Agenda 100 Hari Trump, Terobosan Ekonomi hingga Penghentian Perang

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Selasa pekan lalu, calon Partai Republik itu berhasil melewati batas ambang kemenangan yakni 270 electoral vote dalam melawan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

Sejumlah pihak pun mulai memprediksi seperti apa program kerja 100 hari Trump saat kembali ke Gedung Putih pada Januari mendatang. Prakiraan terhadap Trump dibuat dengan mempertimbangkan posisinya yang pernah menjabat sebagai presiden pada 2017-2021 dan juga janji-janji kampanyenya.

Newsweek menuliskan bahwa 100 hari pertama pemerintahannya kemungkinan akan difokuskan pada pemenuhan beberapa janji kampanye utamanya terkait imigrasi dan ekonomi, serta pengangkatan pejabat kabinet utama.

Ekonomi

Ekonomi adalah hal yang membantu Trump meraih masa jabatan kedua, dan kemungkinan akan menjadi prioritas dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Amerika secara umum tidak senang dengan arah negara dan ekonomi saat ini.

Trump telah menganjurkan kebijakan seperti menghapus pajak atas upah yang diberikan kepada karyawan yang menerima tip. Sebuah memo dari Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise, yang dilaporkan Axios, mengindikasikan bahwa Partai Republik DPR akan fokus pada pemotongan pajak dan pemotongan belanja pemerintah.

Anggota DPR Partai Republik dari Maryland, Andy Harris, mengatakan bahwa ia yakin Partai Republik cenderung meloloskan beberapa kebijakan ini, termasuk janjinya untuk memotong pajak atas tip, dalam paket rekonsiliasi awal, dan RUU rekonsiliasi yang lebih besar yang membahas pajak untuk Tahun Anggaran 2026.

Namun, ada beberapa batasan untuk rekonsiliasi. Apa pun dalam RUU ini harus terkait langsung dengan pengeluaran dan pendapatan, sehingga proses ini tidak dapat digunakan untuk memberlakukan aspek lain dari agenda Trump.

Imigrasi

Trump juga diperkirakan akan fokus pada isu imigrasi di hari-hari awal masa jabatannya. Karoline Leavitt, sekretaris pers nasional Trump, mengatakan kepada Fox News bahwa segera setelah Trump dinyatakan sebagai pemenang, agenda hari pertamanya adalah meluncurkan deportasi massal imigran gelap yang tinggal di negara tersebut.

“Ia dapat melakukannya dengan mencabut status perlindungan sementara yang saat ini memungkinkan para migran untuk bekerja secara legal di AS atau menggunakan polisi setempat untuk program deportasi,” demikian dilaporkan NPR.

Namun, upaya ini kemungkinan akan menghadapi banyak tantangan. Menurut Dewan Imigrasi Amerika, hal ini akan menelan biaya US$ 7,3 miliar (Rp 114 triliun). Upaya untuk melakukan deportasi massal juga kemungkinan akan menghadapi banyak tantangan hukum dan logistik.

Minyak

Trump juga telah berjanji bahwa ia akan memerintahkan lebih banyak fracking dan penggunaan minyak pada hari pertama masa jabatannya sebagai presiden.

Fracking, atau pengeboran sisa-sisa minyak bumi, muncul sebagai isu utama di Pennsylvania, negara bagian yang dimenangkannya dengan selisih suara tipis.

“Saya ingin menutup perbatasan dan saya ingin mengebor, mengebor, mengebor,” kata Trump kepada Fox News, Desember 2023.

Scalise, dalam memonya kepada rekan-rekannya di DPR, juga menulis bahwa prioritasnya adalah ‘melepaskan energi Amerika’ dengan mengamanatkan penjualan sewa, membuka lahan federal untuk ‘peningkatan eksplorasi dan produksi energi’ dan mencabut kebijakan lingkungan dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden.

Isu Gender

Sehubungan dengan perang budaya, Trump juga berjanji untuk menandatangani perintah eksekutif bagi sekolah yang mendorong ‘teori ras kritis’ atau ‘kegilaan gender’ pada hari pertama.

Partai Republik telah berupaya untuk meloloskan undang-undang yang melarang sekolah membahas orientasi seksual dan identitas gender kepada beberapa siswa, dengan alasan topik tersebut seharusnya ditangani oleh orang tua daripada guru.

Tetapi para kritikus memandang kebijakan ini sebagai upaya untuk secara tidak adil menargetkan anggota komunitas LGBTQ+.

Perang Rusia-Ukraina

Trump juga mengatakan akan mencoba membawa Rusia dan Ukraina ke meja perundingan pada hari pertama masa jabatannya.

“Mereka sekarat, Rusia dan Ukraina. Saya ingin mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya. Saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam,” kata Trump pada 2023 di CNN.

Trump sendiri telah mengadakan panggilan telepon bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam panggilan telepon tersebut, Trump mengingatkan Putin tentang kehadiran militer AS yang cukup besar di Eropa, namun di sisi lain, Trump juga menyebut bahwa pihaknya sangat menantikan untuk bisa menyelesaikan perang Ukraina segera.

“Trump secara singkat mengangkat masalah ‘tanah’ dalam panggilannya dengan Putin,” ujar informasi seorang sumber kepada Washington Post yang juga dimuat AFP.

“Trump juga menyatakan minatnya untuk melakukan percakapan lebih lanjut guna membahas penyelesaian perang Ukraina segera.”

Selama kampanyenya, Trump berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina. Namun ia tidak merinci pemikirannya terkait upaya perdamaian tersebut.

Di sisi lain, Trump dan sekutunya telah mengecam pendanaan AS untuk Ukraina. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa hal itu membantu mendanai hubungan korup yang pro-perang antara perusahaan pertahanan dan para pengkritik kebijakan luar negeri.

Kabinet

Hari-hari awal kepresidenan Trump juga dapat ditentukan oleh penunjukan anggota kabinet. Ia diharapkan mulai memilih calon untuk peran masa depan seperti jaksa agung atau posisi yang mengawasi perbendaharaan, pertahanan, dan perbatasan dalam beberapa minggu mendatang.

Pada tahun 2017, sebagian besar calonnya menerima dukungan bipartisan dari Partai Republik dan Demokrat. Hanya Betsy Devos, yang dinominasikan untuk memimpin Departemen Pendidikan, yang menerima penolakan dari beberapa anggota Partai Republik.

Pada hari-hari setelah kemenangannya, Trump mengumumkan satu posisi penting di Gedung Putih, dengan mengatakan bahwa ia berencana untuk menunjuk penasihat senior kampanyenya Susie Wiles sebagai kepala stafnya, sebuah posisi yang tidak perlu disetujui Senat untuk dikonfirmasi.

Spekulasi sudah beredar luas tentang siapa yang akan dipilih Trump untuk peran-peran penting ini. Nama-nama seperti Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk, Richard Grennell dan Mike Pompeo telah diajukan sebagai calon yang akan ditunjuk. Namun Trump belum memberikan komentar publik tentang siapa yang akan ia tunjuk dalam kabinetnya.

(luc/luc)