Author: Antaranews.com

  • Kemenko PM gelar bootcamp UMKM di Bandung dorong lapangan kerja

    Kemenko PM gelar bootcamp UMKM di Bandung dorong lapangan kerja

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Bootcamp Berdaya Bersama untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif guna mendorong penyediaan lapangan kerja.

    Bootcamp ini diselenggarakan di Bandung pada 18–20 Juni 2025, dengan menghadirkan pelatihan terstruktur hasil kolaborasi antara Kemenko PM dan mitra industri dari sektor teknologi, keuangan, hingga ekonomi kreatif, yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    “Inisiatif ini dijalankan sebagai upaya konkret dalam mengentaskan kemiskinan melalui percepatan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya lewat penguatan pendapatan, perluasan akses terhadap peluang berusaha, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

    Program ini, kata dia, selaras dengan visi pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui inovasi program strategis pemerintah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

    Berdasarkan data Kadin tahun 2024, UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif saat ini menyumbang sekitar 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

    Kemudian berdasar studi Deloitte tahun 2024, percepatan digitalisasi UMKM dapat menambah sekitar 2 persen pertumbuhan ekonomi tahunan. Dengan dukungan tambahan berupa peningkatan kapasitas, jejaring, dan intervensi kebijakan yang berkelanjutan, kombinasi ini memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dalam jangka menengah.

    “Kolaborasi antara sektor publik dan swasta bukan hanya strategi, tapi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektor, kita tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat untuk mandiri dan tumbuh, tapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan rakyat,” ujarnya.

    Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menekankan pentingnya ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dan kolaboratif, serta peran intervensi strategis dalam mendorong transformasi pelaku usaha yang dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan.

    “Kami percaya bahwa pelatihan hanya akan efektif jika dibarengi dengan pendampingan yang konsisten dan kurikulum yang relevan dan berstandar dengan tantangan nyata di lapangan. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberdayakan pelaku usaha masyarakat dengan pendekatan yang menyeluruh agar mereka tidak hanya belajar, tetapi benar-benar tumbuh, naik kelas, dan memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang dalam jangka panjang. Harapannya, inisiatif seperti ini dapat diterima baik dan menjadi benchmark ke depan,” ujar Leontinus.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simak rute khusus Transjakarta ke Jakarta Fair Kemayoran

    Simak rute khusus Transjakarta ke Jakarta Fair Kemayoran

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menghadirkan rute khusus untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju lokasi Jakarta Fair 2025 di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang digelar dalam rangka HUT ke-498 Jakarta pada 19 Juni 2025-13 Juli 2025.

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta, Kamis, mengatakan Jakarta Fair merupakan event tahunan yang diminati masyarakat, sehingga perusahaan memberikan dukungan dengan menyediakan rute khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Tidak perlu ribet cari parkir, dapat mengurangi kemacetan, serta lebih ramah lingkungan,” katanya.

    Ada tiga rute yang disediakan Transjakarta menuju Jakarta Fair Kemayoran antara lain adalah Balaikota-JIEXPO Kemayoran (2C), Kampung Melayu-JIEXPO Kemayoran (PRJ 1), Pulo Gadung-JIEXPO Kemayoran (PRJ 2).

    Ketiga rute ini akan beroperasi setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 14.00 WIB-23.00 WIB. Sedangkan pada akhir pekan, layanan tersedia mulai pukul 08.00 WIB-24.00 WIB.

    Selain rute khusus, terdapat layanan reguler Transjakarta menuju JIEXPO Kemayoran dengan rute Jakarta Internasional Stadium (JIS)-Senen (14) yang beroperasi 24 jam.

    Pelanggan dapat menggunakan layanan Transjakarta menuju JIEXPO Kemayoran dengan tarif Rp3.500.

    Masyarakat dapat mengunduh aplikasi “TJ:Transjakarta” yang telah tersedia di App Store dan Play Store untuk mendapatkan informasi mengenai rute-rute Transjakarta serta jadwal keberangkatan bus secara real time.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelatihan PLTS kembali digelar untuk perkuat kompetensi SDM

    Pelatihan PLTS kembali digelar untuk perkuat kompetensi SDM

    Jakarta (ANTARA) – Inisiatif pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kembali digelar melalui program pelatihan Solar Academy Indonesia 2025.

    Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wahyudi Joko Santoso, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa PLTS diproyeksikan menciptakan lebih 350.000 lapangan kerja – paling tinggi di antara sektor energi baru terbarukan (EBT) lainnya, sehingga persiapan SDM yang berkualitas dan andal menjadi sangat penting.

