Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Bank Muamalat catat transaksi QRIS tumbuh dua digit

    Bank Muamalat catat transaksi QRIS tumbuh dua digit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui mobile banking Muamalat DIN tumbuh double digit pada kuartal pertama 2025, baik dari sisi jumlah maupun volume transaksi.

    Head of Digital Banking & Marketing Communication Dadang Rohandi mengatakan bahwa sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, tercatat 1,2 juta transaksi QRIS di Muamalat DIN. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 796 ribu transaksi.

    “Peningkatan jumlah transaksi QRIS di Muamalat DIN menunjukkan nasabah semakin nyaman bertransaksi secara digital. Selain itu, transaksi menjadi lebih praktis, aman, serta higienis karena mengurangi penggunaan uang tunai,” kata Dadang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, volume transaksi QRIS pada kuartal pertama 2025 mencapai Rp209 miliar atau tumbuh sekitar 91 persen dibandingkan kuartal pertama 2024 yang senilai Rp109 miliar. Adapun jumlah merchant mencapai lebih dari 15 ribu hingga akhir Maret 2025.

    Dadang mengatakan, Muamalat DIN tidak hanya melayani transaksi QRIS komersial tetapi juga transaksi keuangan sosial keumatan seperti untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

    “Hal tersebut sejalan dengan total benefit yang terus kami upayakan untuk dapat dirasakan oleh nasabah, baik manfaat layanan finansial maupun spiritual,” ujar dia.

    Menurut perseroan, peningkatan transaksi di Muamalat DIN membuktikan digitalisasi yang dilakukan membuahkan hasil positif dan meningkatkan daya saing Bank Muamalat.

    Terdapat beberapa pengembangan layanan yang dilakukan tahun ini termasuk pengembangan QRIS hingga penambahan fitur di Muamalat DIN guna mewujudkan digital as a service dan memperkokoh posisi sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia.

    Hingga Maret 2025, aplikasi Muamalat DIN telah digunakan oleh lebih dari 558 ribu pengguna (user). Perseroan menyampaikan bahwa Muamalat DIN terus diperkuat dengan menu dan fitur layanan transaksional dan nontransaksional.

    Memudahkan nasabah bertransaksi secara digital selaras dengan visi baru Bank Muamalat yang telah dirumuskan yakni “Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah”.

    Visi tersebut, menurut perseroan, memiliki makna bahwa Bank Muamalat bertekad menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank Muamalat catat transaksi QRIS tumbuh dua digit

    Bank Muamalat catat transaksi QRIS tumbuh dua digit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui mobile banking Muamalat DIN tumbuh double digit pada kuartal pertama 2025, baik dari sisi jumlah maupun volume transaksi.

    Head of Digital Banking & Marketing Communication Dadang Rohandi mengatakan bahwa sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, tercatat 1,2 juta transaksi QRIS di Muamalat DIN. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 796 ribu transaksi.

    “Peningkatan jumlah transaksi QRIS di Muamalat DIN menunjukkan nasabah semakin nyaman bertransaksi secara digital. Selain itu, transaksi menjadi lebih praktis, aman, serta higienis karena mengurangi penggunaan uang tunai,” kata Dadang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, volume transaksi QRIS pada kuartal pertama 2025 mencapai Rp209 miliar atau tumbuh sekitar 91 persen dibandingkan kuartal pertama 2024 yang senilai Rp109 miliar. Adapun jumlah merchant mencapai lebih dari 15 ribu hingga akhir Maret 2025.

    Dadang mengatakan, Muamalat DIN tidak hanya melayani transaksi QRIS komersial tetapi juga transaksi keuangan sosial keumatan seperti untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

    “Hal tersebut sejalan dengan total benefit yang terus kami upayakan untuk dapat dirasakan oleh nasabah, baik manfaat layanan finansial maupun spiritual,” ujar dia.

    Menurut perseroan, peningkatan transaksi di Muamalat DIN membuktikan digitalisasi yang dilakukan membuahkan hasil positif dan meningkatkan daya saing Bank Muamalat.

