Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI berupaya mencari model inovasi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lewat lembaga penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemanfaatan fungsi penyiaran publik dalam mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan.

    “Dalam konteks transformasi digital dan persaingan media yang semakin ketat, peranan LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN ANTARA diharapkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai motor penggerak literasi, promosi dan bagian dari ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif nasional,” kata Evita saat membuka rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga penyiaran tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, yakni tingkat pemanfaatan ruang siar produksi konten dan platform digital untuk promosi UMKM yang belum merata di seluruh daerah sehingga visibilitas produk lokal masih terbatas.

    Kemudian, kata dia, masih ada keterbatasan integrasi data, kurasi konten, serta kolaborasi lintas lembaga media publik dan kementerian terkait belum sepenuhnya optimal sebagai alat pemasaran produk UMKM dan ekonomi kreatif nasional.

    Di sisi lain, menurut Evita, infrastruktur penyiaran dan digitalisasi layanan yang belum sepenuhnya mencukupi di seluruh wilayah nasional sehingga menghambat pemerataan akses dan jangkauan publik, terkhusus pada produk UMKM dan ekonomi kreatif nasional di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk mendalami strategi lembaga penyiaran publik dalam memperkuat pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui langkah-langkah seperti perluasan ruang siar promosi UMKM, penguatan ekosistem konten kreatif nasional, digitalisasi layanan penyiaran, serta penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    “Kami juga berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konkret terkait model kolaborasi, inovasi program, persiapan infrastruktur dan sinergi antarlembaga penyiaran publik untuk mendorong pemerataan manfaat bagi pelaku UMKM dan industri kreatif nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP minta sisa lahan di Rusun ASN Kemenkeu Bali buat rakyat

    Menteri PKP minta sisa lahan di Rusun ASN Kemenkeu Bali buat rakyat

    Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal…,

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta sisa lahan di Rumah Susun (Rusun) ASN Kementerian Keuangan di Bali digunakan untuk membangun rusun serupa untuk masyarakat biasa.

    Hal ini disampaikannya di Denpasar, Senin, saat meninjau langsung rusun yang dibuat pemerintah untuk pegawai Kementerian Keuangan di Bali, dimana di sisi selatan rusun megah dengan luas tanah 4.000 meter persegi tersebut masih tersisa lahan.

    “Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal, tapi rusunnya jangan lagi buat ASN, tapi buat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” kata Menteri PKP.

    Rusun ASN Kementerian Keuangan sendiri berdiri di tengah kawasan elit Renon, Denpasar, dimana rusun terdiri dari beberapa gedung berlantai empat dengan total 120 kamar terbangun.

    Maruarar meminta selanjutnya di sisa lahan dibangun rusun yang sama indahnya untuk mengakomodir masyarakat dengan ketentuan MBR yang bekerja di dekat sana.

    Sehingga, tak hanya masalah kebutuhan tempat tinggal yang terpecahkan namun juga mengurangi angka kemacetan sebab pekerja tidak perlu menggunakan kendaraan untuk bekerja sehari-hari.

    “Ini kan daerah elit, buat lah sekali-sekali rakyat ada di daerah elit, belum ada rumah buat rakyat di sini, kita buat desain yang bagus supaya rakyat bisa merasakan ada gunanya negara ini,” ujarnya.

    Selanjutnya Menteri PKP mengarahkan pihak Kemenkeu Bali dan pemerintah daerah untuk menyusun proposal pembangunan gedung tambahan.

    Selanjutnya setelah rampung khusus gedung tersebut dapat dibahas kewenangannya baik menjadi milik Kementerian Keuangan karena berdiri di atas lahan mereka atau pun pemerintah daerah.

    “Saya pikir kita punya komitmen yang jelas, kita punya anggaran buat rumah susun, nanti kita usulkan dan diskusikan, kalau saya melihat di sini bagus lahannya sudah ada di daerah yang super padat, saya cek rata-rata yang bagus sekali seperti ini Rp3 juta kalau disewa tapi disini hanya bayar Rp300 ribu,” kata Menteri Maruarar.

    Setelah itu, Menteri PKP terbuka untuk berdiskusi mengenai aturan-aturannya, termasuk terkait kriteria penghuni.