    “Pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan mitra swasta, khususnya dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor PLTS,” kata Wahyudi.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang dirilis bulan lalu, energi surya diproyeksikan menjadi tulang punggung transisi energi karena memiliki porsi terbesar dalam bauran energi baru terbarukan, sebesar 17,1 GW – tertinggi dibandingkan sumber EBT lainnya.

    Dalam RUPTL tersebut, diproyeksikan ada ada 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan sekitar 760.000 di antaranya merupakan kategori lapangan kerja hijau yang tersebar di berbagai pembangkit listrik berbasis energi bersih.

    Wakil Ketua Dewan Pakar Bidang Riset & Teknologi Asosiasi Energi Surya Indonesia, Arya Rezavidi, mengatakan bahwa pemanfaatan energi surya hingga saat ini masih belum optimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan SDM berkualitas, mulai dari installer, engineer, technical analyst, financial analyst, software engineer hingga safety engineer.

    “Mengingat proyek PLTS ini memerlukan investasi yang tinggi dan jangka waktu operasional yang lama, kualitas SDM menjadi faktor yang krusial,” kata Arya.

    Solar Academy Indonesia merupakan inisiatif program Xurya Daya Indonesia, Huawei Indonesia, dan JJ-LAPP Cable Indonesia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta Fair 2025 resmi dibuka

    Jakarta Fair 2025 resmi dibuka

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi membuka acara tahunan Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, para Kamis malam.

    Dalam sambutannya, Pramono berharap agar jumlah transaksi Jakarta Fair tahun ini dapat meningkat dari tahun lalu, meskipun dikurangi tujuh hari dari biasanya.

    “Mudah-mudahan tahun ini transaksinya meningkat (dari tahun lalu) lebih dari Rp7,5 triliun dan pengunjung lebih dari 6,3 juta orang walaupun waktunya berkurang tujuh hari,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Fair, JIExpo, Jakarta Pusat, Kamis malam.

    Pramono mengatakan, Jakarta Fair pada tahun ini mengusung tema “Mendukung Indonesia Maju Melalui Inovasi dan Karya Bangsa yang Berkelanjutan”.

    Untuk itu, lanjut Pramono, Jakarta Fair diharapkan bisa menekankan komitmen dan peran strategis untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong lahirnya berbagai inovasi yang ada, promosi karya anak bangsa, serta penguatan ekosistem usaha lokal yang berkelanjutan.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT JIEXPO sekaligus Ketua Umum Panitia Penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran 2025 Hartati Murdaya berharap Jakarta Fair 2025 juga dapat menjadi bagian penting dalam peningkatan Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) di Jakarta dan Indonesia.

    Tidak hanya itu, Hartati juga berharap Jakarta Fair 2025 bisa menjadi miniatur Indonesia yang menunjukkan keanekaragaman budaya dan kekuatan ekonomi daerah.

    “Jakarta Fair juga merupakan momentum penting untuk merangkul seluruh pihak agar saling menguatkan berbagai pengalaman serta menciptakan ekosistem yang saling mendukung,” kata Hartati.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UNJ tingkatkan literasi nelayan soal asuransi dan tata kelola keuangan

    UNJ tingkatkan literasi nelayan soal asuransi dan tata kelola keuangan

    Jakarta (ANTARA) –

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berupaya meningkatkan literasi nelayan di Kabupaten Indramayu soal asuransi dan perlindungan sosial bagi nelayan saat mencari penghidupan saat melaut melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

    “Banyak nelayan kita bekerja tanpa perlindungan apa pun, melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) negara hadir menjamin keselamatan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka,” kata Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UNJ Hanif Afif Naufal di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai edukasi seperti ini sangat dibutuhkan, terlebih di wilayah pesisir seperti Kabupaten Indramayu sebagai sentra perikanan tangkap terbesar di Jawa Barat.

    Kabupaten Indramayu menjadi lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Wilayah Binaan Fakultas yang bertajuk “Perlindungan Bagi Nelayan melalui Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)” dan “Pelatihan dan Edukasi Manajemen Keuangan Keluarga bagi Masyarakat Nelayan”.

    Hanif menjelaskan kegiatan ini menyasar peningkatan literasi asuransi nelayan dan pemahaman terhadap berbagai program fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah.

    Menurut dia, jaminan sosial bagi nelayan tidak hanya soal perlindungan dari risiko kerja, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi profesi nelayan sebagai pilar ekonomi daerah.

    Program BPAN sendiri, kata dia, merupakan bentuk intervensi strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didukung penuh oleh pemerintah daerah.

    Selain itu, strategi perlindungan nelayan mencakup penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan, jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan.

