Terlepas dari partai manapun yang memenangkan pemilihan umum dini Februari nanti, tugas pemerintah Jerman selanjutnya sudah digariskan sejak sebelum masa kampanye: Memerangi imigrasi ilegal dan mengundang tenaga kerja terampil, melindungi ranah digital dari serangan siber dan memperkuat demokrasi dari dorongan otoritarianisme di dalam dan luar negeri.
Tapi, menurut para veteran politik di parlemen Bundestag, semua tantangan itu tidak sebanding dengan krisis yang sedang dihadapi perekonomian. Satu per satu raksasa industri seperti Volkswagen mengumumkan penutupan pabrik atau pemecatan massal. Masyarakat khawatir kehilangan pekerjaan atau tidak lagi mampu mengimbangi tingkat inflasi yang tinggi.
Harga energi dan kelangkaan tenaga kerja
Marco Wanderwitz, CDU, adalah Komisaris Pemerintah Federal untuk negara bagian Jerman Timur hingga tahun 2021. Politisi dari Saxony ini mengatakan kepada DW, “masalah terbesar yang kita hadapi di negara ini adalah perekonomian yang terpuruk. Dan hal ini sangat mempengaruhi pondasi dan kelangsungan hidup kita di masa depan. Masalah terbesarnya adalah hilangnya kepercayaan pelaku ekonomi terhadap politik.”
Alasannya adalah harga energi dan tingkat upah yang tinggi, infrastruktur yang menua serta persaingan yang ketat dengan Cina.
Jerman juga dikeluhkan kekurangan tenaga kerja terampil, serta birokrasi yang merajalela dan berjalan lamban.
Menurut Omid Nouripour, mantan punggawa Partai Hijau, poin terakhir ini terutama menunjukkan kegagalan digitalisasi yang lambat.
“Kita mengalami krisis ganda, baik ekonomi maupun struktural. Hal ini terlihat dari fakta bahwa mesin fax masih menjadi alat komunikasi kelas atas di departemen kesehatan. Dan hal ini dapat dilihat bersumber pada macetnya investasi di negara ini,” ungkapnya dalam wawancara dengan DW.
Selain itu, terdapat serangan digital atau upaya peretasan dari luar, seringkali dari Rusia, terhadap infrastruktur vital seperti jaringan listrik. “Yang paling penting adalah melindungi infrastruktur utama. Kita mempunyai terlalu banyak kerentanan di bidang ini. Dan terlalu banyak pihak yang ingin melumpuhkan infrastruktur penting,” kata Nouripour.
Oleh karena itu, perampungan birokrasi, peningkatan kapasitas kepolisian dan dinas rahasia merupakan tugas penting pemerintah untuk tahun depan.
Ketegasan soal imigrasi ilegal
Imigrasi menjadi isu yang harus disikapi kaum moderat di kedua kutub ideologi dalam menghadapi lonjakan populisme dan ekstremisme kanan di Jerman. Dalam hal ini, jumlah permohonan suaka dan perkiraan jumlah imigrasi ilegal baru-baru ini menurun.
Namun badan perbatasan Eropa Frontex masih memperkirakan sekitar 166.000 orang mencoba memasuki UE secara acak dalam sembilan bulan pertama tahun ini.
Jerman juga telah menerapkan kembali kontrol di seluruh perbatasan. Partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, yang diprediksi memenangkan pemilu dini Februari nanti, bahkan mendukung kebijakan mengusir pengungsi di perbatasan.
Pemerintah kota kewalahan hadapi imigrasi?
Di dalam negeri, semakin banyak pemerintahan kota yang mengeluhkan kekurangan dana dan kapasitas untuk menampung dan merawat pengungsi.
Hal ini juga diamati oleh perwakilan minoritas Frisia dan Denmark di bagian utara, menurut Stefan Seidler dari Asosiasi Pemilih Schleswig Selatan, SSW. Dia mengatakan kepada DW. “Pemerintah kota saat ini menghadapi tugas besar yang sulit dan harus kami tangani. Yang kami butuhkan adalah dukungan dari pemerintah federal.”
Marco Wanderwitz, pensiunan anggota parlemen Bundestag, melihatnya berbeda. Dia yakin imigrasi bisa dikendalikan, namun polarisasi emosional berpotensi terus terjadi.
“Di satu sisi, jumlah pengungsi menurun. Dan di sisi lain, menurut saya isu ini terlalu dilebih-lebihkan. Kebanyakan politisi lokal yang saya kenal mengatakan bahwa keadaan di sini tidak seburuk tahun 2014 atau 2015,” katanya. dalam wawancara dengan DW. “Tapi tetap saja, semua orang mengibarkan bendera putih.”
Omid Nouripour menyatakan bahwa angka imigrasi bisa meningkat lagi dalam beberapa tahun mendatang.”Kami tahu bahwa situasi di Ukraina dapat menyebabkan lebih banyak pengungsi, dan kami melihat satu atau dua konflik di Timur Tengah dapat meningkat lebih jauh lagi.”
Membentengi Mahkamah Konstitusi Federal
Partai-partai politik di Jerman menyikapi kebangkitan partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman, AfD, dengan memperkuat hambatan legislatif bagi campur tangan politik terhadap lembaga peradilan.
AfD yang kini mengantongi dukungan 17 persen di Jerman berpeluang menghimpun mayoritas sederhana di masa depan, dan dengan begitu bisa mengubah UU terkait lembaga yudikatif. Sebab itu, Bundestag kini menyepakati syarat minimal mayoritas absolut alias dua pertiga untuk meloloskan perubahan penyelenggaraan atau struktur Mahkamah Konstitusi.
“Saat ini kita sedang mendapat tekanan besar-besaran dari kelompok sayap kanan. Kita sedang mengalami adanya kekuatan di Jerman yang menganggap bahwa mayoritaslah yang selalu mengambil keputusan dan berhak menafsirkan. Dan sebagai politisi minoritas, saya hanya bisa mengatakan dengan jelas dan jelas, demokrasi yang baik juga mempertimbangkan kelompok minoritas.”
