Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Pramono revitalisasi Pasar Baru jadi pusat temu warga seperti Blok M

    Pramono revitalisasi Pasar Baru jadi pusat temu warga seperti Blok M

    ANTARA – Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Wilayah Pasar Baru Jakarta, termasuk anak kali Ciliwung, pada Kamis (19/6). Pramono mengatakan ingin melakukan sejumlah revitalisasi dengan merenovasi sebagian bangunan di Pasar Baru, membenahi kabel listrik yang semrawut, menyediakan lahan parkir, dan membangun trayek transjakarta baru. (Sanya Dinda Susanti/Anggah/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI harus tingkatkan kualitas SDM dukung target energi surya 17,1 GW

    RI harus tingkatkan kualitas SDM dukung target energi surya 17,1 GW

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengatakan bahwa Indonesia perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mencapai target 17,1 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam 10 tahun ke depan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang dirilis bulan lalu, energi surya diproyeksi menjadi tulang punggung transisi energi karena memiliki porsi terbesar dalam bauran energi baru terbarukan (EBT), yakni sebesar 17,1 GW – tertinggi dibandingkan sumber EBT lainnya.

    Wakil Ketua Dewan Pakar Bidang Riset dan Teknologi AESI Arya Rezavidi di Jakarta, Kamis, menyebut Indonesia membutuhkan SDM yang kompeten di berbagai bidang, mulai dari installer, engineer, analis regulasi, analis teknis, analis keuangan, software engineer, hingga safety engineer.

    “Kualitas SDM sangat krusial mengingat proyek PLTS merupakan investasi modal besar atau high capital expenditure dengan masa pakai yang sangat panjang, bisa mencapai 20 tahun atau lebih,” kata Arya.

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merespons kebutuhan ini dengan mengeluarkan beberapa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terkait PLTS.

    Beberapa di antaranya meliputi Kepmenaker No. 182 tahun 2017 tentang perencanaan PLTS, Kepmenaker No. 166 tahun 2019 tentang pemasangan dan pembangunan PLTS, Kepmenakaer No. 160 tahun 2019 tentang pemeriksaan dan pengujian PLTS, Kepmenaker No. 138 tahun 2019 tentang pengoperasian PLTS, dan Kepmenakar No. 161 tahun 2019 tentang pemeliharaan PLTS.

    Namun, Arya juga menyoroti kualitas kontraktor lokal dalam proyek PLTS. Meski sebagian komponen PLTS sudah bisa diproduksi di dalam negeri, ia mengamati bahwa kontraktor utama (EPC) untuk proyek-proyek besar PLN masih banyak berasal dari luar negeri, seperti terlihat pada proyek PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat yang EPC-nya berasal dari China, meskipun sub-kontraktornya merupakan perusahaan lokal.

    “Ini juga tantangan untuk kita supaya meningkatkan kualitas kontraktor kita, mungkin kualitas kontraktor kita belum bisa dianggap memiliki kualifikasi yang sama,” katanya.

    Salah satu tantangan utama menurutnya adalah produktivitas pekerja lokal yang dianggap masih lebih rendah dibandingkan pekerja dari negara lain.

    Untuk mengatasi tantangan ini, Arya menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesi secara berkala.

    Ia menyebut, berbeda dengan ijazah yang berlaku seumur hidup, sertifikasi profesi, terutama yang bersifat vokasional, memiliki masa berlaku umumnya 3 atau 5 tahun dan harus diuji ulang untuk memastikan peningkatan kompetensi.

    Indonesia berpotensi menciptakan 760 ribu lapangan kerja hijau dari pengembangan energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Tenaga surya diperkirakan akan menyumbang paling banyak, dengan 348.057 pekerjaan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdukcapil Depok imbau warga waspada penipuan data kependudukan

    Disdukcapil Depok imbau warga waspada penipuan data kependudukan

    “Kami ingin menegaskan bahwa Dukcapil, baik pusat maupun daerah, tidak pernah menghubungi masyarakat secara langsung melalui pesan pribadi untuk meminta data atau melakukan aktivasi IKD,”

    Depok (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok mengimbau masyarakat agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil, termasuk penipuan dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti di Depok, Kamis mengatakan pihaknya menerima edaran resmi dari pemerintah pusat terkait maraknya penipuan yang mencatut nama Dukcapil.

    Modus penipuan tersebut umumnya dilakukan dengan menghubungi warga melalui pesan WhatsApp, SMS, atau telepon pribadi, seolah-olah dari petugas Dukcapil.

    “Kami ingin menegaskan bahwa Dukcapil, baik pusat maupun daerah, tidak pernah menghubungi masyarakat secara langsung melalui pesan pribadi untuk meminta data atau melakukan aktivasi IKD,” ujar Nuraeni.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan berikan bantuan untuk dukung swasembada pangan di Ciamis 

    Kementan berikan bantuan untuk dukung swasembada pangan di Ciamis 

    Ciamis (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia memberikan sejumlah peralatan dan mesin pertanian kepada kelompok petani di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk mendukung produktivitas dan swasembada pangan.

