mendorong pembangunan sebuah laboratorium genetika molekuler di Indonesia serta program pelatihan tenaga kesehatan di spesialisasi tersebut.

    “Kami harap penandatanganan kedua MoU ini mendorong sinergi yang lebih kuat antara pelaku industri alat kesehatan nasional dan mitra strategis internasional. Hal ini akan bermanfaat dalam peningkatan ekspor Indonesia, mewujudkan transfer teknologi, serta memperkuat kapasitas produksi dalam negeri,” kata Puntodewi.

    Industri alat kesehatan global diproyeksikan terus tumbuh dan berkembang, di mana transaksinya akan mencapai 717,38 miliar dolar AS pada 2029.

    Pasar alat kesehatan Jerman juga diprediksi meningkat dari 33,6 miliar pada 2024 menjadi 40,08 miliar dolar AS pada 2029.

    Sementara itu, kinerja ekspor peralatan kesehatan Indonesia mencapai 890,3 juta dolar AS ke seluruh dunia pada 2024. Nilai ini meningkat hingga 29 persen bila dibandingkan dengan 2020.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan pastikan serapan anggaran 2025 bisa capai 93 persen di Desember

    Mentan pastikan serapan anggaran 2025 bisa capai 93 persen di Desember

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan serapan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 dapat mencapai 93 persen pada Desember melalui optimalisasi program prioritas dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis di seluruh daerah.

    “Kami terus berupaya meningkatkan serapan anggaran, diproyeksikan realisasi penyerapan sampai Desember (2025) mencapai minimal 93 persen,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

    Kementerian Pertanian mencatat hingga 20 November 2025, realisasi serapan anggaran telah mencapai 72,41 persen atau sekitar Rp22 triliun dari pagu anggaran 2025.

    “Progres realisasi anggaran Kementerian Pertanian sampai dengan 20 November 2025 dengan memperhitungkan outstanding kontrak, kontrak ikatan lockdown, dan blokir anggaran mencapai 72,41 persen,” bebernya.

    Adapun pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp31,91 triliun, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp2,46 triliun untuk mendukung peningkatan produksi komoditas strategis nasional.

    Dari pagu tersebut, terdapat blokir perjalanan dinas senilai Rp136 miliar yang dijaga pemanfaatannya secara selektif dan hanya dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan rekomendasi Kementerian Keuangan secara resmi.

    Selain itu, terdapat blokir non perjalanan dinas bersumber dari pendanaan pinjaman luar negeri mencapai Rp572 miliar sehingga perhitungan pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp31,12 triliun sepanjang tahun anggaran berjalan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025). ANTARA/Harianto

    Ia menuturkan tambahan anggaran ABT diberikan atas arahan langsung Presiden agar Kementan mempercepat peningkatan produksi tebu, kopi, kelapa, kakao, mente, lada, dan pala melalui perluasan kawasan dan penguatan pembenihan.

    Menurut Mentan keterlambatan serapan dipengaruhi adanya blokir sebesar Rp8 triliun pada September dan sebagian blokir yang bertahan pada Oktober sehingga sejumlah kegiatan belum dapat dieksekusi maksimal.

    Kementan terus mengupayakan percepatan realisasi anggaran melalui monitoring intensif dan koordinasi melekat dengan satuan kerja daerah agar pelaksanaan kegiatan tetap akuntabel dan sesuai pedoman keuangan negara.

    “Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72 persen, tapi insya Allah di akhir tahun kami upayakan 93 persen capaian belanja APBN,” tegas Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Askrindo raih penghargaan atas inovasi pembangunan SDM

    Askrindo raih penghargaan atas inovasi pembangunan SDM

    Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meraih Apresiasi Anugerah Penggerak Inovasi Untuk Negeri atas program pembangunan sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

    Direktur Utama Askrindo Fankar Umran menjelaskan pihaknya menjalankan berbagai program pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Dengan penghargaan ini akan menambahkan semangat Askrindo untuk memastikan bahwa melalui program TJSL setiap intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadirkan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Sebagai contoh, Askrindo memiliki program 23 unit Mobil Pintar yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai mobil literasi dan layanan psikologis. Unit Mobil Pintar ini utamanya tersebar di wilayah terpencil.

    Kemudian, terdapat program UMKM Warung PAUD Berkelanjutan, yakni program pemberdayaan ekonomi ini mendorong kemandirian melalui usaha mikro yang menghubungkan peningkatan ekonomi keluarga dengan perbaikan layanan PAUD.

