Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • TNI AU kerja sama dengan Australia dalam pengoperasian Hercules C-130

    TNI AU kerja sama dengan Australia dalam pengoperasian Hercules C-130

    “RAAF turut membagikan pengalaman terkait condition-based maintenance, serta penggunaan Night Vision Goggles (NVG) dan Joint Mission Planning System (JMPS) dalam mendukung operasi malam dan misi strategis,”

    Jakarta (ANTARA) –

    Jajaran TNI AU dan Royal Australian Air Force (RAAF) bekerja sama dalam memperkuat pengetahuan tentang tata cara keselamatan menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules. Kerja sama itu dibalut dalam pelatihan dasar yang digelar secara daring.

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, dijelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan oleh Komando Pemeliharaan Materiil TNI AU (Koharmatau) di Bandung, Senin (16/6).

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana dalam keterangan persnya mengatakan pelatihan ini membahas beberapa hal diantaranya sistem pelumasan secara teknis, sensor suhu, Full Authority Digital Engine Contro (FADEC) hingga teknis menggunakan pesawat saat cuaca ekstrim.

    “RAAF turut membagikan pengalaman terkait condition-based maintenance, serta penggunaan Night Vision Goggles (NVG) dan Joint Mission Planning System (JMPS) dalam mendukung operasi malam dan misi strategis,” kata I Nyoman Suadnyana.

    Selain meningkatkan kemampuan operasional Hercules, lanjut I Nyoman, kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Lambangja Koharmatau Kolonel Tek Arman Rusmanto juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Australia.

    Dengan adanya kegiatan ini, I Nyoman berharap kemampuan personel dalam mengoperasikan pesawat angkut C-130 dapat semakin meningkat. Dengan demikian, personel pun akan selalu siap menjalankan misi pengoperasian pesawat C-130 di segala kondisi dan medan.

    Dia juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerimaan negara bukan pajak di KPKNL Kendari capai 258,33 persen

    Penerimaan negara bukan pajak di KPKNL Kendari capai 258,33 persen

    ANTARA – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari mencatat hingga triwulan II tahun 2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aset negara di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp39,23 miliar atau mencapai 258,33 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp15,18 miliar. PNBP tersebut bersumber dari pengelolaan kekayaan negara, lelang, dan pengurusan piutang negara. (Saharudin/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani sebut “flat tax” tak relevan dengan kebutuhan Indonesia

    Sri Mulyani sebut “flat tax” tak relevan dengan kebutuhan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan skema pengenaan pajak penghasilan satu tarif (flat tax) tak relevan dengan kebutuhan Indonesia.

    Dalam Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu, Sri Mulyani menjelaskan sistem fiskal Indonesia didesain untuk memiliki fungsi distribusi. Artinya, instrumen fiskal didorong untuk memastikan keadilan dalam pembagian beban dan manfaat pembangunan.

    Dalam konteks penyerapan pajak, Indonesia menerapkan sistem tarif progresif untuk pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, di mana terdapat lima lapisan tarif (5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen, dan 35 persen) sesuai dengan tingkat kelompok pendapatan.

    “Yang pendapatannya di atas Rp5 miliar per tahun dengan yang pendapatannya di bawah Rp60 juta per tahun, tarifnya harus beda. Itu asas keadilan, distribusi,” kata Sri Mulyani.

    Untuk tarif PPh badan, Pemerintah Indonesia menetapkan tarif yang relatif lebih rendah bila dibandingkan secara global, yakni sebesar 22 persen. Sedangkan tarif global umumnya menerapkan tarif 30 persen hingga 50 persen.

    Dari serapan itu, pemerintah menyalurkan belanja negara untuk membantu kelompok masyarakat miskin mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

    “Tidak mungkin orang yang tidak sekolah bersaing dengan orang yang sekolahnya di Ivy League. Tidak mungkin anak-anak yang bayinya tidak imunisasi atau gizinya kurang, bersaing secara sempurna dan adil dengan mereka yang bayinya bergizi baik. Di situlah alat fiskal muncul,” ujar Sri Mulyani.

