TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi menilai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo, yang mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk mendukung pendanaan proyek hilirisasi perlu didukung.
Dikatahui, keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Fathi menilai kebijakan tersebut sebagai upaya nyata dalam mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
“Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor keuangan,” kata Fathi dalam keterangannya, Senin (13/1/2035).
Dia pun menyoroti pentingnya partisipasi aktif lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan yang adil dan terjangkau.
Fathi juga mendukung pendekatan inovatif untuk meminimalkan ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Saya juga ingin mengingatkan agar akses pendanaan ini bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu seperti nikel. Sektor bauksit, yang memiliki potensi besar, juga perlu mendapatkan perhatian serius,” tegas Fathi.
“Perbankan harus diberi insentif untuk mau mengambil risiko yang terukur, sementara pemerintah dapat memberikan jaminan atau dukungan kebijakan yang memperkuat kepercayaan investor,” jelasnya.
Fathi juga mengusulkan agar pembahasan mengenai pendanaan proyek hilirisasi dimasukkan dalam agenda Komisi XI DPR RI untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional,” tambahnya.
Dia juga mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita hilirisasi yang berkeadilan.
“Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga soal memberikan peluang bagi generasi muda untuk tumbuh di sektor industri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.
