Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Prabowo harap Unhan ciptakan kader berbakti pada bangsa dan negara

    Prabowo harap Unhan ciptakan kader berbakti pada bangsa dan negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto berharap agar Universitas Pertahanan (Unhan) dapat menciptakan kader-kader yang tidak hanya berkontribusi di bidang pertahanan, tetapi juga menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

    “Pendidikan adalah demikian penting dan saya berharap bahwa Universitas Pertahanan ini menciptakan kader-kader tidak hanya untuk pertahanan tetapi untuk bangsa,” ucap Prabowo dalam peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika, Universitas Pertahanan RI, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Presiden mengaitkan pengalamannya saat berkunjung ke United States Military Academy di Amerika Serikat, di mana akademi tersebut memiliki tujuan mencetak pemimpin bagi Amerika Serikat, bukan hanya untuk institusi militer.

    Prabowo berharap agar Universitas Pertahanan dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Indonesia juga dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa di berbagai bidang.

    “Jadi itu yang kita harapkan, Unhan dan semua lembaga pendidikan nanti berkarya, berbakti untuk negara dan bangsa di bidang manapun,” ujarnya.

    Lebih lanjut Presiden menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan di bidang sains dan teknologi dalam menghadapi tantangan dunia modern.

    “Hanya dengan sains dan teknologi kita bisa menghilangkan kemiskinan, kita bisa menjadi negara maju, negara modern,” kata Kepala Negara.

    Adapun kepada jajaran pimpinan Universitas Pertahanan, Presiden menyampaikan agar institusi tersebut menciptakan budaya baru yang mengedepankan nilai-nilai patriotisme.

    Prabowo menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan serta kesediaan untuk mengakui kekurangan dan kelemahan sebagai langkah awal untuk memperbaikinya.

    “Itu yang kita harapkan, itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan, jangan pernah takut mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan,” pungkas Prabowo.

    Kampus Universitas Pertahanan dibangun di area Universitas Pertahanan seluas 18,3 hektar dan telah dibangun berbagai fasilitas yaitu laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, dan sistem pengolahan air.

    Selain itu, telah dibangun pula gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, tempat kerja, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam reterensi, dan perumahan dosen.

    Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas national building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong keselarasan aturan Pusat-Daerah soal infrastruktur

    Mendagri dorong keselarasan aturan Pusat-Daerah soal infrastruktur

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah perlu terus melakukan harmonisasi peraturan dengan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur. Dalam International Conference On Infrastructure di JCC, Jakarta, Rabu (11/6), Tito mengakui hal itu tidak mudah, namun tugasnya sebagai Mendagri adalah memeriksa semua usulan pemerintah daerah apakah sesuai dengan daerah lain atau tidak. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri akan pertemukan Gubernur Aceh-Sumut selesaikan status pulau

    Kemendagri akan pertemukan Gubernur Aceh-Sumut selesaikan status pulau

    kemarin pihak Kemenko Polkam sudah melaporkan kepada Pak Menko, saya melaporkan kepada Pak Mendagri, kita tunggu nanti waktunya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali mengatakan Kemendagri akan membuka opsi untuk mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menyelesaikan persoalan status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah.

    “Terbuka sekali kemungkinan gubernur difasilitasi oleh Kemenko (Polkam) dan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk bertemu dengan kedua gubernur dan Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi untuk memperoleh penjelasan,” kata Safrizal di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Safrizal belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Dirinya mengaku telah memberikan kronologi lengkap soal kepemilikan pulau tersebut pada Mendagri.

    “Jadi, kapan? Tunggu kami laporkan, kemarin pihak Kemenko Polkam sudah melaporkan kepada Pak Menko, saya melaporkan kepada Pak Mendagri, kita tunggu nanti waktunya,” ujarnya.

    Safrizal mengatakan polemik status kewilayahan empat pulau tersebut berawal pada 2008, saat itu Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang terdiri dari sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

    “Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,” kata Safrizal

    Hasil verifikasi tersebut pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri dari 260 pulau.

    Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Lampiran tersebut juga menyertakan perubahan koordinat untuk keempat pulau tersebut.

    “Jadi setelah konfirmasi 2008, di 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Daerah Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

    “Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian,” ujar Syafrizal.

    Pada 2009, hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau tersebut di atas.

    Dari hasil konfirmasi kepada Gubernur Aceh beserta hasil konfirmasi Gubernur Sumatera Utara saat itu beserta hasil pelaporan pada PBB tahun 2012 dan pemerintah pusat kemudian menetapkan status empat pulau menjadi wilayah Sumatera Utara.

    Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang saat ini menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD upayakan produksi massal alutsista buatan sendiri

    TNI AD upayakan produksi massal alutsista buatan sendiri

    Rifle Perimeter Management System berfungsi untuk mendeteksi arah peluru dari musuh serta mencari tahu titik koordinat lawan saat pertempuran, sedangkan Body Armor buatan TNI AD dibuat untuk tim penjinak bom

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya akan mengupayakan produksi massal untuk alat utama sistem senjata (alutsista) dari buatan sendiri yang dihasilkan pihak penelitian dan pengembangan TNI AD.

    “Kita memang akan menyampaikan rencana pada tahapan produksi massal,” kata Wahyu saat ditemui di tengah-tengah Indo Defence 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

    Saat ini, katanya, pihak Litbang TNI AD sudah menghasilkan banyak produk alutsista, bahkan beberapa alat tersebut dipajang dalam kegiatan Indo Defence, seperti Rifle Perimeter Management System dan Body Armor.

    “Rifle Perimeter Management System berfungsi untuk mendeteksi arah peluru dari musuh serta mencari tahu titik koordinat lawan saat pertempuran, sedangkan Body Armor buatan TNI AD dibuat untuk tim penjinak bom,” katanya.

    Wahyu melanjutkan, pihaknya akan menguji lebih dalam alat-alat tersebut guna memastikan kelayakan dan kualitas produk.

    Setelah produk tersebut telah teruji kualitasnya, barulah TNI AD akan menggandeng perusahaan di bidang industri pertahanan dalam dan luar negeri untuk memproduksi produk tersebut secara massal.

    “Tentu peluang-peluang untuk bekerjasama dengan industri-industri pertahanan sangat terbuka, terutama industri pertahanan dalam negeri, karena Indo Defence ini forum untuk memperkuat memperkuat kemandirian pertahanan kita,” kata Wahyu.

    Saat ditanya kapan pihaknya akan menggandeng industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi massal alutsista buatan Litbang TNI AD, Wahyu belum bisa menjelaskan hal tersebut secara rinci.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo jadikan Unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi Menhan

    Prabowo jadikan Unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi Menhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Universitas Pertahanan (Unhan) menjadi tujuan kunjungan kerja perdananya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Prabowo, dalam acara peresmian Universitas Pertahanan di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu, mengatakan bahwa keputusannya tersebut diambil setelah melihat struktur organisasi Kementerian Pertahanan dan menemukan keberadaan lembaga pendidikan tersebut.

    “Dan saya sampaikan ke staf saya, saya ingin mengunjungi Universitas Pertahanan sebagai kunjungan kerja saya yang pertama. Jadi begitu saya menjadi Menteri Pertahanan, yang saya datangi pertama adalah Universitas Pertahanan,” ucap Prabowo dalam sambutannya, dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

    Presiden menilai lembaga pendidikan seperti Universitas Pertahanan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu bangsa.

    Menurutnya, pendidikan merupakan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional, sehingga menjadi perhatian khusus dalam kebijakan anggaran negara.

    “Sebagai Presiden Republik Indonesia saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga memberikan penghargaan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    Prabowo menilai pendirian Unhan sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk menyiapkan kader-kader bangsa di masa depan.

