Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Gubernur bakal garap potensi empat pulau di Aceh Singkil

    Gubernur bakal garap potensi empat pulau di Aceh Singkil

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pihaknya bakal mengelola semua potensi pulau di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya empat pulau yang baru kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar

    “Sudah hak kita, sudah kembali kepada kita, kelola ke masa depan,” kata Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf dalam jumpa pers usai kembali dari Jakarta, di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Rabu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Menurut Mualem, empat pulau dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar terdapat banyak pohon kelapa, serta sering dijadikan persinggahan para nelayan. Bahkan, diisukan memiliki potensi sumber minyak dan gas bumi (Migas).

    “Apa yang ada di pulau tersebut (dikelola). Semuanya, migas, rumput, kelapa, hingga biawak kita kelola semua,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi pengembalian empat pulau Aceh tersebut.

    “Terima kasih kepada semua lapisan masyarakat yang telah mendukung Pemerintah Aceh. Dengan doa saudara sekalian, dengan doa abu-abu di Aceh, Alhamdulillah apa yang sudah kita perjuangkan telah menjadi milik kita,” kata Mualem.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HKI dorong hilirisasi industri yang adaptif dengan energi hijau

    HKI dorong hilirisasi industri yang adaptif dengan energi hijau

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana memastikan pihaknya terus mendorong hilirisasi industri dan menciptakan kawasan industri yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap transformasi digital dan energi hijau.

    Salah satu upaya yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan kawasan industri hijau terintegrasi di Kepulauan Riau yang merupakan kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

    “Pemerintah sekarang membuka ruang itu (kawasan industri hijau) untuk kawasan tertentu, seperti di Kepulauan Riau,” kata Ma’ruf saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    “Dan kita pastinya (mendukung) punya kawasan industri di Kepri yang (mengadopsi) industri hijau dan renewable, dan itu hilirisasi serta integrated semuanya,” ujarnya menambahkan.

    Upaya adaptif untuk beralih ke industri hijau, lanjut Ma’ruf, ia nilai penting untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelas dunia.

    “Kita akan membuat sebuah program bagaimana Indonesia tumbuh menjadi tempat tujuan investasi yang lebih kompetitif dan lebih murah. Kita harus bikin terobosan yang lebih kompetitif,” ujar Ma’ruf.

    Sementara itu, pembangunan Kawasan Industri Hijau terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu kerja sama strategis yang disepakati Indonesia dan Singapura.

    Komitmen itu dikukuhkan secara simbolis dengan menunjukkan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Zona Industri Berkelanjutan (Sustainable Industrial Zone) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi Singapura Tan See Leng, disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Singapura, Senin (16/6/2025).

    Pengembangan kawasan industri ini dirancang dengan ekosistem yang komprehensif. Pasokan energi akan dijamin melalui perdagangan listrik lintas batas berbasis energi bersih.

    Selain itu, untuk menjaga emisi tetap rendah, teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) akan diimplementasikan melalui MoU terpisah di bidang tersebut.

    Kesepakatan ini diharapkan membuka peluang pasar baru bagi energi surya dan panas bumi nasional. Sementara teknologi CCS akan memberikan solusi untuk industri yang sulit melakukan dekarbonisasi.

    Bagi Indonesia, pembangunan kawasan industri hijau di Kepri diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi rendah karbon yang mampu menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan mendorong transfer teknologi canggih.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhmad Ma’ruf Maulana terpilih sebagai Ketua HKI 2025-2029

    Akhmad Ma’ruf Maulana terpilih sebagai Ketua HKI 2025-2029

    Kita berharap bersama Kementerian Perindustrian, Indonesia bersama HKI, kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti

    Jakarta (ANTARA) – Akhmad Ma’ruf Maulana resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029 melalui proses aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI yang digelar di Jakarta, Rabu.

    “Ini bukan hanyalah sebuah kehormatan bagi saya, tetapi juga tanggung jawab yang besar di tengah dunia yang serba tidak pasti,” ujar Ma’ruf dalam sambutannya.

    Ma’ruf menegaskan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif.

    Menurutnya, kawasan industri harus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilandasi semangat nasionalisme.

    “Kita berharap bersama Kementerian Perindustrian, Indonesia bersama HKI, kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti. Kawasan industri bukan hanya untuk berbisnis, tetapi juga panggilan nasionalisme,” ujar Ma’ruf.

