Author: Antaranews.com

  • PERURI salurkan hewan kurban bagi masyarakat Karawang jelang Idul Adha

    PERURI salurkan hewan kurban bagi masyarakat Karawang jelang Idul Adha

    Bantuan hewan kurban ini merupakan bentuk rasa syukur kami sekaligus wujud nyata kontribusi PERURI bagi masyarakat. Kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dan manfaat, serta semakin mempererat hubungan baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar

    Jakarta (ANTARA) – PERURI menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Karawang sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Kamis (5/6).

    “Bantuan hewan kurban ini merupakan bentuk rasa syukur kami sekaligus wujud nyata kontribusi PERURI bagi masyarakat. Kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dan manfaat, serta semakin mempererat hubungan baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar,” ujar Penanggung Jawab Strategic Corporate Branding dan TJSL PERURI Dawam H dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi antara PERURI dan organisasi internal perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kesenian, dan keagamaan, yaitu PERURI STARS.

    PERURI menyerahkan total tiga ekor sapi dan enam ekor kambing yang didistribusikan ke dua lokasi utama, yaitu Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Kantor Pemerintah Desa Parung Mulya.

    Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Penanggung Jawab Strategic Corporate Branding dan TJSL PERURI Dawam H kepada para tokoh masyarakat dan pengurus masjid setempat.

    Melalui kegiatan ini, PERURI ingin memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, terutama bagi warga yang membutuhkan di momen penuh berkah Idul Adha.

    Program ini sekaligus menjadi refleksi dari prinsip menciptakan nilai bersama yang dijalankan PERURI. Dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem perusahaan, PERURI berharap dapat terus tumbuh bersama dan memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK beri waktu penyesuaian produk asuransi kesehatan hingga akhir 2026

    OJK beri waktu penyesuaian produk asuransi kesehatan hingga akhir 2026

    Bagi produk asuransi kesehatan yang dapat diperpanjang secara otomatis dan telah mendapatkan persetujuan OJK atau dilaporkan kepada OJK sebelum SEOJK 7/2025 ini berlaku, harus disesuaikan dengan SEOJK ini paling lambat tanggal 31 Desember 2026

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan waktu bagi perusahaan asuransi untuk menyesuaikan produk asuransi kesehatan mereka dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025) paling lambat 31 Desember 2026.

    Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi untuk menyesuaikan fitur produk asuransi kesehatan berupa skema pembagian risiko (co-payment) dan Coordination of Benefit (CoB).

    Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa SEOJK tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    “Pertanggungan atau kepesertaan atas produk asuransi kesehatan yang sudah berjalan pada saat SEOJK 7/2025 ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pertanggungan atau kepesertaan berakhir,” ujarnya.

    “Bagi produk asuransi kesehatan yang dapat diperpanjang secara otomatis dan telah mendapatkan persetujuan OJK atau dilaporkan kepada OJK sebelum SEOJK 7/2025 ini berlaku, harus disesuaikan dengan SEOJK ini paling lambat tanggal 31 Desember 2026,” lanjut Ismail.

    Selain mengatur skema pembayaran, ia menuturkan bahwa SEOJK tersebut juga mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga ahli yang memadai, termasuk tenaga medis dengan kualifikasi dokter yang berperan untuk melakukan analisis atas tindakan medis dan telaah utilisasi (utilization review).

    Ia menyampaikan bahwa perusahaan asuransi juga wajib membentuk Dewan Penasihat Medis (Medical Advisory Board) serta sistem informasi yang memadai untuk melakukan pertukaran data secara digital dengan fasilitas kesehatan.

    Ketiga hal tersebut dimaksudkan agar perusahaan asuransi dapat melakukan analisis terhadap efektivitas layanan medis dan layanan obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan berdasarkan data digital yang dikumpulkan, serta memberi masukan kepada fasilitas kesehatan secara berkala melalui mekanisme utilization review.

    “OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SEOJK ini untuk memastikan ketentuan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak, termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta,” kata M. Ismail Riyadi.

