Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kemenhub siap amankan perairan internasional dan jalur strategis

    Kemenhub siap amankan perairan internasional dan jalur strategis

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kesiapannya menjaga keamanan perairan internasional dan jalur perdagangan strategis meski belum ada gangguan signifikan di tengah eskalasi konflik Iran dan Israel.

    “Siap lah, kita siap (menjaga perairan internasional dan jalur perdagangan strategis),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Muhammad Masyhud di sela pertemuan bersama awak media di Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Masyhud menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan nasional khusus terkait situasi tersebut dan masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena terkait dengan kebijakan secara nasional kan juga belum dimunculkan. Jadi, kita ya menunggu juga instruksi atau arahan dari Presiden,” ujarnya.

    Meskipun belum ada instruksi khusus, Kemenhub tetap memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sektor angkutan laut.

    “Kalau Pak Menteri (Perhubungan Dudy Purwagandhi) juga saya kira sama lah seperti itu, kita juga diminta untuk tentu membantu teman-teman pelaku usaha yang terkait dengan angkutan untuk diberi kemudahan-kemudahan. Saya kira itu aja sih, sampai dengan saat ini ya,” tuturnya.

    Kemenhub menegaskan kondisi perairan internasional sekitar Indonesia masih tergolong normal, tanpa adanya gangguan pada jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal niaga internasional.

    “Kecuali penerbangan, tapi juga bukan yang di area sini ya. Kalau yang dekat-dekat sana aja, mungkin dia menjadi biaya lebih banyak lagi yang dikeluarkan, cost-cost yang dibutuhkan lebih banyak, itu karena harus berputar. Kalau di wilayah sini sih belum,” beber dia.

    Untuk sinergi pengamanan maritim regional, Kemenhub mengakui belum ada kerja sama spesifik yang dijalankan saat ini, meskipun komunikasi dengan mitra internasional tetap terbuka dan aktif.

    Kemenhub juga menegaskan kesiapannya jika sewaktu-waktu diminta memperkuat pengamanan pelayaran dan akan segera berkoordinasi lintas instansi begitu ada arahan kebijakan dari tingkat pusat.

    “Ini yang sekarang menurut kami secara spesifik sih belum ada karena kondisi juga masih relatif normal,” kata Masyhud.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM peringatkan Jawa sudah tak lagi ‘oversupply’ listrik

    Kementerian ESDM peringatkan Jawa sudah tak lagi ‘oversupply’ listrik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperingatkan bahwa Pulau Jawa sudah tidak lagi mengalami kelebihan pasokan atau oversupply listrik sehingga perlu ada pembangunan sumber energi baru di Jawa, termasuk energi terbarukan.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahkan selama dua tahun terakhir, status pasokan listrik di Jawa telah dalam status “lampu kuning”.

    “Jangan menyangka kalau Jawa masih oversupply, ya. Kita sudah sangat membutuhkan energi, karena kebutuhan bangkit dari COVID-19 ini, lalu terasa sekali bahwa mulai bergerak. Nah, lampu kuning sudah menyala,” katanya dalam diskusi Mengelola Transisi Energi: Mengapa Indonesia Selalu Tertinggal di Jakarta, Rabu.

    Menurut Eniya, dalam dua tahun ke depan, pembangunan sumber energi baru di Jawa menjadi keharusan. Opsi lain yang dipertimbangkan adalah penarikan kabel transmisi dari Sumatera untuk memenuhi kebutuhan energi di Jawa.

    Sementara itu, Eniya menyebut Sulawesi saat ini mengalami kekurangan pasokan listrik dan tengah dipertimbangkan untuk difokuskan dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

    “Kalau kita melihat EBT, sebetulnya Sulawesi Utara itu penuh EBT, sedangkan industri smelter atau tambang itu di tengah-tengah, di Morowali dan lain-lain. Nah, yang atas itu Sulawesi Utara, oversupply sekarang,” jelas dia.

