Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • KKP sebut 77 ribu pelaku usaha perikanan dapat kredit Rp1,85 triliun

    KKP sebut 77 ribu pelaku usaha perikanan dapat kredit Rp1,85 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,85 triliun untuk 77.256 debitur.

    “Kredit itu didominasi usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Tornanda Syaifullah di Jakarta, Selasa.

    Tornanda merinci penerima kredit tersebut yakni kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp1,59 triliun untuk 32.337 debitur dan kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp256,61 miliar untuk 44.919 debitur.

    Penyaluran terbesar terdapat pada usaha budi daya 32,86 persen, penangkapan 30,35 persen, dan perdagangan hasil perikanan 22,67 persen, diikuti jasa perikanan 6,89 persen, pengolahan hasil perikanan 2,48 persen, dan pergaraman 0,37 persen.

    Ia menuturkan dibandingkan periode yang sama 2024 jumlah debitur meningkat 13,46 persen, meskipun nilai kredit mengalami perlambatan sebesar 7,85 persen.

    Kendati demikian, Tornanda tidak menyebutkan nilai kredit di periode sebelumnya.

    “Penyaluran kredit yang didominasi oleh usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan menunjukkan bahwa usaha ini menjadi tulang punggung ekonomi kelautan dan perikanan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menyebutkan kontribusi terbesar berasal dari BRI (Rp1,17 triliun untuk 28.397 debitur), disusul Mandiri (Rp183,59 miliar), BSI (Rp427 miliar), dan BNI (Rp46,89 miliar).

    Di sektor ultramikro, PT PNM menjadi penyalur dominan dengan Rp248 miliar untuk 45.196 debitur, PT Pegadaian (Rp3,42 miliar), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp319 juta.

    Ia juga menekankan KUR menjadi pengungkit utama dalam mendukung program strategis KKP, seperti pada program Kampung Nelayan/Budi Daya Merah Putih.

    “Dengan skema pembiayaan yang tepat dan terintegrasi, transformasi ekonomi biru dapat lebih cepat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.

    KKP terus memperkuat integrasi data pelaku usaha perikanan melalui sistem KUSUKA ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan.

    Hal itu sejalan dengan amanat Permen KP Nomor 46 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya validasi data pelaku usaha sebagai upaya memberikan informasi awal kepada lembaga pembiayaan untuk menyalurkan KUR secara tepat sasaran dan berbasis sektor prioritas.

    Permen KP tersebut mengatur secara rinci kriteria penerima, jenis pembiayaan (modal kerja dan investasi), serta prioritas sektor perikanan yang meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan, pengolahan, pemasaran, pergaraman rakyat, hingga wisata bahari.

    Skema pembiayaan tersebut juga membuka ruang bagi usaha pendukung seperti pembuatan pakan ikan, guna mendorong efisiensi dan produktivitas di seluruh rantai pasok perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ketersediaan akses pembiayaan yang merata dan inklusif merupakan kunci untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

    Menurutnya, pembiayaan yang merata dan inklusif bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga dalam memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Baleg DPR sebut RUU Pemilu dan RUU Pilkada dibahas terpisah

    Ketua Baleg DPR sebut RUU Pemilu dan RUU Pilkada dibahas terpisah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rencananya dibahas secara terpisah.

    Menurut dia, sejauh ini belum ada keputusan bahwa kedua RUU itu akan disatukan atau menjadi Omnibus Law Politik. Sehingga dua RUU itu akan dibahas secara satu-satu.

    “Belum ada keputusan Omnibus Law Politik,” kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa RUU Pemilu masuk ke dalam RUU prioritas yang akan dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2025. Menurut dia, RUU tersebut akan mulai disusun setelah penyusunan tiga RUU sebelumnya selesai.

    Adapun tiga RUU yang kini penyusunannya sedang dirampungkan yakni RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU tentang Statistik, dan RUU tentang Perkoperasian.

