TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan (Korsel) mengerahkan 14.000 personel untuk mengamankan proses pembacaan putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang dijadwalkan pada Jumat (4/4/2025).
Sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa polisi berada dalam status “Gapho”.
Gapho sendiri artinya tingkat siaga tertinggi dalam kepolisian Korsel.
Seluruh pasukan yang tersedia telah ditempatkan dalam keadaan darurat untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Selain itu, polisi Korsel telah menyiapkan langkah tegas untuk mengatasi potensi gangguan dari demonstrasi.
Mereka akan segera menangkap siapa saja yang berusaha masuk ke Kompleks Mahkamah Konstitusi saat putusan dibacakan.
Keamanan juga akan diperketat di sekitar hakim Mahkamah Konstitusi.
Jika Presiden Yoon memutuskan hadir di pengadilan, polisi akan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perjalanan dari kediamannya menuju Mahkamah Konstitusi.
Polisi juga berencana memisahkan pengunjuk rasa yang mendukung dan menentang pemakzulan Yoon sepanjang jalan.
Perwakilan hukum Yoon mengungkapkan bahwa keputusan apakah Yoon akan hadir di pengadilan belum ditentukan.
Namun, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk memutuskan status pemakzulan Yoon pada Jumat pukul 11.00 waktu setempat.
Pemakzulan Yoon bermula dari keputusan Majelis Nasional pada Desember 2024.
Waktu itu keputusan menyatakan Yoon bersalah atas penetapan status darurat militer dan tindakan menghalangi akses parlemen ke gedung Majelis Nasional.
Tindakan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan negara oleh DPR, yang kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.
Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memakzulkan Yoon, Korsel harus menggelar pemilihan presiden dalam waktu 60 hari, Korea Times melaporkan.
Namun, jika pemakzulan dibatalkan, Yoon dapat kembali menjabat sebagai presiden.
Jelang putusan tersebut, sejumlah kedutaan besar negara sahabat di Seoul telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menghindari kerumunan atau demonstrasi di sekitar Mahkamah Konstitusi,
AS-China Waspada
Kedutaan Besar AS, Jepang, China, dan Rusia semuanya mengimbau warganya untuk waspada dan menjaga keselamatan mereka selama situasi yang berpotensi tegang ini.
Kedutaan AS di Korsel mengingatkan warganya untuk menghindari area demonstrasi dan tetap berhati-hati di sekitar kerumunan, protes, atau rapat umum.
“Hindari area di mana demonstrasi sedang berlangsung, dan berhati-hatilah di sekitar kerumunan, perkumpulan, protes, atau rapat umum,” tulis Kedubes AS di Korsel lewat akun X-nya, dikutip dari Yonhap News Agency.
Imbauan serupa juga datang dari Kedutaan Jepang yang memperingatkan agar warganya mewaspadai situasi di sekitar putusan.
Kedutaan China memperingatkan adanya potensi insiden ekstrem dan meminta warganya menjauhi demonstrasi.
Krisis yang melibatkan Presiden Yoon dimulai pada Desember 2024 setelah ia mengumumkan status darurat militer yang menghambat aktivitas politik dan parlemen, yang kemudian memicu ketegangan konstitusional.
Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi titik balik dalam situasi politik yang terus berkembang di Korsel.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
