Jakarta, Beritasatu.com – Makan bergizi gratis (MBG) rencananya akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Sebelum penerapan, pemerintah sudah lebih dahulu melakukan uji coba program ini di beberapa daerah, seperti Bogor, Tangerang, dan Jakarta.
Beberapa pihak juga memberi masukan kepada pemerintah agar program yang memakan dana Rp 71 Triliun ini berjalan maksimal. Satu hal yang perlu dilakukan adalah assessment atau riset lapangan tentang apa yang dibutuhkan setiap anak.
Hal itu disampaikan ahli gizi masyarakat dr Tan Shot Yen. Menurutnya, penting untuk pemerintah mengetahui kondisi dilapangan terlebih dahulu tentang apa yang cocok dengan masyarakat.
“Jangan sampai kita membuang uang segitu banyak, sementara penerimaan belum tentu baik responnya dari yang menerima. Kelemahan kita adalah belum melakukan assessment. Assessment misalnya anak-anak itu sukanya apa?” kata Tan kepada Beritasatu.com, Sabtu (28/12/2024).
Pemerintah juga harus berkaca pada kasus Ketika makan bergizi gratis tambahan justru tidak tepat sasaran.
“Jadi jangan sampai nanti kejadian seperti yang dialami posyandu, ketika membagi makanan tambahan yang sifatnya pemulihan, itu malah bapaknya yang makan karena anaknya tidak suka,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur dan peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan program ini.
“Kalau di luar negeri yang juga melakukan makan bergizi gratis, setiap sekolahnya punya dapur. Sekarang bagaimana di daerah 3? Fasilitas sekolah dan gedungnya saja sudah mengenaskan, jadi mustahil mereka punya dapur. Ongkosnya nanti makin mahal karena perlu ada yang mengantarkan makanan dan sebagainya,” pungkasnya.
