Xcloud.id

agama: Kristen

  • Dian Sandi PSI: Ilmu Maju, tapi Kenapa Masih Ada yang Melarang Ibadah Sesuai Keyakinan?

    Dian Sandi PSI: Ilmu Maju, tapi Kenapa Masih Ada yang Melarang Ibadah Sesuai Keyakinan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah sorotan dunia atas insiden perusakan rumah warga yang diduga dijadikan tempat ibadah di Sukabumi, muncul suara yang menggugah dari kalangan muda politikus.

    Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, angkat bicara, mengaku prihatin dengan beberapa kejadian belakangan ini.

    Di saat peristiwa itu menjadi sorotan media asing, ia menyampaikan pesan sederhana yang menyentuh akal sehat.

    “Semakin ke sini, semua hal semakin mampu dijelaskan secara logis. Ilmu pengetahuan membuat kita memahami semua isi alam semesta,” ujar Dian di X @DianSandiU (7/7/2025).

    Namun, Dian mengaku ada satu hal yang masih membuatnya bertanya-tanya.

    “Tapi satu hal yang saya tidak mengerti sampai hari ini, kenapa masih ada orang yang melarang orang lain beribadah sesuai keyakinannya? Apa masalahnya?” katanya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali bersuara mengenai insiden pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen yang terjadi di vila kawasan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

    Dikatakan Ferdinand, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengunjungi vila tersebut dan memberikan bantuan untuk perbaikan.

    “Perusakan rumah yang digunakan retret dan diduga digunakan jadi tempat ibadah oleh masyarakat setempat, sekarang telah dikunjungi Gubernur Dedi Mulyadi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (2/7/2025).

    Yang menarik, Ferdinand mengungkapkan bahwa bantuan sebesar Rp100 juta kepada pemilik vila dari Dedi Mulyadi justru diberikan kepada Masjid dan Musala.

  • Korban Banjir Texas Terus Bertambah, Pencarian Masih Berjalan

    Korban Banjir Texas Terus Bertambah, Pencarian Masih Berjalan

    Anda sedang membaca rangkuman berita-berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Senin, 7 Juli 2025, kita awali dengan situasi terakhir banjir bandang di Texas.

    Korban banjir bandang Texas meningkat

    Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Texas bertambah menjadi 78 orang, sementara tim penyelamat di Texas terus berupaya menemukan puluhan orang lain yang masih hilang.

    Mereka yang masih hilang termasuk 11 orang peserta perkemahan musim panas Kristen yang tinggal bersama 750 orang lainnya di Camp Mystic yang ada di bantaran sungai.

    Minggu kemarin, setelah mengunjungi Camp Mystic, Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan, “sungguh mengerikan melihat apa yang dialami anak-anak muda itu.”

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan banjir bandang sebagai bencana besar dan akan mengerahkan seluruh upaya untuk membantu mengatasi banjir.

    Israel serang target Houthi di Yaman

    Pada hari Senin, militer Israel mengatakan menyerang pelabuhan Hodeidah, Ras Isa dan Salif, dan pembangkit listrik Ras Qantib dengan menargetkan kelompok Houthi, yang memihak Iran.

    Israel juga menyerang kapal Galaxy Leader di pelabuhan Ras Isa, yang direbut oleh kelompok Houthi pada akhir tahun 2023.

    “Pasukan rezim teroris Houthi memasang sistem radar di kapal tersebut, dan menggunakannya untuk melacak kapal di ruang maritim internasional, untuk mendukung aktivitas rezim teroris Houthi,” kata militer Israel.

    Sementara TV Al-Masirah yang dikelola Houthi melaporkan Israel melancarkan serangkaian serangan di Hodeidah, beberapa jam setelah sebuah kapal diserang dan awak kapal meninggalkannya saat kapal tersebut kemasukan air.

    Penampilan pertama Ayatollah Ali Khamenei

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya sejak perang 12 hari antara Israel dan Iran dimulai, menurut media pemerintah setempat.

    Ia terlihat melambaikan tangan kepada kerumunan yang bersorak dan berdiri saat masuk dan duduk di sebuah masjid di sebelah kediamannya dalam siaran TV Sabtu lalu, namun tak ada laporan jika ia mengeluarkan pernyataan publik.

    Puluhan orang yang hadir di sana untuk memperingati Asyura, hari paling suci dalam kalender Muslim Syiah, yang memperingati kematian cucu Nabi Muhammad, Hussein.

    Karena alasan keamanan, Ayatollah menghindari tampil di publik dan mengeluarkan pesan yang direkam sebelumnya selama perang dengan Israel, yang dimulai pada tanggal 13 Juni.

