Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Komisi I minta Presiden sigap dan siap antisipasi konflik Iran-Israel

    Komisi I minta Presiden sigap dan siap antisipasi konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk sigap dan siap dalam mengantisipasi konflik bersenjata yang tengah berlangsung antara Iran dan Israel atas kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia.

    “Kita dunia saling terkait. Hanya betapa besar ketarkaitannya dengan Indonesia ini yang kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pemahaman siap mengandung makna Indonesia tidak ikut berperang, adapun sigap berarti sikap yang diambil untuk mengantisipasi kemungkinan dampak ikutan lainnya.

    “Sigap itu kan artinya cepat dan tepat, pemahaman sigap,” ujarnya.

    Dalam kesigapan tersebut, dia mengatakan pemerintah Indonesia perlu untuk mempersiapkan skenario evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dua wilayah konflik tersebut.

    “Ada baiknya dipikirkan untuk dievakuasi ke daerah atau ke wilayah yang dianggap aman atau kembali (ke Indonesia),” ucapnya.

    Dia juga meminta pemerintah Indonesia sigap dalam mencermati rute penerbangan dari Tanah Air yang sekiranya melintasi wilayah udara di lokasi konflik kedua negara tersebut agar tidak terkena imbas langsung.

    Selain itu, dia menyebut pemerintah Indonesia perlu sigap dalam mengantisipasi kemungkinan salah sasaran dari konflik yang tengah berkecamuk antara kedua negara di Timur Tengah tersebut, meskipun Indonesia tidak menjadi sasaran langsung dalam konflik tersebut.

    “Tapi bisa ya namanya lagi apes di wilayah perang, bisa saja salah koordinat, surveillance-nya lagi pas, atau di-intercept harusnya ke titik daerah sekitar jauh dari Teheran, ternyata masuk di situ,” tuturnya.

    Dia lantas membeberkan tiga hal yang perlu dicermati pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik Iran-Israel. Menurut dia, hal pertama yang perlu dicermati ialah terkait penyebab meletusnya konflik kedua negara tersebut.

    “Yang kedua, kira-kira di mana titik berakhirnya?”

    Adapun hal ketiga yang perlu dicermati, dia menyebut terkait dengan konsep pertahanan negara Indonesia. Untuk itu, dia pun mempertanyakan apakah rencana pertahanan strategi Indonesia sudah tepat dalam mengantisipasinya konflik antara Iran-Israel tersebut.

    Menurut dia, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan), Direktur Jenderal Rencana Pertahana (Dirjen Renhan Kemhan), dan para kepala staf TNI mencermati dan membuat laporan dalam merespons konflik Iran-Israel.

    Sebelumnya Israel pada Jumat (13/6) dini hari waktu setempat melancarkan serangan udara ke Teheran, ibu kota Iran dan beberapa kota lainnya di berbagai penjuru Iran. Serangan-serangan tersebut menyerang fasilitas nuklir serta menewaskan sejumlah komandan tinggi militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil Iran. Serangan Israel terus berlanjut ke berbagai wilayah di Iran pada Sabtu (14/6).

    Sebagai respons, Iran pada Jumat dan Sabtu (14/6) tersebut melancarkan beberapa gelombang serangan rudal terhadap sejumlah target di Israel, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan.

    Sementara itu, pasukan intelijen Iran telah menangkap dua “anggota” Mossad, badan intelijen Israel di Provinsi Alborz, Iran utara, sebut laporan dari kantor berita semiresmi Iran, Tasnim pada Minggu (15/6).

    Dua orang anggota Mossad tersebut ditangkap di sebuah rumah di wilayah Savojbolagh, tempat mereka merakit bom, bahan peledak, perangkap, dan berbagai perangkat elektronik, ungkap laporan Tasnim tanpa menyebutkan tanggal penangkapan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aceh siapkan dokumen 1992 dalam rapat empat pulau di Kemendagri

    Aceh siapkan dokumen 1992 dalam rapat empat pulau di Kemendagri

    “Iya, Alhamdulillah itu dokumen yang kita punya,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Aceh menyiapkan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara untuk dibawa dalam rapat dengan Kemendagri terkait kepemilikan empat pulau yang kini masih disengketakan.

