Xcloud.id

agama: Kristen

  • Profil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sebut Anti Kritik dan Bantah Suruh Sukatani Minta Maaf – Halaman all

    Profil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sebut Anti Kritik dan Bantah Suruh Sukatani Minta Maaf – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusi Polri tidak anti kritik terkait dengan polemik lagu band punk Sukatani yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

    Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga membantah menyuruh band Sukatani meminta maaf kepadanya dan juga terhadap institusi Polri.

    Ia menerangkan bahwa kritikan merupakan masukkan untuk dilakukannya evaluasi dan perbaikan, sehingga pihaknya harus legowo dalam menerima suatu kritikan.

    “Polri tidak anti kritik,” kata Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sigit juga menyampaikan bahwa Polri akan terus berbenah untuk melakukan perbaikan.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Polri)

    Langkah yang diambil mulai dari memberikan punishment kepada anggota polisi yang melanggar hingga memberikan rewards kepada naggota yang baik dan berprestasi.

    “Itu merupakan upaya dan komitmen Polri terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kekurangan dan tentunya itu menjadi upaya yang terus kami lakukan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, band Sukatani menyampaikan permintaan maafnya kepada Kapolri dan jajarannya di Polri atas lagu Bayar Bayar Bayar yang di dalam liriknya terdapat penggalan kata ‘bayar polisi’ melalui Instagram, Kamis (20/2/2025).

    Selain meminta maaf, personel band Sukatani juga memutuskan mencabut lagu tersebut dari peredaran dan meminta semua pihak yang pernah mengunggah petikan lagu Bayar Bayar Bayar untuk menghapusnya dan tidak menyebarluaskan lagi.

    “Memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan Institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar yang liriknya ‘Bayar Polisi’ yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial,” kata Sukatani.

    Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah Pati Polri yang mengemban jabatan yang paling tinggi di Polri, yakni sebagai Kapolri.

    Jenderal bintang empat itu sudah mengisi kursi jabatan sebagai Kapolri sejak 21 Januari 2021.

    Kala itu, menggantikan posisi Jenderal Polisi Idham Azis.

    Menariknya, Sigit merupakan Kapolri termuda kedua saat ia dilantik, dengan usia 51 tahun 267 hari.

    Dalam kariernya Di Polri, Listyo Sigit Prabowo juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Sukoharjo, Kapolresta Surakarta, Kapolda Banten, Kadiv Propam Polri, hingga Kabareskrim Polri.

    Menilik kehidupan pribadinya, Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada tanggal 5 Mei 1969.

    Ia memiliki istri yang bernama Juliati Sapta Dewi Magdalena dan menganut agama Kristen Protestan.

    Itu menjadikannya Kapolri yang beragama Kristen Protestan kedua dalam sejarah setelah Widodo Budidarmo.

    Sigit dan Juliati dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Cornelius Krshna Satya Patria Wardhana.

    Ayah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yakni bernama Mayor Adm (Purn) Sutrisno, sedangkan ibunya bernama Hendrina Hitijahubessy.

    Rekam jejak Sigit di Polri pun juga tak main-main.

    Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan peraih Adhi Makayasa, Komjen Pol Wahyu Widada.

    Pelbagai jabatan strategis di Polri pun juga sudah pernah ia emban.

    Listyo Sigit Prabowo tercatat memulai kariernya sebagai Pamapta Polres Metro Tangerang pada tahun 1991.

    Setelah itu, jenderal asal Ambon ini sempat menduduki posisi sebagai Kanit II Satreskrim Polres Metro Tangerang (1993), Danton Taruna Akpol, Danpi Taruna Akpol, Kabag Ops Polres Metro Tangerang (1998), Kapolsek Duren Sawit (1999), dan Kapolsek Tambora (2003).

    Sigit juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat (2005), Kabag Dalpers Ropers Polda Metro Jaya, Kapolres Pati (2009), Kapolres Sukoharjo (2010), Wakapolrestabes Semarang, dan Kapolres Kota Surakarta (2011).

    Karier Listyo Sigit makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kasubdit II Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2012.

    Pada tahun 2013, ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Sultra.

    Satu tahun kemudian, Sigit dipercaya untuk menjadi Ajudan Presiden RI Joko Widodo.

    Pada tahun 2016, Listyo Sigit kemudian diangkat sebagai Kapolda Banten.

    Tak lama setelah itu, ia kemudian diamanahkan untuk menjabat sebagai Kadiv Propam Polri pada tahun 2018.

    Pada tahun 2019, Listyo Sigit Prabowo dipercaya menjadi Kabareskrim Polri.