    Selanjutnya, program Peningkatan Kompetensi Guru PAUD melalui Training for Trainer, diklat, Askrindo PAUD Awards, serta pelatihan penanganan dan deteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus.

    Fankar menyatakan inisiatif tersebut merupakan komitmen Askrindo untuk meningkatkan kapasitas guru PAUD di seluruh Indonesia.

    “Guru PAUD adalah garda terdepan pembentukan karakter anak. Tugas kami adalah memastikan anak-anak mendapatkan dukungan, pelatihan, serta pendampingan yang layak,” tambahnya.

    Dia menambahkan, Askrindo berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang program yang memberikan dampak sosial luas dan berkelanjutan.

    Setiap program TJSL, kata dia, tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dan akses pendidikan inklusif.

    “Kami ingin hadir sebagai penggerak inovasi sosial di Indonesia. Harapan kami, apa yang dilakukan Askrindo hari ini akan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya Generasi Emas Indonesia pada 2045,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan BSN cari solusi soal SNI untuk industri

    Komisi VII DPR rapat dengan BSN cari solusi soal SNI untuk industri

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna mencari solusi terkait persoalan-persoalan di lapangan yang menyangkut Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi industri.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari berbagai pelaku industri di lapangan mengenai persoalan SNI itu.

    “Ketika kita turun ke industri-industri itu banyak sekali masukan yang kita terima, baik hasil dari kunjungan lapangan kita atau hasil dari mereka kita panggil,” kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain itu, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga ingin mengetahui kinerja program-program BSN selama setahun terakhir, termasuk mengevaluasi program.

    Dia mengatakan Komisi VII DPR ingin mengetahui jumlah anggaran yang sudah terserap, pencapaian program, dan program-program yang diganti.

    “Rapat pada hari ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan program kerja BSN dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional,” katanya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BSN Kristianto Widiwardoyo mengatakan bahwa jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun ini hingga November 2025 sebanyak 2.687 LPK, yang secara agregat statusnya aktif.

    Paling banyak LPK yang diakreditasi, yakni laboratorium penguji sebanyak 1.573 dan laboratorium kalibrasi sebanyak 382. Sedangkan lembaga sertifikasi lainnya, yakni lembaga sertifikasi badan usaha, sertifikasi produk, sertifikasi manajemen, hingga sertifikasi jasa konstruksi.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa BSN terus melakukan pengawasan kepada LPK. Ada tiga cara pengawasan, yaitu surveilans terjadwal, surveilans tidak terjadwal, dan asesmen penyakitan.

    “Tujuan surveilans adalah untuk memastikan kompetensi LPK terpelihara dengan konsisten,” kata Kristianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Kenaikan harga telur tak lagi meluas, hanya 151 kabupaten/kota

    BPS: Kenaikan harga telur tak lagi meluas, hanya 151 kabupaten/kota

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga telur ayam ras nasional mulai mengalami penurunan di sejumlah kabupaten/kota dibandingkan dengan minggu kedua November 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan rata-rata harga telur ayam ras nasional pada minggu ketiga November 2025 tercatat Rp31.667 per kilogram. Kenaikan ini terjadi di 151 kabupaten/kota, sedangkan pada minggu sebelumnya kenaikan terjadi di 157 kabupaten/kota dengan harga rata-rata Rp31.546 per kilogram.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga IPH (indeks perkembangan harga) telur ayam ras sudah tidak setinggi minggu lalu. Ini sudah mulai menurun trennya dari 157 (kabupaten/kota) sekarang sudah hanya 151,” ujar Amalia di Jakarta, Senin.

    Harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga antara Kabupaten Tambrauw Rp48.000 per kilogram, Kabupaten Melawi Rp33.600 per kilogram, dan Kabupaten Ende Rp48.000 per kilogram.

    Selain itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Mamberamo Tengah tercatat Rp100 ribu per kilogram, Kabupaten Puncak Jaya Rp90.000 per kilogram, dan Kabupaten Intan Jaya Rp90.000 per kilogram.

    “Papua ini memang per kilonya Rp100.000 per kilogram karena memang lokasi yang untuk melakukan distribusi ke sana juga memerlukan harga transportasi yang relatif lebih tinggi,” jelas Amalia.

    Amalia juga mengatakan kenaikan harga telur ayam dikarenakan permintaan yang terus meningkat, terutama pada daerah-daerah yang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah relatif banyak.

    Kenaikan harga telur ayam terjadi selama periode percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni mulai Juli hingga minggu ketiga November 2025, di mana telur ayam menjadi salah satu menu dalam program tersebut.