    “Iya, Alhamdulillah itu dokumen yang kita punya,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, di Banda Aceh, Senin.

    Pernyataan itu disampaikan Syakir di sela-sela menerima aksi mahasiswa di kantor Gubernur Aceh yang menuntut pengembalian empat pulau yang diserahkan ke Sumatera Utara kembali menjadi milik Aceh.

    Sebagai informasi, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dijadwalkan bakal melaksanakan rapat bersama Mendagri terkait polemik kepemilikan empat pulau dengan Sumatera Utara, di Jakarta, Selasa besok (17/6).

    Dirinya mengatakan, kesepakatan bersama kedua provinsi tahun 1992 tersebut menentukan status kepemilikan empat pulau yang kini kembali bersengketa.

    Kesepakatan bersama 1992 tersebut, ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dengan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, dan disaksikan langsung oleh Mendagri Rudini.

    “Kita paparkan kembali bahwa sudah ada kesepakatan 1992 yang menceritakan empat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh,” ujarnya.

    Syakir menyampaikan, kesepakatan para pihak tersebut bersifat mengikat bagi kedua provinsi. Apalagi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah juga telah menegaskan terkait batas wilayah.

    “Pada Pasal 3 ayat 2 huruf F (PP 141 Tahun 2017) disebutkan, dokumen penjelasan batas daerah salah satunya adalah kesepakatan kedua daerah yang berbatasan. Karena itu, kita berharap Presiden dapat menyelesaikan masalah ini, dan pulau kembali untuk Aceh,” demikian Syakir.

    Permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.

    Adapun empat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Kemudian, Kemendagri mengeluarkan keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    Keputusan Kemendagri itu, menetapkan status administratif empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Pemerintah Aceh, saat ini masih terus berupaya untuk mengadvokasi pengembalian empat pulau tersebut kembali masuk dalam wilayah Aceh.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri tinjau langsung SPPG Polda Bali guna dukung kelancaran MBG

    Kapolri tinjau langsung SPPG Polda Bali guna dukung kelancaran MBG

    “Pada kesempatan ini, saya mengecek langsung seluruh kesiapan SPPG Polda Bali. Tentunya hal ini untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Pada kesempatan ini, saya mengecek langsung seluruh kesiapan SPPG Polda Bali. Tentunya hal ini untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden,” kata Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Polri meninjau sejumlah fasilitas SPPG Polda Bali.

    Fasilitas-fasilitas itu di antaranya adalah sarana transportasi pengantaran makanan MBG, ruang penerima bahan baku, gudang basah, gudang kering, ruang pendingin, tempat alat masak, ruang alat cuci, loker petugas SPPG, dan dapur SPPG Polda Bali.

    Jenderal polisi bintang empat itu juga memberikan 100 paket sembako kepada petugas SPPG Polda Bali.

    Adapun total siswa penerima manfaat MBG Polda Bali adalah sebanyak 3.072 siswa dengan rincian sebagai berikut:

    – TK Kemala Bhayangkari: 68 Siswa
    – TK/RA Darul Huda: 102 Siswa
    – SDN 14 Dangin Puri: 207 Siswa
    – SDN 02 Sumerta: 162 Siswa
    – SDN 17 Dangin Puri: 178 Siswa
    – SDN 29 Dangin Puri: 374 Siswa
    – SMPN 3 Denpasar: 1.061 Siswa
    – SMAN 7 Denpasar: 920 Siswa

    Sebagai informasi, program pembangunan SPPG ini merupakan komitmen Polri dalam menjembatani kebijakan Astacita yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto dengan kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjamin akses pangan bergizi tanpa biaya.

    Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dari 89 lokasi SPPG yang sedang disiapkam Polri, tujuh SPPG sudah beroperasi, 22 dalam verifikasi, dan 60 lainnya dalam pembangunan.