    Selama menjabat sebagai Kabareskrim, Sigit pernah menangani kasus besar, yakni menangkap buronan kasus korupsi kelas kakap, Djoko Tjandra.

    Baru setelah itu pada tahun 2021, Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri.

    Harta kekayaan

    Jenderal Listyo Sigit Prabowo tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp13,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 30 Maret 2024.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.150.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 670.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

    2. MOBIL, SUV FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 975.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.337.178.264

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 13.132.178.264

    II. HUTANG Rp. —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 13.132.178.264

    (Tribunnews.com/Rakli/Abdi Ryanda Shakti)

  • Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jakarta –

    Kurang dari dua minggu sebelum pemilihan umum Jerman, sebuah lembaga pengawas anti-korupsi telah mendesak reformasi undang-undang pendanaan partai di Jerman yang “tidak transparan”. Seruan ini muncul di tengah sumbangan besar untuk partai AfD dan BSW – dan ketika Jerman merosot dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-15 dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.

    Tidak ada batasan jumlah sumbangan yang dapat diberikan oleh perorangan, perusahaan, atau kelompok kepada partai-partai di Jerman, atau seberapa sering sumbangan tersebut diberikan.

    Ketua Transparency International (TI) Jerman, Alexandra Herzog, melihat hal ini sebagai masalah besar: “Di Jerman, apa yang dapat diberikan seseorang kepada partai tidak dibatasi. Kami menyerukan batas atas €50.000 per donor, per tahun, per partai.”

    Dalam wawancara dengan DW, Herzog mengutip sumbangan jutaan euro baru-baru ini kepada partai sayap kanan Jerman,Alternatif untuk Jerman (AfD) dari seorang mantan pejabat partai sayap kanan Austria, Freiheitliche Partei sterreichs (FP). AfD menerima pembayaran hampir 2,35 juta euro atau sekitar 40 miliar rupiah untuk mendanai poster kampanye berskala besar jelang pemilu 23 Februari.

    Sementara sumbangan dari luar Uni Eropa dibatasi hingga 1.000 euro, sumbangan dari warga negara Uni Eropa sendiri tidak dibatasi.

    Bahaya sumbangan dalam jumlah besar

    Akan tetapi, sumbangan dalam jumlah besar harus segera dilaporkan ke parlemen Jerman. Sumbangan dari mantan pejabat FP Austria ini, menurut pihak Bundestag telah sesuai dengan peraturan. Otoritas terkait juga mengatakan kepada portal berita Jerman tagesschau.de bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan keabsahan penerimaan sumbangan tersebut berdasarkan informasi yang ada.

    Namun demikian, Ketua TI Jerman memperingatkan akan bahaya dari pemberian sumbangan semacam itu. “Transparansi yang tidak memadai dan sumbangan besar yang tidak terkendali – beberapa di antaranya berasal dari luar negeri – membahayakan persaingan politik yang adil dan merusak kepercayaan warga negara terhadap demokrasi.”

    Sebaliknya, negara-negara seperti Finlandia dan Prancis memiliki batasan sumbangan. Perancis bahkan melarang sumbangan dana dari perusahaan. Menurut Herzog, aturan pendanaan partai di Jerman saat ini membuat Jerman lebih rentan terhadap upaya negara asing untuk memberikan pengaruhnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sumbangan besar yang terus meningkat

    Tahun lalu Partai Politik Jerman mencapai rekor ‘penerima sumbangan dalam jumlah besar’ – dengan jumlah lebih dari 18,6 juta euro atau sekitar 320 miliar rupiah yang dilaporkan ke parlemen.

    Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) mendapat banyak sumbangan tunai setelah runtuhnya koalisi, sedang Partai Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), sebuah partai populis pendatang baru, duduk di teringkat teratas penerima sumbangan terbanyak di tahun 2024. BSW menerima 6,4 juta euro lebih banyak daripada CDU yang menerima 5,3 juta euro. Mayoritas ‘hadiah besar’ tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman. Tahun ini, sumbangan yang diterima kaum konservatif lebih unggul.

    Kurang dari seminggu sebelum pemilihan, penyelidik Austria mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki donasi untuk AfD yang berasal dari Gerhard Dingler, seorang warga negara Austriadan mantan manajer regional partai berhaluan populis sayap kanan, FP. Dingler dilaporkan telah menyumbangkan 2,35 juta euro kepada AfD untuk digunakan sebagai biaya poster-poster kampanye. Namun, menurut media seperti Der Spiegel, Standard, dan ZDF, serta Kantor Polisi Kriminal Federal dan Badan Intelijen Nasional Austria (DSN), uang tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman dan Dingler diduga hanya sebagai kedok. Mereka sedang menyelidiki kecurigaan adanya pendanaan partai terselubung yang dilarang keras berdasarkan undang-undang Jerman terkait partai politik.