    “Sebenarnya ada permintaan banyak, tinggal didorong bagaimana suplainya harus bisa memenuhi. Artinya peluang potensi bisnis untuk peternak telur ayam ras ini terbuka lebih besar,” imbuh Amalia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK: Kredit hijau didominasi Himbara, bank swasta dan BPD mulai naik

    OJK: Kredit hijau didominasi Himbara, bank swasta dan BPD mulai naik

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat saat ini sebagian besar penyaluran kredit hijau didominasi oleh bank-bank besar khususnya Himbara, namun tren positif juga mulai terlihat pada bank swasta nasional dan bank pembangunan daerah (BPD).

    “Tren positif mulai terlihat pada bank swasta nasional dan BPD yang mulai mengembangkan portofolio hijau serta produk berorientasi ESG (Environmental, Social, and Governance), meskipun skalanya masih terbatas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

    OJK mencatat bahwa hingga tahun 2024, total penyaluran kredit berkelanjutan (KUBL) mencapai Rp2.074 triliun, atau sekitar 26,24 persen dari total kredit nasional.

    Portofolio ini didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM (69,01 persen), diikuti oleh keanekaragaman hayati (16,59 persen) dan kegiatan berwawasan lingkungan (3,34 persen).

    Menurut OJK, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berkelanjutan masih berakar pada sektor produktif rakyat dan kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan alam, sebuah potensi besar untuk dikembangkan menjadi green lending yang lebih terarah dan berdampak.

    Dian menyampaikan bahwa perubahan iklim memang semakin nyata dampaknya terhadap sektor-sektor yang bergantung pada kondisi alam seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dari perspektif regulator, hal ini memunculkan dua sisi bagi sektor keuangan.

    Pertama, risiko iklim, baik fisik maupun transisi, meningkatkan ketidakpastian terhadap kinerja sektor-sektor tersebut. Risiko gagal panen, gangguan rantai pasok, hingga penurunan produktivitas dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelar IPO, Emiten sarang burung walet tawarkan Rp150-Rp168 per saham

    Gelar IPO, Emiten sarang burung walet tawarkan Rp150-Rp168 per saham

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan pengolahan sarang burung walet PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) berencana melangsungkan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia, dengan menetapkan harga penawaran awal (book building) sebesar Rp150-Rp168 per saham.

    Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 625 juta saham atau setara 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO, sehingga berpotensi meraih dana sebanyak-banyaknya Rp105 miliar, sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.

    Masa book building RLCO berlangsung pada 24-26 Oktober 2025, masa penawaran umum pada 2-4 Desember 2025, dan masa penjatahan pada 4 November 2025. Kemudian, secara resmi akan melantai di BEI dengan kode saham RLCO pada 8 November 2025.

    Terkait penggunaan dana IPO, seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan yaitu sekitar 56,33 persen untuk pemenuhan modal kerja rencana pembelian bahan baku, yaitu pembelian sarang burung walet.

    Kemudian, sekitar 43,67 persen akan disetorkan kepada anak usaha yaitu PT Realfood Winta Asia (Realfood) dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk rencana pembelian bahan baku, yaitu pembelian sarang burung walet.

    Perseroan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil IPO untuk modal kerja mengingat tingkat utilitas pabrik saat ini masih belum optimal. Melalui tambahan modal kerja, perseroan dapat meningkatkan kapasitas operasional dan produktivitas pabrik, yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan pendapatan.

    Apabila dana hasil IPO tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana tersebut, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal perseroan.

    Dalam aksi korporasi berupa IPO ini, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP luncurkan RAN PPSK sebagai upaya penguatan kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan kecil

    KKP luncurkan RAN PPSK sebagai upaya penguatan kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan kecil

    Minggu, 9 November 2025 11:45 WIB

    Nelayan mencari ikan di pesisir Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (9/11/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK) sebagai wujud nyata komitmen untuk memperkuat kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan kecil di Indonesia melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam dengan berfokus pada penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan nilai rantai pasok, dan pelaksanaan yang terukur guna mendukung ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU

    Nelayan memidahkan kerang hasil panen di pesisir Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (9/11/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK) sebagai wujud nyata komitmen untuk memperkuat kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan kecil di Indonesia melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam dengan berfokus pada penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan nilai rantai pasok, dan pelaksanaan yang terukur guna mendukung ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU

    Nelayan memidahkan kerang hasil panen di pesisir Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (9/11/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK) sebagai wujud nyata komitmen untuk memperkuat kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan kecil di Indonesia melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam dengan berfokus pada penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan nilai rantai pasok, dan pelaksanaan yang terukur guna mendukung ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.