TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah mendorong akselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di provinsi ini.
Kepala Perwakilan BI Jateng, Nita Rachmenia menyebutkan, KPwBI Jateng akan melakukan penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki volume transaksi yang rendah.
Nita menyampaikan bahwa perkembangan volume transaksi QRIS di Jawa Tengah saat ini masih terkonsentrasi di beberapa kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Kabupaten Banyumas.
“Ini menjadi referensi bagi kami untuk terus mengakselerasi penggunaan QRIS di kabupaten dan kota lainnya,” ujarnya di KPwBI Jateng, Senin (17/2/2025).
Dalam hal infrastruktur, Nita menegaskan bahwa secara umum ketersediaan sinyal di Jawa Tengah aman.
Namun, ia mengakui bahwa ketersediaan WiFi perlu diperkuat dan dikoordinasikan agar penggunaan QRIS dapat lebih maksimal.
“Jadi secara infrastruktur harusnya tidak ada masalah. Ini lebih bagaimana kita mendorong behavior masyarakat. PR saat ini adalah bagaimana kota/kabupaten lain yang masih rendah datanya, kita dorong penguatan untuk volume transaksi QRIS-nya,” jelasnya.
Tercatat, sepanjang tahun 2024, transaksi QRIS di Jawa Tengah mencapai 411,3 juta transaksi dengan total nilai mencapai Rp40,7 triliun.
Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 385,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah pengguna QRIS di Provinsi ini mencapai 7,63 juta, dengan jumlah merchant sebanyak 3,62 juta, yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia mengatakan, upaya perluasan penggunaan QRIS di Jawa Tengah akan terus dilakukan dengan menyasar berbagai sektor, seperti transportasi, UMKM, dan pendidikan.
Sektor transportasi, sebutnya, BI Jateng telah melakukan upaya peningkatan pengguna QRIS dengan kolaborasi bersama pemerintah Kota Semarang melalui promosi transaksi naik BRT dengan cukup bayar Rp1.000.
Kolaborasi juga dilakukan terkait dengan uji coba parkir nontunai di jalan Depok dan Thamrin Semarang.
“Jadi hal-hal seperti ini terus kita optimalkan, khususnya kepada segmen-segmen yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Tahun ini, kami akan lakukan lagi penguatan edukasi penggunaan QRIS bagi siswa selama periode Ramadan,” jelasnya.
Sementara itu, lanjutnya, penguatan aspek digitalisasi secara umum turut dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Disebutkan, sepanjang 2024 seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah mempertahankan status digital dengan rata-rata indeks ETPD 96,25 % .
Dari sisi digitalisasi belanja daerah, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah mengalami peluasan dengan 34 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI dan 27 Pemda telah mengimplementasikan KKI.
Sementara itu, dari sisi penerimaan daerah nontunai, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah menggunakan kanal digital (QRIS, Internet/Mobile Banking dan e-commerce), tercatat meningkat dengan rata-rata penerimaan kanal digital mencapai 69,06 % . (idy)