    Jika dugaan tersebut terbukti, AfD harus membayar denda akibat pendanaan partai ilegal. Denda ini bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah sumbangan ilegal tersebut.

    Berdasarkan undang-undang pendanaan partai Jerman, partai tidak diperbolehkan menerima sumbangan anonim di atas 500 euro. Jumlah di atas 10.000 euro harus dipublikasikan dalam laporan tahunan masing-masing partai bersamaan dengan informasi pendonor.

    Presiden Parlemen Jerman harus segera diberitahu terkait sumbangan dengan nominal diatas 35.000 euro. Jumlah dan identitas donatur juga harus segera dipublikasikan di koran parlemen. TI Jerman menginginkan agar semua pemberian di atas 10.000 euro turut dipublikasikan.

    Sumber pendanaan lain: Iuran keanggotaan dan negara

    Partai-partai juga memperoleh pendapatan dari iuran keanggotaan, yang biasanya dikaitkan dengan pendapatan bersih anggota. Partai Hijau, misalnya, iuran keanggotaan bulanan umumnya 1% dari pendapatan bersih.

    CDU membebankan iuran keanggotaan kepada 363.000 anggotanya antara 8 euro hingga 50 euro per bulannya sesuai dengan pendapatan mereka – sedangkan iuran keanggotaan Partai Sosial Demokrat (SPD) dimulai dari 6 euro dan hingga 300 euro perbulannya untuk anggota dengan pendapatan bersih bulanan di atas 6.000 euro.

    Partai politik di Jerman juga menerima dana dari pemerintah federal, tergantung seberapa banyak perolehan suara mereka dalam pemilihan umum. Mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan publik jika berhasil mendapatkan setidaknya 1% suara di tingkat negara bagian atau 0,5% suara dalam pemilihan umum Uni Eropa atau federal.

    Selain itu, partai-partai tersebut menerima 45 sen euro untuk setiap euro yang mereka terima dalam bentuk iuran keanggotaan, kontribusi dari perwakilan terpilih, dan sumbangan (hingga 3300).

    Namun, dana yang didapat partai dari negara, tidak dapat melebihi setengah pendapatan partai tersebut setiap tahunnya.

    Batas atas pendanaan negara ditetapkan setiap tahun oleh Bundestag. Pada tahun 2024, batasan tersebut tersebut naik menjadi totl 219 juta euro

    Pendanaan kampanye

    Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, Jerman tidak membedakan antara pembiayaan kampanye dan dana partai politik. Kampanye dianggap sebagai bagian dari tugas normal partai politik dan oleh karena itu termasuk dalam total anggaran partai.

    Dan tidak seperti di Amerika Serikat, di Jerman semua iklan kampanye, mulai dari papan reklame hingga iklan radio dan TV, dibatasi hingga beberapa minggu sebelum pemilihan berlangsung.

    CDU dilaporkan memiliki anggaran kampanye tertinggi di antara semua partai, yakni sebesar 28 juta euro, kata seorang juru bicara kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

    Tentu saja, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembiayaan pemilu di Amerika Serikat. Pengeluaran pemilu di AS periode 2020-2024 diperkirakan antara 10 hingga 15 miliar dolar.