    SEOJK 7/2025 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 3B ayat (3) Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI beri diskon 30% kereta komersial jarak jauh saat libur sekolah

    KAI beri diskon 30% kereta komersial jarak jauh saat libur sekolah

    ANTARA – PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 9 Jember, Jawa Timur memberikan diskon khusus selama masa libur sekolah sebesar 30% yang berlaku pada seluruh kereta api komersial jarak jauh kelas ekonomi, mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Diskon ini diberikan guna lebih meningkatkan minat masyarakat terhadap jasa transportasi kereta api. (Hamka Agung Balya/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • H-1 Idul Adha, volume kendaraan melintasi GT Cikatama meningkat

    H-1 Idul Adha, volume kendaraan melintasi GT Cikatama meningkat

    ANTARA – Arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama atau Cikatama di Karawang, Jawa Barat, pada H-1 Idul Adha 1446 Hijriah, Kamis (5/6), terpantau lancar. Meski demikian, PT Jasamarga mencatat jumlah kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Cikatama mengalami peningkatan. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank emas membuka era baru pengelolaan emas di Indonesia

    Bank emas membuka era baru pengelolaan emas di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – “Kita harapkan ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun, kemudian akan membuka lapangan kerja baru 1,8 juta,” demikian ungkapan penuh optimisme dari Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan layanan bank emas di Indonesia pada 26 Februari lalu.

    Kegiatan usaha bullion atau bank emas menjadi mesin penggerak pemerintah guna menggenjot potensi emas tanah air yang belum dimanfaatkan secara optimal.

    Kajian PT Pegadaian di tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia memiliki 2.600 ton cadangan emas dan 1.800 ton potensi emas di masyarakat yang belum dimanfaatkan secara produktif.

    Angka lain menunjukkan, ekspor emas mentah (dore) Indonesia mencapai 5 miliar dolar AS per tahun, sedangkan impor emas justru juga tercatat dengan nilai 2 miliar dolar AS per tahun.

    Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar emas luar negeri dan memaksimalkan pemanfaatan emas dalam negeri, bank emas diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem industri berbasis emas.

    Manfaat bank emas

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut ada tiga manfaat yang bisa lahir akibat operasionalisasi bank emas di Indonesia.

    Pertama, mendorong optimalisasi refinery atau proses pemurnian emas dalam negeri. Sehingga bank emas bisa memainkan peran sebagai sarana strategis yang mengintegrasikan antara produsen emas dengan ekosistem keuangan dan industri berbasis emas.

    Terlebih, US Geological Survey mencatat bahwa Indonesia menduduki posisi ke-10 sebagai negara dengan produksi emas tertinggi di dunia tahun 2024 dengan nilai produksi 100 metrik ton.

    Artinya, dengan memaksimalkan pengolahan di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambah produksi emas yang berpengaruh terhadap pendapatan negeri.

    Kedua, memperluas perdagangan emas yang dijalankan oleh lembaga jasa keuangan melalui skema titipan dan simpanan emas dari masyarakat dan pelaku usaha.

    “Jadi kalau sekarang misalnya masyarakat punya emas taruh di bantal, ini kan tidak bisa kita apa-apakan gitu ya. Tapi kalau dengan bullion bank, emas yang ada disimpan nanti di bullion bank ini paling tidak 70 persen yang masyarakat simpan itu bisa disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan emas gitu ya. Ini kita harapkan bisa memutar roda perekonomian lebih cepat gitu ya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.

    Manfaat ketiga dari operasionalisasi bank emas di Indonesia adalah memperkuat industri perhiasan melalui skema pembiayaan emas. Kemudahan akses terhadap bahan baku emas dapat mengakselerasi pertumbuhan industri perhiasan emas.

    Apalagi Indonesia saat ini memiliki lebih dari 5 manufaktur perhiasan besar dan 30 ribu lebih manufaktur perhiasan skala kecil dan menengah yang seluruhnya bisa memproduksi 65 ton emas per tahun.