    Selain itu, ia pun mendorong pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    BKIN ini nantinya diharapkan mampu memperkuat daya tarik investasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku kawasan industri.

    “Kami berharap adanya sebuah badan, badan yang dibentuk kawasan industri nasional BKIN yang dapat menjawab tantangan-tantangan investasi,” kata Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Kadin tersebut.

    Lebih lanjut, mengenai visi HKI dengan agenda pembangunan nasional, Ma’ruf menegaskan bahwa arah kebijakan HKI sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta akan aktif mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia mengatakan, HKI juga akan terus mendorong hilirisasi industri, menciptakan kawasan industri yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap transformasi digital dan energi hijau.

    Semua langkah ini, kata Ma’ruf dinilai penting untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelas dunia.

    “Kita akan membuat sebuah program bagaimana Indonesia tumbuh menjadi tempat tujuan investasi yang lebih kompetitif dan lebih murah. Kita harus bikin terobosan yang lebih kompetitif,” kata Ma’ruf.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia bisa ciptakan 760 ribu lapangan kerja hijau di sektor EBT

    Indonesia bisa ciptakan 760 ribu lapangan kerja hijau di sektor EBT

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia berpotensi menciptakan 760 ribu lapangan kerja hijau atau green jobs dari pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam 10 tahun ke depan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Periode 2025-2034.

    “Saya harapkan nanti di sektor akademisi, mempersiapkan SDM yang bisa bekerja di sektor nuklir, di sektor hidro, sampah, surya, panas bumi, pumped storage, angin, biomassa, biogas, dan laut,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

    Secara spesifik, tenaga surya diperkirakan menyumbang paling banyak, dengan 348.057 pekerjaan. Peluang lainnya meliputi 94.195 pekerjaan dari pumped storage, 68.193 dari sistem penyimpanan energi baterai (BESS), 58.938 dari energi angin, dan 42.700 dari panas bumi.

    Untuk sepuluh tahun ke depan, diperkirakan akan ada kebutuhan 485.000 green jobs selama tahap prakonstruksi dan konstruksi, 31.000 pekerjaan untuk operasi dan pemeliharaan, serta 243.000 pekerjaan di sektor manufaktur EBT.

    Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW hingga 2034 melalui RUPTL 2025-2034. Sekitar 76 persen dari kapasitas ini akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT) serta sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage.

    Dalam lima tahun pertama, direncanakan pembangunan pembangkit sebesar 27,9 GW. Rinciannya mencakup 9,2 GW dari pembangkit berbahan bakar gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW dari pembangkit batu bara yang sedang dalam tahap akhir konstruksi.

    Memasuki lima tahun kedua, fokus akan bergeser secara signifikan ke EBT dan penyimpanan energi, dengan target 37,7 GW atau 90 persen dari total kapasitas yang direncanakan. Sisanya, sebesar 3,9 GW, masih akan berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batu bara dan gas.

    Jenis pembangkit EBT yang akan dikembangkan meliputi tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW).

    Energi nuklir juga akan mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua reaktor kecil berkapasitas 250 MW masing-masing di Sumatera dan Kalimantan.

    Secara keseluruhan, RUPTL PLN ini membuka peluang investasi senilai Rp2.967,4 triliun.

    Dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program kelistrikan desa.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Kalselteng: Program listrik desa terealisasi 98 persen 

    PLN Kalselteng: Program listrik desa terealisasi 98 persen 

    Kita masih punya cadangan daya listrik sebesar 200 MW, ini bisa melayani pelanggan-pelanggan baru

    Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah (UID Kalselteng) Iwan Soelistijono menyampaikan program listrik desa di Provinsi Kalsel dan Kalteng sampai saat ini sudah terealisasi 98 persen.

    “Program listrik desa ditargetkan 100 persen terealisasi pada 2027,” ujarnya saat mengunjungi Kantor Biro LKBN ANTARA Kalsel di Banjarmasin, Kalsel, Rabu.

    Dia menyampaikan tantangan geografi wilayah Kalselteng adalah adanya desa pedalaman seperti di pegunungan, yang cukup menjadi tantangan untuk program bisa mencapai target 100 persen.