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Indonesia mencatatkan momen bersejarah pada Kamis (20/2/2025) kemarin, ketika 961 orang kepala dan wakil kepala daerah dilantik secara bersamaan di
    Istana Kepresidenan Jakarta
    . 
    “Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” kata Presiden
    Prabowo Subianto
    , Kamis.
    Prabowo mengatakan, pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis.
    Ia menyebutkan, para kepala daerah telah melaksanakan kampanye yang tidak ringan dengan turun langsung ke rakyat hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin daerah masing-masing.
    Oleh karena itu, Prabowo berpesan agar para kepala daerah harus menjadi pelayan rakyat yang senantiasa membela kepentingan rakyat demi memperbaiki kehidupan rakyat.
    “Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih,” ujar Prabowo.
    Seusai melantik dan berpidato, Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami satu per satu para kepala daerah yang baru dilantik.
    Prabowo dan jajaran berjalan dari barisan paling depan hingga paling belakang.
    Dengan penuh senyuman, ia menyapa para kepala daerah secara hangat yang ada di lokasi.
    Sesekali, Prabowo juga memeluk beberapa kepala daerah yang baru dilantik.
    Selama momen ini berlangsung, iringan musik lagu-lagu kebangsaan pun bergema mengiringi langkah Prabowo.
    Salah satu kepala daerah, yaitu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, mengungkapkan isi obrolannya dengan Presiden RI saat bersalaman.
    “Presiden tadi menyapa, ‘Masinton, kamu hebat sekali.’ Siap, Presiden,” kata Masinton usai pelantikan.
    “‘Di kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” katanya lagi.
    Sembari tertawa, ia juga mengungkap perbincangan singkatnya dengan Gibran.
    Intinya, mereka berdua saling menyapa dan bersalaman.
    “Beliau menyampaikan ucapan selamat dan saya juga menyampaikan terima kasih,” ungkap Masinton.
    Momen menarik lain dalam acara pelantikan ini adalah sumpah/janji jabatan yang diucapkan menurut enam agama yang diakui di Indonesia.
    Enam orang kepala daerah didaulat untuk maju mewakili agama masing-masing memimpin sumpah/janji jabatan di hadapan Prabowo.
    Mereka adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik, dan Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha.
    Kemudian, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Khonghucu, dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
    Kendati begitu, semua kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap para kepala daerah dipandu Prabowo.
    “Semoga Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Seusai mengucapkan sumpah/janji, enam orang perwakilan kepala daerah itu juga menerima penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo.
    Prosesi
    pelantikan kepala daerah
    ini dimulai dengan kirab kepala daerah dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana.
    Ratusan kepala daerah itu berjalan baris-berbaris dari Lapangan Silang Monas sejak sekitar pukul 09.00 WIB.
    Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dan Wamendagri Ribka Haluk memimpin pasukan kepala daerah tersebut.
    Sepanjang perjalanan, barisan kepala daerah yang berpakaian serba putih diiringi oleh penampilan dan musik “marching band” dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
    Mereka pun tiba di gerbang Istana Negara yang ada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB.
    Dari gerbang Kompleks Kepresidenan, ratusan kepala daerah itu pun berjalan hingga memasuki tenda lokasi pelantikan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta yang menjadi lokasi pelantikan.
    Setelah prosesi pelantikan rampung, para kepala daerah kembali harus baris-berbaris.
    Bedanya, kali ini mereka berbaris untuk mengantre menumpangi bus Transjakarta yang akan membawa mereka dari Istana menuju Monas.
    Berdasarkan pantauan 
    Kompas.com, 
    para kepala daerah itu berbaris di pintu Istana Negara yang terletak di Jalan Veteran.
    Sejumlah bus listrik Transjakarta berwarna oranye dengan tulisan “Rombongan VIP” disiagakan untuk mengangkut kepala daerah.
    Mereka yang tidak dapat masuk ke dalam bus pun terpaksa menunggu kedatangan bus berikutnya di gerbang istana.
    Seusai pelantikan, ratusan para kepala daerah ini akan berkumpul kembali pada retreat di Akademi Militer, Magelang, yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Mereka juga akan kembali berjumpa dengan Prabowo yang telah mewanti-wanti kepala daerah agar kuat selama ‘digembleng’ di Akmil.
    “Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita

    Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita

    Surabaya (beritajatim.com) – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Gubernur Khofifah dan Wagub Emil dilantik Presiden serentak bersama dengan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    Mengawali prosesi pelantikan, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil berkumpul di Kawasan Monumen Nasional (Monas) mengenakan pakaian dinas upacara besar (PDUB) bewarna putih lengkap dengan topi dan lencana. Dilanjutkan dengan baris berbaris (long march) Monas menuju Istana Merdeka.

    Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya dan Ribka Haluk seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya berbaris diiringi Marching Band Gita Abdi Praja IPDN.

    Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah oleh Presiden Prabowo. Usai pengambilan sumpah jabatan, ada enam perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis.

    Di antaranya Gubernur Lampung sebagai perwakilan Agama Islam, Gubernur Maluku Utara sebagai perwakilan Agama Katholik, Wali Kota Singkawang mewakili Agama Buddha, serta Bupati Karangasem sebagai perwakilan Agama Hindu, Wali Kota Kota Manado sebagai perwakilan Agama Konghucu, sedangkan perwakilan Agama Kristen Protestan diwakili oleh Bupati Merauke.

    “Selamat atas pelantikan saudara-saudara. Selamat atas mandat yang telah diberikannya oleh rakyat dari daerah masing-masing. Dan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” kata Presiden Prabowo, dalam sambutannya.

    Presiden Prabowo menegaskan, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah. Dimana ini merupakan kali pertama pelantikan serentak digelar dengan melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah di Indonesia. Semuanya dilantik serentak oleh Kepala Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Ini juga menunjukkan betapa besar bangsa kita. Bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tegas Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengutamakan pengabdian dalam tugasnya. Bahwa setelah terpilih sebagai kepala daerah mereka adalah pelayan rakyat.

    “Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan Mendagri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di sana. Mudah mudahan saudara akan kuat di situ digembleng,” pungkasnya.