    Sementara itu terkait Rusun ASN Kementerian Keuangan di Bali ia merasa sudah baik dengan hadirnya ornamen Bali yang menjadi kekhasan, namun dalam diskusi dengan sejumlah ASN yang menempati rusun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki kontraktor.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapasitas SPALD di Pulau Pramuka ditargetkan naik jadi 400 meter kubik

    Kapasitas SPALD di Pulau Pramuka ditargetkan naik jadi 400 meter kubik

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Kepulauan Seribu menargetkan kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) di Pulau Pramuka meningkat dari 195 menjadi 400 meter kubik (m³) per hari.

    “Peningkatan kapasitas SPALD ini sangat dibutuhkan agar layanan sanitasi semakin baik dan mampu mengimbangi jumlah penduduk,” kata Kepala Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu Mustajab di Jakarta, Senin.

    Saat ini, dia mengatakan pekerjaan jaringan di daratan telah rampung. Sementara itu, pekerjaan fondasi bangunan sudah dilakukan dengan pemancangan 106 titik mini pile dan Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) yang digunakan dalam konstruksi bangunan laut, seperti tanggul, dinding penahan, dan struktur pelindung pantai.

    Struktur itu terbuat dari beton pracetak bergelombang yang dirancang khusus untuk menahan tekanan air dan gelombang, mencegah erosi, dan menstabilkan tanah di area pesisir atau pinggir sungai.

    Menurut dia, proyek tersebut dapat meningkatkan kapasitas SPALD Pulau Pramuka dari 195 m³ menjadi 400 m³.

    “Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang sudah terhubung mencapai 594 unit,” ujar Mustajab.

    Dia menuturkan peningkatan kapasitas SPALD itu merupakan hasil kajian yang dilakukan sejak 2023 untuk mengatasi kelebihan beban atau overload capacity sistem yang sudah ada atau eksisting.

    Dia pun mengungkapkan Pulau Pramuka sebenarnya sudah memiliki SPALD, namun kapasitasnya tidak mencukupi. Akibatnya, banyak rumah tangga yang tersambung sehingga terjadi overload.

    “Karena itu, di tahun 2025 ini, kapasitas kami tingkatkan dari 195 menjadi 400 meter kubik per hari,” terang Mustajab.

    Dia menambahkan sistem baru tersebut dapat menampung hingga 400 meter kubik per hari dan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 20 tahun ke depan dengan penambahan sambungan rumah tangga (SR) baru.

    Saat ini, kata dia, yang tersambung eksisting berjumlah 56 sambungan rumah tangga baru. Dengan peningkatan ini, pihaknya pun berharap pengolahan limbah dapat berjalan optimal guna mendukung destinasi wisata di Kepulauan Seribu agar semakin menarik, terutama bagi wisatawan mancanegara.

    “Pekerjaan peningkatan SPALD di Pulau Pramuka ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, dan ini memperkuat sistem pengelolaan limbah domestik sekaligus memperindah wajah Pulau Pramuka sebagai destinasi wisata berkelanjutan,” ungkap Mustajab.

    Sementara itu, salah seorang warga Pulau Pramuka, Nurjanah (44), mengatakan dengan kapasitas yang lebih besar, maka limbah rumah tangga dapat ditangani secara lebih baik.

    “Pulau jadi lebih bersih dan sehat,” pungkas Nurjanah.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai sektor pertanian terus menunjukkan perbaikan signifikan menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi, penguatan program pemerintah, serta kolaborasi kuat lintas pemangku kepentingan.

    “Kami atas nama Komisi IV sampaikan penghargaan atas Kementan yang sudah mencapai indikator penilaian, membaik, bahkan dapat penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization),” kata Titiek dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat kerja terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program tahun 2026 itu, Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian sektor pertanian yang terus membaik dan berhasil memperoleh penghargaan dari FAO.

    Titiek menegaskan, sektor pertanian menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim yang sulit diprediksi, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, hingga pola tanam yang berpengaruh pada produktivitas.

    Ia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada harus diikuti percepatan program strategis di lapangan, termasuk optimalisasi lahan, penyediaan irigasi, benih unggul, pupuk subsidi, hingga modernisasi alsintan.

    “Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Kementan bergerak cepat menghadapi tantangan pangan dan memastikan ketersediaan secara berkelanjutan.

    “Pada tahun 2025 Kementan fokus pada cetak sawah, oplah, pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan irigasi bersama PU,” jelas Amran.

    Ia menyebut pagu alokasi 2025 sebesar Rp31,91 triliun dengan pagu efektif Rp31,12 triliun, telah dioptimalkan untuk menjalankan berbagai program strategis.

    Termasuk tambahan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk peningkatan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kakao, mete, lada, dan pala.