    Kemudian, juga penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pengendalian impor komoditas, hingga fasilitasi bantuan hukum.

    Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, kata dia, tercatat pada tahun 2024 telah difasilitasi program asuransi nelayan mandiri, penyaluran 99.500 paket bantuan perbekalan melaut di 97 lokasi. Serta diversifikasi usaha nelayan yang melibatkan 2.335 orang di 22 kabupaten.

    Ia mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan komitmen FEB UNJ dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pengabdian berkelanjutan. Khususnya, pada aspek pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di lapangan.

    “FEB UNJ berharap kegiatan ini bisa menjadi pemicu replikasi program serupa di berbagai daerah pesisir lainnya di Indonesia dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Hanif.

    Sementara itu, tim pengabdian masyarakat Lathiefah Rabbaniyah memberikan pelatihan praktis mengenai pengelolaan keuangan keluarga, termasuk cara mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, menyusun anggaran rumah tangga, serta pentingnya menabung dan berinvestasi dalam skala kecil.

    “Pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan harian,” ucapnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paradoks Koperasi Desa Merah Putih

    Paradoks Koperasi Desa Merah Putih

    Koperasi Desa Merah Putih hanya akan memiliki makna jika ia lahir dari kesadaran kolektif warga, dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta tidak dikendalikan sebagai alat politik atau proyek pembangunan elite

    Jakarta (ANTARA) – Tidak pernah ada yang salah dari sebuah niat baik, termasuk ketika pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk menjawab ketimpangan ekonomi perdesaan dan upaya membangkitkan kembali semangat ekonomi kerakyatan.

    Hanya saja, di negeri yang telah banyak pengalaman dengan program top-down yang tidak selalu berhasil. Sejarah menuntut bangsa ini untuk semakin bijak menilai apakah benar koperasi desa yang dibentuk lewat inisiatif kekuasaan mampu mewujudkan cita-cita Bung Hatta tentang koperasi sebagai jalan pembebasan ekonomi rakyat.

    Ataukah koperasi desa ini hanya menjadi episode baru dari daur ulang kebijakan masa lalu yang berujung pada kekecewaan struktural?

    Gagasan koperasi dalam pemikiran Bung Hatta tidak sekadar tentang membangun institusi ekonomi.

    Bagi Bung Hatta, koperasi adalah bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial, kapitalisme eksploitatif, dan pengingkaran atas kedaulatan ekonomi rakyat.

    Koperasi, menurut Bung Hatta, adalah persekutuan hidup yang dibangun atas dasar sukarela, kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial. Nilainya jauh lebih dalam dari sekadar efisiensi bisnis.

    Koperasi dalam idealisme Bung Hatta adalah wadah untuk mendidik manusia menjadi mandiri, demokratis, dan saling menolong.

    Oleh karena itu, koperasi tidak bisa didesain seperti pabrik yang diproduksi massal dari pusat kekuasaan, lalu diharapkan berfungsi seragam di seluruh penjuru desa.

    Sayangnya, model Koperasi Desa Merah Putih ada kecenderungan yang tampaknya mengulang pendekatan Orde Baru yang tidak selalu mulus, lewat Koperasi Unit Desa (KUD).

    Target serentak 80 ribu koperasi di seluruh desa, dengan pendanaan masif menunjukkan skema industrialisasi koperasi, bukan pemberdayaan.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berani memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, menyusul tercapainya target 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.

    Budi Arie juga sudah menjamin bahwa setiap koperasi akan didampingi secara sistematis oleh para pendamping dan pelatih yang disiapkan dalam kerangka kerja satuan tugas (satgas) pembentukan Kopdes Merah Putih, guna memastikan keberlanjutan program koperasi.

    Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan operasional koperasi ini, akan dilakukan secara bersama-sama dengan anggota, sehingga aspek transparansi koperasi bisa tetap dijaga.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GS Pakubuwono jadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih

    GS Pakubuwono jadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden AMSAT-ID (Amateur Satellite Indonesia) Muhammad Yasir mengatakan bahwa Ground Station (stasiun bumi) Pakubuwono AMSAT-ID menjadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih di Indonesia yang dibangun oleh para penggiat radio amatir satelit.

    “GS Pakubowono menjadi stasiun bumi pertama terlengkap di Indonesia di luar GS milik pemerintah,” kata Yasir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Yasir mengatakan bahwa GS Pakubuwono didirikan bukan oleh lembaga negara atau korporasi besar, melainkan kerja keras anggota AMSAT-ID (YDØACE, YBØOSU, dan YDØAVJ) yang ingin membawa Indonesia lebih dekat dengan dunia satelit.