    Setelah seluruh prosesi pelantikan usai, Presiden Prabowo bekesempatan menyalami satu persatu kepala daerah bersama para pendamping atau keluarga yang diundang di Halaman Istana Kepresidenan.

    Usai pelantikan, Khofifah menyampaikan harapannya agar dapat menjalankan tugas bersama Wagub Emil secara amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    “Alhamdulillah, kami baru saja dilantik bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak oleh Bapak Presiden Prabowo. Mohon doa kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan kami, serta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik bisa menjalankan tugas secara amanah, memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapannya melanjutkan Program Nawa Bhakti Satya dan siap bersinergi dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    “Tentu yang ingin kami pastikan adalah kami siap untuk menyinergikan program Nawa Bhakti Satya kami di Jawa Timur dengan program program Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Khofifah.

    Selain itu, Khofifah menyampaikan kesiapannya untuk bersinergi dan mendukung program serta kebijakan nasional, maupun bersinergi antar provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Kami siap membangun sinergitas dan kolaborasi baik antara provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, maupun kebijakan-kebijakan makro secara nasional. Serta mitigasi-mitigasi dinamika global,” kata Khofifah.

    Pihaknya pun menyebutkan seusai pelantikan akan menggelar rakor bersama Sekdaprov Jatim dan para Kepala Perangkat Daerah Pemprov.

    “Semalam kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Jatim. Hari ini kami langsung tancap gas mengadakan Rakor bersama Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BUMD Pemprov Jatim di Jakarta. Khususnya membahas terkait anggaran, dan efisiensi. Karena banyak yang harus dikoordinasikan sebelum kami berangkat ke Magelang untuk mengikuti retreat kepala daerah,” tegasnya.

    Masih terkait anggaran, Gubernur Khofifah memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak mengurangi sektor layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos). “Kedua sektor ini tidak boleh terpengaruh dan terdampak efisiensi,” tegasnya.

    Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Khofifah memprediksi terdapat fluktuasi harga sembako dan harus dikendalikan oleh pemerintah agar daya beli masyarakat terjangkau. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan mudik gratis kepada masyarakat baik melalui jalur darat maupun laut.

    “Setiap lebaran kami mengadakan mudik gratis baik darat maupun laut. Setelah ini kami melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pak Sekdaprov bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah akan melaporkan dan kita rumuskan kebijakan bersama,” sebutnya.

    Karangan Bunga Ucapan Selamat Pelantikan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak menjadi Gubernur-Wagub Jatim penuhi Gedung Negara Grahadi.

    Secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan kesannya usai mengikuti prosesi pelantikan hari ini. Menurutnya pelantikan ini sangat berbeda dengan tahun 2019 lalu.

    “Silaturahmi hari ini kami semua kompak. Bahkan tadi salamannya salaman nusantara, karena hadir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Sabang sampai Merauke,” kata Khofifah.

    Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Halaman Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi penanda babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. [tok/suf]

  • Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) menyematkan tanda pangkat kepada perwakilan kepala daerah terpilih saat pelantikan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

    Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Berdasarkan pantauan, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.

    Acara pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di seluruh Indonesia. Sebelum pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta. Para calon kepala daerah awalnya bersiap di DP Monas, untuk selanjutnya masuk ke Kompleks Istana melalui pintu utama diiringi Drum Band Gita Praja IPDN.

    Para calon kepala daerah, yang menggunakan pakaian dinas upacara lengkap berwarna putih, lalu memasuki tenda utama tempat pelantikan berlangsung, yang berlokasi di Lapangan Tengah Istana. Tepat pukul 10.00 WIB Presiden Prabowo tiba di lokasi acara.

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, dibacakan Keputusan Presiden RI Nomor 15 P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dan Keputusan Presiden RI Nomor 24 P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

    “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2025-2030,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti.

    Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 Dan nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota, Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

    Selanjutnya, sebanyak enam kepala daerah terpilih, berada di barisan depan sebagai perwakilan enam agama untuk diambil sumpah jabatan.

    Keenam perwakilan kepala daerah tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).

    Mereka kemudian diambil sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo.

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Prabowo, diikuti oleh para kepala daerah terpilih.

    Selanjutnya dilakukan prosesi penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo kepada enam kepala daerah tersebut, diikuti penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dan Presiden Prabowo. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Berlin –

    Pemerintah baru Jerman akan menghadapi tantangan kebijakan luar negeri yang sangat besar ketika mulai berkuasa. Banyak yang menyebut momen dalam sejarah Jerman ini sebagai awal dari sebuah era baru, di mana negara ini harus melakukan reorientasi di hampir semua bidang. Atau dengan kata lain: Perpisahan terakhir dengan posisi nyaman sebagai negara yang kuat secara ekonomi, tapi secara geopolitik harus berhati-hati.

    Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Jerman Barat tetap berkomitmen kuat terhadap Barat, menjadi duta multilateralisme dan pendukung demokrasi serta supremasi hukum. Keputusan kebijakan luar negeri dibuat melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara Barat yang bersahabat, sementara Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas keamanan negara.

    Lalu sekarang? Pada Konferensi Keamanan Mnchen (MSC) pada pertengahan Februari 2025, Wakil Presiden AS yang baru, JD Vance, mengumumkan bahwa Eropa harus membayar biaya pertahanannya sendiri dan bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri.

    Dalam sebuah wawancara dengan DW, Friedrich Merz, Ketua Uni Demokratik Kristen (CDU) yang beraliran tengah-kanan dan kemungkinan besar akan menjadi kanselir Jerman berikutnya, mengungkapkan kekesalannya: “Kita berada pada titik bersejarah: Jaminan keamanan dari AS dipertanyakan dan Amerika mempertanyakan lembaga-lembaga demokrasi.”

    Amerika Serikat dan China

    Roderich Kiesewetter, pakar urusan luar negeri dari kelompok parlemen CDU, mengatakan bahwa negara ini sedang berada di persimpangan jalan. Ia percaya bahwa Jerman harus memahami bahwa demokrasi dan supremasi hukumnya semakin terancam. China, misalnya, saat ini melakukan segala cara untuk memperluas pengaruhnya dan membuat negara-negara demokratis seperti Jerman semakin tergantung.

    Dalam wawancara dengan DW, Kiesewetter menganjurkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan ekonomi Jerman.

    “Jika tidak, dampak ekonominya akan sangat besar, dan NATO tidak akan efektif lagi sebagai penangkal,” kata Kiesewetter.

    “Untuk mencapai hal ini, bagaimanapun juga diperlukan reorientasi strategis dan politik yang jelas terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan. Pemikiran kuno yang menenangkan dan kenaifan terhadap China bukanlah jalan ke depan, melainkan kontraproduktif,” tambahnya.

    Pasukan penjaga perdamaian Jerman di Ukraina?

    Bahkan ketika menyangkut topik kebijakan Ukraina yang masih dominan, tidak ada yang akan tetap sama. Setelah perang agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai pada musim semi 2022, Jerman menjadi pendukung terbesar Ukraina setelah AS, baik secara militer maupun dalam hal menerima pengungsi.

    Kini, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang tampaknya sedang dalam proses, yang mungkin akan dinegosiasikan hanya antara AS dan Rusia. Jerman dan negara-negara lain, yang kemungkinan besar berasal dari Eropa, akan bertanggung jawab untuk menjaga kesepakatan tersebut dengan tentara mereka sendiri. Bagaimanapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia tidak ingin berkontribusi.

    Apakah para pemilih Jerman akan menerima hal ini atau tidak, masih harus dilihat: Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Forsa, 49% mengatakan bahwa mereka mendukung pengerahan pasukan semacam itu, sementara 44% tidak.

    Angkatan bersenjata Jerman sedang diperluas besar-besaran

    Yang pasti, Jerman harus fokus untuk memastikan pertahanannya sendiri yang efektif, lebih baik lagi jika bekerja sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Anggota parlemen dari Partai Hijau, Anton Hofreiter, memperkirakan biayanya mencapai € 500 miliar atau sekitar Rp 8,5 kuadriliun, jumlah yang sangat besar.

    Selain itu, menurut kandidat kanselir CDU Friedrich Merz, Jerman harus mengambil inisiatif di Eropa.

    “Semua orang mengharapkan Jerman mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk kepemimpinan,” kata Merz kepada DW.

    “Saya sudah berulang kali menyerukan hal ini. Jerman merupakan negara terpadat di Eropa. Jerman terletak di pusat geostrategis benua Eropa. Kita harus memenuhi peran ini.”

    Bagi Merz, persenjataan Jerman tidak hanya penting terkait Ukraina: “Ini untuk memastikan perdamaian di Eropa dari agresi Rusia, yang kita hadapi di Jerman setiap hari ancaman terhadap infrastruktur kita, ancaman terhadap jaringan data kita, ancaman terhadap kabel data di bawah Laut Baltik.”

    Akankah anggaran pertahanan meningkat hampir dua kali lipat setelah tahun 2028?

    Apa artinya semua ini secara praktis? Ini mungkin berarti peningkatan kemampuan militer yang dibawa oleh Menteri Pertahanan saat ini, Boris Pistorius (SPD), pada bulan Oktober 2023 ketika dia mengatakan bahwa negara harus “siap untuk berperang.”