    Regulasi sebagai fondasi

    Berkaca dari sejumlah negara yang telah sukses menjalankan bank emas selama bertahun-tahun, Indonesia memulai langkah pertama dengan membuat regulasi bank emas yang jadi pijakan bagi lembaga jasa keuangan selaku penyelenggara bank emas.

    Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur soal berbagai aktivitas kegiatan usaha bullion atau bank emas yang bisa dijalankan lembaga jasa keuangan.

    UU tersebut lantas diperkuat dengan aturan yang lebih teknis yang kemudian diatur dalam Peraturan Otortitas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2024.

    “Di situ kami menetapkan kerangka regulasi yang mencakup prinsip kehati-hatian, ada persyaratan permodalan juga, ada manajemen risiko, transparansi, terus ada juga pentahapan kegiatan usaha bullion,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Ahmad Nasrullah.

    POJK/17/2024 juga telah mengatur penerapan program anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan profilerasi pemusnah masal, strategi anti-fraud, serta perlindungan konsumen, dan sistem pelaporan oleh lembaga jasa keuangan terkait kegiatan usaha bullion atau bank emas.

    Lebih lanjut, OJK menjelaskan bahwa lembaga jasa keuangan yang bisa menjalankan bank emas hanya yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyaluran kredit.

    Saat ini, baru dua lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyediakan layanan bank emas, yaitu PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Kinerja layanan bank emas

    PT Pegadaian telah memperoleh empat izin layanan bank emas meliputi simpanan, pembiayaan, titipan, dan perdagangan. Keempatnya diimplementasikan dalam layanan produk deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, dan perdagangan emas.

    Belum genap tiga bulan sejak bank emas diluncurkan secara nasional, produk bank emas milik PT Pegadaian telah membukukan catatan yang membanggakan.

    Per 30 April 2025, deposito emas menyentuh saldo 1,1 ton dengan 31.000 nasabah, pinjaman modal kerja emas sebesar 150 kilogram atau senilai Rp233 miliar. Sedangkan perdagangan emas menyentuh transaksi hingga Rp2 triliun atau setara 1,2 ton, dan titipan emas korporasi berjumlah 2,9 ton.

    “Bank emas bisa meningkatkan value added terkait cita-cita negara kita untuk mendukung hilirisasi terutama di hilirisasi emas, menciptakan diversifikasi investasi emas, dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat,” kata Elvi Rofiqotul Hidayah, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian.

    Lembaga jasa keuangan lain yang juga telah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan layanan bank emas, BSI, saat ini baru menjalankan dua layanan bank emas yaitu perdagangan dan penitipan emas.

    Bank syariah ini memperkenalkan BSI Emas sebagai produk bank emas mereka dengan skema beli dan titip sekaligus dalam satu transaksi. Berdasarkan data per Mei 2025, transaksi BSI Emas melalui aplikasi BYOND mencapai 830 kilogram emas.

    BSI memastikan telah memiliki emas fisik lebih dulu sebelum menjual emas secara digital kepada nasabah untuk menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi secara syariah. Sehingga bank syariah terbesar di Indonesia itu memastikan kehalalan dari transaksi emas yang dilakukan nasabahnya.

    Menurut Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna, BSI Emas telah dikembangkan sejak satu hingga dua tahun terakhir. Namun peresmian bank emas secara nasional oleh Presiden Prabowo awal tahun 2025 berhasil mengakselerasi layanan BSI Emas.

    “Kalau kita lihat secara year to date dari Desember 2024 sampai dengan bulan Mei 2025, tumbuhnya di angka sekitar 100,26 persen atau dua kali lipat dibandingkan posisi di bulan Desember 2024 di mana posisinya itu bertumbuh di angka 444,98 kilogram,” kata Anton.

    Beragam produk bank emas yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan memang membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi dalam memilih produk investasi emas.

    Namun, masyarakat perlu menyesuaikan produk bank emas yang dipilih dengan profil risiko dan kebutuhan investasi.