    “Ya nanti kalau yang tiga ini sudah jadi usul inisiatif, kita satu-satu,” katanya.

    Selain itu, dia memastikan bahwa pembahasan RUU Pemilu nantinya tidak akan terlepas dari berbagai putusan MK yang sudah merevisi atau mengaudit UU Pemilu sebelumnya. Paling lambat, menurut dia, RUU Pemilu harus rampung dalam dua tahun ke depan.

    “Itu kan putusan MK terkait Pilpres, harus ada dua tahun setelah putusan MK ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pupuk Kaltim salurkan 45 hewan kurban ke wilayah Bontang dan Fakfak

    Pupuk Kaltim salurkan 45 hewan kurban ke wilayah Bontang dan Fakfak

    Jakarta (ANTARA) – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan total 45 hewan kurban ke berbagai wilayah di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Seluruh rangkaian penyaluran dilakukan sebelum Hari Raya Idul Adha melalui program Employee Volunteering Initiation (Evolution), yang melibatkan karyawan untuk turun langsung ke lapangan sebagai relawan.

    “Program Evolution ini menjadi ruang bagi karyawan Pupuk Kaltim untuk tidak hanya berbagi, tetapi juga terlibat langsung di lapangan. Kami berharap penyaluran kurban ini dapat mempererat semangat kebersamaan di momen Idul Adha,” kata Direktur Utama Pupuk Kalimantan Timur Budi Wahju Soesilo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tahun ini, sebanyak 31 sapi disalurkan ke 9 kelurahan di Kota Bontang dan wilayah kantor perwakilan Pupuk Kaltim di Samarinda dan Balikpapan.

    Sementara itu, 14 sapi lainnya ditujukan kepada masyarakat di 5 distrik Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Seluruh bantuan disalurkan langsung oleh karyawan Pupuk Kaltim yang bergabung sebagai relawan.

    “Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan silaturahmi keluarga besar Pupuk Kaltim dengan masyarakat sekitar. Semoga kurban ini bisa memberi manfaat yang nyata bagi para penerima,” lanjut Soesilo.

    Lebih lanjut, program Evolution merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Pupuk Kaltim yang membuka peluang bagi karyawan untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

    Soesilo menuturkan kegiatan yang berlangsung pada Jumat-Sabtu, 6-7 Juni 2025 di Bontang ini melibatkan 82 karyawan dari berbagai divisi yang tidak hanya mendistribusikan bantuan, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

    “Evolution bukan sekadar program CSR, inisiatif ini merupakan cara kami membangun kedekatan dan keterlibatan yang nyata antara insan Pupuk Kaltim dan lingkungan sekitar, kami percaya bahwa pelibatan insan Pupuk Kaltim dalam kegiatan sosial seperti ini akan menciptakan sinergi yang kuat, yang penting bagi masa depan perusahaan,” tambah Soesilo.

    Ke depan, program Evolution Pupuk Kaltim ditargetkan menjangkau lebih banyak penerima manfaat melalui pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan, bukan sekadar pemberian langsung.

    Kolaborasi dan inovasi dari para karyawan Pupuk Kaltim juga akan terus ditempa agar mampu membawa dampak positif yang lebih luas.

    “Kami percaya bahwa karyawan bukan hanya bagian dari perusahaan, tetapi juga jembatan ke masyarakat. Melalui Evolution, kami ingin terus menghadirkan kontribusi nyata, bukan hanya dalam pembangunan sosial, tapi juga untuk mendukung ekonomi lokal di wilayah tempat kami beroperasi,” jelasnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi didesak naikkan status penyelidikan ijazah palsu

    Polisi didesak naikkan status penyelidikan ijazah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

    “Saya akan mendesak penyidik di sini, bagaimana hasil pemeriksaan di dalam, teman-teman nanti saya akan sampaikan, tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik ke penyidikan,” kata Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan di Polda Metro Jaya, Selasa.