    Eniya menjelaskan meskipun Sulawesi Utara mengalami kelebihan pasokan, ketiadaan transmisi yang memadai menjadi kendala utama.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor UIN: Keputusan Prabowo tunjukkan kearifan terhadap Aceh

    Rektor UIN: Keputusan Prabowo tunjukkan kearifan terhadap Aceh

    Di sana ada makam tua, pelabuhan tradisional, dan jalur ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat pesisir Aceh. Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi tentang identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal

    Banda Aceh (ANTARA) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman menyatakan keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh merupakan bentuk nyata kearifan terhadap Aceh.

    “Kami menilai keputusan tersebut sebagai bentuk nyata kearifan dan keberpihakan Presiden terhadap sejarah, identitas, dan hak-hak masyarakat Aceh,” kata Rektor UIN Ar Raniry di Banda Aceh, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan menanggapi Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang status empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah administratif Aceh.

    Ia menjelaskan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan historis dan integritas wilayah.

    “Ini bukan sekadar koreksi administratif, tapi pemulihan harga diri dan martabat masyarakat pesisir Aceh,” kata Mujiburrahman.

    Menurut dia, setelah proses panjang yang melibatkan dialog dan klarifikasi historis, Presiden Prabowo menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara sah masuk dalam administrasi Provinsi Aceh.

    Rektor mengatakan pulau-pulau tersebut bukan sekadar wilayah kosong, melainkan ruang hidup yang kaya sejarah dan nilai budaya.

    “Di sana ada makam tua, pelabuhan tradisional, dan jalur ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat pesisir Aceh. Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi tentang identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” katanya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Prof Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan besar dalam mendorong penyelesaian persoalan ini secara damai dan bermartabat.

    Selain itu, Mujiburrahman secara khusus memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atas upaya dan konsistensinya dalam memperjuangkan hak Aceh dalam sengketa pulau tersebut.

    “Kita juga patut memberi penghormatan kepada Gubernur Aceh, Mualem, yang sejak awal konsisten mengawal proses ini. Komitmennya menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat,” kata Mujiburrahman.

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk terus mengawal keberadaan pulau-pulau itu, agar tak sekadar diakui secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Jangan sampai pulau-pulau itu hanya tinggal di peta, tapi seluruh hasilnya dibawa ke luar Aceh. Kita harus pastikan bahwa kedaulatan atas wilayah ini bermakna bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Rektor juga berharap pelibatan aktif perguruan tinggi dalam riset, pemetaan potensi wilayah, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal di kawasan kepulauan tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan status empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang oleh Mendagri Tito Karnavian sempat beralih ke Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, tetap masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    “Pemerintah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Presiden Jakarta, setelah rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Istana Kepresidenan, Selasa.

    Dikatakan Prasetyo, ratas tersebut dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto secara daring untuk mencari jalan keluar terhadap dinamika empat pulau di Sumut dan Aceh.

    Berdasarkan laporan dari Kemendagri, serta dokumen data pendukung yang dimiliki pemerintah, kata Prasetyo, Presiden memutuskan bahwa keempat pulau secara administratif masuk ke wilayah administratif Aceh.

    Kemensetneg memfasilitasi audiensi dua kepala daerah perihal status kepemilikan empat pulau yang berada di batas administratif Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

    Hadir secara langsung dalam ratas tersebut Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat sejarah, PLN raup pendapatan Rp545 triliun pada 2024

    Catat sejarah, PLN raup pendapatan Rp545 triliun pada 2024

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2024 dengan mencetak pendapatan sebesar Rp545,4 triliun sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perseroan.

    “Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar dan keberpihakan pemerintah untuk mendukung PLN agar tetap kuat dan tangguh di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global,” ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    Sepanjang 2024, PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 6,17 persen dibandingkan dengan realisasi 2023.

    Capaian ini juga setara 102,08 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 299,99 TWh.

    Laba bersih PLN pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp17,76 triliun.

    Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada tahun sebelumnya.

    Pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43 persen, disusul industri 30 persen, bisnis 19 persen, dan lainnya 8 persen.

    Peningkatan penjualan tenaga listrik ini juga didukung oleh upaya penambahan aset serta konsolidasi seluruh proses bisnis PLN hingga menjadi perusahaan yang modern, inovatif dan siap beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis global.