    Dia mengatakan bahwa tujuh SPPG yang telah beroperasi itu berlokasi di Pejaten dan Cipinang (Jakarta), Mapolda Jawa Barat, serta titik-titik strategis di Banten, Bali, Bengkulu, dan Polda Metro Jaya. Layanan ini telah menjangkau 21.000 penerima manfaat.

    Sementara itu, 22 SPPG yang sudah dalam tahap akhir verifikasi tersebar dari Aceh hingga Papua, termasuk DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 100 hari kerja, Pemkot Jayapura jalankan 9 program unggulan

    100 hari kerja, Pemkot Jayapura jalankan 9 program unggulan

    ANTARA – Pemerintah Kota Jayapura yang diusung Wali Kota-Wakil Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo- Rustan Saru, telah menjalankan 9 program utama pada 100 hari kerja pertama mereka. Program unggulan tersebut yakni turun kampung, penerangan di sudut kota , pembentukan garnison/polisi adat, pemasangan wifi gratis di tempat umum, bebas biasa pemakaman, kenaikkan insentif RT/RW dan kader Posyandu, Gerakan Makanan dan Minuman Bergizi, perubahan operasional Puskesmas 24 jam dan perbaikan layanan OPD. (Laksa Mahendra/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Faktor historis jadi pertimbangan penentuan batas wilayah

    Kemendagri: Faktor historis jadi pertimbangan penentuan batas wilayah

    “Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori, ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mempertimbangkan faktor historis dan politis dalam penentuan batas wilayah, termasuk juga dalam penentuan kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara (Sumut).

    “Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori, ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural,” kata Bima Arya di kantor Kemendagri di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan hal-hal tersebut juga turut dibahas dalam rapat lintas instansi terkait penentuan batas wilayah, instansi tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Badan Informasi dan Geospasial, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, pelaku sejarah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Ia mengatakan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional.

    “Pada rapat hari ini telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status empat pulau tadi dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum, atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

    Data baru tersebut juga telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Meski demikian Bima belum memberikan komentar lebih lanjut soal data baru apa yang disampaikan kepada Presiden, namun menurutnya data tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan soal sengketa wilayah tersebut. Ia mengatakan data-data baru tersebut diperoleh berdasarkan penelusuran oleh tim dari Kemendagri.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto segara mengambil keputusan terkait polemik batas administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, terutama menyangkut pengelolaan empat pulau di wilayah perbatasan kedua daerah.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam keterangannya di Kantor PCO, Jakarta, Senin, menanggapi perbedaan aspirasi yang muncul di antara kedua provinsi.

    “Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan,” kata Hasan Nasbi.

    Hasan menjelaskan, bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedaulatan wilayah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

    Sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan administratif atas wilayah yang menjadi cakupan tugasnya, termasuk pengelolaan pulau-pulau yang berada dalam wilayah tersebut, kata Hasan menambahkan.

    “Kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi,” ujarnya.

    Polemik batas wilayah administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang bergulir sejak 1928 itu kembali mencuat setelah muncul perbedaan klaim pengelolaan atas empat pulau di kawasan perbatasan kedua provinsi tersebut.

    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Kebijakan ini telah memicu perbedaan aspirasi dari kedua pemerintah daerah, yang masing-masing merasa memiliki keterikatan historis dan administratif terhadap pulau-pulau tersebut.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Kunjungan Prabowo ke Singapura-Rusia perkuat posisi RI

    Anggota DPR: Kunjungan Prabowo ke Singapura-Rusia perkuat posisi RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura dan Rusia merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi global yang semakin dinamis.

    Dengan kunjungan itu, menurut dia, Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan diplomatik untuk mendorong dialog perdamaian bagi kawasan-kawasan yang sedang mengalami konflik.