    Terdapat beberapa pengembangan layanan yang dilakukan tahun ini termasuk pengembangan QRIS hingga penambahan fitur di Muamalat DIN guna mewujudkan digital as a service dan memperkokoh posisi sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia.

    Hingga Maret 2025, aplikasi Muamalat DIN telah digunakan oleh lebih dari 558 ribu pengguna (user). Perseroan menyampaikan bahwa Muamalat DIN terus diperkuat dengan menu dan fitur layanan transaksional dan nontransaksional.

    Memudahkan nasabah bertransaksi secara digital selaras dengan visi baru Bank Muamalat yang telah dirumuskan yakni “Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah”.

    Visi tersebut, menurut perseroan, memiliki makna bahwa Bank Muamalat bertekad menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM: 4 IUP dicabut karena beberapa masuk kawasan geopark

    Menteri ESDM: 4 IUP dicabut karena beberapa masuk kawasan geopark

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung Geopark.

    Walaupun demikian, Bahlil menyebut izin-izin itu diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Kawasan Geopark di Raja Ampat merupakan area konservasi yang dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kawasan Geopark di Raja Ampat mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaitu Pulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan. Kawasan Geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Oleh karena itu, pemerintah mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat karena mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan, termasuk ekosistem dan biota laut di Raja Ampat.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi,” kata Bahlil.

    Bahlil melanjutkan keputusan mencabut IUP itu kemudian ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri, Senin (9/6). Keputusan mencabut izin tambang itu juga telah mempertimbangkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.

    “Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita,” kata Bahlil Lahadalia.

    Empat IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Dari peta yang ditunjukkan oleh Bahlil dalam jumpa pers hari ini, empat perusahaan itu memiliki izin tambang untuk daerah di luar Pulau Gag. Sementara itu, beberapa izin tambang berada di sekitar Pulau Waigeo, Raja Ampat.

    Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup pada minggu lalu (5/6) mengumumkan temuan sejumlah pelanggaran peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq saat mengumumkan temuan itu menyebut penambangan di pulau-pulau kecil merupakan pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XII: Izin tambang Raja Ampat dicabut bentuk ketegasan Presiden

    Komisi XII: Izin tambang Raja Ampat dicabut bentuk ketegasan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai keputusan pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya dan mengatakan hal tersebut adalah bentuk ketegasan Presiden Prabowo Subianto

    “Langkah ini hanya bisa terjadi karena keberpihakan politik yang tegas dari kepala negara,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya keputusan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak kepada masa depan ekologi Indonesia. Ia menilai Presiden tak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek.

    “Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam, dan menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah bertindak cepat dalam pengambilan keputusan terkait polemik tambang di wilayah Raja Ampat.

    “Saya, atas nama Komisi XII DPR RI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Bambang

    Ia menegaskan bahwa Raja Ampat bukan sekadar kawasan konservasi biasa, melainkan aset ekologis dunia yang wajib dijaga keberlanjutannya. Bambang menyebut pencabutan izin tambang di wilayah itu adalah simbol keberanian politik untuk melindungi kehormatan Indonesia di mata internasional.

    Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa pencabutan izin ini bukan titik akhir masih ada dua hal yang akan dikawal oleh Komisi XII DPR yakni proses pemulihan ekologis di area bekas tambang dan evaluasi menyeluruh atas sistem pemberian izin tambang di kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil.

    “Langkah ini adalah pesan kuat bahwa Presiden ingin Indonesia maju dari sektor sumber daya alam dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap kelestarian lingkungan,” sebut Bambang.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Pencabutan dilakukan karena empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan serta kawasan geopark.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi,” kata Bahlil.