    Menurut dia, yang membuat stasiun ini spesial adalah kemampuannya memantau berbagai jenis satelit yang ada di luar angkasa, mulai dari satelit LEO (Low Earth Orbit) yang mengorbit rendah di ketinggian 500–1.200 KM, MEO (Medium Earth Orbit) yang mengorbit pada ketinggian 5.000 hingga 20.000 KM, bahkan satelit GEO (Geostationary Earth Orbit) yang “diam” di atas ekuator di ketinggian 36.000 KM.

    Dengan peralatan yang dimiliki GS Pakubuwono, lanjut dia, stasiun ini bisa berkomunikasi dengan satelit amatir, memantau cuaca, hingga bisa memenuhi sertifikasi untuk melakukan kontak komunikasi langsung dengan astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

    “Komunikasi beneran, bukan cuma nonton di TV,” ujar Yasir.

    Untuk bisa menjangkau ISS, butuh peralatan dengan spesifikasi tinggi dan pengetahuan teknis yang tidak main-main. Tapi, GS Pakubuwono sudah memenuhi semua syarat itu.

    Bahkan, stasiun ini juga bisa digunakan sebagai jembatan komunikasi antarnegara, termasuk antara Asia dan Australia.

    “Kegunaannya banyak, di antaranya saat bencana seperti gempa atau banjir bandang melanda dan jaringan komunikasi putus, radio amatir bisa jadi penyelamat. Dengan alat ini, relawan bisa tetap berkabar dan mengirim informasi penting tanpa harus bergantung pada sinyal HP atau internet,” kata pengelola GS Pakubuwono Aditya Sanjaya.

    Tak cuma soal darurat, radio amatir juga bisa digunakan untuk komunikasi ekspedisi alam, seperti pendakian gunung atau eksplorasi wilayah terpencil. Bahkan, beberapa komunitas pernah menggunakannya untuk mencari lokasi balon udara ilmiah yang dilepaskan ke atmosfer.

    “Kami menghadirkan stasiun bumi Pakubuwono sebagai bukti kehadiran masyarakat madani Indonesia memasuki komunitas satelit amatir dunia. Stasiun bumi Pakubuwono setara dengan stasiun-stasiun bumi satelit amatir di negara-negara maju lainnya,” ujar Aditya.

    Menurut dia, anak muda Indonesia yang penasaran bisa bergabung dengan komunitas AMSAT-ID dan memanfaatkan stasiun bumi Pakubuwono untuk belajar dan mengakses satelit amatir yang jumlahnya ratusan di ruang angkasa.

    Anak muda yang penasaran soal satelit bisa datang, lihat langsung alat-alatnya, dan belajar gimana cara kerja komunikasi luar angkasa. Harapannya, anak-anak Indonesia juga bisa ikut mengembangkan teknologi satelit, bukan cuma jadi pengguna.

    “Bayangkan kalau ada anak SMA yang belajar di sini, lalu suatu hari bisa merancang satelitnya sendiri. Itu bukan mimpi. Itu visi dari komunitas AMSAT-ID yang ingin membangun generasi baru ahli satelit dari tanah air,” ujarnya.

    Meski sudah canggih, para pendiri GS Pakubuwono tidak mau berhenti sampai di sini.

    “Kami akan terus memperbarui perangkat keras dan perangkat lunaknya agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar pengelola GS Pakubowono lainnya, Adityo Kusharjanto.

    Ground Station Pakubuwono AMSAT-ID adalah bukti nyata bahwa teknologi tinggi tidak harus datang dari institusi besar. “Dengan semangat, ilmu, dan kolaborasi, masyarakat bisa menghadirkan inovasi yang berdampak luas.” ujar Adityo.

    Bagi masyarakat yang penasaran atau ingin belajar langsung bisa menghubungi pengelola GS Pakubuwono untuk keterangan lebih lanjut di pakubuwonogs@gmail.com.

    “Siapa tahu, komunikasi kamu berikutnya bukan lagi hanya di WhatsApp, tapi langsung dengan astronot di luar angkasa,” tuturnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPN Jatim tinjau percepatan sertifikasi tanah wakaf di Tulungagung

    BPN Jatim tinjau percepatan sertifikasi tanah wakaf di Tulungagung

    “Kami sudah menjalin kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mendukung percepatan program ini,”

    Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur terus mendorong percepatan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) bidang pertanahan, khususnya sertifikasi tanah wakaf dan aset tempat ibadah.

    Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Kamis.

    Monev digelar di ruang rapat Kantor Pertanahan Tulungagung, dihadiri Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Jatim, kepala kantor pertanahan se-wilayah Mataraman, perwakilan Pemkab Tulungagung, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, serta sejumlah lembaga keagamaan.