    Berkat upaya tersebut, jumlah pelanggan tumbuh 5,88 persen dari periode sebelumnya atau sebesar 3,72 juta pelanggan.

    Sementara itu, dari sisi pelanggan rumah tangga, PLN terus memperluas jangkauan layanan melalui program listrik desa (Lisdes).

    Sesuai arahan pemerintah, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus dikebut.

    Upaya ini berhasil mengerek rasio elektrifikasi nasional menjadi 99,83 persen.

    Penambahan tersebut juga berimbas pada peningkatan penjualan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 130,43 TWh, naik 6,62 persen.

    “Peningkatan jumlah pelanggan di sektor rumah tangga, khususnya di desa-desa, merupakan komitmen kami untuk memastikan pemerataan akses listrik di seantero Indonesia sesuai arahan pemerintah,” ucap Darmawan.

    Di sektor industri, selaras dengan target pemerintah, PLN juga turut berkontribusi menyukseskan program hilirisasi nasional.

    Hal ini tercermin melalui penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar 92,28 TWh atau tumbuh 4,17 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

    Sejalan dengan hal tersebut, ke depan, PLN di bawah naungan Danantara berkomitmen untuk terus menghadirkan suplai listrik yang bukan hanya andal, namun juga bersih dan terjangkau.

    Upaya ini sejalan dengan semangat swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.

    “PLN berkomitmen untuk terus mendukung program hilirisasi nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri,” kata Darmawan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harita Nickel bagikan dividen Rp1,91 triliun dari laba bersih 2024

    Harita Nickel bagikan dividen Rp1,91 triliun dari laba bersih 2024

    Jakarta (ANTARA) – PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel membagikan dividen tunai sebesar Rp1,91 triliun dari laba bersih tahun buku 2024, atau setara Rp30,33 per saham.

    Keputusan tersebut disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Rabu.

    Direktur Keuangan Harita Nickel Suparsin Darmo Liwan saat konferensi pers paparan publik menyatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan kebijakan perusahaan untuk mengalokasikan minimal 30 persen dari laba bersih sebagai dividen kepada pemegang saham.

    “Pada tahun 2024, perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp1.913.906.735.200 (Rp1,91 triliun) atau Rp30,332 per saham,” sebagaimana tertulis dalam pembahasan mata acara ketiga rapat.

    Pada 2024, Harita Nickel mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,37 triliun, tumbuh 13,53 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,61 triliun. Dari total laba tersebut, perseroan juga menyisihkan Rp12 miliar atau sekitar 0,19 persen sebagai dana cadangan wajib.

    Di sisi top-line, NCKL membukukan pendapatan sebesar Rp26,96 triliun pada 2024, meningkat 13,02 persen dari Rp23,85 triliun pada 2023. Sebagian besar pendapatan berasal dari segmen pengolahan nikel pihak ketiga dengan transaksi mencapai Rp23,16 triliun, disusul penambangan nikel ke pihak berelasi senilai Rp3,8 triliun.

    Corporate Secretary NCKL Franssoka Sumarwi mengatakan, pertumbuhan ini tak lepas dari strategi efisiensi dan keberlanjutan yang diterapkan perusahaan di tengah situasi ekonomi global yang menantang.

    Perseroan juga menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan dengan secara sukarela mengikuti audit pihak ketiga oleh Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Audit tersebut mencakup pengelolaan air, lingkungan, dan sosial.

    “Perseroan juga melakukan berbagai inisiatif energi berkelanjutan yang berhasil mengurangi emisi sebesar 690.041 metrik ton CO2e. Ada pula pemasangan panel surya atap berkapasitas 40 MWp yang masih terus berlangsung dan sejalan dengan regulasi pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060,” ujar Franssoka.

    Sepanjang 2024, lanjutnya, Harita Nickel turut berdampak pada aspek sosial dengan penciptaan 729 lapangan kerja baru dan pemberdayaan 65 pemasok lokal yang melibatkan 254 pekerja lokal.

    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perusahaan mencapai skor 89, dengan rata-rata Social Return on Investment (SROI) sebesar 2,62.