    Dalai Lama merayakan ulang tahun ke-90

    Dalai Lama yang ke-14 merayakan ulang tahunnya dengan pengumuman yang telah lama ditunggu-tunggu, yakni Dalai Lama akan terus berlanjut setelah kematiannya.

    Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi jika ia mungkin menjadi yang terakhir dari garis keturunannya.

    Pekan ini, warga Tibet dan Buddha berkumpul di seluruh dunia untuk menandai tonggak sejarah dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap sosok pembela orang-orang Tibet.

    Dalai Lama diangkat sebagai pemimpin spiritual tertinggi di Tibet pada usia dua tahun dan menghabiskan hampir satu abad mengarungi medan politik yang menegangkan antara Tibet dan China, meski hidup dalam pengasingan selama 66 tahun.

  • Kasus HIV Meroket sampai Naik 500 Persen di Filipina, Banyak Pasien Usia Anak

    Kasus HIV Meroket sampai Naik 500 Persen di Filipina, Banyak Pasien Usia Anak

    Jakarta –

    Terjadi lonjakan baru kasus HIV sebesar 543 persen di Filipina. Hingga Maret 2025, lebih dari 139.610 orang Filipina hidup dengan HIV, dan pemerintah memperkirakan jumlah ini akan meningkat menjadi 255 ribu pada akhir tahun.

    Para ahli mengatakan lonjakan tersebut didorong oleh faktor-faktor, seperti pendidikan seks yang buruk, seks tanpa kondom di antara mereka yang bertemu lewat aplikasi kencan, stigma, dan rasa malu budaya.

    Budaya konservatif Filipina didominasi oleh Kristen juga membuat diskusi terbuka tentang seks dan HIV menjadi sulit, bahkan dalam keluarga.

    Departemen Kesehatan Filipina atau The Department of Health (DOH) kini mencatat 57 kasus HIV baru setiap hari. Padahal, sebelumnya negara tersebut hanya mencatat enam infeksi baru setiap hari pada tahun 2010.

    Sebagian besar kasus baru masih tercatat di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. DOH memperkirakan ada sekitar 100.550 orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang tidak terdata.

    “Yang mengganggu saya adalah pergeseran kelompok usia. Satu dekade lalu, sebagian besar kasus baru berusia 25 hingga 34 tahun,” terang Menteri Kesehatan Filipina Dr Teodoro Herbosa, dikutip dari The Straits Times, Senin (7/7/2025).

    “Sekarang, hampir 50 persen berusia 15 hingga 24 tahun. Bagi saya, itulah bagian yang mengkhawatirkan,” sambungnya.

    Pasien termuda masih 12 tahun

    Pasien yang paling muda didiagnosis tahun ini adalah anak berusia 12 tahun di provinsi pulau Palawan. Dr Herbosa mengatakan hal itu terjadi karena kasus pelecehan seksual.

    Ia menjelaskan bahwa meningkatnya kasus HIV di antara anak di bawah umur di sana mungkin terkait dengan grooming dan eksploitasi, termasuk oleh pelaku kejahatan seks asing yang menargetkan daerah miskin.

    Dr Herbosa mengatakan banyak anak muda di Filipina yang memiliki akses lebih luas ke pornografi dan melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan. Tetapi, mereka tetap tidak menyadari bagaimana penyakit menular seksual seperti HIV ditularkan.

    Ia menambahkan sebagian besar lahir setelah puncak krisis AIDS pada tahun 1980-an dan kurang memahami sepenuhnya bahaya virus tersebut.

    “Ada spa yang beroperasi seperti rumah bordil. Ada perilaku seks anonim dan tanpa kondom, dan saya menemukan ada juga pesta seks yang terjadi di mana orang-orang menggunakan narkoba. Jika Anda menggabungkan semua itu dengan kurangnya pendidikan seks dan internet, pornografi, semuanya bertambah,” tegas Dr Herbosa.

    Untuk menanggapi hal ini lebih agresif, DOH pada bulan Juni merekomendasikan agar Presiden Ferdinand Marcos Jr menyatakan HIV sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat nasional. Tetapi, Presiden Marcos belum memberikan tanggapan.

    “Kita memerlukan pendekatan yang melibatkan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat, seperti yang kita lakukan saat melawan COVID-19,” lanjutnya.

