Di media online arus utama, sentimen pemberitaan justru didominasi nada positif. Dari 1.629 artikel yang dianalisis, sebanyak 52,6 persen bernada positif, sementara 30,8 persen negatif.
Narasi yang mencuat berkisar pada efisiensi anggaran, konstitusionalitas, dan stabilitas politik.
“Media berperan sebagai ruang normalisasi wacana, bukan ruang pertarungan emosi,” sebutnya.
Ia menilai hal ini menjadi sinyal penting bagi elite politik karena tidak terlihat adanya gelombang penolakan masif di media arus utama.
Berbeda dengan media online, platform X atau Twitter menjadi pusat resistensi paling keras. Dari sekitar 7.096 mentions, sebanyak 70,3 persen bernada negatif dengan kata kunci seperti dirampas, Orde Baru, dan kembali ke MPR.
Namun, menurut Ismail Fahmi, resistensi tersebut didorong terutama oleh aktivis, akademisi, dan akun publik kritis.
“Masalahnya bukan pada kekuatan argumen, tetapi pada cakupan sosialnya. Twitter/X adalah ruang opini elite-digital. Ia nyaring, cepat viral, tetapi tidak selalu merepresentasikan mayoritas pemilih secara sosiologis,” imbuhnya.
Sementara itu, di Facebook dan Instagram, peta sentimen dinilai jauh lebih ambigu. Sentimen negatif di Instagram mencapai sekitar 49,7 persen, sementara di Facebook mendekati 50 persen. Namun sentimen positif tetap berada di kisaran 30 persen.
“Ini berarti satu hal penting, publik tidak sepakat tentang apa yang salah dan apa solusinya,” jelas Ismail.
Baginya, banyak warga menganggap Pilkada langsung mahal, melelahkan, dan rawan konflik, meski di saat bersamaan ragu menyerahkan kewenangan kepada DPRD.