    “Ke depan, Perseroan akan terus aktif menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan dan meningkatkan kapasitas produksi. Perseroan juga akan terus mengembangkan fasilitas pemrosesan nikel serta memastikan operasi yang efisien dan berkelanjutan,” tutupnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kampus UIN Alauddin Makassar membahas revisi RUU KUHAP

    Kampus UIN Alauddin Makassar membahas revisi RUU KUHAP

    “Saatnya RUU KUHAP direvisi. Bisa di bayangkan itu sejak 1981 sampai 2025, sudah waktunya memang untuk diperbaiki. Karena kalau menurut teori hukum yang baik, adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan,”

    Makassar (ANTARA) – Civitas Akademika Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar turut membahas revisi Rencana Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini sedang diproses pemerintah dan DPR RI.

    “Saatnya RUU KUHAP direvisi. Bisa di bayangkan itu sejak 1981 sampai 2025, sudah waktunya memang untuk diperbaiki. Karena kalau menurut teori hukum yang baik, adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan,” kata Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Muh Amiruddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

    Ia berharap dalam revisi RUU KUHAP tersebut yang membahas adanya kebebasan bagi masyarakat ketika diperhadapkan dengan hukum, bebas memberikan keterangan tanpa intimidasi dari penegak hukum, adalah hal tepat serta memenuhi hak asasi manusia.

    Anggota Komisi I DPR RI Dr Syamsu Rizal MI menyampaikan pada Seminar Legislatif Nasional bertema Revisi RUU KUHAP Sebuah Urgensi Nasional dalam Mewujudkan Keadilan, di kampus setempat, bahwa revisi RUU KUHP merupakan urgensi strategis mewujudkan sistem peradilan yang adil dan modern.

    Isu strategis yang dibahas pada RUU tersebut yakni adanya ketimpangan kekuasaan, lemahnya perlindungan tersangka dan korban, dimana hak-hak dasar tidak diatur secara operasional dan tegas.

    “Termasuk menjadi tantangan di era digital yang belum ada mekanisme jelas untuk bukti elektronik, penyadapan digital dan penggeledahan cloud serta keadilan restoratif yang tidak komprehensif,” paparnya.

    Hal senada disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi mengemukakan, ada hal yang menarik yang perlu yang perlu dimasukkan dalam RUU KUHAP yaitu peran jaksa dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

    “Restorative Justice atau RJ, bukan hanya soal penyelesaian perkara. Ini cara baru negara menghadirkan keadilan lebih manusiawi, adil, dan bermartabat. Untuk itu, peran jaksa sebagai pengendali perkara, harus menjadi pilar utama RJ dalam sistem hukum pidana Indonesia,” tuturnya.

    Sementara Ketua Dewan Kehormatan Peradi Sulsel Tadjuddin Rachman memaparkan hasil penelitian mengenai penegak hukum. Ia menyebut bahwa setiap ada Undang undang yang baru harus selalu diikuti dengan infrastruktur yang mengikuti perubahan dalam sebuah peraturan.

    Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Sulsel Heriyanto menambahkan, terkait RJ dimana ada perbedaan antara Kriminal Justice dengan Restorative Justice. Kriminal Justice memandang bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara. Sedangkan RJ memandang kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap rakyat.

    “Sekarang waktunya mahasiswa untuk memahami lebih dalam terhadap teori-teori hukum yang telah di pelajari di kelas, dipadukan dengan pengalaman praktik lapangan serta ilmu hukum dari narasumber,” kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Dr Abd Rauf Muhammad Amin menekankan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN rombak direksi, Darmawan tetap jadi Direktur Utama

    PLN rombak direksi, Darmawan tetap jadi Direktur Utama

    Direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) merombak jajaran direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024, namun Darmawan Prasodjo tetap menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

    “Ada pergantian dua orang, pergantian dua orang direksi. Direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti,” ucap Komisaris Independen PLN Andi Arief ketika dijumpai setelah RUPST PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, dua direksi yang diganti adalah Direktur Retail dan Niaga Edi Srimulyanti dan Direktur Manajemen Pembangkitan Adi Lumakso.