    “Jika perlu dana liquid dalam jangka pendek bisa (pilih) tabungan emas. Kalau jangka menengah mungkin bisa menggunakan deposito emas, dan kalau kebutuhannya untuk investasi bisa juga dengan cicil emas,” ucap Nur Hidayah, Ketua Program Studi Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Kepala Center For Syariah Economic Development INDEF.

    Jadi, bullion bank diharapkan akan menumbuhkan ekonomi, lapangan kerja, dan investasi di Indonesia.Bullion bank diharapkan pula menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNI pertegas komitmen dukungan bulu tangkis di Indonesia Open 2025

    BNI pertegas komitmen dukungan bulu tangkis di Indonesia Open 2025

    BNI bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan atlet-atlet berprestasi seperti Adnan dan Indah. Mereka adalah contoh semangat juang generasi muda Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempertegas komitmen dukungan kepada atlet bulu tangkis nasional pada Indonesia Open 2025.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan, dukungan BNI terhadap olahraga, khususnya bulu tangkis, bukan hanya sebatas sponsor, melainkan bentuk nyata kontribusi terhadap pembangunan karakter dan prestasi generasi muda bangsa yang kompetitif di kancah global.

    Salah satu momen membanggakan pada Indonesia Open 2025 adalah keberhasilan pasangan ganda campuran, Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil yang berhasil melaju ke babak perempat final setelah menundukkan wakil Singapura, Hee Yong Kai Terry dan Jin Yu Jia di ajang bergengsi Indonesia Open 2025.

    Prestasi Adnan dan Indah di Indonesia Open 2025 menjadi sinyal positif peningkatan kualitas atlet ganda campuran Indonesia secara merata.

    “BNI bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan atlet-atlet berprestasi seperti Adnan dan Indah. Mereka adalah contoh semangat juang generasi muda Indonesia,” ujar Okki.

    Indah Cahya Sari Jamil merupakan atlet yang tumbuh dari keluarga mantan pebulu tangkis. Sejak kecil ia sudah tekun berlatih, hingga akhirnya menembus seleksi salah satu klub pencetak talenta bulu tangkis Indonesia dan meniti karier profesional sejak usia remaja.

    Indah dikenal luas sejak mencetak prestasi gemilang di level junior, termasuk Juara Dunia dan Juara Asia 2018–2019 di sektor ganda campuran. Kini, ia makin matang secara teknik dan mental saat berpasangan dengan Adnan Maulana di level senior.

    Adnan, yang lahir pada 16 Maret 2002 juga memulai kariernya dari klub bulu tangkis yang sama dengan Indah. Ia masuk ke Pelatnas PBSI dan dikenal sebagai pemain bertalenta. Sebelum bersama Indah, Adnan sempat berpasangan dengan Mychelle Crhystine Bandaso dan meraih sejumlah gelar internasional.

    Sejak dipasangkan dengan Indah pada 2024, performa keduanya terus meningkat. Mereka sukses meraih gelar di Indonesia International Challenge, Vietnam Open, dan mencatat kemenangan besar di Toyota Thailand Open 2025 melawan unggulan asal Tiongkok.

    Dengan semangat tinggi dan dukungan berbagai pihak, termasuk BNI, pasangan ini diharapkan menjadi pilar penting bagi regenerasi sektor ganda campuran Indonesia dan membawa pulang lebih banyak prestasi ke tanah air.

    “Kami melihat bahwa pembinaan dan konsistensi adalah kunci. BNI mendukung penuh agar atlet seperti Adnan dan Indah bisa terus berkembang dan membawa nama Indonesia harum di pentas dunia,” tutur Okki.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri gandeng Hermina untuk akselerasi KPR subsidi bagi nakes

    Bank Mandiri gandeng Hermina untuk akselerasi KPR subsidi bagi nakes

    Melalui komitmen yang berkelanjutan dan strategi yang terintegrasi, Bank Mandiri berupaya mengakselerasi kontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor properti nasional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya para tenaga kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjalin kerja sama dengan Hermina Group dalam rangka mengakselerasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan sasaran utama tenaga kesehatan yang tergabung dalam jaringan Hermina Group.

