Author: Antaranews.com

  • Riset IndoStrategi: Publik respons positif program Kemendikdasmen

    Riset IndoStrategi: Publik respons positif program Kemendikdasmen

    “Program prioritas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seperti menjawab harapan publik akan terobosan dalam pendidikan kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Hasil riset IndoStrategi menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai salah satu kementerian dengan performa terbaik di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam keterangan di Jakarta, Senin menyebut penerimaan publik terhadap program kementerian yang dipimpin oleh Abdul Mu’ti tersebut sangat tinggi.

    “Program prioritas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seperti menjawab harapan publik akan terobosan dalam pendidikan kita,” katanya.

    IndoStrategi melakukan evaluasi publik terhadap program-program prioritas Kemendikdasmen. Evaluasi itu mencakup lima program utama, yakni sistem penerimaan murid baru (SPMB), gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia Hebat (7 KAIH), pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning), mata pelajaran pilihan koding dan kecerdasan buatan (AI) serta evaluasi berbasis tes kemampuan akademik (TKA).

    Riset yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 15 November 2025 tersebut melibatkan 510 responden dari 34 provinsi, mewakili 104 lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA/SMK.

    Setiap sekolah diwakili lima responden, terdiri atas dua guru, dua murid, dan satu orang tua. IndoStrategi juga melakukan spot check terhadap 20 persen data serta memvalidasi temuan melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bersama 13 ahli dan praktisi pendidikan.

    Hasil evaluasi menunjukkan penerimaan publik terhadap program-program Kemendikdasmen berada pada tingkat tinggi, khususnya di kalangan guru dan orang tua. Namun demikian, pemahaman, optimisme, dan dukungan murid tercatat lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.

    Pada program SPMB, misalnya, guru memiliki tingkat awareness 95 persen, optimisme 90 persen, dan dukungan 88 persen. Orang tua berada pada angka 90 persen, 89 persen, dan 87 persen. Sedangkan, murid hanya mencapai 85 persen, 82 persen, dan 78 persen.

    Adapun, tingkat penerimaan masyarakat terhadap masing-masing program, yaitu 7 KAIH 90,1 persen, SPMB 84,8 persen, deep learning 78,6 persen, koding dan AI 72,7 persen serta TKA 63,2 persen.

    IndoStrategi menyimpulkan bahwa semakin teknis dan akademis sebuah program, tingkat penerimaannya cenderung menurun. Program berbasis karakter seperti 7 KAIH dan SPMB mendapatkan penerimaan tertinggi.

    Sedangkan, program yang menuntut literasi digital dan kemampuan kognitif seperti deep learning, koding dan AI serta TKA meraih skor lebih rendah. Faktor penyebabnya adalah kebutuhan strategi literasi yang lebih kuat, penjelasan sederhana, dan pendampingan intensif.

    Riset juga menemukan kesenjangan signifikan antara penerimaan publik di Jawa dan luar Jawa, dengan selisih hingga 20-30 poin pada berbagai indikator. Pada program deep learning, antusiasme guru di Jawa mencapai 54 persen. Sementara, di luar Jawa hanya 31 persen. IndoStrategi menilai hal tersebut sebagai sinyal perlunya perbaikan strategi komunikasi kebijakan pendidikan.

    “Publik menginginkan terobosan pendidikan yang lebih jelas, mudah dipahami, dan merata. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi kebijakan, menjadikan guru sebagai motor utama implementasi serta memberi pendampingan intensif bagi murid. Pemerataan antara Jawa dan luar Jawa juga harus diprioritaskan,” kata Managing Director IndoStrategi Visna Vulovik.

    IndoStrategi kemudian merumuskan tujuh rekomendasi untuk pemerintah, yakni menjadikan guru motor penggerak utama implementasi program, mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif bagi murid, meningkatkan keterlibatan orang tua melalui komunikasi personal dan berkelanjutan, menerapkan diferensiasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.