    Presiden juga berharap agar Universitas Pertahanan mampu mencetak kader-kader tidak hanya untuk bidang pertahanan, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

    Presiden juga menekankan pentingnya penguasaan di bidang sains dan teknologi.

    Menurutnya, kemajuan bangsa dan penghapusan kemiskinan hanya dapat dicapai dengan penguasaan di dua bidang tersebut.

    Kepada jajaran pimpinan Unhan, Prabowo menyampaikan permintaan agar institusi tersebut dibangun dengan budaya baru yang menjunjung nilai-nilai patriotisme.

    Presiden menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kekurangan dan kelemahan sebagai bagian dari proses memperbaiki dan mengatasi tantangan.

    “Itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan, jangan pernah takut mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan. Itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Didampingi SBY, Prabowo resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan

    Didampingi SBY, Prabowo resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI, di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    “Pada sore hari ini, Rabu, 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia,” ucap Prabowo dalam acara peresmian kampus tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan penghargaan kepada SBY sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    Menurutnya, pendirian Unhan merupakan salah satu bentuk visi jangka panjang untuk menyiapkan kader-kader bangsa di masa depan.

    “Saya kira kita bersyukur dan kita berbangga bahwa hari ini peresmian ini dihadiri oleh beliau yang merintis dan mendirikan lembaga ini. Terima kasih Pak SBY kehadiran Bapak,” ucap Prabowo.

    Presiden berharap agar Universitas Pertahanan mampu mencetak kader-kader tidak hanya untuk bidang pertahanan, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

    Presiden mengaitkan pengalamannya saat berkunjung ke United States Military Academy di Amerika Serikat, yang memiliki tujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin bagi negara, bukan hanya untuk militer.

    Hal tersebut dijadikan acuan dalam membangun visi Universitas Pertahanan sebagai institusi yang berkontribusi luas bagi negara.

    “Jadi itu yang kita harapkan Unhan dan semua lembaga pendidikan nanti berkarya, berbakti untuk negara dan bangsa di bidang manapun,” ujar Prabowo.

    Presiden juga menekankan pentingnya penguasaan di bidang sains dan teknologi.

    Menurutnya, kemajuan bangsa dan penghapusan kemiskinan hanya dapat dicapai dengan penguasaan di dua bidang tersebut.

    Kepada jajaran pimpinan Unhan, Presiden menyampaikan permintaan agar institusi tersebut dibangun dengan budaya baru yang menjunjung nilai-nilai patriotisme.

    Prabowo menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kekurangan dan kelemahan sebagai bagian dari proses memperbaiki dan mengatasi tantangan.

    “Itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan, jangan pernah takut mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan. Itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Prabowo.

    Kampus Universitas Pertahanan dibangun di area Universitas Pertahanan seluas 18,3 hektar dan telah dibangun berbagai fasilitas yaitu laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, dan sistem pengolahan air.

    Selain itu, telah dibangun pula gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, tempat kerja, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam reterensi, dan perumahan dosen.

    Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas national building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saksi duga seorang ayah buang anaknya di Pasar Kebayoran Lama

    Saksi duga seorang ayah buang anaknya di Pasar Kebayoran Lama

    Jakarta (ANTARA) – Saksi menduga seorang ayah berinisial YA membuang anak perempuannya, berinisial MK (7) dalam kondisi mengenaskan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Dikira di sini numpang tidur. Tapi, sampai sekarang tak ada, berarti buang anak, taruh anak saja,” kata salah seorang saksi mata yang juga satpam Pasar Kebayoran Lama, Budiono kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Budiono mengatakan pada awalnya dia menyaksikan seorang pria mendatangi pasar pada Rabu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

    Pelaku tak dikenal itu memiliki ciri-ciri badan berpostur tinggi, memakai kemeja putih dan bermasker.

    Dari gerak-geriknya, sang satpam melihat pria itu menaruh anaknya di lantai beralaskan kardus.