    Alasan berikutnya, Bahlil menyebut beberapa daerah tambang masuk dalam kawasan Geopark. Walaupun demikian, dia menyebut izin-izin itu terbit sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    Kawasan Geopark di Raja Ampat itu di antaranya mencakup mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaituPulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan. Kawasan Geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag: IEU CEPA dan FTA RI dengan Eropa dan Eurasia tuntas pada 2025

    Mendag: IEU CEPA dan FTA RI dengan Eropa dan Eurasia tuntas pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA) dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Area (I-EAEU FTA) telah menunjukkan kemajuan pesat dengan target tuntas sepenuhnya pada 2025.

    Menurutnya, kedua perjanjian krusial ini akan membuka dan meningkatkan akses pasar produk RI ke Eropa dan Eurasia.

    “Kami menargetkan kedua perjanjian selesai tahun ini. Kementerian Perdagangan yang menjadi lead dalam negosiasi ini akan memastikan penyelesaian perundingan agar manfaatnya dapat dirasakan para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

    Perundingan Indonesia-EU CEPA diluncurkan pada 18 Juli 2016. Perundingan telah berlangsung sembilan tahun dengan putaran ke-19 terlaksana pada 1-5 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat.

    Sementara itu, Perundingan Indonesia-EAEU FTA diluncurkan pada 5 Desember 2022 dengan putaran ke-4 telah dilaksanakan pada 18–20 Maret 2024 di Yerevan, Armenia.

    Budi menyampaikan Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA akan memberi Indonesia keunggulan kompetitif dibanding negara-negara lain dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

    Melalui Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA, akses pasar produk-produk unggulan Indonesia dengan pasar yang besar ke wilayah Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia akan semakin meningkat.

    Kedua perjanjian juga berpotensi mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia dan menjadi alternatif bagi produk yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat.

    Lebih lanjut, kedua perjanjian akan fokus pada produk manufaktur padat karya, pertanian, dan perikanan.

    “Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA akan menurunkan hambatan tarif dan nontarif untuk sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti kelapa sawit, hasil pertanian, tekstil, dan elektronik sehingga dapat lebih bersaing,” jelasnya.

    Kedua perjanjian tersebut, kata Budi, bersifat komprehensif dan inklusif. Isu-isunya mencakup investasi, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), dan keberlanjutan.

    Investasi akan berkontribusi signifikan pada daya saing, perkembangan teknologi di industri domestik, hilirisasi, dan peningkatan nilai tambah produk ekspor Indonesia.

    Ia juga berharap investasi ke Indonesia di sektor industri dengan teknologi maju akan meningkat melalui kedua perjanjian tersebut.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelita Air buka penerbangan perdana ke Bandara Pattimura Ambon

    Pelita Air buka penerbangan perdana ke Bandara Pattimura Ambon

    ANTARA – PT. Pelita Air Service melakukan penerbangan perdana ke Kota Ambon, Maluku, Selasa (10/6). Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyatakan kehadiran maskapai Pelita Air di kota Ambon ini dapat mengembangkan ekonomi, pariwisata dan konektivitas antar wilayah. (Alfian Sanusi/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

  • TikTok bantah tuduhan monopoli dagang usai akuisisi Tokopedia

    TikTok bantah tuduhan monopoli dagang usai akuisisi Tokopedia

    Jakarta (ANTARA) – Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd atau TikTok membantah dugaan praktik monopoli yang dilayangkan oleh investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang lanjutan perkara Nomor 01/KPPU-M/2025 terkait penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia ke TikTok di Jakarta, Selasa.

    Kuasa hukum TikTok Farid Fauzi Nasution mengatakan TikTok selalu berkomitmen dengan prinsip-prinsip persaingan sehat dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

    Selain itu, pihaknya juga menyetujui dan memastikan tetap membuka pilihan untuk metode pembayaran dan logistik yang tidak diikat dengan tying dan bundling dalam berbagai bentuk seperti promosi diskon dan sejenisnya.

    “Kami memahami dan menyetujui penilaian KPPU, baik Tokopedia maupun Shop by Tokopedia telah bekerjasama dengan berbagai penyedia jasa logistik dan pembayaran yang sebagian besar juga menjalin kerjasama secara bersamaan dengan platform e-commerce lain di Indonesia,” ujar Farid.