    “Tahun ini kita kembali menerima bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk mendukung produktivitas petani,” kata Bupati Ciamis Herdiat Sunarya saat menerima bantuan alsintan dari Kementan di aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis di Ciamis, Kamis.

    Ia menyampaikan terima kasih adanya penyaluran peralatan pertanian untuk para kelompok tani sebagai wujud adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk Ciamis.

    Bantuan tersebut, lanjut dia, sebagai bukti nyata sinergitas yang baik antara Pemkab Ciamis dengan Kementan yang akhirnya dapat terealisasi bantuan untuk diberikan langsung kepada petani.

    “Ini membuktikan bahwa komunikasi dan sinergi antara Pemkab Ciamis dengan Kementerian Pertanian berjalan sangat baik,” katanya.

    Ia menyampaikan bantuan tersebut tentu akan digunakan dengan baik sebagai pendorong program pemerintah pusat maupun Pemkab Ciamis menjadikan daerah swasembada pangan.

    Ciamis, kata dia, memiliki potensi alam yang subur dengan memiliki sumber air yang melimpah, sehingga dapat menunjang kegiatan pertanian untuk menuju swasembada pangan lima tahun ke depan.

    “Yang perlu kita lakukan adalah intensifikasi pertanian, dengan pengelolaan yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi, Ciamis harus bisa swasembada pangan,” katanya.

    Ia berharap adanya bantuan itu bisa meminimalisasi terhadap berbagai kendala yang selama ini dihadapi seperti gangguan cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan yang dapat menghambat masa tanam dan panen.

    Petani di Ciamis, kata dia, sudah saatnya mulai meninggalkan cara-cara pertanian manual, melainkan beralih memanfaatkan peralatan yang modern agar lebih efisien dari segi waktu, tenaga, maupun biaya.

    “Biaya pertanian saat ini cukup tinggi, tapi dengan bantuan alsintan ini, kita bisa lebih hemat, dan hasilnya pun lebih maksimal,” katanya.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Ape Ruswandana menambahkan, bantuan berupa tujuh unit traktor roda dua, dan 32 unit pompa air 4 inci berasal dari aspirasi masyarakat melalui anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat X.

    “Alsintan akan disalurkan kepada kelompok tani dari berbagai kecamatan di Ciamis,” katanya.***1***

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga mulai kembangkan TBBM di Maumere NTT

    Pertamina Patra Niaga mulai kembangkan TBBM di Maumere NTT

    Kupang, NTT (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga mulai mengembangkan terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk memperkuat energi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

    Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan yang diterima di Kupang, NTT, Kamis, mengatakan proyek pengembangan Terminal BBM Maumere merupakan bagian dari komitmen memperkuat keandalan pasokan energi nasional.

    “Ketahanan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga akses yang merata bagi seluruh wilayah. Melalui pembangunan pengembangan Terminal BBM Maumere, kami berupaya menghadirkan infrastruktur energi yang andal dan efisien,” katanya.

    Heppy juga menegaskan Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memperluas jaringan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia.

    Sebelumnya, perusahaan telah menyelesaikan pembangunan Terminal LPG Bima di NTB yang mulai beroperasi akhir 2023, serta pengembangan terminal lainnya di Jayapura, Ambon, dan Kupang.

    Menurut dia, keberadaan infrastruktur ini diyakini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, serta menjadi fondasi penting bagi kemajuan kawasan timur Indonesia,” tambah Heppy.

    Pembangunan untuk pengembangan Terminal BBM Maumere akan dilaksanakan oleh Konsorsium PT Nindya Karya-PT Bangun Bejana Baja (KSO NK-BBB), dengan pengawasan langsung oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Proyek pengembangan Terminal BBM Maumere ini merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM No. 2157 K/10/MEM/2017 mengenai penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di wilayah yang memerlukan penguatan infrastruktur energi.

    Senior Vice President QHSSE PT Nindya Karya Dedikasi Firansyah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada konsorsium NK-BBB untuk melaksanakan proyek strategis ini.

    “Kami merasa bangga dapat ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur energi yang vital ini. Terminal BBM Maumere bukan sekadar proyek konstruksi, tetapi merupakan simbol pemerataan energi dan komitmen negara dalam membangun Indonesia dari wilayah pinggiran,” ujar Firansyah.

    Ia menambahkan Nindya Karya bersama mitra konsorsium berkomitmen penuh menjalankan proyek ini dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, keselamatan kerja, kualitas mutu, dan ketepatan waktu.