    “Pendekatan yang inklusif dan berimbang adalah kunci agar Indonesia tetap menjadi kekuatan moral dan strategis dalam percaturan global,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa Singapura selama ini adalah mitra utama Indonesia dalam investasi, perdagangan, dan transformasi digital. Dalam konteks ini, kunjungan Presiden menjadi momentum penting untuk mendorong kerja sama yang lebih mendalam di bidang ekonomi digital, keamanan siber, dan investasi energi bersih.

    “Selain itu, kemitraan erat dengan Singapura juga sangat relevan dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, terutama menghadapi dinamika di Laut China Selatan,” katanya.

    Sementara itu, dia menilai bahwa kunjungan ke Rusia menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Di tengah ketegangan global dan sanksi terhadap Rusia, Indonesia tetap membuka ruang dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan.

    Menurut dia, Rusia memiliki potensi besar dalam penyediaan energi alternatif, teknologi tinggi, serta pasokan pangan dan pupuk. Dia menilai hal itu yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional.

    “Saya mendukung penuh langkah Presiden dan berharap kunjungan ini menghasilkan kesepakatan konkret yang memberi manfaat langsung bagi rakyat, memperkuat daya saing Indonesia, serta menjaga stabilitas kawasan dan dunia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak yang disiksa orang tuanya di Jaksel mulai pulih usai jalani operasi tulang

    Anak yang disiksa orang tuanya di Jaksel mulai pulih usai jalani operasi tulang

    Jakarta (ANTARA) – Kondisi anak berinisial MK (7) yang diduga disiksa oleh orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mulai pulih usai menjalani operasi tulang di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Hari Sabtu, 14 Juni 2025 anak yang disiksa orang tuanya di Jakarta Selatan sudah menjalani operasi tulang oleh dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi (Sp.OT) dan Spesialis Anak (Sp.A),” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas RS Polri Kramat Jati AKBP Firdaus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Firdaus menyebut, usai operasi tulang, kondisi korban MK sudah mulai membaik. Tulang lengan kanan korban sudah bisa digerakkan ke kanan dan kiri.

    Hingga saat ini, korban masih menjalani perawatan dan kondisinya secara keseluruhan masih dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi.

    “Alhamdulillah kondisi (korban) setelah operasi tulang lengan kanan, sudah bisa miring ke kanan dan miring ke kiri. Hemoglobin 12,2 gram/desiliter dan Albumin (Alb) 3,1 gram/desiliter. Kondisi secara keseluruhan masih dalam proses pemulihan,” jelas Firdaus.

    Sebelumnya, Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur mengungkapkan ada beberapa kondisi serius terhadap anak berinisial MK (7) yang diduga disiksa orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan beberapa kondisi medis serius. Pihak rumah sakit masih terus memantau perkembangan kondisi pasien,” kata Wakil Kepala Rumah Sakit (Wakarumkit) Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri Kombes Pol Erwinn Zainul Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (14/6).

    Hasil pemeriksaan awal ditemukan beberapa kondisi medis serius, antara lain patah tulang pada lengan kanan, dugaan infeksi tulang, gizi buruk, anemia berat, dan adanya bekas luka bakar di area wajah.

    “Kami mengerahkan enam dokter untuk pengobatan intensif pasien di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU),” ujar Erwinn.

    Adapun korban telah dirujuk dari RSUD Kebayoran Lama pada Kamis (12/6) dan tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Polri Kramat Jati pada pukul 21.54 WIB.

    Awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebayoran Lama sedang melakukan patroli di kawasan Pasar Kebayoran Lama pada Rabu (11/6) pukul 07.20 WIB.

    Sang anak ditemukan seorang diri dan mengaku telah disiksa oleh orang tuanya. Posisinya di atas kardus dan sedang tertidur di lorong pasar.

    Namun anak tersebut belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyiksaan atau penganiayaan yang dialami lantaran masih kesulitan bicara.

    Untuk menindaklanjuti temuan anak yang diduga disiksa oleh orang tuanya, Satpol PP Kebayoran Lama telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Debt collector” rampas mobil di Jaktim, ada tiga saksi diperiksa

    “Debt collector” rampas mobil di Jaktim, ada tiga saksi diperiksa

    Jakarta (ANTARA) – Pihak kepolisian memeriksa tiga saksi terkait sekelompok orang diduga penagih utang (debt collector) yang melakukan aksi perampasan mobil di area Stasiun Whoosh Halim, Makasar, Jakarta Timur.