    Selanjutnya, menyederhanakan konten dan alat bantu pada program yang melibatkan teknologi pendidikan, memperkuat layanan pemberitaan resmi yang menarik dan mudah diakses serta melibatkan guru, orang tua, dan murid dalam evaluasi serta penyempurnaan program.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri nilai pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Jambi

    Kemendagri nilai pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Jambi

    “Kemendagri memberikan penilaian berupa predikat sedang untuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo,”

    Kota Jambi (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2024 di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

    Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi Saiful Roswandi di Jambi, Senin, mengatakan sebanyak delapan kabupaten/kota yang tidak dinilai Kemendagri dalam evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan pelayanan publik kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

    Evaluasi itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah tahun 2024.

    Adapun kabupaten/kota yang tidak dinilai Kemendagri antara lain Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

    “Kemendagri memberikan penilaian berupa predikat sedang untuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo,” katanya.

    Ia mengatakan publik perlu mengetahui penilaian tersebut sebagai bahan evaluasi setiap daerah.

    Evaluasi itu didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan pemerintah daerah tahun 2024 mencakup berbagai aspek penting, seperti perencanaan, kebijakan, sumber daya manusia (SDM), sosialisasi, serta pemanfaatan kanal pengaduan yang ada, termasuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-lapor!).

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Semarang: 175 lokomotif dan gerbong siap layani libur akhir tahun

    KAI Semarang: 175 lokomotif dan gerbong siap layani libur akhir tahun

    Semarang (ANTARA) – PT KAI Daop 4 Semarang memastikan kondisi 175 lokomotif dan gerbong KA penumpang siap digunakan untuk melayani masa libur akhir tahun.

    “Terdapat 17 lokomotif dan 158 KA penumpang dalam kondisi terbaik untuk melayani penumpang saat masa libur Hari Natal dan Tahun Baru,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo di Semarang, Senin.

    Menurut dia, seluruh sarana tersebut telah menjalani pemeriksaan, perawatan, dan peningkatan kualitas untuk mendukung operasional angkutan.

    Ia menuturkan salah satu kegiatan utama dalam memastikan kesiapan sarana perkeretaapian yakni pemeriksaan kelaikan operasi.

    Ia menjelaskan pengecekan meliputi pemeriksaan komponen kritis seperti sistem rem, bogie, roda, suspensi, sistem kelistrikan, serta peralatan keselamatan yang terdapat di setiap rangkaian.

    “Seluruh pemeriksaan dilakukan dengan memenuhi standar keselamatan perkeretaapian,” katanya.

    Ia menambahkan kenyamanan penumpang juga diwujudkan dengan pengoperasian empat rangkaian KA yang menggunakan rangkaian generasi terbaru berbahan stainless steel.

    Keempat rangkaian KA dengan keberangkatan awal dari wilayah Daop Semarang tersebut masing-masing KA Argo Muria, Argo Sindoro, KA Kamandaka, dan KA Banyubiru.

    “PT KAI memastikan seluruh sarana yang akan digunakan untuk melayani perjalanan saat libur akhir tahun selalu berada dalam kondisi terbaik,” katanya.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom: Danantara pacu daya saing Krakatau Steel melalui penyehatan

    Ekonom: Danantara pacu daya saing Krakatau Steel melalui penyehatan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior dan Associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai positif upaya penyehatan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk oleh BPI Danantara.

    “Melalui penyehatan oleh Danantara, tingkat competitiveness KS lebih bagus. Kemudian, produksi atau kapasitas produksi lebih bagus. Akibatnya, nanti skala ekonomi juga lebih baik, sehingga harga jual produk-produk KS menjadi kompetitif,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Peningkatan daya saing, lanjutnya, juga meningkatkan penjualan BUMN tersebut, tidak hanya korporasi swasta ketika membangun konstruksi.

    Selain itu, juga membuka peluang BUMN-BUMN lain untuk berlomba-lomba memesan baja dari KS.

