Aroma Penyelewengan Izin PHAT di Balik Kayu Gelondongan Banjir Bandang Tapanuli Selatan

Liputan6.com, Tapanuli Selatan – Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu membantah pernyataan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang menyebut, kayu gelondongan yang memenuhi permukiman warga usai banjir, adalah kayu busuk yang tumbang terbawa cuaca ekstrem.

Gus Irawan menjelaskan, Kemenhut sebelumnya menyebut kayu-kayu itu bukan berasal dari aktivitas pembalakan liar, melainkan dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT. Baginya, di sinilah letak persoalannya.

“Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” katanya kepada wartawan.

Gus Irawan mengatakan, dirinya pada tanggal 14 November sempat menyurati Kemenhut. Bulan juli (sebelumnya) Kemenhut menghentikan sementara, penghentian sementara itu kemudian tindaklanjutinya.

“Saya senang dong, karena bagi saya ini merusak tutupan hutan. Maka saya surati bikin edaran ke seluruh camat, ke seluruh lurah, dan kades untuk tidak melayani PHAT itu,” katanya.

Namun, kata Gus Irawan, usia penghentian itu hanya usia tiga bulan, lalu Kemenhut izinkan lagi (penebangan). 

“Kami (pemda) tidak pernah dilibatkan terkait itu. Tapi dampaknya kami yang merasakan di sini, masyarakat yang kemudian jadi korban. Jadi saya kira tolong dicek ke lapangan, jangan kasih pernyataan yang kemudian tidak sesuai dengan lapangan,” tegas Gus Irawan.

Gus Irawan menduga kuat, izin yang diberikan Kemenhut diselewengkan, dengan cara pemberian izin di satu lokasi kemudian penebangan juga dilakukan di daerah lainnya. 

“Jadi kalau sudah ada izin bukan berati tidak ada pembalakan liar. Tolong pastikan izin yang diberikan itu dilaksanakan sesuai yang di lapangan. Nah fakta yang di lapangan yang terjadi tidak sesuai dengan izin,” katanya.

Gus Irawan hanya berharap, ada penegakan hukum soal pembalakan hutan yang terjadi di Tapanulis Selatan. Pihaknya, kata Gus Irawan, juga mendukung penuh Gakkum Kemenhut untuk turun langsung ke lapangan.