Karena itu harapan kami pemerintah juga mampu menjaga iklim industri ini selalu kondusif
Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) meminta pemerintah untuk menjaga iklim usaha industri Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) sebagai salah satu industri yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Sekretaris Jendral Asperapi Jeffrey Eugene di Jakarta, Jumat menyatakan Asperapi akan selalu mendukung upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kontribusi industri MICE ini terhadap perekonomian Indonesia.
“Karena itu harapan kami pemerintah juga mampu menjaga iklim industri ini selalu kondusif,” katanya melalui keterangannya terkait upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap pengelolaan Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta
Dikatakannya, rencana pengelolaan lokasi tersebut oleh PPKGBK membuat banyak anggotanya khawatir sebab, perubahan pengelola bisa mengancam standar layanan di JCC yang selama ini menjadi kiblat pengelolaan MICE di Indonesia, bahkan di Asia.
Dia menegaskan, mengelola industri MICE tidak mudah karena hal itu selain berkaitan dengan kompetensi dan rekam jejak, tetapi juga jejaring bisnis yang tentunya dibangun bertahun-tahun.
Oleh karena itu, tambahnya, adanya ancaman terhadap perubahan pengelola di JCC telah menjadi perhatian serius Asperapi, apalagi di industri MICE Indonesia tidak banyak pelaku usaha yang memiliki kemampuan mengelola lokasi sebesar JCC.
Bahkan, menurut dia sebagian besar pengelola venue baik yang ada di Jakarta maupun di berbagai kota lainnya di Indonesia pernah belajar dan terhubung dengan pengelola JCC saat ini.
Ia menambahkan, melihat pengalaman dan fakta yang terjadi di industri MICE Indonesia, hampir semua venue besar dikelola oleh swasta. Selain JCC yang dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama (GSP), ICE BSD oleh PT Indonesia International Expo juga JIExpo yang dimiliki dan dikelola oleh PT Jakarta International Expo.
Ia menilai perubahan pengelolaan dinilai berpotensi untuk menurunkan standar kualitas layanan dan mendorong banyak pengguna JCC berpindah ke lokasi lainnya.
“Jangan berpikir dengan mengubah pengelolaan JCC semua vendor akan langsung melanjutkan kerjasamanya. Apalagi jika pengelola baru memiliki kualifikasi dan akuntabilitas yang lebih rendah dibandingkan pengelola sebelumnya. Pemerintah harus mengambil keputusan terbaik untuk menyelamatkan Industri ini dari kepentingan sepihak dan jangka pendek,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu memastikan diterapkannya standar layanan yang tinggi, profesional, akuntabel dan terukur seperti yang sudah diberikan oleh lokasi besar seperti JCC.
Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024