    Pelaksana harian Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung menyampaikan, sinergi antar instansi terus diperkuat untuk mempercepat proses sertifikasi bidang tanah wakaf di wilayahnya.

    “Kami sudah menjalin kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mendukung percepatan program ini,” ujarnya.

    Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Sengketa Kanwil BPN Jatim, Wikantadi, meminta seluruh pihak melakukan validasi data agar proses sertifikasi lebih akurat dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

    “Data dari BWI, Kemenag, dan instansi lainnya harus saling dikonfirmasi. Output-nya nanti adalah peta sebaran tanah wakaf di Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, menekankan pentingnya percepatan program ini sebagai bagian dari pembangunan peradaban umat. Ia meminta seluruh pihak menyamakan pemahaman dan berkomitmen agar aset umat memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Pilar peradaban banyak dimulai dari tanah wakaf. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral untuk menuntaskan program ini,” katanya.

    Berdasarkan hasil sensus, jumlah bidang tanah wakaf di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 3.424 bidang.

    Sebanyak 2.709 bidang telah bersertifikat, sementara 715 bidang lainnya menjadi target penyelesaian hingga akhir Juli 2025.

    Adapun Kantor Pertanahan Kota Blitar dari target 213 bidang, sebanyak 54 bidang tidak dapat diproses karena tercatat sebagai aset instansi pemerintah.

    Sementara di Kabupaten Blitar, dari target 2.480 bidang, sebanyak 200 objek wakaf menjadi prioritas percepatan. Sedangkan di Kabupaten Trenggalek, dari total 5.125 bidang tanah wakaf, baru 2.458 bidang yang bersertifikat, menyisakan 2.667 bidang yang masih dalam proses.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Balai Karantina Sumut musnahkan komoditas ilegal asal Thailand

    Balai Karantina Sumut musnahkan komoditas ilegal asal Thailand

    ANTARA – Balai Besar Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBKHIT) Provinsi Sumatera Utara bersama pihak terkait memusnahkan media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal Thailand pada Kamis (19/6), di BBKHIT Sumut, Satuan Pelayanan Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang. Pemusnahan dilakukan karena pemilik tidak memiliki dokumen legal dan tidak sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. (M. Valery Maulidzar S/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR segera panggil platform digital terkait revisi UU Penyiaran

    DPR segera panggil platform digital terkait revisi UU Penyiaran

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top (OTT) atau penyedia layanan siaran konten daring dalam revisi Undang-Undang Penyiaran.

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,” kata Nurul di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

    Menurut Nurul, pemanggilan pihak platform digital ke rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini bertujuan memperjelas cakupan yang diatur dalam UU Penyiaran nantinya: apakah hanya menyangkut media penyiaran konvensional atau termasuk media OTT.

    Mengingat disrupsi teknologi dewasa ini, DPR RI menginginkan adanya asas keadilan di antara lembaga penyiaran konvensional dan entitas OTT.

    “Supaya pajak yang larinya ke luar juga bisa dibayarkan di sini, supaya mereka (OTT) juga ada kantornya di sini, dan supaya mereka juga bisa mengikuti aturan-aturan di sini. Jadi tidak ada lagi pembedaan. Ini yang kita harapkan,” kata dia.

    Nurul tidak membeberkan kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Namun yang jelas, dia memastikan bahwa DPR bakal mempercepat penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Penyiaran.

    “Saya kira RDPU cukup sekali lagi. Setelah itu, kita finalisasi untuk menyusun RUU ini. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” katanya.

    Setelah disusun, Komisi I selaku pembahas regulasi di bidang komunikasi akan mengirimkan DIM revisi UU Penyiaran kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kemudian, DIM akan diteruskan kepada Pemerintah.

    “Memang butuh waktu dalam secara sistem, tapi mudah-mudahan, paling tidak kita bisa cepat ada undang-undang yang mengatur semua ini karena kita tahu bahwa media sekarang dalam situasi yang sangat memprihatinkan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya tengah menunggu DIM dari DPR. Ketika draf telah diterima, Komdigi dan Kementerian Hukum bakal menyegerakan penyusunan revisi UU Penyiaran tersebut.

    “Kita mungkin akan membuat diskusi juga dengan ekosistem yang ada untuk memperkaya DIM, kita lihat mana lubang-lubang (celah) dari draf itu yang bisa coba diusulkan dari perspektif Komdigi. Kementerian Hukum juga akan melihat harmonisasinya dengan aturan-aturan yang ada,” katanya pada kesempatan yang sama.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.