Author: Antaranews.com

  • BTN perkenalkan KPR Subsidi dalam Forum Keuangan Berkelanjutan Dunia

    BTN perkenalkan KPR Subsidi dalam Forum Keuangan Berkelanjutan Dunia

    Bagi BTN, KPR Subsidi juga menjadi salah satu motor penggerak bisnis

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkenalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Indonesia pada ajang United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI) Regional Roundtable on Sustainable Finance Asia Pacific di Suzhou, China.

    Dalam forum keuangan berkelanjutan dunia tersebut, KPR Subsidi di Indonesia disampaikan sebagai solusi yang menciptakan manfaat yang luas sambil tetap mampu mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

    Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan BTN tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan rumah yang terjangkau sesuai dengan program Perumahan Nasional milik Presiden Prabowo Subianto, tapi juga tetap memberikan imbal hasil yang berkelanjutan. Dari sekitar 70 persen kredit konsumer di BTN, sebesar 90 persen merupakan kredit KPR yang diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    “KPR Subsidi BTN di Indonesia tidak hanya menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyakarat berpenghasilan rendah. Bagi BTN, KPR Subsidi juga menjadi salah satu motor penggerak bisnis. Ini membuktikan bahwa nilai sosial dan profitabilitas dapat berjalan beriringan,” ujar Setiyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Setiyo pada UNEP FI Regional Roundtable on Sustainable Finance di Suzhou, Kamis (19/6).

    Setiyo menuturkan KPR Subsidi yang disalurkan BTN memiliki dampak sosial antara lain, produk tersebut menjadi sarana inklusi keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

    Selain itu, dari total KPR BTN secara keseluruhan, sebanyak 61 persen diakses oleh debitur yang tinggal di pinggiran dan luar kota. Lalu, sekitar 68 persen debitur KPR BTN merupakan kelompok usia produktif 30-60 tahun.

    Kemudian, sebanyak 31 persen debitur KPR BTN merupakan perempuan yang menunjukkan upaya perseroan mendorong pembiayaan inklusif di mana ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan rumah.

    Menurut dia, pengelolaan portofolio secara cermat merupakan kunci untuk menjawab tantangan ganda antara profit dan dampak. BTN pun terus mengembangkan praktik manajemen risiko yang adaptif seiring dengan meningkatnya risiko iklim seperti banjir dan kebakaran.

    “Kami terus mengoptimalkan portofolio agar tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperkuat kontribusi sosial dan meminimalkan risiko iklim. Profit dan impact harus berjalan beriringan,” ujarnya.

    Sementara itu, transformasi BTN dalam keuangan berkelanjutan telah dimulai sejak 2023. Tahapannya dimulai dengan mengimplementasikan Impact Analysis berdasarkan UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB) serta membangun kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) yang komprehensif. Tujuannya, agar bisnis BTN beriringan antara laba dan prinsip ramah lingkungan serta sosial.

    Dengan langkah strategis tersebut, BTN juga menjadi bank BUMN pertama di Indonesia yang menandatangani UNEP FI PRB dan melaporkan progres tanggung jawab perbankan secara terbuka. Melalui kerangka ini, BTN pun mulai mengembangkan program Rumah Rendah Emisi. Program ini menjadi salah satu langkah untuk memperkecil jejak karbon dari sisi infrastruktur.

    “Melalui Rumah Rendah Emisi, BTN berupaya memberikan jawaban untuk mengurangi krisis iklim, memenuhi mandat sosial, sambil tetap menghasilkan laba positif,” kata Setiyo.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CSIS sebut Indonesia berpotensi jadi produsen baja hijau dunia

    CSIS sebut Indonesia berpotensi jadi produsen baja hijau dunia

    Jadi sudah ada ekosistem yang terbentuk dari baja hijau.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen baja hijau dunia, sebuah langkah yang tidak hanya mendukung target dekarbonisasi, tetapi juga membuka pintu ke pasar ekspor global yang kian menuntut produk berkelanjutan.

    Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 yang dirilis CSIS di Jakarta, Jumat, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, bahkan Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai eksportir baja terbesar pada 2023, dengan China menjadi tujuan utama ekspor baja (69 persen), diikuti oleh Taipei (8 persen), India (6 persen), dan Vietnam (4 persen).