    Akan tetapi, ia belum mengungkapkan siapa pengganti dari kedua direksi tersebut.

    Terkait dengan direktur utama dan komisaris utama, Andi menyampaikan tidak ada pergantian.

    “Nggak ada (pergantian direktur utama), komisaris utama tetap,” kata Andi.

    Selain perubahan direksi, Andi juga menyampaikan bahwa RUPST menambah satu direktur PLN, yakni direktur teknologi.

    “Direksi ada penambahan satu direksi, direksi teknologi,” ucapnya.

    Lebih lanjut, salah satu dewan komisaris juga diganti. Andi mengungkapkan bahwa Komisaris PT PLN (Persero) Susiwijono Moegiarso diganti dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Indonesia Bambang Eko Suhariyanto.

    “Susiwijono diganti dengan Wamen Sesneg,” kata Andi.

    Dalam kesempatan tersebut, PLN juga memaparkan kinerja positif sepanjang tahun 2024 dengan mencetak pendapatan sebesar Rp545,4 triliun sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perseroan.

    Angka ini meningkat 11,9 persen secara year on year dibanding tahun sebelumnya dan menghasilkan laba bersih mencapai Rp17,76 triliun.

    Sepanjang 2024, PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 tera watt hour (TWh) atau tumbuh 6,17 persen dibandingkan dengan realisasi 2023.

    Capaian ini juga setara 102,08 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 299,99 TWh.

    Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada tahun sebelumnya. Pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43 persen, disusul sektor industri 30 persen, sektor bisnis 19 persen, dan sektor lainnya 8 persen.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penambahan PAD DKI dapat digunakan untuk pembangunan Giant Sea Wall

    Penambahan PAD DKI dapat digunakan untuk pembangunan Giant Sea Wall

    Kalau itu (pendapatan daerah) nanti naik, maka pembangunan tanggul laut sangat mungkin dilakukan,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan bahwa dengan adanya penambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari sejumlah sektor dapat digunakan untuk pembangunan “Giant Sea Wall” atau tanggul laut raksasa di utara Jakarta.

    “Kalau itu (pendapatan daerah) nanti naik, maka pembangunan tanggul laut sangat mungkin dilakukan,” kata Khoirudin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, ada sejumlah sektor yang bisa digali oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah, seperti dari sektor parkir, pemanfaatan aset, dan juga penggunaan jaringan utilitas.

    Selain itu, DKI Jakarta juga bisa memanfaatkan dana bagi hasil (DBH) agar bisa ditingkatkan, tidak hanya menerima Rp23 triliun per tahun.

    Hal itu karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hak keuangan pemerintah daerah, Pasal 112, disebutkan bahwa hak provinsi kalau otonominya di tingkat provinsi seperti Jakarta mendapat hak 20 persen dari pajak tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

    “Hak 20 persen ini kita harus hitung bersama-sama, duduk bersama-sama disinkronisasi. Berapa sih sebenarnya angka itu? Karena selama ini hanya pemberian. Kita tidak ikut membahas, dan tidak ikut menghitung,” ujarnya.

    Dia menambahkan jika semua potensi pendapatan DKI itu digarap secara maksimal, maka pembangunan tanggul raksasa bisa segera dilakukan.

    “Sangat mungkin dari tambahan PAD, dari DBH, dan dari potensi yang kita miliki yang akan bertambah. Sangat mungkin. Saya optimistis,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk lebih proaktif dan mendukung pembangunan proyek Giant Sea Wall (GSW) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan proyek tersebut.

    “Sehingga apa yang nanti menjadi keputusan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta akan ikut serta bahkan mungkin lebih proaktif,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

    Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan diri termasuk meninjau langsung ke kawasan Muara Angke, Jakarta Utara guna melihat langsung rencana pembangunan tanggul laut tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tiba di St. Petersburg Rabu sore, ketemu Putin Kamis

    Presiden Prabowo tiba di St. Petersburg Rabu sore, ketemu Putin Kamis

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Kota St. Petersburg, Rusia, pada Rabu sore, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis (19/6).