    Mentan Amran menambahkan progres realisasi anggaran hingga 20 November 2025 mencapai 72,29 persen dan diproyeksikan minimal mencapai 93 persen pada akhir tahun.

    Dia mengaku, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran yang diproyeksikan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai minimal 93 persen.

    “Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” jelasnya.

    Dalam raker tersebut, Mentan juga memaparkan rencana kerja tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp40,145 triliun, sejalan dengan tema kerja pemerintah tahun depan yang diarahkan untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

    Kementan menegaskan komitmennya untuk menjaga percepatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi catat 33.484 pelanggaran selama tujuh hari Operasi Zebra Jaya

    Polisi catat 33.484 pelanggaran selama tujuh hari Operasi Zebra Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 33.484 pelanggaran yang terjadi selama tujuh hari pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025.

    “Selama tujuh hari, ada 20.760 pelanggaran roda dua yang ter-capture kamera ETLE (Electronic Traffic Lawa Enforcement) dan 12.724 pelanggaran roda empat yang ter-capture kamera ETLE,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Namun, dia belum dapat merinci jumlah maupun jenis pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE tersebut.

    “Untuk roda dua, paling banyak pelanggaran tidak menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia), melawan arus, dan tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB),” ujar Komarudin.

    Sedangkan untuk kendaraan roda empat, jenis pelanggaran yang paling banyak adalah tidak menggunakan sabuk pengaman dan berkendara sambil menggunakan ponsel.

    Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra dengan melibatkan 2.939 personel selama kurang lebih 14 hari, mulai dari 17 hingga 30 November 2025.

    “Operasi ini melibatkan 2.939 personel yang terdiri dari personel satgas daerah, satgas polres dengan dukungan penuh dari jajaran TNI, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas Perhubungan dan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono saat memimpin Apel Pasukan Operasi Zebra di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 17 November 2025.

    Dia menjelaskan Operasi Zebra Jaya bertujuan menurunkan pelanggaran, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

    “Data yang cukup mengkhawatirkan, sepanjang Januari-Oktober 2025, terjadi 11.604 kecelakaan, menyebabkan 659 korban jiwa. Sementara pelanggaran lalu lintas mencapai 505.441 kasus, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun 2024,” terang Dekananto.

    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membeberkan sejumlah target dalam pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025.

    “Seperti yang banyak sekali terjadi, melanggar traffic light (lampu lalu lintas), balap liar, pengemudi yang dibawa pengaruh alkohol, ini juga harus dilakukan. Tidak mungkin kita harus menunggu ETLE lagi. Ini langsung dilakukan tilang konvensional,” ungkap Komarudin setelah Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 17 November 2025.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil berkomitmen tertibkan tambang ilegal seusai temui Prabowo

    Bahlil berkomitmen tertibkan tambang ilegal seusai temui Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya berkomitmen menertibkan tambang ilegal seusai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025).

    “Kami, di ESDM fokus menertibkan tambangnya. Banyak penambang yang melakukan penambangan tidak ada izinnya, tidak ada IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutannya),” kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Sejumlah temuan yang ia paparkan adalah penambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun belum memiliki IPPKH.

    Dengan demikian, pertambangan tersebut digolongkan sebagai pertambangan ilegal, meskipun sudah memiliki IUP.

    Kegiatan pertambangan tanpa IPPKH tersebut lantas menyebabkan kawasan hutan dipenuhi oleh lubang-lubang dan mengalami kerusakan lingkungan.

    “Itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak ingin (lebih parah), jadi kami tertibkan semuanya. Jangan sampai ada gerakan-gerakan tambahan lagi,” tutur dia.

    Bahlil menyampaikan pertambangan ilegal tanpa IPPKH itu menjadi salah satu poin bahasan dalam ratas di Hambalang.

    Ratas itu, sambung dia, membahas mengenai hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

    Penertiban kawasan hutan pun dibagi menjadi dua fokus, yakni kawasan hutan yang terkait dengan perkebunan, serta kawasan hutan yang terkait dengan tambang.

    “Kemarin, kami membahas betul, karena berbagai macam dinamika lapangan. Saya juga kan turun terus ke lapangan,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya, Minggu (23/11/2025), memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cakung jadi wilayah dengan kasus kebakaran tertinggi di Jaktim 2025

    Cakung jadi wilayah dengan kasus kebakaran tertinggi di Jaktim 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) mencatat Kecamatan Cakung menjadi wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sepanjang 2025.