    Pada 2023, kapasitas produksi baja Indonesia mencapai 16 juta ton dan diperkirakan akan mencapai 33 juta-35 juta ton pada 2030.

    Laporan tersebut menyebut bahwa perkembangan ini, ditambah dengan inisiatif beberapa perusahaan seperti PT Gunung Raja Paksi dan PT Krakatau Posco yang sudah mulai beralih ke teknologi yang lebih bersih, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global industri baja hijau.

    Namun, Research Associate Climate Policy Research Unit CSIS Indonesia Via Azlia mengatakan bahwa perjalanan menuju dominasi baja hijau di pasar global tidak tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah harga baja hijau yang lebih tinggi, membuatnya kurang kompetitif di pasar domestik dibandingkan produk konvensional.

    Selain itu, produk baja impor yang belum memenuhi standar lingkungan menciptakan persaingan yang tidak adil bagi produsen domestik yang berupaya untuk lebih berkelanjutan. Via juga menyoroti ketidaksesuaian standar yang kini dimiliki Indonesia dengan standar internasional.

    Dari sisi regulasi, Via menyebut Indonesia masih menghadapi fragmentasi kebijakan terkait industri hijau. Belum ada kerangka kebijakan yang menyeluruh atau “payung” yang dapat mengintegrasikan berbagai inisiatif seperti India yang sudah memiliki green steel taxonomy, yang menciptakan ekosistem pendukung bagi baja hijau.

    “Jadi sudah ada ekosistem yang terbentuk dari baja hijau. Dan juga kalau kita lihat tantangan implementasinya sendiri penggunaan energi memang masih menjadi tantangan karena masih bergantung pada batu bara,” kata Via.

    Laporan tersebut merekomendasikan beberapa kebijakan yang dapat mendorong percepatan transisi menuju industri hijau di Indonesia, antara lain penguatan kebijakan terintegrasi untuk agenda industri hijau, harmonisasi standar serta sertifikasi industri hijau, serta pengembangan ekosistem permintaan terhadap produk hijau.

    Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan bahwa dekarbonisasi industri-industri dengan emisi tinggi seperti besi dan baja menjadi penting.

    Sebab, dari sisi permintaan, perhatian sektor publik dan swasta di negara-negara maju terkait cara produksi yang lebih hijau dan jasa industri hijau terus bertumbuh, sehingga seringkali menjadi faktor penentu untuk mendapatkan akses pasar ke dalam negeri mereka maupun investasi mereka di luar negeri.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebesar Rp130 triliun dari Danantara akan diusulkan kepada Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera diminta untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan Danantara terkait dengan komitmen dukungan pembiayaan dari Danantara untuk Program 3 Juta Rumah.

    “Dari diskusi awal sudah disampaikan juga dari Danantara bahwa dukungan Rp130 triliun itu adalah exercise awal untuk likuiditas di kebijakan KUR sebenarnya. KUR existing yang akan diusulkan nantinya ke Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bisa mendesain kebijakan mendukung sektor perumahan,” ujar Heru di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengatakan, Danantara menyampaikan prinsipnya bahwa KUR itu adalah dukungan di sisi sektor yang sifatnya produktif, dan hal ini perlu diarahkan dukungan dari sisi perumahan ke depan seperti apa.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera dan Danantara akan membentuk kelompok kerja bersama untuk menindaklanjuti KUR perumahan tersebut.

    “Jadi ini masih diskusi awal, nanti kita akan tindaklanjuti dengan pembentukan working group bersama antara Kementerian PKP dan BP Tapera dengan Danantara dan teman-teman bank Himbara,” kata Heru.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara Indonesia beserta lima bank Himbara sedang membahas teknis pengelolaan kucuran dana sebesar Rp130 triliun untuk proyek perumahan.

    Ara menyampaikan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

    Kucuran dana dari Danantara, lanjut Ara, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ara, sektor perumahan turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah kucurkan Rp12,59 triliun untuk rumah subsidi per Mei 2025

    Pemerintah kucurkan Rp12,59 triliun untuk rumah subsidi per Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk mendukung rumah subsidi mencapai Rp12,59 triliun per 31 Mei 2025.