    “Salah satu tantangannya jangkauan listrik ke desa-desa, ada yang di pegunungan. Jika tidak memungkinkan pakai jaringan, kita bisa gunakan sistem energi baru terbarukan, misalnya tenaga surya,” ujarnya.

    Program listrik desa di wilayah Kalselteng sudah mencapai 3.587 desa.

    Iwan menyampaikan program listrik desa merupakan bentuk hadirnya negara untuk memberikan layanan listrik bagi seluruh masyarakat.

    “Dengan langkah-langkah dan upaya maksimal, kita optimistis 100 persen target bisa dicapai,” ujarnya.

    Terkait ketersediaan tenaga listrik saat ini di wilayah Kalselteng, Iwan menyampaikan dalam kondisi aman dengan cadangan daya listrik yang besar.

    “Kita masih punya cadangan daya listrik sebesar 200 MW, ini bisa melayani pelanggan-pelanggan baru,” paparnya.

    Iwan, yang baru menjabat GM PLN Kalselteng, merasa bahwa wilayah Kalimantan memiliki tantangan, karena tidak seperti di Pulau Jawa.

    “Tantangannya masalah area, kalau di Pulau Jawa itu kan tidak jauh jaraknya antarpemukiman, kalau di sini bisa sangat jauh, masuk hutan dan terpencar-pencar di pegunungan,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI catat jumlah pengguna QRIS Tap tembus 47,8 juta orang

    BI catat jumlah pengguna QRIS Tap tembus 47,8 juta orang

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna (user) layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap telah mencapai 47,8 juta orang sejak diluncurkan pada pertengahan Maret 2025 hingga Juni 2025.

    “Jumlah pengguna untuk QRIS Tap, saat ini sudah mencapai 47,8 juta pengguna yang sudah memiliki fitur QRIS Tap,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dari sisi merchant, Fili mencatat bahwa jumlah merchant QRIS Tap meningkat signifikan dari waktu ke waktu. Awalnya pada saat fase uji coba, hanya sebanyak 646 merchant yang melayani QRIS Tap. Kemudian berkembang menjadi 2.353 merchant pada saat peluncuran QRIS Tap dan akhirnya mencapai 648.034 merchant per 6 Juni 2025.

    Di tengah peningkatan jumlah pengguna dan merchant ini, Fili menjelaskan bahwa Bank Indonesia bersama industri jasa keuangan akan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan QRIS Tap kepada masyarakat luas.

    “Kita akan memperkuat awareness daripada masyarakat agar paham bahwa ada fitur baru yang namanya QRIS Tap, itu sudah tersedia di aplikasi yang kita miliki dan di kanal pembayaran,” kata dia.

    Fili menambahkan, Bank Indonesia dan industri juga terus mengedukasi kepada pelaku usaha atau pemilik merchant mengenai penggunaan QRIS Tap, termasuk menyelenggarakan training for trainer (ToT) di 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia.

    “Transportasinya (yang menerima pembayaran melalui QRIS Tap) juga akan terus diperluas,” tutup Fili.

    QRIS Tap secara resmi diluncurkan BI pada 14 Maret 2025. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin pemindai.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin buka opsi impor gas bagi pelaku dan kawasan industri

    Menperin buka opsi impor gas bagi pelaku dan kawasan industri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membuka opsi impor gas industri dari luar negeri bagi para pelaku dan kawasan industri menyusul harga gas industri yang cukup tinggi di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu sudah disampaikan catatan keputusan, apabila suplai gas nasional dianggap tidak mencukupi, baik kualitas dan harga tidak sesuai dengan regulasi, maka seharusnya HKI (Himpunan Kawasan Industri Indonesia) atau industri itu bisa diberikan fleksibilitas untuk mendapatkan gas dari sumber-sumber lain termasuk dari luar negeri,” kata Menperin Agus saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    “Tapi dengan catatan suplai gas nasional terbatas,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa proses impor tersebut masih memerlukan diskusi dan koordinasi bersama beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

    Selain itu, Menperin mengatakan pembahasan mengenai harga gas bumi tertentu (HGBT) telah berjalan dan sudah mencapai kesepakatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya laporkan bahwa bulan-bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, sudah ditegaskan melalui Perpres bahwa HGBT dilanjutkan sehingga lebih kuat dan kesepakatan itu diambil, tidak ada dispute antara Menteri Koordinator Ekonomi, Menperin, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan,” kata Agus.