    Farid menyebut TikTok berkomitmen untuk menerapkan praktik tersebut. Pihaknya juga mengusulkan penambahan dalam rumusan terkait dengan memperjelas larangan praktik tying dan bunding dalam bentuk diskon, promosi, dan sejenisnya.

    Secara umum tying diartikan sebagai upaya pihak penjual mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat membeli produk pertama, sedang bundling adalah upaya penjualan beraneka produk dalam satu paket secara bersama-sama.

    Lebih lanjut, TikTok mengakui tidak melarang pengguna untuk mempromosikan produk dari platform lain selama mematuhi pedoman komunitas platform dan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami sepenuhnya mendukung persetujuan bersyarat ini dan mengkonfirmasi bahwa platform media sosial TikTok menjunjung tinggi kebebasan pengguna untuk membagikan konten, termasuk mempromosikan produk yang terdapat di platform e-commerce lain di luar Tokopedia dan Shop by Tokopedia,” kata Farid.

    Sidang lanjutan terkait perkara tersebut dijadwalkan akan berlanjut pada Selasa, 17 Juni 2025 di kantor KPPU, Jakarta.

    Sebelumnya, Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan proses penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd.

    Hasilnya, Investigator menyatakan bahwa transaksi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

    Investigator juga mengusulkan berbagai persetujuan bersyarat yang akan diberlakukan terhadap kedua entitas tersebut.

    Hal tersebut dibacakan Investigator KPPU dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan perdana atas Perkara Nomor 01/KPPU-M/2025 terkait Penilaian Menyeluruh terkait Transaksi Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd., di Jakarta, Selasa (27/5).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Izin PT GAG tidak dicabut, Presiden minta awasi ketat amdal-reklamasi

    Izin PT GAG tidak dicabut, Presiden minta awasi ketat amdal-reklamasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balil Lahadalia dan jajaran untuk mengawasi ketat Amdal dan reklamasi yang masuk dalam rencana kerja PT GAG Nikel, meskipun pemerintah tidak mencabut izin kontrak karya (KK) perusahaan tersebut.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, membeberkan alasan pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) berupa kontrak karya PT GAG Nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampa, yakni karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Sekali pun (PT) GAG tidak kita cabut (izinnya), tetapi kita atas perintah Presiden, kita awasi khusus dalam implementasinya, jadi Amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang, jadi kita betul-betul awasi total terkait urusan di Raja Ampat,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa dari 5 perusahaan yang memiliki IUP di Kabupaten Raja Ampat, hanya satu perusahaan, yakni PT GAG Nikel yang bisa berproduksi karena memiliki rencana kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang di dalamnya termasuk dokumen Amdal.

    Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya oleh pemerintah, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa dan PT Kawai Sejahtera Mining dinilai melanggar, baik dari segi administrasi maupun secara lokasi yang berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat.

    Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan langsung di lapangan, Bahlil menegaskan bahwa penambangan yang dilakukan PT GAG Nikel sudah baik dan sesuai dalam dokumen Amdal. Dengan begitu, hingga kini PT GAG Nikel diizinkan untuk terus beroperasi.

    “Selama kita kawal arahan Presiden, kita harus awasi lingkungannya dan sampai sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,” kata Bahlil.

    Adapun PT GAG Nikel sudah melakukan eksplorasi awal Pulau Gag sejak 1972, kemudian melakukan pendandatanganan Kontrak Karya pada 1998, dan seterusnya hingga 2002 pada tahap eksplorasi.

    Pada 2006-2008, PT GAG Nikel melakukan perpanjangan tahap eksplorasi, dan menjalani studi kelayakan pada 2008-2013, serta kegiatan kosntruksi pada 2015-2017.

    Perusahaan mulai berproduksi pada November 2017, serta mengantongi izin hingga November 2047.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jaktim perkuat patroli di Pasar Rebo

    Pemkot Jaktim perkuat patroli di Pasar Rebo

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memperkuat patroli di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menyusul tawuran dua kelompok remaja dengan korban satu orang tewas pada Senin (9/6) dini hari.