    “Sektor Cakung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi di Jakarta Timur,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin setelah menggelar apel deklarasi GEMPAR di Kantor Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Berdasarkan data Sudin Gulkarmat Jaktim, sebanyak 62 kasus kebakaran terjadi di wilayah tersebut hingga November 2025.

    Tingginya angka tersebut, kata dia, menunjukkan Cakung masih berada dalam kondisi rawan kebakaran dan membutuhkan upaya pencegahan yang lebih serius dari seluruh pihak, termasuk masyarakat.

    “Ancaman kebakaran di Kecamatan Cakung masih cukup tinggi. Potensi kerugian bisa jauh lebih besar apabila pencegahan dan penanganan tidak dilakukan dengan serius sejak dini,” ujar Munjirin.

    Terlebih, sambung dia, Cakung dikenal sebagai salah satu kecamatan dengan permukiman padat penduduk, kawasan industri, serta berbagai titik rawan korsleting dan penyimpanan bahan mudah terbakar.

    Kondisi tersebut memperbesar risiko kebakaran, baik di lingkungan permukiman maupun fasilitas usaha.

    Menurut Munjirin, sebagian besar insiden kebakaran di wilayah tersebut dipicu korsleting listrik, kelalaian penggunaan peralatan rumah tangga, dan penanganan instalasi listrik yang tidak sesuai standar.

    Dia pun menegaskan situasi tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama mengingat kebakaran berpotensi mengancam keselamatan nyawa dan menimbulkan kerugian besar bagi warga.

    “Perlu disampaikan meluas ke masyarakat, tetangga kanan, kiri atau tempat usaha masjid, mushola, semua kalau mau, kita ikhtiar untuk menekan kejadian kebakaran minimal satu rumah satu APAR (Alat Pemadam Api Ringan),” tutur Munjirin.

    Menanggapi tingginya risiko kebakaran di Cakung, Pemerintah Kota Jakarta Timur mendorong percepatan pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR) sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025.

    Program tersebut mendorong agar setiap rumah dan bangunan memiliki APAR sebagai bentuk mitigasi dini.

    “Mendorong kepemilikan APAR adalah cara cepat dan efektif menekan risiko kebakaran. Kami ingin masyarakat berperan aktif menjaga lingkungannya,” ucap Munjirin.

    Dia juga mengapresiasi tokoh masyarakat dan warga Cakung yang telah mendukung deklarasi GEMPAR serta membeli APAR secara mandiri.

    Dia memandang keberhasilan menekan angka kebakaran di Jakarta Timur, khususnya di Cakung, sangat bergantung pada partisipasi warga.

    Masyarakat harus jadi garda terdepan dalam pencegahan kebakaran, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran.

    Lebih lanjut, dia berharap implementasi GEMPAR dapat menekan angka kebakaran di Cakung dalam beberapa bulan ke depan dan mendorong wilayah lainnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran.

    Berdasarkan data Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, sekitar 922 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sejak Januari hingga pertengahan Juli 2025.

    Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi, yakni mencapai 260 kasus. Lalu, disusul wilayah Jakarta Timur dengan 242 kasus.

    Sementara itu, objek terbakar dengan intensitas paling tinggi, yaitu bangunan perumahan (345 kejadian), bangunan umum dan perdagangan (197 kejadian), dan kendaraan (42 kejadian).

    Kemudian, sebanyak 61 persen kebakaran diduga terjadi akibat masalah listrik, baik komponen listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pemasangan yang kurang memenuhi standar operasi maupun kelalaian masyarakat saat mengelola listrik ketika berada di rumah dan di kantor.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Lampung resmikan aplikasi Saibara, optimalkan retribusi daerah

    Pemprov Lampung resmikan aplikasi Saibara, optimalkan retribusi daerah

    Bandarlampung, Lampung (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meresmikan aplikasi Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah (Saibara) untuk mengoptimalkan pembayaran retribusi daerah.

    “Aplikasi Saibara dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan jasa milik Pemerintah Provinsi Lampung, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat peluncurannya di Bandarlampung, Lampung, Senin.

    Ia mengatakan digitalisasi menjadi kunci untuk memperbaiki pelayanan.

    Dengan aplikasi Saibara, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi dapat ditingkatkan, dan masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan cepat

    “Potensi retribusi daerah selama ini belum tergali secara maksimal. Daerah yang telah menerapkan digitalisasi pembayaran tentu akan mengalami lonjakan pendapatan yang berlipat ini yang akan diwujudkan di Lampung,” katanya.