    Ade juga menjelaskan kasus ini jangan dibuat berlarut-larut dengan melakukan klarifikasi di sana-sini karena justru memperkeruh suasana. Artinya semakin “berbola salju” yang harusnya, ini sudah berjalan.

    “Kalau memang ada klarifikasi, di pengadilan. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana. Segera naik penyidikan, setelah itu, kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting,” katanya.

    Dirinya juga mempertanyakan terkait penarikan kasus pelaporan tuduhan ijazah palsu dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya.

    “Jadi, mungkin efisiensi pemeriksaan atau apa, kami belum dapat konfirmasi hari ini. Makanya, saya juga mau menanyakan kepada Polda Metro Jaya, bahwa ini ditarik untuk apa? Itu yang pertama, karena di sana progresnya di Polres Metro Jakarta Selatan itu cukup bagus,” ucap Ade.

    Sebelumnya Relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran, Solidaritas Merah Putih (Solmet) mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan dari Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo CS dalam hal ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi,” kata Ketua Umum Solmet, Silvester Matutina kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (28/5).

    Sebelumnya, pihak pelapor dari Advocate Public Defender yang tergabung dalam Peradi Bersatu menduga Roy Suryo Cs telah melakukan penghasutan dengan menuding ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu pada Selasa (13/5).

    Para advokat itu pun melaporkan Roy Suryo Cs ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah cabut 4 izin tambang nikel di Raja Ampat

    Pemerintah cabut 4 izin tambang nikel di Raja Ampat

    ANTARA – Pemerintah resmi mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa (10/6), menyebut keempat perusahaan tersebut dinilai merusak area geopark. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rayyan/Rijalul Vikry)

  • IUP Raja Ampat dicabut, MPR: Indonesia tak main-main jaga lingkungan

    IUP Raja Ampat dicabut, MPR: Indonesia tak main-main jaga lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menunjukkan Indonesia tidak main-main dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Ini merupakan sebuah bukti dan komitmen kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dengan urusan lingkungan hidup,” kata Eddy ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Eddy menyampaikan pencabutan IUP tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berupaya untuk selalu menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, meskipun pembangunan di Indonesia berlangsung secara progresif.

    Wakil Ketua MPR ini juga mengapresiasi pemerintah yang sudah menjalankan komitmen untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan, terutama untuk lingkungan yang sangat kaya akan aneka ragam makhluk hidupnya.

    “Saya sebagai pimpinan MPR menaruh hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas keputusan yang diberikan,” ucap Eddy.

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut empat IUP di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Keempat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Sebelumnya, tiga dari empat perusahaan tersebut memperoleh izin pertambangan dari pemerintah daerah atau Bupati Raja Ampat, yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada 2025.

    Sedangkan, izin untuk PT Anugerah Surya Pratama (ASP) berasal dari pemerintah pusat, dengan izin operasi produksi sejak 2013.

    Selain keempat perusahaan tersebut, terdapat PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. GAG Nikel merupakan anak usaha dari PT Antam Tbk dengan skema izin berupa kontrak karya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin untuk Gag Nikel tidak dicabut, namun operasional perusahaan tersebut akan diawasi secara ketat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensesneg: Jam Rolex pemain Timnas dibeli dari dana pribadi Prabowo

    Mensesneg: Jam Rolex pemain Timnas dibeli dari dana pribadi Prabowo

    Yang penting Indonesia menang. Pasti pakai uang pribadi, itu pasti. Enggak ada pakai uang negara.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemberian jam tangan mewah merek Rolex kepada pemain Timnas Indonesia menggunakan dana pribadi, bukan dari anggaran negara.

    Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjawab perbincangan publik terkait dengan hadiah tersebut usai kemenangan Indonesia atas China dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    “Yang penting Indonesia menang. Pasti (pakai uang pribadi, red.), itu pasti. Enggak ada (pakai uang negara, red.),” kata Prasetyo menjawab sumber dana pengadaan jam tangan tersebut.