    Dedikasi juga menyampaikan harapan agar sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin kuat hingga proyek ini selesai dan memberikan manfaat maksimal.

    “Kami optimis proyek ini akan selesai dengan hasil terbaik dan menjadi contoh sukses kolaborasi antar-BUMN dalam mendukung ketahanan energi nasional,” sebutnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag ungkap alasan benang filamen Tiongkok bebas bea masuk tambahan

    Mendag ungkap alasan benang filamen Tiongkok bebas bea masuk tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal Tiongkok.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

    “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri TPT nasional, khususnya pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas,” ujar Budi melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Budi menjelaskan bahwa kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna dalam negeri. Sebagian besar produsen benang filamen sintetis tertentu, memproduksi untuk pemakaian sendiri.

    Pertimbangan lainnya, sektor hulu industri TPT saat ini telah dikenakan trade remedies, seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2023.

    Selain itu, BMAD untuk produk polyester staple fiber dari India, Tiongkok, dan Taiwan berdasarkan PMK No. 176 Tahun 2022. Jika BMAD atas benang filamen sintetis tertentu tetap diberlakukan, maka akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing sektor hilir.

    “Sektor industri TPT baik hulu maupun hilir sedang menghadapi tekanan akibat dinamika geoekonomi-politik global, pengenaan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, dan penutupan beberapa industri,” katanya.

    Budi juga menyoroti kontribusi industri TPT terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami penurunan sebesar 1,1 persen pada 2024 dari 1,3 persen pada 2019, terutama akibat dampak pandemi COVID-19.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dukung pembubaran Satgas Saber Pungli ketimbang mati suri

    Legislator dukung pembubaran Satgas Saber Pungli ketimbang mati suri

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto pembubaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo ketimbang berada kondisinya mati suri.

    “Iya, daripada dia mati suri, daripada Satgas Pungli itu mati suri, sebaiknya memang harus dilikuidasi, harus dibubarkan,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia memandang satgas tersebut tidak berjalan efektif dan implementatif karena kurang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas.

    “Memang karena enggak jelas. Jadi dia tidak efektif dan implementatif, dan tangkapannya juga kecil, kemudian yang ditangkap juga enggak signifikan,” ujarnya.

    Sebab, kata dia, penindakan terhadap pungli telah dilakukan oleh instansi maupun kementerian/lembaga lewat kewenangan dan programnya.

    Misalnya, lanjut dia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

    “Itu sebenarnya kan sudah bisa mencegah yang namanya pungli tersebut,” katanya.

    Meski demikian, dia mengingatkan agar pembubaran Satgas Saber Pungli tidak mereduksi komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik pungli di tingkat pusat maupun daerah.

    “Jangan sampai kemudian dibubarkannya Satgas Saber Pungli ini, ya kemudian tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah pungutan-pungutan liar ini, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mencabut aturan tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Pencabutan tersebut diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

    “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi pasal 1 pada Perpres tersebut, dikutip dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis (19/6).

    Dalam perpres tersebut disebutkan bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli sudah tidak efektif sehingga perlu dibubarkan. Perpres Nomor 49 Tahun 2025 itu ditetapkan Presiden Prabowo pada 6 Mei 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Retret gelombang kedua diikuti 87 kepala daerah

    Wamendagri: Retret gelombang kedua diikuti 87 kepala daerah

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa retret gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    “Yang terdaftar itu 93, tetapi kami menerima enam surat permohonan untuk tidak mengikuti karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Memang kalau dipelajari, kondisinya memang tidak memungkinkan begitu,” kata Bima di Sumedang, Kamis.

    Bima menjelaskan, peserta terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik, namun tidak sempat mengikuti retret gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sempat digugat hasil pilkadanya ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan tidak berlanjut dan ketiga, mereka yang baru dilantik setelah melalui pemungutan suara ulang (PSU).

    “Ada sejumlah kepala daerah lagi di ujung nanti yang belum mengikuti retret karena memang belum selesai, seperti Barito Utara ini kan masih PSU kembali,” kata Bima.

    Dia mengatakan sebelum mengikuti rangkaian retret, para peserta dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6).

    Pada Minggu (22/6), seluruh peserta akan berkumpul di Kantor Kemendagri untuk diberangkatkan ke IPDN, Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.

    “Para peserta akan tiba Minggu pukul 12.00 WIB dan disambut resmi oleh Rektor IPDN dan saya mewakili Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

    Bima mengatakan retret secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6) dan sejumlah Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir sebagaimana pada retret gelombang pertama di Magelang.

    “Dan retreat gelombang kedua ini akan selesai pada hari Kamis (26/6) sore atau malam karena hari Jumat adalah libur nasional,” kata dia.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah dipengaruhi potensi AS terlibat konflik Iran-Israel

    Rupiah melemah dipengaruhi potensi AS terlibat konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kemungkinan Amerika Serikat (AS) turut serta dalam konflik Iran-Israel.