    Sejak musim panas 2022, ada dana khusus (yang dibiayai dengan utang baru) sekitar €100 miliar atau Rp1,7 kuadriliun untuk mempersenjatai ulang Bundeswehr, tetapi dana ini akan habis pada 2028.

    Namun, menurut Kieswetter, jika Jerman tidak membangun kekuatan militernya, maka Jerman tidak akan lagi dianggap serius di Washington: “Sehubungan dengan kemitraan trans-Atlantik di masa depan, Eropa harus memberikan kontribusi minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa AS tetap menjadi mitra yang kuat di Eropa dan NATO.”

    Tidak ada perubahan kebijakan terhadap Israel

    Di sisi lain, di Timur Tengah, pengaruh Jerman akan tetap terbatas, seperti di masa lalu. Pemerintah mendatang akan terus dipandu oleh prinsip “alasan bernegara”, yang berarti dengan tegas menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup. Dan akan terus mengadvokasi “solusi dua negara” antara Israel dan Palestina. Meskipun hal ini semakin kecil kemungkinannya.

    Mitra Baru: Arab Saudi dan negara-negara Amerika Latin?

    Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock telah berulang kali menyerukan Eropa sebagai jawaban atas semua perubahan di dunia.

    “Kami adalah 450 juta orang. Kami adalah pasar tunggal terbesar di dunia,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman, ZDF.

    “Kami telah menjalin kemitraan baru. Dan sekarang kita harus memanfaatkan semua ini bersama-sama dan tidak tersesat dalam hal-hal kecil,” tambahnya.

    Kemitraan baru itu mencakup perjanjian dengan negara-negara di kawasan Teluk bersama dengan negara-negara Mercosur, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan Uni Eropa pada Desember 2024.

    Singkatnya, Jerman sedang berada di awal perubahan yang menakjubkan dalam kebijakan luar negerinya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu

    Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu

    Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Wali Kota Bandung

    Muhammad Farhan
    bakal fokus dalam pemusnahan dan pengolahan sampah di Kota Bandung, Jawa Barat, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, permasalahan sampah merupakan salah satu prioritas yang akan dibenahi lebih dulu.
    “Nomor satu sampah dulu, karena sampah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita memproduksi sampah tapi enggak ada satu pun yang mau urus sampah,” kata Farhan usai pelantikan, Kamis.
    Ia menuturkan, program pembersihan sampah ini meliputi pemusnahan, pengolahan, dan pemilihan.
    Nantinya, setiap rumah tangga diwajibkan mengelola sampah sendiri.
    Pengelolaan sampah, kata Farhan, dilakukan lantaran Kota Bandung seringkali banjir.
    “Masa darurat sekarang adalah pemberantasan dulu, pemberantasan sampah, kita musnahkan dulu semua sampah, karena sekarang Bandung banjir sampah. Setelah itu kita masuk ke proses pengolahan, nanti terakhir di akhir tahun edukasi pemilahan,” jelasnya.
    Menurut Farhan, ada sekitar 1.560 RW di Kota Bandung.
    Namun, baru ada sekitar 400 RW yang telah dikategorikan bebas sampah.
    Ia menargetkan, wilayah bebas sampah bisa bertambah mencapai 500 RW pada Juni, dan 1.000 RW pada akhir tahun 2025.
    “(Tahun) 2026 sudah 1.500, semua kawasan bebas sampah. Jadi sekarang darurat dulu, pemusnahan, pengolahan, baru pemilahan. Buang sampah pada tempatnya itu sudah kuno karena sudah enggak ada tempatnya,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Muhammad Farhan terpilih menjadi Wali Kota Bandung dalam Pilkada 2024.
    Ia menjadi salah satu kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo hari ini.
    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
    Lalu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, ada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan masing-masing agama untuk dilantik secara simbolis.
    Kendati begitu, seluruh kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti setelahnya oleh para kepala daerah.
    “Demi Allah, saya bersumpah; Saya berjanji; Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah; Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji; Ke hadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah,” begitu kata kepala daerah bersumpah, menyesuaikan agama yang dianutnya.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” lanjut mereka serempak.
    “Kiranya Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Lanjutkan Perjuangan Politik Almarhum Suami – Halaman all

    Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Lanjutkan Perjuangan Politik Almarhum Suami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sherly Tjoanda, dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, di Istana pada Kamis (20/2/2025).

    Dia menjadi salah satu dari enam kepala daerah yang menjadi perwakilan saat dilantik secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Selain Sherly Tjoanda, ada lima kepala daerah lainnya yang dilantik secara simbolis untuk mewakili total 961 kepala daerah.