    Prasetyo menyebut pemberian jam tangan tersebut sebagai bentuk dukungan moral atas perjuangan pemain timnas yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

    Ia mengajak publik untuk memaknai pemberian jam tangan dari Presiden RI Prabowo Subianto itu secara positif.

    “Itu adalah bentuk dukungan beliau. Anda disuruh main belum tentu bisa. Sudah begitu, kalau main jelek, mohon maaf nih ya, kita ‘wuuu’… Itu ‘kan bagian dari perjuangan bangsa kita,” ujarnya.

    Menurut dia, semangat nasionalisme harus tetap dijaga, termasuk dalam mendukung tim nasional. Ia mengingatkan bahwa kebanggaan atas prestasi Timnas Indonesia seharusnya melampaui sekat-sekat identitas.

    “Cetak gol, semua rakyat Indonesia senang. Sudah enggak lagi nanya, ‘Anda dari mana? Ini dari mana?’ Semua senang. Kalau mainnya kurang bagus, kita kasih semangat. Jadi, penonton yang baik demi Timnas Indonesia. Kalau kita cinta sama republik, ya kita dukung,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan kado arloji bermerek Rolex untuk ofisial dan jajaran pemain timnas Indonesia yang hadir ke rumahnya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, untuk makan siang, pada hari Jumat (4/6).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tower Bersama Infrastructure bagikan dividen Rp1,09 triliun

    Tower Bersama Infrastructure bagikan dividen Rp1,09 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp1,09 triliun atau 80,01 persen dari laba bersih tahun buku 2024.

    Rinciannya, sebesar Rp560,1 miliar telah didistribusikan sebagai dividen tunai interim pada 27 Desember 2024, dan dividen tunai final sebesar Rp529,3 miliar atau Rp 23,73 per saham akan didistribusikan pada 10 Juli 2025.

    “Dividen tunai final sebesar Rp529,3 miliar atau Rp 23,73 per saham, akan didistribusikan pada 10 Juli 2025 kepada seluruh pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham pada recording date 20 Juni 2025 dan cum dividen (akhir periode perdagangan saham dengan hak atas dividen) 18 Juni 2025,” ujar Direktur TBIG Helmy Yusman Santoso dalam konferensi pers setelah RUPST di Jakarta, Selasa.

    Dalam RUPST, para pemegang saham juga menyetujui rencana penerbitan surat utang (notes) dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya 900 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang akan dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPST.

    “Melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,” ujar Helmy.

    Dalam RUPST, para pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan, yakni :

    Dewan Komisaris

    Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

    Komisaris : Verena Lim

    Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio

    Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

    Dewan Direksi

    Presiden Direktur : Herman Setya Budi

    Wakil Presiden Direktur: Hardi Wijaya Liong

    Direktur : Helmy Yusman Santoso

    Direktur : Budianto Purwahjo

    Direktur: Leonardus W.W. Mihardjo

    Pada 2024, TBIG mencatatkan penurunan laba bersih menjadi senilai Rp1,36 triliun, dengan pendapatan sebesar Rp6,86 triliun atau naik 3,41 persen (yoy) dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,64 triliun.

    Pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan menara telekomunikasi senilai total Rp6,3 triliun, dengan rincian, sebesar Rp2,3 triliun dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), sebesar Rp1,76 triliun dari PT Indosat Tbk (ISAT), dan sebesar Rp1,26 triliun dari PT XL Axiata Tbk. (EXCL), dan sebesar Rp943,5 miliar dari PT Smart Telecom.

    Kemudian, sisanya sebesar Rp557,04 miliar berasal dari pendapatan serat optik, dan sebesar Rp3,5 miliar dari properti investasi.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • LRT Jabodebek layani 162 ribu penumpang selama libur Idul Adha

    LRT Jabodebek layani 162 ribu penumpang selama libur Idul Adha

    Tarif yang tetap bersahabat, menjadikan LRT Jabodebek sebagai moda transportasi publik yang efisien dan terjangkau

    Jakarta (ANTARA) – LRT Jabodebek mencatatkan telah melayani 162.052 pengguna selama angkutan periode libur panjang Idul Adha 1446 Hijriah dan cuti bersama.

    Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan masyarakat memanfaatkan libur panjang Idul Adha 6–9 Juni 2025 untuk bersilaturahmi, berlibur, dan bepergian, dengan tetap mengandalkan layanan LRT Jabodebek guna mendukung mobilitas di wilayah Jabodetabek.

    “Selama periode itu, tercatat sebanyak 162.052 pengguna menggunakan LRT Jabodebek dalam empat hari tersebut,” kata Purnomosidi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan puncak jumlah pengguna terjadi pada Senin (9/6) dengan total 55.262 pengguna. Jumlah pengguna lainnya tercatat sebanyak 41.157 pengguna pada Minggu (8/6); lalu 37.147 pengguna pada Sabtu (7/6); dan 28.486 pengguna pada Hari Raya Idul Adha pada Jumat (6/6).

    LRT Jabodebek mencatat tiga stasiun dengan jumlah pergerakan pengguna tertinggi selama periode tersebut yakni Stasiun Dukuh Atas BNI dengan 29.022 pengguna tap in dan 30.852 pengguna tap out.

    Selanjutnya, Stasiun Harjamukti 21.068 pengguna tap in dan 20.506 pengguna tap out; serta Stasiun Cikoko 14.185 pengguna tap in dan 13.967 pengguna tap out.

    Untuk mendukung kelancaran perjalanan selama masa libur, LRT Jabodebek mengoperasikan 1.158 perjalanan, memastikan layanan berjalan optimal dan tepat waktu.

    “Tarif yang tetap bersahabat, menjadikan LRT Jabodebek sebagai moda transportasi publik yang efisien dan terjangkau,” ujar Purnomosidi.

    Ia mengapresiasi atas kepercayaan masyarakat yang terus memilih LRT Jabodebek untuk berbagai kebutuhan mobilitas, termasuk pada momen libur panjang Idul Adha.

    “Komitmen kami adalah menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan andal setiap saat,” tuturnya.

    Dengan akses ke kawasan strategis, integrasi antarmoda, serta komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, LRT Jabodebek terus hadir mendampingi perjalanan masyarakat di setiap kesempatan baik dalam rutinitas harian maupun momen libur istimewa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo beri perhatian khusus jaga Raja Ampat

    Presiden Prabowo beri perhatian khusus jaga Raja Ampat

    Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus untuk menjaga Raja Ampat tetap menjadi kawasan taman laut nasional yang merupakan destinasi wisata bawah laut dunia.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo memutuskan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang salah satu alasannya untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat.

    “Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita,” kata Menteri ESDM saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Empat IUP yang pencabutan izinnya diumumkan oleh pemerintah hari ini itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Dari peta yang ditunjukkan oleh Bahlil, empat perusahaan itu memiliki izin tambang untuk daerah di luar Pulau Gag.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi,” kata Bahlil.

    Alasan berikutnya, Bahlil menyebut beberapa daerah tambang masuk dalam kawasan Geopark. Walaupun demikian, dia menyebut izin-izin itu terbit sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    Kawasan Geopark di Raja Ampat itu di antaranya mencakup mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaitu
    Pulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan. Kawasan Geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Terlepas dari pencabutan 4 IUP di Raja Ampat itu, Bahlil menyebut tidak ada dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas penambangan dari empat perusahaan tersebut. Alasannya, empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu belum mulai menambang, karena tak mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang disetujui oleh Kementerian ESDM.

    “Empat perusahaan itu tidak berproduksi karena RKAB-nya tidak ada. Satu perusahaan dinyatakan berproduksi kalau ada RKAB-nya, (jika ada) RKAB bisa jalan, kalau ada dokumen AMDAL, (tetapi) mereka tidak lolos dari semua syarat administrasi itu,” kata Menteri ESDM.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.