    Ia juga tak menampik bahwa tingginya harga gas industri masih menjadi “masalah klasik” yang harus dicari solusi komprehensif bersama para pelaku dan kawasan industri.

    “Masalah gas ini menjadi masalah klasik yang terus menerus ada dan penyelesaiannya tidak pernah tuntas,” ujar Menperin.

    Ia pun berharap dengan ditetapkannya kelanjutan HGBT oleh Presiden Prabowo Subianto, proses pelaksanaannya dapat segera diterapkan dengan lebih baik dan menyeluruh oleh industri. Hal ini, lanjut Menperin, adalah upaya agar persoalan gas tidak berlarut dan tidak menjadi momok bagi industri.

    “Saat HKI selalu ditanya bagaimana bisa memastikan bahwa gas itu tersedia, saya akan perjuangkan itu,” kata Agus.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks napiter: Waspadai konflik global dimanfaatkan kelompok garis keras

    Eks napiter: Waspadai konflik global dimanfaatkan kelompok garis keras

    Jakarta (ANTARA) – Mantan narapidana terorisme (napiter) Arif Budi Setyawan mengingatkan untuk mewaspadai konflik global di Timur Tengah dimanfaatkan oleh kelompok garis keras untuk menyebarkan ideologi, propaganda, perekrutan hingga pengumpulan donasi.

    Dia menekankan perlunya masyarakat berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu global karena ditengarai ada kepentingan lain seperti ideologi, ekonomi, hingga politik.

    “Perang itu pasti punya motif politik dan ekonomi. Perang itu butuh energi, butuh pasukan, dan butuh motivasi yang kuat, dan motivasi agama memang sering digunakan untuk menggerakkan orang untuk berperang,” kata Arif dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia pun menyebut masyarakat perlu mencermati narasi dan tujuan yang dibangun oleh kelompok garis keras, misalnya narasi ekstrem di media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat.

    Dia mencontohkan hal itu seperti menghardik, memusuhi, mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat sehingga berpotensi terjadinya polarisasi di masyarakat dan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Narasi itu ke mana arahnya? Tidak serta merta langsung mengiyakan, menyetujui, tapi berpikir kritis dengan mempertanyakan apa akan berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?” ujarnya.

    Mantan simpatisan Jamaah Islamiyah itu juga mengemukakan pola narasi yang kerap dimainkan oleh kelompok garis keras dengan menyederhanakan konflik menjadi pertarungan hitam-putih.

    Hal tersebut, kata dia, membuat ruang analisis yang jernih dan dialog yang konstruktif menjadi tertutup, apalagi mengaburkannya dengan pemahaman agama untuk memicu polarisasi sosial.

    Misalnya, kata dia, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan kelompok pendukungnya akan membawa narasi konflik global ke arah penegakan syariat atau pendirian negara Islam.

    “Misalnya ISIS, meskipun menggunakan narasi agama, tujuannya tidak murni untuk membela Islam, tetapi lebih kepada penguasaan wilayah dan kekuasaan global. Ini adalah bagian dari permainan politik internasional,” katanya.

    Untuk itu, dia menekankan kewaspadaan dalam bertindak di tengah masifnya informasi di media sosial, termasuk menyelaraskan pandangan politik resmi negara dan melakukan donasi kepada lembaga yang terverifikasi.

    “Karena konflik antarnegara jika disikapi secara individu, kemudian mengirimkan kader (berhijrah), bisa jadi nanti terjebak seperti fenomena ISIS,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASABRI dukung implementasi SDGs dan Asta Cita

    ASABRI dukung implementasi SDGs dan Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – PT ASABRI (Persero) mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan realisasi Asta Cita melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sehingga mendapatkan TOP CSR Awards 2025 kategori #3 Stars.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa ASABRI tidak hanya menjalankan perannya sebagai entitas bisnis, tetapi juga mewujudkan kepedulian sosial terhadap pesertanya sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Direktur SDM dan Hukum ASABRI Sri Ainin Muktirizka di Jakarta, Rabu.

