PIKIRAN RAKYAT – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa, kemudian menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.
“BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerjasama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Mekeng menilai di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. BRI dapat berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.
Saat pengusaha lokal mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tetapi akan melihat track record peminjam. BRI memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka mampu menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.
“Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR ini menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.
Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.
Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.
Upaya menggandeng BRI juga sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Tujuan Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.
“Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.
Tekan Pemberantasan Mafia
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Karena jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.
“Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ucapnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