    Namun, Ryan meminta KS lebih memperbanyak varian produknya agar bisa memenuhi permintaan yang lebih beragam, karena hal itu juga bisa menjadi cara untuk bersaing dengan baja impor dari China.

    Oleh karena itulah, dia mendukung upaya penyehatan KS oleh BPI Danantara.

    Sebagai superholding sekaligus mitra strategis, Danantara memang perlu memberi dukungan finansial terhadap BUMN-BUMN strategis seperti Telkom, PLN, Pertamina, dan KS.

    “Upaya ini penting, karena Danantara memang mengarahkan BUMN-BUMN dalam konteks pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis itu berada di domain Danantara. Sedangkan, BP BUMN mengatur mengenai regulasinya,” ujar dia melalui sambungan telepon.

    Menurut dia, dukungan tersebut lebih tepat disebut sebagai penyertaan dibandingkan pinjaman, yakni, penyertaan sejumlah anggaran yang dibutuhkan entah kepada KS, atau yang lain, yang membutuhkan.

    Penyertaan tersebut, lanjutnya, merupakan upaya untuk menyehatkan kinerja keuangan KS.

    Tentu saja, melalui persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi KS.

    Selain itu, dalam pelaksanaannya, KS harus benar-benar menggunakan sesuai tata kelola yang baik atau GCG (good corporate governance).

    “Jadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh, yang harus dipatuhi. KS harus menurut, tegak lurus terhadap arahan Danantara. Ini penting,” katanya.

    Sebelumnya, Krakatau Steel meminta bantuan Danantara untuk menginjeksi modal 500 juta dolar AS atau sekitar Rp8,3 triliun.

    Sementara, Danantara juga memastikan pembenahan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) akan terus berjalan guna memperkuat posisi perusahaan sebagai produsen baja nasional yang kompetitif.

    Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas, beberapa waktu lalu, menyatakan pembenahan di tubuh Krakatau Steel perlu dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan kinerja operasional, sekaligus menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan bagi perseroan.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima: Kondisi fisik dan psikis pasukan perdamaian Gaza harus baik

    Panglima: Kondisi fisik dan psikis pasukan perdamaian Gaza harus baik

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan kondisi fisik dan psikis personel yang akan di kirim untuk jalankan misi perdamaian ke Gaza dalam kondisi baik.

    Hal tersebut dipastikan Agus melalui seleksi fisik dan psikologi prajurit yang masih berlangsung hingga saat ini.

    “Untuk rekrutmen pasukan, yang pertama adalah tes kesehatan. Tentunya memiliki kesehatan yang baik, kemudian juga fisik yang baik, psikologi juga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

    Agus menilai seleksi kesehatan dan psikis itu perlu dilakukan guna memastikan kondisi prajurit dalam keadaan layak untuk menjalankan misi kemanusiaan.

    Pihak Mabes TNI juga akan melihat pengalaman masing-masing personel di bidang operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri sebagai bahan pertimbangan untuk dikirim ke Gaza.

    Agus melanjutkan, para pasukan yang telah terseleksi nantinya akan bergabung dalam tiga brigade komposit yang akan dipimpin pejabat TNI Jenderal Bintang Tiga.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    Hingga saat ini, Agus memastikan proses seleksi di tingkat matra AD, AL dan AU masih berlangsung.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Tidak hanya pengiriman pasukan, Sjafrie juga memastikan TNI AU akan terus memberikan bantuan rutin berupa logistik melalui metode airdrop, seperti yang telah dilakukan tahun ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM sebut renstra migas bisa jadi RUPMG

    Kementerian ESDM sebut renstra migas bisa jadi RUPMG

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan rencana strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (renstra migas) bisa diterjemahkan untuk menjadi rencana umum penyediaan minyak dan gas (RUPMG).