    Siasat Filipina tekan kasus HIV

    Pada 2018, Filipina mengesahkan Undang-Undang Kebijakan HIV dan AIDS, yang dipuji sebagai tonggak sejarah untuk mengukuhkan akses terhadap pengujian dan pengobatan sebagai hak asasi manusia. Undang-undang tersebut menurunkan usia persetujuan untuk pengujian HIV dari 18 menjadi 15 tahun, yang memungkinkan remaja untuk menjalani pengujian tanpa izin orang tua.

    Pemerintah sejak itu telah memperluas layanan HIV di seluruh negeri. Puluhan klinik higiene sosial yang dikelola negara kini menawarkan pengujian gratis, pengobatan antiretroviral, konseling, dan pendidikan.

    Negara ini juga memiliki Undang-Undang Kesehatan Reproduksi yang mewajibkan akses universal terhadap alat kontrasepsi di klinik-klinik ini.

    Kebanyakan dari pasien yang masih muda menolak untuk pengobatan karena tidak ingin orang tua mereka tahu. Hal itu sangat berdampak pada kesehatannya.

    “Dan kemudian, mereka (pasien) kembali kepada kami tiga tahun kemudian dengan HIV stadium lanjut atau AIDS yang parah,” ungkap Dr Herbosa.

    Dr Herbosa mengatakan yang terbaik adalah PLHIV mengonsumsi obat terapi antiretroviral sedini mungkin. Sebab, obat tersebut menekan virus, mengurangi risiko penularan, serta memungkinkan mereka yang terdiagnosis untuk hidup lama dan sehat.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kata Kemenkes soal Tantangan Pemberian Obat ARV Bagi Remaja Terpapar HIV”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/kna)

  • Banyak Warga Israel Serbu Al-Aqsa, Palestina Desak PBB Bertindak

    Banyak Warga Israel Serbu Al-Aqsa, Palestina Desak PBB Bertindak

    Yerusalem –

    Otoritas Palestina mengatakan bahwa aksi penyerbuan oleh para pemukim Israel terhadap kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki, semakin meningkat. Palestina mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan menyikapi hal tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Senin (7/7/2025), mengatakan bahwa penyerbuan para pemukim Israel akan memiliki konsekuensi serius terhadap status quo historis dan legal di lokasi konflik dan di kota yang diduduki.

    “Yerusalem Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki dan merupakan ibu kota Negara Palestina,” tegas Kementerian Luar Negeri Palestina.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Palestina meminta PBB untuk mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan Yerusalem, dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen yang ada di dalam wilayah tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan kepada PBB dan badan-badannya “untuk memikul tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan kota Yerusalem dan tempat-tempat suci Kristen dan Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan dan rencana eskalasi sepihak pendudukan (Israel)”.

    Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Sementara umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai “Temple Mount” atau “Gunung Bait Suci” dan mengklaim tempat itu sebagai lokasi dua kuil Yahudi pada zaman kuno.

    Lihat juga Video: Warga Israel Ramai-ramai Geruduk Masjid Al-Aqsa Lalu Bikin Provokasi

    Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina, para pemukim Israel yang ilegal telah melakukan sedikitnya 25 penyerbuan di kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan lalu.

    Disebutkan juga oleh kementerian itu bahwa pasukan Israel menutup Church of the Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus selama 11 hari, melarang umat Kristen untuk berdoa di sana, dengan dalih masalah keamanan.

    Israel menduduki Yerusalem Timur, yang menjadi lokasi kompleks Masjid Al-Aqsa berada, selama perang Arab-Israel tahun 1967 silam. Pada tahun 1980, Israel mencaplok seluruh kota tersebut dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

    Lihat juga Video: Warga Israel Ramai-ramai Geruduk Masjid Al-Aqsa Lalu Bikin Provokasi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 10 Memohon ke Dedi Mulyadi, Istri Tersangka Perusakan Rumah Retret: Saya Melahirkan Bulan Depan Bandung