    “Kami langsung memeriksa dan meminta keterangan tiga saksi yang ada di lokasi saat terjadinya peristiwa tersebut,” kata Kapolsek Makasar Kompol Sumardi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Tiga saksi tersebut merupakan warga sekitar yang melihat langsung saat diduga debt collector tersebut sedang melakukan aksi perampasan mobil pada Kamis (12/6).

    Sumardi menyebut, awalnya sebuah video perselisihan di Stasiun Whoosh Halim itu viral di media sosial. Lalu, personel Polsek Makasar langsung mengecek tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (15/6) setelah mendapatkan informasi tersebut.

    “Kemarin setelah dapat informasi adanya kejadian di area Stasiun Whoosh Halim tindak lanjutnya kami cek ke lokasi mencari keterangan dari saksi yang melihat,” ujar Sumardi.

    Selain itu, saat kejadian berlangsung pihak Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sudah melakukan pengecekan terhadap beberapa saksi.

    Sedangkan pihak kepolisian tidak ada di lokasi karena baru mengetahui informasi saat kejadian tersebut viral.

    “Sudah dilakukan pengecekan oleh personel KCIC. Tidak tahu lagi karena tidak ada laporan ke polsek menurut keterangan saksi disarankan untuk diselesaikan di luar stasiun KCIC untuk menghindari keributan dan dilihat oleh banyak orang,” jelas Sumardi.

    Namun, saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) tidak mengetahui identitas korban.

    “Karena dari keterangan saksi tidak tahu identitas korban. Dan sampai saat ini yang merasa dirugikan tidak ada laporan ke pihak kepolisian,” ucap Sumardi.

    Sebelumnya, video yang memperlihatkan perselisihan antara sejumlah orang diduga debt collector dengan pemilik kendaraan viral di akun Instagram @infojaksel.id.

    Terlihat debt collector tersebut sedang melakukan pemaksaan untuk mengambil kendaraan dan diduga memeras korban hingga puluhan juta.

    “Sekelompok orang diduga debt collector terlibat cekcok saat akan menarik kendaraan roda empat, Toyota Avanza Veloz di sekitar Stasiun Whoos Kereta cepat Halim, Makasar, Jakarta Timur pada Kamis 12 Juni 2025,” tulis akun Instagram @infojaksel.id.

    Berdasarkan informasi, setelah menarik paksa kendaraan, para pelaku diduga memeras korban dengan nominal Rp25 juta yakni Rp10 juta tunai dan Rp15 juta transfer.

    “Hal itu bertujuan agar kendaraan yang ditarik paksa dapat kembali kepada pemiliknya. Diketahui, salah satu dari kelompok orang tersebut diduga merupakan pelaku debt collector yang menarik kendaraan selebgram Clara Shinta pada tahun 2023 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan,” lanjut keterangan video tersebut.

    Adapun keributan tersebut berhenti usai petugas keamanan Stasiun Whoosh dan seorang anggota TNI yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) meleraikan perselisihan tersebut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lahan di Sukapura, Cilincing, yang diprotes warga bukan fasos-fasum

    Lahan di Sukapura, Cilincing, yang diprotes warga bukan fasos-fasum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara memastikan lahan di jalan Manunggal Juang RW 07 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, yang pernah diprotes warga atas dugaan alih fungsi lahan bukan merupakan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).

    Kepala Bagian Pembangunan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Jakarta Utara, Ardan Solihin di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa lahan seluas 3.900 meter persegi itu bahkan telah memiliki sertifikat resmi.

    “Lahan seluas 3.900 meter persegi itu tercatat milik PT Nusa Persada dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 1547,” katanya.