    “Bisa dari situ (renstra) sebenarnya. Cuma dari situ ditarik, dibikin lebih detail lagi,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Pernyataan tersebut terkait usulan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri soal penyusunan rencana umum minyak dan gas bumi nasional (RUMGN) dan RUPMG untuk diatur melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

    Simon menyampaikan RUMGN dan RUPMG dibutuhkan untuk menjadi payung hukum investasi dengan menginduk kepada target kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional.

    Usulan tersebut juga dilandasi oleh PLN yang memiliki rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

    Berdasarkan pengalaman Laode terkait RUPTL, ia pun mengakui pentingnya RUPTL untuk menjadi kerangka dari perencanaan penyediaan kelistrikan.

    “Saya belum bicara soal RUPMG ya. Tapi, kalau pengalaman saya dengan RUPTL, memang itu penting untuk menetapkan rencana yang real,” kata dia.

    Setiap jangka waktu tahun tertentu, tutur dia, memang dibutuhkan sebuah rencana umum.

    Meskipun dalam eksekusinya akan terdapat penyesuaian di tengah jalan, dalam hal ini revisi, bagi Laode yang terpenting ada garis besar rencana penyediaannya terlebih dahulu.

    “Memang rencana itu setiap tahun kadang ada revisi, tetapi yang penting ada dulu,” kata dia.

    Usulan untuk memasukkan RUMGN dan RUPMG ke RUU Migas disampaikan oleh Simon ketika Komisi XII DPR, yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) meminta aspirasi dari Pertamina terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    Revisi peraturan tersebut menyusul dibatalkannya sejumlah pasal Undang-Undang (UU) Migas itu oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

    Putusan itu menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI Pusat: Transparansi informasi cegah penipuan finansial digital

    KI Pusat: Transparansi informasi cegah penipuan finansial digital

    Keterbukaan informasi juga berperan penting dalam menangkal penipuan finansial digital, mulai dari meningkatkan literasi dan kesadaran publik hingga memastikan akses cepat terhadap informasi resmi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Pusat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya pentingnya transparansi informasi publik sebagai salah satu pilar pencegahan penipuan finansial digital.

    Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memiliki akses terhadap pengetahuan yang benar, akurat, dan mudah dipahami.

    “Informasi yang terbuka, cepat, dan terpercaya memungkinkan publik mengenali tanda-tanda penipuan, memverifikasi keaslian sumber, dan mengetahui langkah pelaporan ketika insiden terjadi,” kata Rospita dalam Pers Briefing di Kantor KI Pusat, Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan regulasi memegang peran sentral dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan finansial.

    Selain itu, diperlukan peningkatan sistem deteksi dini oleh perbankan, termasuk mekanisme pelaporan cepat terhadap dugaan penipuan melalui saluran aduan publik yang responsif, alert keamanan real-time untuk nasabah, serta penerapan multi-layer authentication.

    Keterbukaan informasi juga berperan penting dalam menangkal penipuan finansial digital, mulai dari meningkatkan literasi dan kesadaran publik hingga memastikan akses cepat terhadap informasi resmi.

    Transparansi regulasi turut memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan dan instansi pemerintah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

    Dengan informasi yang terbuka, ruang gerak pelaku penipuan semakin sempit, karena publik dapat mengenali modus lebih awal. Keterbukaan informasi juga mempermudah kolaborasi antar-lembaga dalam memperkuat perlindungan konsumen.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan penipuan finansial digital kini menjadi isu global yang berkembang semakin kompleks.

    “Modus scam saat ini dijalankan sindikat lintas negara dan menyasar kelompok dengan akses digital tinggi, termasuk Gen Z, serta kelompok rentan seperti lanjut usia,” jelas Friderica.

    Ia menegaskan bahwa OJK mencatat peningkatan pemanfaatan teknologi oleh pelaku, termasuk impersonasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan penyalahgunaan data pribadi untuk memperdaya korban.