    “Melalui komitmen yang berkelanjutan dan strategi yang terintegrasi, Bank Mandiri berupaya mengakselerasi kontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor properti nasional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya para tenaga kesehatan,” kata Senior Vice President Consumer Loan Bank Mandiri Reza Adriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Melalui kolaborasi ini, jelas Reza, Bank Mandiri berharap dapat mempercepat realisasi kepemilikan rumah bagi tenaga kesehatan melalui fasilitas pembiayaan yang solutif.

    “Sinergi ini memperluas jangkauan layanan FLPP sekaligus mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya para profesional kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik,” kata dia.

    Saat ini Hermina Group menaungi lebih dari 60 unit layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Jaringan layanan kesehatan tersebut dapat dipadankan langsung dengan jaringan distribusi Bank Mandiri.

    Adapun sinergi diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh Pejabat Eksekutif Consumer Banking Bank Mandiri Saptari serta jajaran manajemen dari Bank Mandiri dan Hermina Group, di RSU Hermina Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/6).

    Ketua Perkumpulan Hermina Group Yulisar Khiat menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

    “Tenaga kesehatan adalah aset strategis bangsa, dan hunian merupakan bagian penting dalam mendukung produktivitas serta kualitas hidup mereka. Kerja sama dengan Bank Mandiri ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesejahteraan SDM kami di berbagai daerah,” kata Yulisar.

    Hermina Hospitals berharap dapat menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh karyawan Hermina, khususnya dalam mewujudkan impian memiliki rumah sendiri.

    Kolaborasi antara Bank Mandiri dan Hermina Group ini tidak lepas dari peran strategis sektor perbankan dalam mendukung kebijakan pembiayaan perumahan nasional.

    Salah satu instrumen utama dalam kebijakan tersebut adalah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dirancang untuk menjawab persoalan backlog perumahan di Indonesia.

    Menurut perseroan, Bank Mandiri secara aktif mendukung program tersebut melalui penyaluran KPR FLPP yang terus menunjukkan pertumbuhan.

    Hingga Mei 2025, bank berlogo pita emas ini telah menyalurkan 4.229 unit KPR FLPP dengan pertumbuhan 78,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    Bank Mandiri juga tercatat sebagai penyalur FLPP terbaik nasional dengan tingkat keterhunian tertinggi pada 2024.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK atur skema ‘co-payment’ dan CoB dalam SEOJK Asuransi Kesehatan

    OJK atur skema ‘co-payment’ dan CoB dalam SEOJK Asuransi Kesehatan

    Secara umum, SEOJK 7/2025 mengatur lebih lanjut mengenai kriteria perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai bagi perusahaan asuransi dalam

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025) yang mengatur skema pembagian risiko (co-payment) dan Coordination of Benefit (CoB) untuk memperkuat industri asuransi kesehatan.

    Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyampaikan di Jakarta, Kamis, bahwa implementasi SEOJK tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekosistem, tata kelola dan pelindungan konsumen dalam industri asuransi kesehatan.

    “Secara umum, SEOJK 7/2025 mengatur lebih lanjut mengenai kriteria perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai bagi perusahaan asuransi dalam menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan,” ucap M. Ismail Riyadi.

    Ia menuturkan bahwa objek pengaturan dalam SEOJK tersebut ditujukan untuk produk asuransi kesehatan komersial dan tidak berlaku untuk skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

    Ia juga mengatakan bahwa penerbitan aturan baru tersebut bertujuan untuk mendorong setiap pihak dalam ekosistem asuransi kesehatan agar dapat memberikan nilai tambah bagi upaya efisiensi biaya kesehatan dalam jangka panjang, mengingat tren inflasi medis yang terus meningkat dan jauh lebih tinggi dari inflasi umum.