    FLPP merupakan bagian dari pembiayaan investasi dalam APBN yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan perumahan.

    “Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Nilai tersebut disalurkan untuk mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya.

    Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah.

    Hal ini menambah realisasi program FLPP yang telah berjalan dengan total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 sebanyak 1.598.879 unit rumah senilai Rp151,22 triliun.

    Selain itu, pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung implementasi program 3 juta rumah.

    “Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah,” ujar Thomas.

    FLPP menjadi salah satu program penting yang dijalankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Presiden meminta seluruh jajaran menteri untuk mengakselerasi berbagai program prioritas yang sudah berjalan, salah satunya FLPP.

    Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga setiap program dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) dalam perekonomian juga bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN berhasil turunkan frekuensi gangguan kelistrikan pada 2024

    PLN berhasil turunkan frekuensi gangguan kelistrikan pada 2024

    PLN akan terus berusaha meningkatkan kualitas kelistrikan demi mendukung peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan perekonomian masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) menurunkan rata-rata gangguan kelistrikan (System Average Interruption Frequency Index/SAIFI) sebesar 24,32 persen atau menjadi 3,23 kali per pelanggan per tahun pada 2024.

    ”Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN akan terus berusaha meningkatkan kualitas kelistrikan demi mendukung peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan perekonomian masyarakat,” ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Tidak hanya itu, lanjut dia, perseroan juga sukses menurunkan rata-rata durasi gangguan kelistrikan (System Average Interruption Duration Index/SAIDI) sebesar 5,29 persen pada 2024 atau menurun sebesar 17,89 menit jika dibandingkan dengan tahun 2023.

    Realisasi susut jaringan sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 8,55 persen atau 100,45 persen dari sasaran yang ditetapkan sebesar 8,51 persen.

    Dengan begitu, secara tren 5 tahunan menunjukkan bahwa realisasi susut jaringan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

    Darmawan mengatakan capaian tersebut tak terlepas dari upaya yang dilakukan seluruh insan PLN yang terus berkomitmen untuk meningkatkan keandalan listrik.

    “Ini adalah buah dari semangat dan kinerja para insan PLN yang terus berupaya meningkatkan keandalan dan pelayanan listrik di seluruh tanah air,” ujar Darmawan.

    Darmawan mengungkapkan bahwa keberhasilan ini juga merupakan hasil dari transformasi digital yang telah dijalankan perseroan secara menyeluruh sejak tahun 2020.

    Lewat digitalisasi secara end-to-end, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga layanan pelanggan memungkinkan perseroan melakukan pemetaan gangguan secara presisi, pemantauan secara real-time, dan penanganan gangguan yang lebih responsif.

    “Keandalan pasokan listrik yang terus meningkat merupakan buah dari strategi yang kami terapkan, khususnya digitalisasi di seluruh lini ketenagalistrikan,” kata Darmawan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani minta Polri ikut menjaga kesehatan APBN

    Sri Mulyani minta Polri ikut menjaga kesehatan APBN

    Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turut menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” kata Sri Mulyani saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.

    Hal itu dilakukan melalui program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

    Peran Polri, kata Sri Mulyani lagi, penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kami berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujar Menkeu.

    Bendahara negara itu juga menyoroti kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai serta dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak.

    Di luar urusan nasional, Sri Mulyani juga mengingatkan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme.

    Menurutnya, situasi tersebut membuat negara seperti Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, baik di sektor ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

    “Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” katanya pula.

    Sri Mulyani berharap Kemenkeu dan Polri bisa terus menjaga kerja sama yang baik, terutama dalam menjaga negara dan masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan regulasi untuk olah uranium di Kalbar jadi nuklir

    Pemerintah siapkan regulasi untuk olah uranium di Kalbar jadi nuklir

    Mudah-mudahan dari PP itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi untuk mengolah bahan radioaktif, seperti uranium di Kalimantan Barat, untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Kami lagi siapkan PP-nya (peraturan pemerintahnya). Mudah-mudahan dari PP itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Mengolah uranium, kata Yuliot, masuk ke ranah wilayah usaha radioaktif. Saat ini, pemerintah sedang mengolah tata perizinannya, sebab wilayah usaha pertambangan radioaktif membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

    Adapun pemangku kepentingan yang nantinya akan dilibatkan dalam mengolah uranium menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Kementerian ESDM.