    Keenam orang kepala daerah ini dipilih berdasarkan perwakilan enam agama.

    Mereka yaitu:

    Islam: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal

    Katolik: Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

    Budha: Wali Kota Singkawang, Tjhau Chui Mie

    Hindu: Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata

    Konghucu: Wali Kota Manado, Andrei Angouw

    Kristen Protestan: Bupati Merauke, Yoseph P Gebze

    Profil Sherly Tjoanda

    Sherly Tjoanda lahir di Ambon pada 12 Agustus 1982. Sherly Tjoanda adalah Gubernur Maluku Utara terpilih.

    Ia merupakan istri mendiang Benny Laos.

    Benny Laos meninggal dunia akibat ledakan speedboat pada Sabtu (12/10/2024). Sherly Tjoanda menggantikan pencalonan Benny Laos sebagai Cagub di Pilkada Maluku Utara 2024.

    Sherly Tjoanda menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005.

    Sherly dan Benny Laos telah dikaruniai tiga orang anak bernama Bennet Edbert Laos, Beneisha Edelyn Laos, dan Benedictus Edrick Laos.

    Sherly Tjoanda menempuh pendidikan di Universitas Petra Surabaya jurusan International Business Management.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 di Inholland University, Belanda.

    Ibu tiga anak itu merupakan Direktur PT Bela Group, perusahaan yang dikelola bersama sang suami.

    Sherly Tjoanda diketahui aktif dalam berorganisasi.

    Perempuan berusia 42 tahun itu bahkan didapuk menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) serta Ketua Yayasan Bela Peduli.

    Sherly berpasangan dengan Sarbin Sehe di Pilgub Maluku Utara dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 359.416 suara.

    Harta Kekayaan

    Sherly Tjoanda menjadi gubernur terpilih terkaya di antara 33 gubernur terpilih lainnya yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK per 15 Oktober 2024, Sherly memiliki total kekayaan sebesar Rp709 miliar.

    Harta kekayaan yang dimiliki Sherly mayoritas disumbang dari tanah dan bangunan senilai Rp201.133.967.263 (Rp201 miliar).

  • Momen Presiden Prabowo Pimpin Sumpah 961 Kepala Daerah Saat Pelantikan di Istana

    Momen Presiden Prabowo Pimpin Sumpah 961 Kepala Daerah Saat Pelantikan di Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin sumpah 961 kepala daerah saat pelantikan di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025). Para kepala daerah terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.

    Dari 961 kepala daerah yang dilantik ada enam kepala daerah perwakilan unsur agama dalam mengucapkan sumpah/janji jabatan.

    Dari unsur Islam, yakni Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, unsur Katolik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, unsur Buddha Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie, unsur Hindu Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, unsur Konghucu Wali Kota Manado Andrei Angouw, dan unsur Kristen Protestan Bupati Merauke Yoseph P Gebze.

    “Demi Allah saya bersumpah, Saya berjanji, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah, Demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji, ke hadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah (sesuai agama),” ujar Prabowo diikuti para kepala daerah.

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Kiranya Tuhan menolong saya (bagi agama Kristen Protestan dan katolik),” sambung Prabowo sambil diikuti para kepala daerah saat pelantikan.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menjelaskan Presiden Prabowo tidak hanya melantik para kepala daerah, melainkan juga akan memberikan amanat.

    “Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Yusuf menjelaskan, pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan. Hal itu sekaligus menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

    Sebelum pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, mereka akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta.

  • Enam kepala daerah terpilih wakili agama dalam pelantikan di Istana

    Enam kepala daerah terpilih wakili agama dalam pelantikan di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak enam kepala daerah terpilih menjadi perwakilan dalam acara pelantikan serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dalam prosesi yang dihelat di halaman tengah di antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta, mereka menjadi simbol keberagaman Indonesia dengan mewakili enam agama di Tanah Air.

    Enam kepala daerah perwakilan tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).

    Berdasarkan simulasi sebelum proses pelantikan dimulai, keenam perwakilan kepala daerah itu akan menerima pemberian Surat Keputusan (SK) dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah, pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, serta penandatanganan Berita Acara Pelantikan (BAP).

    Prosesi itu akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di bagian panggung lokasi pelantikan.

    Secara keseluruhan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik hari ini berasal dari 481 daerah, yang terdiri atas 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota.

    Namun, tidak semua daerah mengikuti pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta. Terdapat 40 perkara yang masih dalam tahap sidang Mahkamah Konstitusi, yakni tiga provinsi, tiga kota dan 34 kabupaten, termasuk di wilayah Aceh, serta dua kabupaten/kota (Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang) yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang karena kotak kosong menang.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025