    Kemudian, sang anak baru diketemukan orang sekitar pada Rabu pagi pukul 05.00 WIB.

    Saat ditemukan, terlihat kondisi anak mengenaskan dengan tulang menonjol di pundak, muka terbakar dan dagu yang terluka.

    “Dia sempat cerita dianiaya ayahnya, anak tujuh tahun udah bisa ngomong cerdas. Sebenarnya anaknya juga pintar ngomong,” jelasnya.

    Anak berinisial MK (7) yang diduga disiksa orang tuanya dan ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tampak dehidrasi dan luka akibat benda tajam saat ditemukan pertama kali.

    Pada awalnya, Satpol PP Kebayoran Lama sedang melakukan patroli di kawasan Pasar Kebayoran Lama pada Rabu pagi pukul 07.20 WIB.

    Sang anak ditemukan seorang diri dan mengaku telah disiksa oleh orang tuanya. Posisinya di atas kardus dan sedang tertidur di lorong pasar.

    Namun, anak tersebut belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyiksaan atau penganiayaan yang dialami lantaran masih kesulitan bicara.

    Saat ini sang anak yang sebelumnya dirawat di Puskesmas Cipulir II kini dialihkan ke RSUD Kebayoran Lama untuk penanganan lebih lanjut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNNP DKI bongkar jaringan narkotika dikendalikan seorang wanita

    BNNP DKI bongkar jaringan narkotika dikendalikan seorang wanita

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNPP) DKI Jakarta membongkar peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang wanita, dengan barang bukti sebanyak sembilan ons sabu serta menangkap tujuh tersangka.

    “Mereka dikendalikan oleh seorang wanita berinisial SM. Salah satu perannya adalah memerintahkan sejumlah orang untuk menjadi pengedar,” kata Kabid Brantas dan Intel BNNP DKI Jakarta Kombes Pol Agung Kanigoro Nusantoro di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan jumlah tersangka sebanyak tujuh orang terdiri tiga perempuan dan empat laki-laki.

    Kombes Agung merinci bahwa kasus ini terbongkar setelah menerima laporan dari masyarakat adanya transaksi narkotika di Petojo, Gambir, Jakarta Pusat.

    Dari laporan tersebut petugas, kata Agung, menangkap seorang pengedar berinisial HL pada Sabtu (3/5) di Jl Garuda Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan barang bukti 208,44 gram sabu.

    “Tersangka HL ini mengaku diperintahkan oleh MY,” ujarnya.

    Ia menambahkan dari informasi tersebut pada hari yang sama petugas menangkap MY di Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat, Kota Bekasi.

    Tersangka MY berperan memberikan perintah kepada tersangka HL untuk menjemput narkotika jenis sabu dan diedarkan dengan sistem setor secara berkala.

    Pada 5 Mei 2025, BNNP kemudian menangkap tersangka RZ dan RG yang berperan menyerahkan sabu kepada HL atas perintah RS dan SM.

    Selanjutnya, pada Kamis (22/5) di Jl Mangga Besar Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat tim berhasil menangkap tersangka lainnya yaitu LM yang berperan sebagai penerima uang setoran penjualan sabu.

    Dari kasus tersebut, BNNP DKI menyita sebanyak 9007,98 gram sabu-sabu, buku tabungan dan sejumlah telepon genggam yang digunakan oleh para tersangka.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka pengedar sabu dijerat Pasal 112 juncto Pasal 114 juncto Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 196 juncto Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAD pererat hubungan bilateral dengan negara lain di Indo Defence

    KSAD pererat hubungan bilateral dengan negara lain di Indo Defence

    “Akan dibicarakan berkaitan dengan pelaksanaan latihan bersama lalu berkaitan dengan transfer of teknologi beberapa isu yang berkaitan dengan teknologi pertahanan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan bertemu dengan perwakilan kepala staf dari negara lain guna memperkuat hubungan bilateral antar negara.

