TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang bapak-bapak pemberani bernama Effendi menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia.
Peristiwa tersebut terjadi saat Effendi tengah sibuk mengantre untuk membeli gas melon atau gas LPG 3 Kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Di kesempatan yang sama, Bahlil tengah meninjau pangkalan gas tersebut.
Berdasarkan pantauan TribunTangerang.com pada Selasa (4/2/2025), saat melakukan peninjauan Bahlil didampingi oleh Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.
Setibanya di lokasi, Bahlil langsung masuk ke dalam pangkalan untuk berinteraksi dengan pemilik dan menanyakan stok ketersediaan gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.
Selanjutnya ia keluar untuk menemui ratusan masyarakat yang telah mengantre sejak pagi hari dan mendengar keluhan yang disampaikan saat berjuang mendapatkan gas untuk memasak itu.
Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Effendi guna menyampaikan pendapatnya.
“Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi.
“Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.
“Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.
“Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.
“Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.
“Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.
Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.
“Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.
“Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.
Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
“Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.
Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.
“Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.
Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.
Sebut Kebijakan Dibuat Sejak 2023
Bahlil Lahadalia tengah mempertimbangkan agar setiap RW di Indonesia memiliki satu subpangkalan yang menjual elpiji 3 kilogram (kg).
Menurut Bahlil, hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses penjualan “gas melon” 3 kilogram agar tepat sasaran.
“Nah ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi subpangkalan, karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW, ini lagi kami mempertimbangkan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Bahlil kemudian menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar masyarakat dimudahkan dalam mengakses elpiji 3 kg.
Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar distribusi gas bersubsidi itu semakin tepat sasaran.
“Perintah bapak presiden kepada kami baik tadi malam maupun tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah,” katanya.
Oleh karenanya, pemerintah kini menaikkan pengecer “gas melon” menjadi subpangkalan resmi Pertamina agar memudahkan akses penjualan ke masyarakat.
“Maka solusi yang kita bangun atas perintah bapak presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi subpangkalan,” kata Bahlil.
“Dengan harapan agar mereka juga dapat fasilitas IP supaya negara Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat subpangkalan dan siapa saja,” imbuhnya.
Diketahui, awalnya pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.
Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer.
Per tadi malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.
Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.
Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya harganya tidak melonjak.
“Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya