Author: Antaranews.com

Ekonom: Biaya rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Rp50-Rp70 triliun

Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,

Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perkiraan biaya rekonstruksi untuk penanganan bencana di Sumatera berkisar Rp50-Rp70 triliun.

“Jadi kalau bencana itu angkanya itu antara Rp50-Rp70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucapnya dalam agenda Bincang Bareng BCA – Proyeksi Ekonomi 2026 di Jakarta, Senin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III-2025 sebesar 4,9 persen dengan rincian di daerah terdampak bencana yaitu Aceh 4,5 persen, Sumbar 3,4 persen, dan Sumut 4,6 persen.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada kuartal I-2026 diprediksi masih rendah seiring jalur logistik banyak yang terputus di tiga daerah terdampak bencana, sehingga produksi takkan optimal.

Namun, mulai kuartal II-2026, diharapkan akan tergenjot oleh karena adanya rekonstruksi dari pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, David menyampaikan pula bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berpotensi turun 0,32 persen akibat bencana Sumatera dengan pertimbangan efek konsumsi.

Menurut olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam Sumatera menurunkan belanja masyarakat Sumbar 25,53 persen atau Rp3,8 triliun, 22,31 persen atau Rp11,8 triliun di Sumut, dan 23,92 persen atau Rp2,8 triliun di Aceh.

Dengan asumsi belanja masyarakat terus terpuruk hingga Desember 2025, serta belanja Aceh mengalami tren serupa, maka diperhitungkan bahwa efek konsumsi pasca bencana berpotensi menurunkan 0,31 persen atau Rp18,58 triliun PDB nominal nasional pada kuartal IV-2025.

“Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” ungkap Kepala Ekonom BCA.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 14:33
Kemenkop bentuk command center untuk pantau koperasi eksisting

Supaya dari sejak awal kami sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin,

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi membentuk command center yang berfungsi sebagai pusat kendali data koperasi secara real-time, termasuk untuk monitoring, evaluasi, dan kategorisasi koperasi eksisting di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam peresmian command center di kantornya di Jakarta, Senin mengatakan, data koperasi yang tersedia sebelumnya bersifat pasif dan bergantung pada laporan manual dari koperasi eksisting.

Namun, persentase penyampaian laporan dari koperasi relatif rendah sehingga data yang masuk tidak maksimal.

“Dengan adanya command center, kami berharap dapat langsung melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan dan profil koperasi secara lebih detail, sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan,” katanya.

Ferry menjelaskan, pusat kendali tersebut juga akan berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini terhadap koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

Melalui sistem ini, Kemenkop dapat membuat kategorisasi koperasi yang sehat maupun yang bermasalah yang membutuhkan penanganan khusus.

Dengan demikian, menurutnya, sistem ini memungkinkan Kemenkop untuk menelusuri laporan keuangan dan profil koperasi secara lebih detail, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran.

“Supaya dari sejak awal kami sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin,” ucapnya.

Ferry menyampaikan, command center juga mengintegrasikan Sistem Informasi dan Manajemen Kopdes Merah Putih, yang saat ini telah mencapai lebih dari 80 ribu koperasi berbadan hukum. Program ini memasuki tahap operasional pembangunan fisik, pelatihan, serta pengembangan model bisnis.

Melalui command center, data Kopdes Merah Putih akan tersinkronisasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik Kopdes Merah Putih, Kejaksaan Agung, Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih hingga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

“Command center juga akan menampilkan data secara real-time berbagai proses pembangunan koperasi, mulai dari pembangunan gudang dan gerai beserta kelengkapannya, pelaksanaan pelatihan pengurus, hingga aktivitas usaha yang dijalankan koperasi,” ucap Ferry.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 14:27
OJK catat aset PPDP syariah naik 6,21 persen yoy pada Oktober 2025

Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam sektor industri keuangan syariah

Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa total aset industri PPDP syariah nasional tumbuh 6,21 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp70,8 triliun pada Oktober 2025.

Ia menuturkan saat ini terdapat 28 perusahaan PPDP syariah full pledge, yang mayoritas berasal dari sektor perasuransian, serta 55 unit usaha syariah.

“Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam sektor industri keuangan syariah,” kata Ogi Prastomiyono dalam Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Senin.

Meskipun demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, baik syariah maupun konvensional, terutama mengenai rendahnya tingkat literasi dan inklusi produk PPDP.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tingkat literasi produk asuransi mencapai 45,45 persen, sementara tingkat inklusinya sebesar 28,5 persen.

Sedangkan tingkat literasi produk dana pensiun tercatat sebesar 27,79 persen dengan tingkat inklusi hanya 5,37 persen.

Terkait produk penjaminan, yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya, memiliki tingkat literasi dan inklusi masing-masing 42,77 persen dan 14,71 persen.

“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif, mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Rendahnya literasi ini berdampak langsung pada pemahaman masyarakat akan pentingnya proteksi dan perencanaan masa depan,” ucap Ogi.

Demi meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk PPDP, pihaknya berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk mendiseminasikan informasi mengenai keuangan syariah melalui khutbah di masjid-masjid.

Untuk itu, OJK bersama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) meluncurkan buku khotbah bermuatan syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Ogi berharap upaya tersebut dapat menjadikan masjid sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi, di mana para ulama dapat memberikan pemahaman yang benar agar masyarakat terhindar dari transaksi merugikan dan memilih proteksi yang sesuai prinsip syariah.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan ekosistem keuangan syariah melalui produk unggulan berbasis zakat dan wakaf, serta sinergi antarpelaku industri untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko yang lebih besar.

“Dengan sinergi antara pelaku industri PPDP, diharapkan (industri PPDP) dapat memiliki kapasitas yang memadai untuk menyediakan produk yang dapat memitigasi risiko yang lebih besar,” ujar Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 14:09
Angkasa Pura BIM prediksi jumlah penumpang turun dampak bencana banjir

Tapi tahun ini saya memperkirakan jumlah penumpang itu hanya sampai 7.000 saja per hari

Padang Pariaman (ANTARA) – Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) memprediksi penurunan jumlah penumpang dari dan tujuan ke bandara setempat pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda provinsi itu.

“Sebelum Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dibuka, jumlah penumpang tiga minggu terakhir sudah mengalami penurunan,” kata General Manager Angkasa Pura II Kantor Cabang BIM Dony Subardono di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Senin.

Oleh karena itu, AP Kantor Cabang BIM memproyeksikan jumlah penumpang dari dan tujuan Sumbar juga mengalami penurunan saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. Meskipun demikian, pihaknya memastikan kondisi itu tidak akan menurunkan semangat tim untuk melayani masyarakat.

Dony mengatakan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025 AP Indonesia Kantor Cabang BIM mencatat total jumlah penumpang pesawat udara sebanyak 45 ribu dengan kondisi paling sibuk sebanyak 8.700 per hari.

“Tapi tahun ini saya memperkirakan jumlah penumpang itu hanya sampai 7.000 saja per hari,” kata dia.

Meskipun demikian, Dony mengatakan perkiraan itu belum bisa dipastikan karena kondisi saat ini masih berfluktuasi. Apalagi, Pemerintah Provinsi Sumbar masih dalam masa tanggap masa darurat hingga 22 Desember 2025.

Ia menyebutkan saat bencana hidrometeorologi melanda Pulau Sumatra terutama Provinsi Sumbar, AP Indonesia Kantor Cabang BIM mencatat penurunan jumlah penumpang hingga 20 persen.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Padang Pariaman, Hari mengatakan Ranah Minang masih berada dalam masa puncak musim hujan hingga Desember 2025.

“Perkiraan BMKG puncak musim hujan itu terjadi pada November dan Desember 2025,” kata Hari.

Ia mengatakan dalam perkiraan BMKG setempat intensitas curah hujan hingga akhir tahun berada pada tahap sedang hingga lebat.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat terutama yang bermukim di daerah rawan seperti perbukitan dan daerah aliran sungai untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 13:54
BPIP ungkap Indeks Aktualisasi Pancasila naik di tahun 2025

Pengukuran ini penting agar pembinaan ideologi tidak berjalan tanpa arah. Kita ingin memastikan ada kemajuan yang terukur

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan bahwa Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) naik pada tahun 2025, yang mencerminkan bahwa internalisasi nilai Pancasila semakin menguat.

Menurut dia, IAP pada tahun 2022 memiliki nilai 72,93 poin, sedangkan pada tahun 2025 ini meningkat signifikan dengan nilai 77,73 poin. Dari angka itu, dia menilai Pancasila saat ini semakin diterapkan dalam kehidupan sosial dan bernegara.

“Pengukuran ini penting agar pembinaan ideologi tidak berjalan tanpa arah. Kita ingin memastikan ada kemajuan yang terukur,” kata Yudian dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa sepanjang 2025, BPIP menggerakkan lebih dari 103 entitas dan 18.275 Relawan Kebajikan Pancasila di berbagai daerah untuk menjadi penggerak nilai gotong royong, kemanusiaan, dan persatuan di tingkat akar rumput.

Upaya meningkatkan literasi Pancasila, kata dia, juga diperluas melalui Jurnal Pancasila yang diakses ratusan ribu pembaca dari berbagai negara, serta penguatan komunikasi publik lewat ribuan konten media sosial dengan jutaan interaksi.

BPIP, kata dia, juga menghadirkan Serambi Pancasila bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai ruang pembelajaran sejarah lahirnya Pancasila berbasis arsip autentik.

Hingga 2025, dia mengatakan BPIP telah memberikan apresiasi kepada 353 Ikon Prestasi Pancasila dan 28 Insan Pancasila yang dinilai konsisten menghadirkan keteladanan nilai Pancasila di tengah masyarakat

Menurut dia, tahun 2025 menjadi penanda penting bagi BPIP, setelah dua dekade kekosongan pembinaan ideologi Pancasila, pascareformasi. Pancasila, kata dia, harus hidup dalam kebijakan, pendidikan, dan tindakan nyata masyarakat.

“Kerja BPIP adalah memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 13:48
Dispar DIY siapkan strategi pulihkan kunjungan wisman Australia

Kalau jumlah wisatawan Australia ke Yogya, turunnya cukup jauh. Sekarang hanya sekitar 26.000 wisatawan

Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata (Dispar) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan sejumlah strategi untuk memulihkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara asal Australia ke provinsi itu.

Kepala Dispar DIY Imam Pratanadi di Yogyakarta, Senin, mengatakan jumlah wisman Australia yang berkunjung ke DIY saat ini masih lebih rendah ketimbang periode sebelum pandemi COVID-19.

“Kalau jumlah wisatawan Australia ke Yogya, turunnya cukup jauh. Sekarang hanya sekitar 26.000 wisatawan,” ujar Imam.

Ia menyebutkan sebelum pandemi, wisman asal Australia sempat menjadi andalan karena yang berkunjung ke DIY hampir menyentuh 100 ribu orang per tahun.

Menurut Imam, salah satu penyebab utama penurunan kunjungan tersebut adalah terbatasnya aktivitas promosi langsung (direct selling) ke pasar yang menjadi titik kumpul wisatawan mancanegara, seperti Bali dan Bangkok.

Padahal, kedua wilayah tersebut selama ini menjadi pintu masuk strategis bagi wisatawan Australia maupun Eropa.

“Padahal, Bali itu ‘kolam’-nya wisatawan mancanegara. Ketika kita melakukan ‘direct selling’ di sana, bukan hanya orang Bali yang melihat materi promosi kita, tapi wisatawan dari dunia, terutama market kita seperti Jerman, Prancis, Eropa, Amerika, dan kita harapkan juga Australia,” kata dia.