    Adapun sejumlah kegiatan unggulan program TJSL ASABRI antara lain kegiatan di bidang pendidikan ASABRI Literasi untuk Indonesia (ASLI untuk Indonesia) yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kemampuan literasi anak dan keluarga peserta ASABRI.

    Selanjutnya, ada kegiatan berupa Duta Edukasi dari Putera Putri Peserta ASABRI (DEDIKASI untuk Indonesia) untuk mencetak generasi emas penuh integritas yang siap mengabdi kepada negeri dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan digitalisasi anak dan keluarga peserta ASABRI.

    Selain di bidang pendidikan, ada juga kegiatan di bidang ekonomi, yakni USAHA untuk Indonesia UMK Tumbuh Bersama ASABRI yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan peserta serta masyarakat.

    Sri menuturkan terdapat dua poin SDGs yang didukung oleh program TJSL ASABRI, yakni SDGs Nomor 3 “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” serta SDGs Nomor 8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”.

    Sedangkan poin Asta Cita yang dimaksud adalah Asta Cita Nomor 4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

    TJSL perseroan juga mendukung terwujudnya Asta Cita Nomor 8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”.

    Selan itu, Sri menyatakan inisiatif sosial yang dijalankan ASABRI juga mendukung arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai gotong royong dan pemberdayaan.

    Melalui program TJSL, ia mengatakan perseroan tidak hanya menjadi pelaksana mandat strategis negara untuk perlindungan sosial bagi prajurit dan aparat negara, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, ASABRI secara konsisten mengedepankan implementasi TJSL yang berdampak langsung bagi para peserta dan masyarakat luas.

    Ia menyampaikan bahwa implementasi program TJSL juga memiliki peran penting sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya berkelanjutan ASABRI dalam menghadirkan program TJSL yang relevan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga besar prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan dan Polri,” ujar Sri.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong optimalisasi potensi edukasi dan wisata di KBS

    Anggota DPR dorong optimalisasi potensi edukasi dan wisata di KBS

    Surabaya, Jatim (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono mendorong masyarakat memanfaatkan secara maksimal Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur, sebagai destinasi wisata sekaligus sarana edukasi yang layak dan terjangkau.

    “KBS bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga sarana edukasi bagi anak-anak dan keluarga. Dengan tiket hanya Rp15 ribu, ini sangat terjangkau,” ujar Bambang usai kunjungan ke KBS, Surabaya, Jatim, Rabu.

    Menurutnya, tidak hanya warga Surabaya saja, tapi semua masyarakat di sekitar wilayah tersebut dan Jawa Timur perlu memanfaatkan keberadaan KBS.

    Ia mendorong KBS lebih aktif menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah setempat, agar menjadikan KBS sebagai destinasi kunjungan rutin tahunan.

    “Kegiatan ini bukan hanya memberi pengalaman edukatif, tapi juga menggerakkan perekonomian daerah serta menguatkan destinasi wisata lokal. Tak perlu jauh-jauh, cukup wisata di Surabaya saja,” katanya.

    Ia juga mengusulkan penambahan fasilitas penunjang seperti klinik kesehatan untuk pengunjung, mengingat rata-rata kunjungan mencapai 5.000 orang per hari.

    Selain itu, penting pula penempatan tabung pemadam kebakaran di titik-titik strategis.

    “Secara umum, KBS sudah cukup baik. Rambu penunjuk arah juga memadai, namun aspek keselamatan dan layanan dasar harus ditingkatkan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah pembaruan guna meningkatkan daya tarik dan daya saing KBS di tengah kompetisi destinasi wisata serupa.

    “Tahun 2025 kami berencana menambah koleksi satwa baru dan beberapa wahana edukatif. Regenerasi satwa juga jadi fokus karena beberapa satwa telah memasuki usia tidak produktif,” tutur Nurika.

    Salah satu langkah strategis adalah mendatangkan harimau Sumatera betina untuk dikawinkan dengan harimau jantan yang telah ada di KBS.

    Hal tersebut dilakukan guna mendukung upaya pelestarian spesies tersebut.

    “Harimau Sumatera merupakan satwa prioritas kami. Kami berharap dapat menciptakan habitat yang mendukung proses berkembang biak secara alami,” katanya.

    Kebun Binatang Surabaya saat ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga edukasi dan konservasi bagi masyarakat Jawa Timur.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.