    Ardan menjelaskan, pemilik telah memfungsikan lahan dan melakukan pembangunan pertokoan di mana setiap unit rumah toko (ruko) itu dibangun tiga lantai lengkap dengan fasilitas bangunan.

    Ia menambahkan, saat warga melakukan protes atau unjuk rasa ke Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Senin (5/5) lalu, Pemkot Jakut langsung melakukan pemeriksaan lanjutan untuk merespon permintaan warga.

    “Kami langsung melakukan pemeriksaan lanjutan dan dipastikannya lahan itu adalah milik salah satu perusahaan pengembang,” kata Ardan.

    Sementara itu, Kuasa Hukum warga RW 07 Sukapura, Parluhutan Simanjuntak mengakui bahwa lahan itu bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Nusa Persada dan telah beralih tangan kepada PT Belia Agung Abadi.

    Parluhutan mengatakan telah melakukan pertemuan dengan perusahaan pengembang pemilik baru lahan dan telah sepakat bahwa status lahan bukanlah fasos dan fasum, serta proses pembangunan telah sesuai regulasi berlaku.

    Kesepahaman itu ditandai dengan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh 35 warga dengan dikoordinir oleh tokoh masyarakat setempat Nuraini Lubis dan Diah Rahayu bersama Direktur PT. Belia Agung Abadi, Edmund Siek.

    “Juga disepakati warga tidak keberatan dengan keberadaan ruko dan tidak akan melakukan tuntutan atas keberadaan ruko tersebut,” kata Parluhutan.

    Sebelumnya, sejumlah warga RW 07, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, mendatangi Balai Kota Jakarta Utara menuntut adanya tindakan atas dugaan alih fungsi lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi fasilitas sosial (fasum) dan fasilitas umum (fasum) namun dijadikan lahan komersial pada Senin (5/5).

    “Alih fungsi lahan sangat merugikan warga yang harusnya menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum malah jadi lahan komersial,” kata perwakilan warga yang juga kuasa hukum Parluhutan Simanjuntak.

    Menurut dia, persoalan ini bukanlah persoalan yang baru lantaran sudah muncul sejak tahun 2010. Kala itu, warga pernah menentang adanya alih fungsi lahan di kawasan tersebut dengan mengajukan surat keberatan, unjuk rasa, bahkan sampai dengan mengajukan gugatan.

    Kemudian pada tahun 2016, Pemkot Jakarta Utara telah mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kegiatan pembangunan bangunan komersial berupa ruko tiga lantai tersebut.

    Namun pada tahun 2024, kegiatan pembangunan kembali diteruskan melalui pengembang baru untuk menggantikan pengembang yang sebelumnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga kedelai naik, perajin tempe kurangi produksi hingga 50 persen

    Harga kedelai naik, perajin tempe kurangi produksi hingga 50 persen

    Senin, 9 Juni 2025 16:20 WIB

    Pekerja menjemur biji kedelai saat proses pembuatan tahu di tempat produksi tahu dan tempe Kelurahan Jambula, Ternate, Maluku Utara, Senin (9/6/2025). Akibat kenaikan harga kedelai dari Rp7.500 menjadi Rp10.000 per kilogram dalam tiga bulan terakhir, produsen tahu dan tempe terpaksa mengurangi produksi hingga 50 persen akibat keterbatasan modal, sementara di sisi lain, keuntungan semakin menipis karena mereka tidak dapat menaikkan harga di tengah penurunan daya beli masyarakat. ANTARA FOTO/Andri Saputra/wpa.

    Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di tempat produksi tahu dan tempe Kelurahan Jambula, Ternate, Maluku Utara, Senin (9/6/2025). Akibat kenaikan harga kedelai dari Rp7.500 menjadi Rp10.000 per kilogram dalam tiga bulan terakhir, produsen tahu dan tempe terpaksa mengurangi produksi hingga 50 persen akibat keterbatasan modal, sementara di sisi lain, keuntungan semakin menipis karena mereka tidak dapat menaikkan harga di tengah penurunan daya beli masyarakat. ANTARA FOTO/Andri Saputra/wpa.