Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan pernyataan resmi merespons pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam keterangan pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Prabowo memastikan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah dan jasa mewah.
Menurut AHY, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Termasuk menyikapi kenaikan tarif PPN secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Partai Demokrat mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto, setelah berkoordinasi dengan DPR RI, yang menerapkan kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah 11%, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu,” ujar AHY dikutip dari siaran pers.
“Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar 11%. Sedangkan, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, angkutan umum dan rumah sederhana serta air minum, tetap berlaku tarif PPN 0%,” lanjutnya.
AHY memastikan Partai Demokrat siap mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus senilai Rp 38,6 triliun agar tepat sasaran, dalam bentuk bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram/bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan, bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari Rp. 500 juta/tahun dan lain sebagainya.
“Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata AHY.
(miq/miq)