    Ismail mengungkapkan bahwa salah satu aturan pokok dalam SEOJK 7/2025 adalah penerapan skema co-payment dan CoB oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan unit asuransi syariah.

    Ia menjelaskan bahwa pembagian risiko atau co-payment adalah porsi pembiayaan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemegang polis, tertanggung, atau peserta, paling sedikit sebesar 10 persen dari total pengajuan klaim rawat jalan atau rawat inap di fasilitas kesehatan.

    Meskipun begitu, terdapat batas maksimum porsi pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebesar Rp300 ribu per pengajuan klaim rawat jalan serta Rp3 juta per pengajuan klaim rawat inap.

    Sementara skema Coordination of Benefit memungkinkan koordinasi pembiayaan kesehatan apabila pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan skema JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

    Ismail menyatakan bahwa ketentuan co-payment tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan layanan medis dan layanan obat yang lebih berkualitas serta akan mendorong premi asuransi kesehatan yang lebih terjangkau karena peningkatan premi dapat dimitigasi dengan lebih baik.

    “Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, termasuk Indonesia, mekanisme co-payment atau deductible akan mendorong peningkatan awareness (kesadaran) pemegang polis atau tertanggung dalam memanfaatkan layanan medis yang ditawarkan oleh fasilitas kesehatan,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MIND ID kembangkan sistem kemitraan lewat digitalisasi

    MIND ID kembangkan sistem kemitraan lewat digitalisasi

    Dengan pendekatan ini, MIND ID berharap model kemitraan dan pengawasan digital melalui MCOS dapat menjadi contoh praktik pertambangan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – MIND ID melalui PT Timah Tbk mengembangkan pola kemitraan penambangan yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui penerapan aplikasi Mining Control System (MCOS).

    Aplikasi tersebut merupakan sistem digital yang dirancang untuk mengatur proses pendaftaran dan pemilihan kemitraan secara transparan dan terstruktur.

    Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan, penguatan sistem ini mencerminkan komitmen MIND ID terhadap tata kelola yang baik, serta memastikan setiap manfaat kegiatan pertambangan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar tambang, terutama di Bangka Belitung.

    “Dengan pendekatan ini, MIND ID berharap model kemitraan dan pengawasan digital melalui MCOS dapat menjadi contoh praktik pertambangan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia,” katanya.

    Langkah ini disebut menjadi bagian dari komitmen MIND ID terhadap implementasi prinsip good mining practice serta pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional PT Timah, khususnya di Bangka Belitung.

    Sistem MCOS juga berperan sebagai alat pengawasan untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di wilayah pertambangan laut, termasuk di sekitar Kapal Isap Produksi.

    Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Nur Adi menyampaikan bahwa aplikasi MCOS saat ini telah diperkuat dari sisi seleksi dokumen usulan kerja sama.

    Masyarakat dapat bekerja sama dengan PT Timah dengan melampirkan persyaratan dari sisi kemampuan teknis, perlengkapan operasional, dan dokumen yang memastikan penerapan keselamatan kerja yang layak.

    PT Timah selaku pemilik IUP juga melakukan pengawasan secara langsung saat proses penambangan yang lakukan masyarakat tersebut, guna memastikan kesesuaian jumlah produksi dan implementasi keselamatan kerja yang baik.

    “Melalui MCOS, kami berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus memperkuat pengamanan wilayah IUP agar kinerja operasional dapat terus tumbuh secara berkelanjutan,” tutur Nur Adi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IX DPR ajak pelaku usaha di NTB jadi mitra dapur umum MBG

    Komisi IX DPR ajak pelaku usaha di NTB jadi mitra dapur umum MBG

    ANTARA – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muazzim Akbar bersama Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, upayakan perluasan jangkauan sebaran program Makan Bergizi Gratis di Nusa Tenggara Barat melalui sosialisasi. Ratusan orang peserta sosialisasi dari kalangan pelaku usaha kepariwisataan di Desa Wisata Meninting Kabupaten Lombok Barat, diajak menjadi mitra usaha dalam pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. (Kusnandar/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.