    Dalam kegiatan yang sama, ekonom asal Amerika Serikat (AS) Arthur Laffer menyarankan skema flat tax dengan tarif rendah basis pajak yang luas (low-rate, broad-based flat tax).

    Menurutnya, sistem fiskal perlu didorong agar tidak mendiskriminasi suatu kelompok. Flat tax juga dianggap bersifat netral dan bisa meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes PDT resmikan pengoperasian Koperasi Merah Putih di kota Ambon

    Mendes PDT resmikan pengoperasian Koperasi Merah Putih di kota Ambon

    ANTARA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja di kota Ambon, Maluku, Rabu (18/6). Dalam kunjungan kerja tersebut Mendes PDT meresmikan pengoperasian Koperasi Merah Putih yang berada di desa Wayame, kota Ambon.(Alfian Sanusi/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres dorong inovasi dan digitalisasi sentra telur di Blitar

    Wapres dorong inovasi dan digitalisasi sentra telur di Blitar

    Blitar (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong agar peternakan rakyat dan swasta terus memperkuat kapasitasnya dengan inovasi, bisa melalui adopsi teknologi, peningkatan manajemen produksi, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan vokasi dan riset.

    “Penguatan hilirisasi dan efisiensi produksi diyakini menjadi kunci dalam menjadikan Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi juga berdaya saing dalam industri pangan global,” katanya di sela kunjungannya ke peternakan petelur modern yang dikelola oleh PT Sumber Kelapa Bekcy Farm, di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu.

    Kunjungan ke lokasi peternakan telur ini bagian dari kunjungan kerjanya ke Blitar yang dilakukan selama dua hari, yakni Selasa-Rabu (17-18/6).

    Kunjungan ini juga menjadi bagian dari agenda kerja Wapres dalam mendukung Blitar sebagai salah satu kontributor terbesar telur ayam konsumsi nasional, yang juga relevan dengan visi besar pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui modernisasi sektor peternakan rakyat.

    Dalam kunjungan ini, Wapres meninjau langsung proses budi daya ayam, pengepulan telur, sistem pakan otomatis, serta fasilitas penyimpanan hasil panen.

    Prosedur biosekuriti juga diterapkan secara ketat di lokasi, termasuk penggunaan jas antiseptik dan sepatu boot untuk menjaga standar kebersihan dan kesehatan kandang.

    Peternakan yang dibangun sejak tahun 2019 dan mulai beroperasi pada tahun 2020 ini memiliki luas bangunan mencapai 1 hektare. Adapun populasi ayam petelur yang dipelihara sekitar 50.000 ekor ayam yang ditempatkan dalam tiga kandang berukuran masing-masing 10 x 100 meter.

    Hasil produksi telur dari peternakan ini mencapai rata-rata 2,5 ton per kandang setiap harinya, dengan distribusi utama ke wilayah DKI Jakarta.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gulkarmat Jaktim evakuasi kaki anak yang terjepit di tangga rumahnya

    Gulkarmat Jaktim evakuasi kaki anak yang terjepit di tangga rumahnya

    Jakarta (ANTARA) – Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi kaki anak perempuan berusia 6 tahun yang terjepit di antara pembatas teralis besi tangga lantai dua rumahnya di Jalan Teratai Putih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    “Kami sudah mengevakuasi anak perempuan yang kakinya terjepit di teralis tangga rumah lantai dua. Kaki anak yang terjepit dapat keluar dengan aman,” kata Kepala Regu Rescue Gulkarmat Sektor Duren Sawit Joko Prasetiyo di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu.

    Dia menjelaskan, awalnya anak berinisial D (6) tersebut sedang bersiap pergi ke sekolah. Lalu, tiba-tiba D menangis dan setelah dilihat ternyata kaki kirinya sudah dalam kondisi terjepit.

    “Sedang bersiap berangkat sekolah, keluar kamar karena mungkin habis bercanda, terus anak tiba-tiba menangis. Ditengok oleh asisten rumah tangganya, ternyata kaki kiri bagian lututnya sudah dalam kondisi terjepit besi teralis,” ujar Joko.