    “Kita terus berupaya tidak henti-hentinya untuk melakukan patroli di wilayah tersebut untuk mengatasi ini semua, memitigasi tawuran serupa,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB), Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa.

    Ia menjelaskan, patroli tersebut merespon adanya kasus tawuran dua kelompok remaja yang menggunakan senjata tajam dan bom molotov di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin (9/6) dini hari.

    Akibat tawuran, satu orang warga asal Kelurahan Gedong, Pasar Rebo berusia 24 tahun, yang juga merupakan pelaku tawuran, tewas di tempat kejadian perkara (TKP).

    Oleh karena itu, Munjirin menyebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan jajaran TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan berkala di wilayah setempat.

    “Nanti, kita koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Forkopimko juga dan jajaran TNI/Polri untuk mengatasi tawuran. Pokoknya kita terus berusaha,” ujar Munjirin.

    Menurut Munjirin, peningkatan intensitas patroli malam di sejumlah titik rawan tawuran dapat mencegah terjadinya tawuran.

    Selain itu, patroli ini juga dilakukan sebagai langkah merespons atas kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya aksi tawuran remaja.

    Patroli dilakukan secara rutin dan menyasar lokasi-lokasi yang sering menjadi titik kumpul para remaja, seperti pinggiran Banjir Kanal Timur (BKT), Jalan Pondok Kopi Raya, Cipinang Indah, hingga gang sempit dan area perbatasan antarwilayah.

    “Karena setiap malam minggu juga kita ada apel cipta kondisi dengan tiga pilar Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan lurah di setiap wilayah,” jelas Munjirin.

    Sementara itu, polisi terus mencari pelaku pembacokan saat tawuran itu.

    “Pelaku pembacokan terus kami selidiki, saat ini masih tahap penyelidikan. Kami terus melakukan proses pengejaran,” kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya.

    Wayan menyebut, petugas masih mengumpulkan bukti-bukti di tempat kejadian perkara (TKP) dan akan melakukan pemeriksaan saksi untuk mendalami kasus tawuran tersebut.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah kasus tawuran di Jakarta Timur mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2024.

    Data dari Polres Metro Jakarta Timur bahkan mencatat tujuh kasus pada Juni, 12 kasus pada Juli dan meningkat menjadi 16 kasus pada Agustus 2024, sehingga total mencapai 35 kasus dalam tiga bulan tersebut.

    Kawasan Duren Sawit menjadi salah satu titik rawan, dengan lima insiden tawuran terjadi antara November hingga awal Desember 2024.

    Data itu juga menegaskan, seluruh kecamatan di Jakarta Timur dapat dikategorikan sebagai zona merah tawuran karena tidak ada kecamatan yang bebas dari insiden tersebut. Namun, selama libur Lebaran 2025, terjadi penurunan kasus tawuran di wilayah ini.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensesneg: Reshuffle kabinet bukan prioritas saat ini

    Mensesneg: Reshuffle kabinet bukan prioritas saat ini

    “Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red),”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih bukanlah prioritas dalam waktu dekat, sebab pemerintah masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi.

    Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut seluruh spekulasi mengenai waktu pelaksanaan serta keterlibatan partai politik dalam koalisi pemerintah belum memiliki dasar yang jelas.

    “Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red),” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Ia mengingatkan agar publik tidak berspekulasi berlebihan terkait waktu pergantian susunan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi, seperti di bidang energi, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata.

    Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga terus dilakukan secara menyeluruh, namun reshuffle bukanlah prioritas dalam waktu dekat.

    “Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle,” tegasnya.

    Terkait isu yang mengaitkan masuknya PDIP sebagai koalisi pemerintah berdasarkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini, Prasetyo memastikan bahwa hal itu tidak masuk dalam pokok perbincangan mereka.

    “Enggak (ada pembahasan). Belum,” jawabnya singkat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.