    “Kami juga akan memerhatikan aspek lingkungan. Yang saat ini kami tata adalah pemurnian pengolahan,” kata Yuliot.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025–2034, termaktub potensi sumber energi di Kalimantan Barat berupa uranium, tenaga air, biomassa, biogas, serta batu bara.

    Uranium merupakan bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. RUPTL tersebut mengungkapkan terdapat potensi uranium sebesar 24.112 ton di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

    Akan tetapi, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah yang didukung oleh studi kelayakan pembangunan PLTN.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendag Indonesia perlu lebih mempromosikan komoditas hijau

    Wamendag Indonesia perlu lebih mempromosikan komoditas hijau

    Isu ini menjadi perhatian publik, kalau dari konteks perdagangan berarti bagaimana kita bisa mendorong dan mempromosikan ekonomi hingga memajukan ekonomi hijau

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebut Indonesia harus terus menggali dan mempromosikan komoditas hijau karena saat ini pasar global mulai beralih ke perdagangan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan.

    Menurutnya, saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Dalam konteks perdagangan ini, Pemerintah harus bisa menggali bagaimana komoditas hijau ini bisa berkembang.

    “Isu ini menjadi perhatian publik, kalau dari konteks perdagangan berarti bagaimana kita bisa mendorong dan mempromosikan ekonomi hingga memajukan ekonomi hijau,” ujar Roro dalam acara Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 di kantor CSIS, Jakarta, Jumat.

    Roro menyampaikan pemerintah telah berkomitmen bahwa Indonesia akan nol emisi karbon atau net zero emissions pada 2060. Hal ini juga sudah disepakati oleh lintas sektor dan bersama-sama didorong percepatannya.

    Dari sisi perdagangan sendiri, terdapat perjanjian-perjanjian dagang yang mengedepankan komoditas ramah lingkungan, mulai dari hulu hingga ke hilirnya.

    “Saya ingin mendorong agar kemudian awareness ini kita gali lagi dan kami di pemerintah juga berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik,” kata Roro.

    Ia juga menyampaikan, saat ini negara-negara di dunia menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang sama. Menurutnya, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki hubungan dagang dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Menurutnya, hubungan bilateral antarnegara semakin dikuatkan dengan kolaborasi dan kerja sama.

    Selain itu, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan terus membaca perubahan kebiasaan konsumsi Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar didorong oleh sektor konsumsi.

    “Bagaimana ke depannya kita bisa semakin, bagaimana kita bisa memperkuat kebiasaan masyarakat ini yang ternyata juga menjadi bagian dari pendorong atau penggerak lokomotif dari pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KRL baru China CRRC CLI-125 tawarkan kenyamanan dan teknologi modern

    KRL baru China CRRC CLI-125 tawarkan kenyamanan dan teknologi modern

    Jakarta (ANTARA) – Kehadiran rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) dengan kode CLI-125 mendapat sambutan positif dari masyarakat pengguna Commuter Line Jabodetabek.

    Rangkaian CRRC CLI-125 akan dioperasikan penuh secara bertahap, mencakup seluruh perlintasan padat seperti Bogor-Jakarta Kota, Bekasi-Manggarai, hingga Rangkasbitung-Tanah Abang.

    PT KAI Commuter menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan guna memastikan kesiapan teknis dan kenyamanan pengguna sebelum seluruh unit dioperasikan secara reguler.

    Sejak menjalani uji coba operasional beberapa waktu lalu, antusiasme masyarakat terus meningkat, terutama di kalangan railfans dan pengguna harian KRL.

    Rangkaian CRRC CLI-125, yang merupakan bagian dari upaya modernisasi armada oleh PT KAI Commuter, menarik perhatian karena desainnya yang futuristik serta fitur-fitur modern yang belum ada di armada sebelumnya.

    Dilengkapi dengan penyejuk udara (AC) yang lebih dingin, pencahayaan LED hemat energi, dan sistem informasi penumpang digital, CLI-125 menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan informatif.