Imam menyebut pada 2025 Dispar DIY semula merencanakan promosi langsung ke Bali untuk menyasar pasar Australia.

Namun, keterbatasan anggaran membuat rencana promosi wisata tersebut dialihkan ke Bromo, Jawa Timur, melalui ajang Bromo, Brawijaya Travel Fair (BBTF).

“Tadinya tahun ini kita mau ke Bali, tapi karena anggarannya tidak mencukupi, kita ke Bromo, Jawa Timur. Sehingga mungkin sekali tidak seefektif kalau kita ke Bali,” ujarnya.

Meski demikian, Imam menilai peluang pemulihan pasar wisatawan Australia masih terbuka.

Menurut dia, ke depan Dispar DIY kembali mempertimbangkan promosi langsung di Bali apabila kondisi fiskal daerah telah membaik.

“Insyaallah di tahun-tahun yang akan datang, ketika fiskal sudah lebih baik, kita bisa paling tidak ke Bali untuk memastikan kita bisa memancing (wisatawan) dari sana,” katanya.

Imam mengakui strategi promosi langsung dinilai lebih efektif karena menjangkau wisatawan lintas negara yang tengah berada di pusat-pusat pergerakan pariwisata internasional.

“‘Direct selling’ itu juga direct ke market. Jadi memang dari sisi efisiensi perjalanan dinas, kita sangat berkurang di situ,” ujar Imam.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 13:45
KKP siapkan pemulihan budi daya pascabencana di Sumatera

Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pemulihan perikanan budi daya pasca-bencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2025.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, KKP telah melakukan pendataan awal sementara lahan dan pembudidaya terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP.

“Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,” kata Haeru usai konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, wilayah terdampak terluas berada di Aceh, dengan lahan budi daya yang terkena bencana mencapai sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare di 16 kabupaten/kota.

Sementara itu, di Sumatera Utara, bencana berdampak pada sekitar 562 hektare lahan budi daya yang tersebar di 11 kabupaten/kota, sedangkan di Sumatera Barat tercatat sekitar 255,9 hektare di 11 kabupaten/kota.

“Di Aceh jumlah pembudidaya yang terdampak mencapai 31.944 orang, tergabung dalam 1.051 kelompok, dan datanya sudah by name by address,” ujarnya.

Menurut dia, kerusakan tidak hanya terjadi pada petakan tambak, tetapi juga mencakup saluran air, pintu air, kolam, serta jaringan pendukung budi daya, termasuk kelistrikan di beberapa lokasi sentra produksi.

Dalam penanganan awal, KKP telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Bencana yang melibatkan lintas unit di internal KKP serta pemerintah daerah untuk memastikan respons cepat di lapangan.

“Negara tidak diam. KKP sudah membentuk satgas, kami turun bersama UPT dan dinas daerah untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan,” tegas dia.

Ia menyampaikan, skema pemulihan yang disiapkan saat ini difokuskan pada rehabilitasi lahan budi daya dan pemberian bantuan kepada pembudidaya, sementara opsi relokasi masih terus dikaji sesuai kondisi wilayah dan tingkat kerusakan.

Menurutnya, setelah pihaknya berdiskusi dengan pemerintah daerah, skema yang paling memungkinkan saat ini adalah rehabilitasi dan bantuan.

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan perikanan budi daya di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 triliun, dengan porsi terbesar berada di Aceh.

Ia kemudian menegaskan angka tersebut masih bersifat estimasi awal dan akan terus diperbarui seiring pendalaman data di lapangan sebelum dilaporkan untuk penentuan kebijakan lanjutan.

“Data ini masih berkembang, tapi menurut kami sudah mendekati kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Haeru menambahkan, KKP berupaya memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin agar aktivitas budi daya dapat kembali berlangsung dan tidak menghambat kinerja pembudidaya di wilayah terdampak, serta akumulasi secara nasional.