    Dia menjelaskan selain meningkatkan pendapatan daerah aplikasi Saibara diharapkan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di Lampung.

    “Semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakat, semakin besar tuntutan terhadap pelayanan. Jika sistem retribusi kuat dan transparan, kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan akan ikut meningkat,” ucap dia.

    Ia mengatakan bahwa digitalisasi retribusi tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh sektor.

    “Oleh karena itu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola retribusi, segera lakukan migrasi layanan ke sistem digital secara bertahap dan terkontrol. Serta jangan lupa untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat,” tambahnya.

    Menurut dia, kemajuan Lampung tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi energi bagi Lampung untuk terus bergerak lebih cepat.

    “Saya berharap Saibara menjadi budaya kerja baru di Pemprov Lampung. Budaya pelayanan harus berubah, lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Ketika integritas pemerintah diakui, kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Dari kepercayaan itulah kemajuan bisa dicapai,” ucap dia.

    Kepala Bapenda Provinsi Lampung Slamet Riadi menambahkan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di sektor pendapatan retribusi, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Saibara memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian bagi masyarakat Lampung dalam melakukan transaksi sesuai kebutuhan dalam layanan, jasa dan perizinan yang disediakan pemprov.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Salurkan BLTS, ini pesan Gubernur Malut untuk warga penerima manfaat

    Salurkan BLTS, ini pesan Gubernur Malut untuk warga penerima manfaat

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra kepada warga penerima manfaat di Kota Ternate. Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos, Senin (24/11), meminta para penerima manfaat agar menggunakan bantuan sosial senilai Rp900ribu untuk Oktober-Desember dari Pemerintah Pusat itu dengan baik. (Harmoko Minggu/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudin SDA pastikan ketersediaan air bersih di Pulau Karya

    Sudin SDA pastikan ketersediaan air bersih di Pulau Karya

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Kepulauan Seribu memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Pulau Karya dengan melakukan pemeliharaan instalasi Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) Pulau Karya.

    “Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan BWRO berjalan baik dan sesuai standar operasional sehingga produksi air bersih untuk masyarakat dapat terjaga,” kata Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu Mustajab di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan BWRO Pulau Karya merupakan fasilitas vital penyedia air bersih yang menerapkan dua tahap pengolahan.

    Pada tahap pertama, air laut diolah melalui sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk menghasilkan air payau.

    Kemudian, air payau tersebut menjadi bahan baku tahap kedua, yakni pengolahan di BWRO untuk menghasilkan air minum yang layak konsumsi.

    Menurut Mustajab, keandalan sistem tersebut sangat penting sebagai sumber air bersih bagi warga.

    “Pemeliharaan rutin memastikan layanan air bersih tetap optimal bagi masyarakat Pulau Karya,” ujar Mustajab.

    Sementara itu, salah seorang warga Pulau Panggang, Suhendra (38), mengaku sangat bergantung pada suplai air dari BWRO yang memberikan air bersih untuk kebutuhan masyarakat kepulauan tersebut.

    “Air dari BWRO ini kebutuhan utama kami sehari-hari. Kalau pemeliharaannya lancar, warga pasti tenang,” ucap Suhendra.

    Sebelumnya, Direktur Operasional PAM Jaya Syahrul Hasan mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Kepulauan Seribu karena kondisi lingkungan laut yang menyebabkan peralatan cepat mengalami korosi.

    “Pengelolaan air bersih di pulau memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah darat,” tutur Syahrul di Jakarta, Jumat (21/11).

    Dia mengungkapkan kondisi lingkungan laut menyebabkan peralatan cepat mengalami korosi dan beberapa komponen penting tidak tersedia di dalam negeri.

    Dia pun menjelaskan alat khusus bernama “high pressure pump” yang hanya diproduksi di Denmark dan ketika alat ini rusak, perbaikannya membutuhkan waktu yang lama karena sulitnya impor dan kondisi geografis yang menantang.

    Selain itu, sambung dia, pembangunan infrastruktur air bersih di Kepulauan Seribu selama ini dilakukan oleh Sudin SDA setempat sehingga status aset berada di bawah pemerintah daerah.

    Dia menuturkan status aset tersebut sempat menjadi kendala bagi PAM Jaya dalam melakukan investasi lanjutan.

    “Tapi Alhamdulillah, dua bulan lalu asetnya sudah resmi diserahkan dari Dinas SDA kepada PAM Jaya,” ungkap Syahrul.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.