    Tidak butuh waktu lama, peluncuran ini juga menjadi viral di dunia maya. Tagar#CRRCCLI125, #CRRCCLI125Jabodetabek, #KeretaCepatKita, dan #CepatNyamanAman langsung merajai daftartrendingdi media sosial X dan Instagram.

    Video-video perjalanan CLI-125 banyak diunggah oleh penumpang yang merekam suasana dalam kabin: kursi ergonomis, pencahayaan futuristik, layar informasi digital, hingga suara mesin yang senyap. Tak sedikit pula yang menyebut bahwa CRRC CLI-125 membawa napas baru bagi transportasi massal di Jabodetabek.

    “(Perjalanan) tadi enak banget, suaranya halus,terasa kedap suara dari dalam. Rasanya seperti naik Whoosh. AC-nya dinginbanget,” ujar Kerim Nurhuda (27), pengguna harian KRL, kepada Xinhua saat diwawancarai di Stasiun Jakarta Kota pada Selasa (17/6).

    Sebagai informasi, rangkaian CRRC CLI-125 merupakan bagian dari 16 set KRL baru yang dipesan oleh Indonesia dari China. PT KAI Commuter menyatakan bahwa armada ini akan secara bertahap menggantikan KRL lama yang sudah berusia lebih dari 20 tahun.

    “Pengadaan rangkaian CRRC CLI-125 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna KRL Jabodetabek. Kami mengutamakan kenyamanan, efisiensi energi, serta pengalaman perjalanan yang lebih baik,” ujar Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resminya.

    CRRC CLI-125 Jabodetabek bukan hanya kereta, tetapi juga simbol transformasi dan kerja sama mendalam antara Indonesia dan China. Warga menyambutnya bukan sekadar sebagai alat transportasi, melainkan perwujudan mimpi, yakni mimpi tentang mobilitas yang adil, modern, dan bermartabat.

    Dengan respons positif masyarakat, diharapkan kehadiran CLI-125 menjadi tonggak baru dalam transformasi layanan transportasi publik yang lebih baik, nyaman, dan modern di Indonesia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda Indonesia rampungkan investigasi internal laporan barang hilang

    Garuda Indonesia rampungkan investigasi internal laporan barang hilang

    Investigasi internal Garuda Indonesia dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, yang dilakukan pada 6-18 Juni 2025

    Jakarta (ANTARA) – Garuda Indonesia menyampaikan proses investigasi internal secara resmi telah selesai dalam mengusut laporan kehilangan barang penumpang di pesawat guna menjaga kepercayaan publik terhadap layanan penerbangan nasional yang profesional.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat mengatakan investigasi internal tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan kehilangan barang oleh salah satu penumpang pada penerbangan GA-716 rute Jakarta-Melbourne tanggal 6 Juni 2025.

    “Investigasi internal Garuda Indonesia dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, yang dilakukan pada 6-18 Juni 2025,” kata Ade.

    Berdasarkan hasil investigasi, belum terdapat bukti untuk mengindikasikan adanya keterlibatan awak pesawat Garuda Indonesia dalam dugaan kehilangan barang dimaksud.

    Sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang, Garuda Indonesia telah melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

    Selanjutnya Garuda Indonesia akan mendukung penuh proses penyelidikan tersebut, dan siap menyediakan informasi yang diperlukan kepolisian demi tercapainya penyelesaian proses hukum secara adil, obyektif, dan transparan bagi seluruh pihak.

    “Kami juga terus melakukan komunikasi dengan penumpang yang bersangkutan,” ujarnya.

    Ade menegaskan bahwa Garuda Indonesia memahami sepenuhnya perhatian publik terhadap peristiwa ini. Oleh karena itu, pihaknya memastikan setiap masukan penumpang menjadi dasar untuk penguatan dan pengembangan kualitas layanan.

    Ia menambahkan laporan penumpang pada kejadian itu menjadi bahan evaluasi bagi prosedur operasional dan pelayanan Garuda Indonesia, sebagai bagian dari upaya memberikan service excellence kepada penumpang.

    Melalui berbagai upaya tersebut, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh penumpang sesuai dengan standar operasional penerbangan dan peraturan yang berlaku.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.