“Yang paling penting adalah saudara-saudara kita bisa segera pulih dan kembali berproduksi,” tutur Haeru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 13:36
BPIP ungkap penguatan Pancasila kian terukur berdasarkan capaian 2025

Refleksi akhir tahun ini menunjukkan bahwa pembinaan ideologi Pancasila bukanlah pekerjaan sesaat, melainkan ikhtiar jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan

Jakarta (ANTARA) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengungkapkan bahwa upaya penguatan Pancasila semakin terukur, berdasarkan sejumlah capaian kinerja BPIP selama tahun 2025.

Dalam forum Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga nilai hidup yang harus senantiasa dirawat, dijaga, dan diaktualisasikan. Dari paparannya, ada lima poin capaian BPIP selama 2025.

“Refleksi akhir tahun ini menunjukkan bahwa pembinaan ideologi Pancasila bukanlah pekerjaan sesaat, melainkan ikhtiar jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan,” kata Yudian.

Untuk capaian pertama, dia menyampaikan bahwa BPIP bersama 47 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah provinsi telah menyusun Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2045

Dokumen itu, kata dia, memuat seribu rencana aksi pembinaan ideologi Pancasila sebagai instrumen kebijakan nasional yang memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan pembangunan nasional, serta sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia.

Yang kedua, dia menjelaskan BPIP telah melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dan relawan untuk berperan aktif di tengah masyarakat sebagai agen penggerak literasi Pancasila, yang dilakukan melalui publikasi ilmiah, sosial media publik, serta komunikasi strategis melalui media digital.

Ketiga, dia mengatakan BPIP telah menyelesaikan dua buku teks utama Pendidikan Pancasila jenjang SD hingga SMA/SMK. Pedoman itu pun, menurut dia, bisa memperkuat kapasitas lebih dari 2.000 guru dan dosen.

Lalu yang keempat, dia menyampaikan BPIP juga melakukan transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui e-learning, mengakreditasi 16 lembaga pendidikan, dan memberikan sertifikasi kepada 751 pengajar.

Dan yang kelima, dia mengatakan BPIP pada tahun 2025 telah melakukan penyelarasan terhadap 17 regulasi, menyusun 25 rekomendasi strategis etika penyelenggara negara, serta secara kumulatif menyelaraskan lebih dari 180 regulasi dan memberikan rekomendasi terhadap 104 peraturan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Ke depannya, dia berkomitmen bahwa BPIP akan terus memperkuat perannya sebagai unit kerja di bawah Presiden dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam kebijakan, pendidikan, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Bersama BPIP dan seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga dan rawat Pancasila sebagai pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 13:23
Bank Mega Syariah perkuat pendanaan dan pembiayaan lewat MPC Points

Dengan adanya MPC Points, aktivitas menabung dan berbelanja di Bank Mega Syariah kini memberikan nilai tambah sekaligus keuntungan

Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mega Syariah memperkuat pendanaan (funding) dan mendorong pertumbuhan pembiayaan konsumen melalui strategi program loyalitas nasabah, yakni Membership Points Coupon (MPC) Points.

Melalui program ini, nasabah dapat memperoleh poin dari aktivitas perbankan dan transaksi pembiayaan seperti menjaga saldo bulanan di tabungan Bank Mega Syariah dan bertransaksi dengan kartu pembiayaan Syariah Card.

Marketing, Loyalty & Financial Inclusion Division Head Bank Mega Syariah Roostian Primananda dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa MPC Points diharapkan menjadi katalis dalam memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan loyalitas nasabah, penguatan DPK, pertumbuhan transaksi digital, dan percepatan penggunaan Syariah Card,

“Dengan adanya MPC Points, aktivitas menabung dan berbelanja di Bank Mega Syariah kini memberikan nilai tambah sekaligus keuntungan langsung bagi nasabah dalam berbagai transaksi,” kata Roostian.

Dari sisi pendanaan, MPC Points diharapkan terus memperkuat penghimpunan dana murah perseroan. Adapun per November 2025, total dana murah (CASA) Bank Mega Syariah tercatat lebih dari Rp3,26 triliun, dengan porsi CASA yang berada di kisaran 29 persen terhadap total DPK.

Pada periode yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) Bank Mega Syariah mencapai lebih dari Rp11,19 triliun, tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi pembiayaan, program loyalitas diharapkan dapat semakin meningkatkan minat nasabah untuk berbelanja menggunakan Syariah Card. Per November 2025, outstanding pembiayaan Syariah Card tumbuh 103 persen (yoy) mencapai lebih dari Rp 237 miliar.

Tak hanya itu, integrasi MPC Points dengan aplikasi M-Syariah dan fitur QRIS juga diproyeksikan akan meningkatkan volume transaksi digital.

Adapun realisasi transaksi QRIS melalui M-Syariah per Oktober 2025 tercatat meningkat lebih dari 112 persen, sedangkan volume transaksi naik 111 persen dibandingkan Oktober 2024.

Dengan banyaknya transaksi, perseroan berharap hal ini dapat meningkatkan perolehan fee based income (FBI). Untuk diketahui, FBI Bank Mega Syariah per November 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp78 miliar yang ditopang oleh berbagai sumber pendapatan non-margin.

Program MPC Points sendiri dapat diakses nasabah melalui aplikasi M-Syariah yang akan menampilkan jumlah poin, baik poin yang didapatkan maupun yang telah ditukarkan.

Poin yang terkumpul dapat digunakan sebagai pembayaran dan potongan pembayaran saat bertransaksi di semua ekosistem CT Corp dan partner strategis yang bekerja sama melalui fitur QRIS di aplikasi M-Syariah dan kartu pembiayaan Syariah Card.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 12:57
KPU dan KemenPPPA dorong partisipasi perempuan dalam politik

Dalam kaitan ini, KPU ingin bersinergi dengan banyak pihak, termasuk Kementerian PPPA untuk mendorong, pertama, tentu bagaimana partisipasi perempuan dalam politik ini semakin baik

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kancah politik nasional melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Gedung KPU, Jakarta, Senin.

“Dalam kaitan ini, KPU ingin bersinergi dengan banyak pihak, termasuk Kementerian PPPA untuk mendorong, pertama, tentu bagaimana partisipasi perempuan dalam politik ini semakin baik,” ujar Afifudin.

Nota kesepahaman tersebut, kata Afifuddin, dimaksudkan juga untuk mengantisipasi permasalahan perempuan di lingkungan kerja, termasuk kekerasan berbasis gender selama penyelenggaraan kontestasi politik di tahun 2029.

“Yang kedua, kita juga bekerja sama untuk mengantisipasi bagaimana hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kekerasan di lingkungan kerja terhadap perempuan dan lain-lain. Itu bisa kita antisipasi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman itu sesuai dengan Keputusan KPU tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada September 2024.

“Perlu kami sampaikan pada bulan September 2024, kami baru mengeluarkan Keputusan KPU berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual dan seterusnya. Keputusan itu adalah komitmen administratif kita membuat surat keputusan tersebut,” jelasnya.

Komitmen KPU, menurut Afifuddin, akan dilaksanakan dengan baik melalui perencanaan bimbingan dan edukasi bersama dan bekerja sama dengan pihak KemenPPPA.

“Kita lakukan edukasi bersama dan pada saatnya nanti KPU dengan Kementerian PPPA akan melakukan banyak inisiasi bersama. Yang harapan kita menguatkan jajaran kami di KPU, dan tentunya juga di teman-teman Kementerian PPPA,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa MoU tersebut menyetujui pertukaran data dan pencegahan serta penanganan terhadap keamanan perempuan maupun anak-anak dalam proses pemilu mendatang.

“Yang berikutnya adalah pertukaran data. Data yang kami miliki dan data yang dimiliki oleh KPU. Bagaimana kita bisa bersinergi dan memanfaatkan data terpilah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan untuk perempuan dan anak-anak dalam proses pemilu supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu di tahun 2029,” tuturnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 12:27