    Proses evakuasi melibatkan empat personel Gulkarmat Sektor Duren Sawit, Jakarta Timur menggunakan alat untuk memperlebar celah teralis.

    “Proses evakuasi tidak ada kesulitan, kami memperlebar celah antarteralis sehingga kaki bisa dikeluarkan,” ucap Joko.

    Ayah korban, Okky mengatakan, saat kaki anaknya terjepit, pihak keluarga sudah sekitar satu jam mencoba melakukan evakuasi, namun gagal.

    “Mungkin karena anak saya kebiasaan ada rongga, suka main di situ. Pas masuk ke bagian bawah agak sempit jadi terjepit agak lama, ga bisa dikeluarin,” kata Okky.

    Dia pun langsung menghubungi pihak Gulkarmat Jakarta Timur dan langsung tiba ke tempat kejadian perkara (TKP) membawa alat.

    “Terus langsung panggil Damkar Jakarta Timur, luar biasa langsung ke TKP bawa alat. Tidak sampai dua menit selesai, teralisnya diperlebar pakai alat,” ujarnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah hindari pajak, Filipina akan terapkan kerangka kerja aset kripto

    Cegah hindari pajak, Filipina akan terapkan kerangka kerja aset kripto

    Manila (ANTARA) – Departemen Keuangan Filipina mengatakan bahwa negara tersebut akan menerapkan sebuah kerangka kerja pada aset kripto guna memerangi praktik penghindaran pajak lintas perbatasan dan aliran keuangan ilegal.

    “Kita memerlukan sistem kolaborasi yang lebih cepat dan lebih kuat apabila kita ingin mengatasi penghindaran pajak dan transaksi ilegal,” ujar Menteri Keuangan Filipina Ralph Recto dalam sebuah pernyataan pada Selasa (17/6).

    “Ini adalah komitmen yang tepat waktu karena mata uang digital menjadi salah satu sarana transaksi yang dipilih. Pemerintah harus memastikan bahwa pengguna aset kripto dengan sewajarnya membayar pajak dan tidak ada aktivitas keuangan ilegal yang lolos,” kata Recto.

    Departemen itu mengungkapkan bahwa komitmen untuk mengimplementasikan kerangka kerja pelaporan aset kripto (crypto-asset reporting framework/CARF) hingga tahun 2028 disampaikan oleh Wakil Sekretaris Grup Operasi Pendapatan (Revenue Operations Group Undersecretary) departemen itu Charlito Martin Mendoza dalam Pertemuan Inisiatif Asia ke-8 yang digelar di Maladewa pada Mei lalu.

    CARF diterapkan untuk pelaporan dan pertukaran informasi otomatis terkait aset kripto antarotoritas pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keputusan BI tahan suku bunga batasi tren pelemahan rupiah

    Keputusan BI tahan suku bunga batasi tren pelemahan rupiah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga membatasi tren pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah.

    “Pasca pengumuman RDG (Rapat Dewan Gubernur), rupiah mampu menguat hingga membatasi tren pelemahan di hari ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Melalui RDG Bulan Juni 2025 yang diselenggarakan pada Selasa (17/6) dan Rabu, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 5,5 persen.

    Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 4,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap berada pada level 6,25 persen.

    “BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 5,50 persen sejalan dengan BI yang masih berhati-hati terkait dengan ketidakpastian global dari sisi geopolitik dan tensi dagang,” ungkap Josua.

    Adapun kurs rupiah pada Kamis (19/5), diprediksi akan melemah pasca rapat Federal Open Market Committee (FOMC) nanti malam.

    “The Fed diperkirakan masih akan memberikan sinyal kehati-hatian di tahun 2025. Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.275-Rp16.400 per dolar AS (Amerika Serikat),” kata dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 23 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.313 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.290 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu juga melemah ke level Rp16.319 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.281 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri pimpin upacara Pemuliaan Tribrata peringati Hari Bhayangkara

    Kapolri pimpin upacara Pemuliaan Tribrata peringati Hari Bhayangkara

    “Upacara ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi pengingat akan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semangat Tribrata harus senantiasa menjadi roh dalam setiap tindakan kepolisian,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata yang merupakan salah satu tradisi dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara 2025.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan penyucian kembali terhadap nilai-nilai luhur Tribrata.