    Untuk mempercepat penanganan laporan, OJK telah mengembangkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang terhubung langsung dengan perbankan, penyedia layanan pembayaran, marketplace, hingga platform aset kripto. Integrasi ini memungkinkan deteksi dan pemblokiran rekening terkait scam dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

    “Anti scam center ini kita sudah terhubung dengan seluruh bank yang terdaftar di OJK dan ada marketplacenya sampai terbaru ada crypto. Dengan adanya anti scam center ini, kalau orang lapor, bisa lapor ke antiscam langsung atau ke bank yang kena scam. Jadi sangat cepat sekali untuk ditangani,” jelas Frederica.

    Melalui Pers Briefing ini, KI Pusat dan OJK berharap masyarakat semakin waspada dan mampu mengenali berbagai modus penipuan finansial digital. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ruang digital yang lebih aman dan bermanfaat bagi publik.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI Pusat: Transparansi informasi cegah penipuan finansial digital

    KI Pusat: Transparansi informasi cegah penipuan finansial digital

    Keterbukaan informasi juga berperan penting dalam menangkal penipuan finansial digital, mulai dari meningkatkan literasi dan kesadaran publik hingga memastikan akses cepat terhadap informasi resmi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Pusat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya pentingnya transparansi informasi publik sebagai salah satu pilar pencegahan penipuan finansial digital.

    Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memiliki akses terhadap pengetahuan yang benar, akurat, dan mudah dipahami.

    “Informasi yang terbuka, cepat, dan terpercaya memungkinkan publik mengenali tanda-tanda penipuan, memverifikasi keaslian sumber, dan mengetahui langkah pelaporan ketika insiden terjadi,” kata Rospita dalam Pers Briefing di Kantor KI Pusat, Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan regulasi memegang peran sentral dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan finansial.

    Selain itu, diperlukan peningkatan sistem deteksi dini oleh perbankan, termasuk mekanisme pelaporan cepat terhadap dugaan penipuan melalui saluran aduan publik yang responsif, alert keamanan real-time untuk nasabah, serta penerapan multi-layer authentication.

    Keterbukaan informasi juga berperan penting dalam menangkal penipuan finansial digital, mulai dari meningkatkan literasi dan kesadaran publik hingga memastikan akses cepat terhadap informasi resmi.

    Transparansi regulasi turut memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan dan instansi pemerintah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

    Dengan informasi yang terbuka, ruang gerak pelaku penipuan semakin sempit, karena publik dapat mengenali modus lebih awal. Keterbukaan informasi juga mempermudah kolaborasi antar-lembaga dalam memperkuat perlindungan konsumen.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan penipuan finansial digital kini menjadi isu global yang berkembang semakin kompleks.

    “Modus scam saat ini dijalankan sindikat lintas negara dan menyasar kelompok dengan akses digital tinggi, termasuk Gen Z, serta kelompok rentan seperti lanjut usia,” jelas Friderica.

    Ia menegaskan bahwa OJK mencatat peningkatan pemanfaatan teknologi oleh pelaku, termasuk impersonasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan penyalahgunaan data pribadi untuk memperdaya korban.

    Untuk mempercepat penanganan laporan, OJK telah mengembangkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang terhubung langsung dengan perbankan, penyedia layanan pembayaran, marketplace, hingga platform aset kripto. Integrasi ini memungkinkan deteksi dan pemblokiran rekening terkait scam dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

    “Anti scam center ini kita sudah terhubung dengan seluruh bank yang terdaftar di OJK dan ada marketplacenya sampai terbaru ada crypto. Dengan adanya anti scam center ini, kalau orang lapor, bisa lapor ke antiscam langsung atau ke bank yang kena scam. Jadi sangat cepat sekali untuk ditangani,” jelas Frederica.