    “Depresiasi nilai tukar rupiah kemudian berlanjut setelah kekhawatiran terkait dengan kemungkinan AS ikut serta dalam konflik Israel-Iran, yang pada gilirannya mendorong ketidakpastian geopolitik semakin meningkat di Timur Tengah,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut laporan Wall Street Journal, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada para pejabat senior AS bahwa dirinya telah menyetujui rencana untuk menyerang Iran, tetapi belum memberikan perintah final soal pelaksanaannya.

    Mengutip sumber anonim, laporan itu menyebutkan bahwa Trump masih menunggu langkah Iran untuk menghentikan program nuklirnya.

    Dia mengincar fasilitas pengayaan uranium bawah tanah Fordow milik Iran, tetapi untuk menyerangnya, diperlukan senjata paling kuat.

    Trump memberi sinyal akan ada keputusan penting dalam waktu dekat, kemungkinan pekan depan, tetapi dia juga membuka kemungkinan keputusan itu dikeluarkan lebih cepat.

    Dia juga telah memberi tahu pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk “terus melancarkan” serangan ke Iran, tetapi belum memberikan indikasi apa pun soal keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

    Di sisi lain, rupiah melemah juga disebabkan keputusan Federal Reserve (The Fed) dalam Federal Open Market Committee (FOMC) tetap mempertahankan suku bunga.

    Mengutip Anadolu Agency, Fed mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25-4,5 persen sesuai ekspektasi pasar. Keputusan ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai lapangan kerja maksimal dan inflasi pada tingkat 2 persen dalam jangka panjang.

    The Fed memperingatkan bahwa ketidakpastian tentang prospek ekonomi telah berkurang, tetapi tetap tinggi.

    Komite disebut akan terus mengurangi kepemilikan atas sekuritas Treasury dan utang lembaga, serta sekuritas beragun hipotek lembaga.

    “Pada hari Jumat (20/6/2025), rupiah diperkirakan bergerak sideways di tengah libur di AS. Kami perkirakan rupiah bergerak dalam rentang Rp16.350-16.475 per dolar AS,” ungkap Josua.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah sebesar 94 poin atau 0,57 persen menjadi Rp16.406 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.313 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.378 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.319 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pos Indonesia dukung konsolidasi BUMN Logistik

    Pos Indonesia dukung konsolidasi BUMN Logistik

    Pos Indonesia sebagai BUMN Logistik, menyambut baik rencana konsolidasi BUMN Logistik untuk memperkuat sektor logistik nasional,

    Jakarta (ANTARA) – PT Pos Indonesia (Persero) atau POS IND mendukung penuh rencana konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Logistik guna memperkuat sektor logistik nasional.

    “Pos Indonesia sebagai BUMN Logistik, menyambut baik rencana konsolidasi BUMN Logistik untuk memperkuat sektor logistik nasional,” ujar Plt. Direktur Utama POS IND sekaligus Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut Endy, hal ini sejalan dengan sinergi yang selama dijalankan oleh Pos Indonesia bersama perusahaan BUMN klaster logistik lainnya.

    Lebih lanjut, Pos Indonesia selalu berkomitmen untuk mensukseskan rencana dari Danantara Indonesia, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas dan daya saing perusahaan.

    “Pos Indonesia siap mensukseskan rencana Danantara untuk memperkuat konsolidasi BUMN Logistik,” imbuhnya.

    Danantara Indonesia akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik dan asuransi.

    Konsolidasi bisnis itu sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perusahaan BUMN, serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Danantara Indonesia, ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam acara IKA Fikom Unpad Executive Breakfast Meeting di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (18/6).

    Dari sektor logistik, Dony mengatakan terdapat sekitar 18 perusahaan BUMN yang bisnisnya mirip dengan kapasitas yang masing-masing kecil di sektor tersebut.

    Ia mengatakan, perusahaan BUMN sektor logistik itu tidak ada yang bermain di first mile, namun bermain di last mile dan middle mile, serta bermain dari ujung ke ujung namun tidak cukup kompetitif.

    “Misalkan logistik ada Angkasa Pura Logistik, Pos Logistik, Kereta Api Logistik (KaLog), Pelindo Logistik, Semen Logistik, semua punya,” ujar Dony.

    Melalui konsolidasi bisnis itu, Danantara Indonesia menargetkan dapat melakukan perampingan dari sebanyak 888 perusahaan BUMN yang ada saat ini menjadi hanya sebanyak di bawah 200 perusahaan.

    Sebelumnya, konsolidasi bisnis antara perusahaan BUMN seperti itu tidak dapat dilakukan karena tidak adanya interkorelasi, yang saat ini bisa dilakukan karena Danantara Indonesia merupakan pemilik dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.