    Nilai-nilai Tribrata, kata dia, menjadi landasan moral, etika, dan semangat pengabdian seluruh insan Bhayangkara dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat.

    “Upacara ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi pengingat akan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semangat Tribrata harus senantiasa menjadi roh dalam setiap tindakan kepolisian,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Irjen Pol. Sandi mengatakan bahwa upacara yang digelar di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta, itu berjalan khidmat dan penuh makna.

    Jenderal polisi bintang dua itu berharap upacara ini dapat semakin meneguhkan semangat pengabdian anggota Polri terhadap nilai-nilai luhur Tribrata sebagai pedoman hidup dan etika profesi.

    Diketahui, Polri akan memperingati Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025. Dalam perayaan tahun ini, tema yang diusung adalah Polri Untuk Masyarakat.

    Adapun jelang perayaan puncak Hari Bhayangkara, Polri menggelar kegiatan bakti kesehatan secara serentak di seluruh Indonesia.

    Irjen Pol. Sandi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polri memberikan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat.

    Polri, ujar dia, akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat untuk generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar ekonomi: Perlu kemudahan usaha migas wujudkan swasembada energi

    Pakar ekonomi: Perlu kemudahan usaha migas wujudkan swasembada energi

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Paddu menyatakan pentingnya kemudahan usaha hulu migas guna mewujudkan swasembada energi.

    “Tanpa kemudahan usaha, tidak akan bisa mencapai swasembada energi seperti Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, dengan potensi migas relatif besar yang dimiliki sekalipun,” ujar Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, kemudahan usaha merupakan faktor penting, bisa menjadi daya tarik bagi para investor. Melalui kemudahan tersebut, usaha hulu migas dapat berjalan, sehingga dapat meningkatkan produksi, mendukung ketahanan energi, dan pada akhirnya mampu menuju swasembada energi.

    Hamid menambahkan, untuk mencapai swasembada energi, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan membuka peta pengelolaan sumber daya energi, diikuti kebijakan yang mendukung dan memberi kemudahan usaha, termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan.

    “Jika tidak ada regulasi yang cukup dan memudahkan, akhirnya usaha di bidang migas di Indonesia menjadi mahal sehingga orang tidak mau masuk ke bisnis itu,” katanya.

    Di antara berbagai regulasi yang harus disederhanakan dan dipermudah, tambahnya, antara lain bidang investasi hulu migas dan bidang fiskal.

    “Harus memudahkan, karena berkaitan dengan penggunaan modal atau dana. Jika tidak, akan sangat mahal,” katanya.

    Selain regulasi investasi, menurut dia pentingnya regulasi di bidang fiskal agar usaha hulu migas bisa jalan, seperti kebijakan tax holiday dan semacamnya.

    Tak kalah penting adalah penyederhanaan dan kemudahan berbagai perizinan, lanjut dia, karena selama ini perizinan berbelit-belit dan membutuhkan waktu sangat lama. Padahal, KKKS membutuhkan perizinan yang efisien agar bisa segera melakukan operasi.

    Dia mengungkapkan selama ini kalau ada rencana investor masuk untuk KKKS untuk bidang energi membutuhkan empat sampai lima tahun untuk memperoleh izin, seharusnya bisa selesai satu tahun, sehingga tahun kedua sudah bisa mengerjakan ladang-ladang migas yang berpotensi.

    Begitu pula perizinan di tingkat daerah, dikatakannya saat ini terlalu berbelit-belit dan bisa menghambat usaha hulu migas, oleh karena itu sebaiknya izin prinsipnya di atur di pemerintah pusat.

    Pada pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya penyederhanaan regulasi.

    Hal itu juga terkait dengan rencana Pemerintah, yang akan melelang 60 Wilayah Kerja Migas (WK) dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target lifting miyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2029.

    “Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok (WK) migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi menyederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi,” ujar Presiden saat itu.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.