    Pertemuan itu akan digelar di hari ke dua gelaran Indo Defence di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/6).

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pertemuan tidak hanya bertujuan mempererat hubungan bilateral antar negara melainkan membangun rencana kerja sama antar militer.

    “Akan dibicarakan berkaitan dengan pelaksanaan latihan bersama lalu berkaitan dengan transfer of teknologi beberapa isu yang berkaitan dengan teknologi pertahanan,” kata Wahyu saat ditemui di tengah-tengah kegiatan Indo Defence, Selasa.

    Wahyu melanjutkan, tidak menutup kemungkinan pertemuan tersebut membahas rencana TNI AD membeli alutsista baru dari negara lain.

    Saat siapa saja perwakilan kepala staf negara lain yang akan ditemui Maruli, Wahyu belum bisa menjelaskan secara rinci.

    Sebelumnya, kegiatan Indo Defence direncanakan pada November 2024, tapi urung dijalankan karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tersebut kembali digelar di tahun 2025 tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR: Kurangnya pemahaman jadi tantangan implementasi UU TPKS

    Pimpinan MPR: Kurangnya pemahaman jadi tantangan implementasi UU TPKS

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu tantangan dalam mengimplementasikan aturan tersebut sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air.

    “Kurangnya pemahaman terhadap undang-undang ini sendiri, termasuk dari aparat penegakan hukum,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam diskusi daring bertema “Tantangan Penegakan Hukum UU TPKS” yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut, kata dia, menyebabkan urgensi perlindungan korban yang menjadi nafas dan substansi dari UU TPKS itu menjadi tidak terejawantahkan.

    “Membuat korban tidak sepenuhnya bisa menggunakan undang-undang ini sebagai dasar dari perlindungan yang harus atau selayaknya mereka dapatkan,” ucapnya.

    Padahal, lanjut dia, UU TPKS mengajak semua pihak untuk mengubah perspektif berpikir dan menempatkan korban dalam konteks yang memang selayaknya mendapatkan perlakuan, serta tidak bisa disamakan dengan sebuah tindak kriminal biasa.

    Untuk itu, dia memandang pembenahan mutlak diperlukan agar UU TPKS dapat diimplementasikan secara efektif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

    “Mulai dari, pemahaman bahwa ini bukan sekedar undang-undang biasa, bukan sekedar pengetahuan, dan semua elemen yang terkait, baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan seluruh individu harus betul-betul memahami substansi dari undang-undang ini sendiri,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Edukasi menyeluruh dari semua pihak, termasuk di sini keluarga, perlu diperkuat. Dengan demikian, kita bisa memahami dan yang paling penting kehormatan pada martabat manusia diutamakan di dalam kehidupan sosial.”

    Selain pemahaman, dia juga memandang agar UU TPKS dapat berlaku efektif maka diperlukan komitmen kuat dari negara untuk melindungi segenap warga negara dari segala bentuk kekerasan, tak terkecuali kekerasan seksual.

    “Ini adalah amanat dari konstitusi kita, amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, amanat dari dasar negara, dan tentu menjadi apa yang kita citakan oleh founding fathers kita,” katanya.

    Dia pun berharap UU TPKS tidak hanya menjadi produk hukum di atas kertas belaka, tetapi menjadi instrumen nyata dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak korban kekerasan seksual.

    Rerie menambahkan implementasi UU TPKS harus bebas pula dari semua unsur yang melemahkan, termasuk dari perspektif budaya itu sendiri ataupun hal-hal lainnya yang memberatkan korban kekerasan seksual.

    Terakhir, dia mengajak pula segenap elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal dan memastikan UU TPKS dapat terimplementasi dengan baik dan efektif dalam menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

    “Tanpa kesadaran kebangsaan dari semua pihak, terutama dari para penyelenggaraan negara untuk melindungi setiap warga negara, tentunya implementasi undang-undang ini akan semakin jauh dan rasanya semakin sulit untuk dilaksanakan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.