    Melalui Pers Briefing ini, KI Pusat dan OJK berharap masyarakat semakin waspada dan mampu mengenali berbagai modus penipuan finansial digital. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ruang digital yang lebih aman dan bermanfaat bagi publik.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RS Polri masih periksa dua kantong jenazah yang diduga Alvaro

    RS Polri masih periksa dua kantong jenazah yang diduga Alvaro

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih memeriksa dua kantong diduga jenazah Alvaro Kiano Nugroho (6) yang sempat hilang di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Kami terima dua kantong diduga korban yang tertulis Mr X. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan luar dan dalam,” kata Kepala RS Polri Brigjen Polisi Prima Heru Yulih soal jenazah Alvaro di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Prima menyebut, kedua kantong tersebut tiba dengan label Mr X pada Senin (24/11) sekitar pukul 00.45 WIB. Lalu, kantong tersebut langsung masuk proses identifikasi awal.

    “Pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan permintaan penyidik,” ujar Prima.

    Pemeriksaan forensik meliputi analisis bagian luar maupun dalam jenazah, termasuk identifikasi antropologi forensik dan tahap awal pencocokan data.

    Prima menegaskan, proses identifikasi membutuhkan ketelitian karena kondisi kantong jenazah yang diterima masih harus diverifikasi lebih lanjut.

    Menanggapi pertanyaan terkait apakah keluarga sudah datang ke RS Polri untuk proses identifikasi, Prima mengatakan pihaknya masih dalam tahap koordinasi dengan tim penyidik

    “Kami lagi berproses. Kami koordinasi dengan penyidik untuk pengambilan data ante mortem,” ucapnya.

    Data ante mortem merupakan informasi penting berupa ciri-ciri fisik, rekam medis, atau barang pribadi yang dapat membantu pencocokan identitas korban.

    Prima menjelaskan jenazah itu dikemas dalam dua kantong menggunakan bahan kertas. Namun, dia belum dapat memastikan apakah isi kantong berupa kerangka atau bagian tubuh lainnya.

    “Dua kantong, kantong dari kertas. Lagi proses pemeriksaan,” katanya.

    Hingga saat ini, RS Polri masih menunggu kelengkapan data pembanding dari keluarga untuk mempercepat proses identifikasi, termasuk kemungkinan dilakukannya pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

    Polisi dan tim forensik belum menyampaikan estimasi waktu selesainya identifikasi jenazah yang diduga sebagai Alvaro tersebut.

    Sebelumnya, polisi menemukan Alvaro yang hilang sejak Maret 2025 di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, itu dalam kondisi meninggal dunia di Kali Cilalay, Bogor, Jawa Barat.

    Alvaro diduga ditemukan dalam keadaan sudah berbentuk kerangka, yang kemudian akan dipastikan oleh kepolisian melalui tes DNA.

    Alvaro terhitung hilang selama delapan bulan. Keberadaannya sudah tidak terdeteksi sejak Kamis, 6 Maret 2025.

    Adapun kepolisian mengungkap pelaku pembunuhan anak laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho (6) yang hilang di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, adalah ayah tiri.

    “Pelaku adalah ayah tirinya Alvaro,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan polisi menangkap pelaku tersebut, kemudian menemukan kerangka yang diduga Alvaro.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kerahkan Hercules dan kapal rumah sakit untuk misi perdamaian Gaza

    TNI kerahkan Hercules dan kapal rumah sakit untuk misi perdamaian Gaza

    Unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan TNI menyiapkan pesawat angkut Hercules C-130 dan kapal Republik Indonesia (KRI) rumah sakit untuk digunakan dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina.

    “Unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

    Pengerahan pesawat Hercules diketahui untuk mengangkut logistik dan pasukan. Sedangkan kapal rumah sakit dikerahkan untuk membawa tenaga kesehatan sekaligus sebagai tempat untuk merawat warga sipil korban perang di Gaza.

    Tidak hanya kendaraan laut dan udara saja, Agus mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan pasukan perdamaian yang terdiri dari tiga brigade komposit.

    “Rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga,” kata Agus.

    Dia melanjutkan, setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi Bantuan Mekanis,” tambah Agus.

    Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza.

    Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.