    Pesawat kepresidenan PK-GRD yang membawa Presiden Prabowo beserta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dijadwalkan mendarat di Terminal VVIP Bandar Udara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, Rusia, Rabu, sekitar pukul 17.30 waktu setempat.

    Di St. Petersburg, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan yang termasuk di antaranya pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Kamis, kemudian memenuhi undangan sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/6).

    Informasi yang diterima oleh ANTARA, kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden Putin berlangsung pada hari kedua Presiden RI di St. Petersburg. Dalam rangkaian itu, Presiden Prabowo akan lebih dulu berziarah ke taman makam pahlawan Piskarevskoye Memorial Cemetery, Kamis pagi.

    Di taman makam pahlawan itu, Presiden Prabowo akan memberi penghormatan kepada pahlawan-pahlawan Rusia yang gugur, kemudian meletakkan karangan bunga (laying wreath).

    Kemudian, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Istana Constantine untuk kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin. Di Istana Constantine, Presiden Prabowo juga akan bertemu empat mata (tete-a-tete), dan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Indonesia dan Rusia. Agenda kenegaraan di Istana Constantine, Kamis, kemudian akan diakhiri dengan menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) di hadapan wartawan Istana Kepresidenan Rusia dan wartawan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

    Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Kemudian, ada pula Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan kemungkinan juga ada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Selepas merampungkan seluruh agenda kenegaraan pada hari kedua, Presiden Prabowo akan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum 2025 sebagai pembicara utama, Jumat. Forum ekonomi tingkat dunia itu berlangsung pada 18–21 Juni dihadiri pelaku usaha, pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, think tank bidang ekonomi dan bisnis, serta media dari berbagai negara.

    Lawatan Prabowo ke St. Petersburg pada 18–20 Juni 2025 merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah dirinya resmi menjabat sebagai Presiden RI. Walaupun demikian, Presiden Prabowo, saat masih sebagai presiden terpilih, juga telah berkunjung ke Moskow, Rusia, dan diterima oleh Presiden Putin pada 31 Juli 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI dorong Pemprov kelola maksimal pulau yang sudah kembali

    DPD RI dorong Pemprov kelola maksimal pulau yang sudah kembali

    Pemerintah Aceh harus hadir untuk membangun, dan tidak membiarkan pulau-pulau kecil tersebut kosong tanpa aktivitas yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Harus ada kegiatan nyata, pembangunan, dan pengelolaan agar benar-benar memberi manfaat

    Banda Aceh (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma mendorong Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan pengelolaan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang baru dikembalikan untuk Aceh setelah sebelumnya bersengketa dengan Sumatera Utara.

    “Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat untuk mengelola pulau-pulau tersebut secara maksimal,” kata Sudirman Haji Uma, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Adapun empat pulau yang kembali masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Dengan pengembalian ini, kata Haji Uma, Pemerintah Aceh harus hadir untuk membangun, dan tidak membiarkan pulau-pulau kecil tersebut kosong tanpa aktivitas yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.

    “Harus ada kegiatan nyata, pembangunan, dan pengelolaan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Haji Uma, Pemerintah Aceh bisa membangun tempat pendaratan ikan di sana, kemudian penyediaan fasilitas untuk kebutuhan sembako, jaringan listrik serta pembantu jaringan telekomunikasi.

    “Atau buka juga villa-villa, sekaligus tempat wisata untuk tambahan PAD (pendapatan asli daerah). Tinggal dibuat klaster pengembangan masing-masing pulau,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Haji Uma mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan status empat pulau tersebut hingga resmi kembali menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    “Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga mengapresiasi terhadap perjuangan seluruh elemen masyarakat Aceh, tokoh adat, mahasiswa, aktivis, hingga warga akar rumput yang bersatu mempertahankan hak wilayahnya.

    “Kekompakan dan semangat masyarakat Aceh dalam mempertahankan haknya sangat luar biasa. Ini menjadi energi positif yang harus terus dijaga demi masa depan Aceh dan Indonesia,” demikian Haji Uma.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.