    10 Memohon ke Dedi Mulyadi, Istri Tersangka Perusakan Rumah Retret: Saya Melahirkan Bulan Depan Bandung

    Memohon ke Dedi Mulyadi, Istri Tersangka Perusakan Rumah Retret: Saya Melahirkan Bulan Depan
    Editor
    SUKABUMI, KOMPAS.com —
    Tangis dan permohonan membanjiri pertemuan antara para istri tersangka kasus perusakan rumah singgah retret di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Salah satu yang paling menyita perhatian adalah seorang perempuan muda yang tengah hamil delapan bulan.
    Ia datang dengan wajah lelah dan mata sembab, memohon agar suaminya, salah satu tersangka dalam kasus tersebut, bisa dibebaskan sebelum dirinya melahirkan.
    “Saya bingung, Pak. Ini anak pertama saya, bulan depan saya melahirkan. Saya enggak tahu harus bagaimana, saya sendiri, enggak ada orangtua,” ujarnya sambil menangis di hadapan Dedi, dikutip dari video di akun Youtube Dedi Mulyadi yang ditayangkan Minggu (6/7/2025).
    Perempuan tersebut adalah istri dari Risman, salah satu dari delapan pria yang kini ditahan setelah terlibat dalam perusakan rumah singgah yang digunakan untuk kegiatan retret pelajar Kristen.
    Kepada istri Risman, Dedi mengatakan akan membantu mengurus persalinan.
    “Kalau urusan persalinan ibu, saya yang urus karena ini tanggung jawab gubernur pada rakyatnya. Meski ini pidana, tapi kan keluarga yang ditinggalkan punya hal yang dihadapi. Saya nanti bantu dapur masing masing, jadi tenang,” ujar Dedi.
    “Jadi pengacara beracara, tenang, tapi keluarga urusan dapur (juga) tenang, tapi hukum berproses sesuai hukum acara,” kata Dedi menambahkan.
    Kisah serupa datang dari para istri lain. Ada yang datang sambil menggendong bayi, ada pula yang membawa anak kecil yang terus-menerus bertanya tentang ayahnya.
    “Anak saya baru 4 tahun, tiap lihat motor lewat selalu tanya, ‘itu ayah, ya?’ Dia minta agar-agar dan bilang mau makan sama ayah. Saya terpaksa bohong, saya bilang ayah lagi kerja,” kata istri dari Sabil, yang ditahan karena diduga menurunkan salib dari rumah singgah saat kejadian.
    Ada juga ibu yang kini menggantikan posisi anaknya sebagai pencari nafkah. Ia datang memohon sambil menyebut bahwa suaminya sudah meninggal, dan kini anaknya yang ditahan menjadi satu-satunya harapan hidup.
    “Anak saya, Encek Maulana, biasa kerja serabutan, steam motor. Sekarang dia ditahan, saya enggak tahu harus bagaimana. Bapak bisa bantu?” ujar ibunya dengan suara bergetar.
    Mendengar curahan hati mereka, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan dalam proses hukum.
    “Saya gubernur, saya tidak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Itu ranah penyidik dan pengacara. Tapi sebagai gubernur saya juga harus melihat sisi sosialnya. Kalau ibu-ibu ini kehilangan tulang punggung keluarga, dapurnya berhenti, itu jadi tanggung jawab saya,” kata Dedi.
    Ia pun berjanji akan membantu dari sisi sosial, termasuk menyediakan bantuan pangan dan kebutuhan rumah tangga dasar agar keluarga para tersangka bisa bertahan.
    Permohonan juga datang dari warga yang berharap bisa difasilitasi untuk bertemu dengan Wedi, pemilik rumah singgah yang menjadi korban perusakan.
    “Kami ingin minta maaf langsung ke Pak Wedi. Kami sudah buat video permintaan maaf, tapi belum bisa bertemu. Mohon difasilitasi,” kata salah satu warga.
    Warga juga menegaskan bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan damai, dan tidak pernah terjadi gesekan agama.
    “Sudah 22 tahun kami hidup berdampingan. Dulu rumah singgah itu gudang jagung. Kami kerja sama Pak Wedi dan Bu Nina juga,” ucap mereka.
    Dedi pun menyatakan akan mempertimbangkan permintaan itu dan kembali menekankan bahwa hukum tetap berjalan, tapi keluarga yang ditinggalkan tidak boleh dibiarkan menderita sendiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jerman Ingin Bikin ‘Perisai Langit’ Cegah Ancaman Drone

    Jerman Ingin Bikin ‘Perisai Langit’ Cegah Ancaman Drone

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt, mengemban tugas pelik: Menghadang ancaman bahaya yang datang dari langit: Drone. Wahana nirawak yang bisa dibeli di toko elektronik pinggir jalan dengan harga terjangkau itu, bisa berubah menjadi momok bagi keamanan.

    Bagi banyak orang, drone hanyalah alat untuk hiburan, bagai bermain layang-layang modern yang melayang dengan gaya kekinian. Dobrindt pun tahu itu. Tapi jika drone terbang tanpa izin di atas markas militer atau bandar udara, maka di sinilah kapabilitas aparat keamanan diuji, terutama Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) Jerman.

    Dalam kunjungannya ke kantor BKA, Dobrindt mendapat kuliah tentang cara kerja drone oleh para ahli Kantor Polisi Kriminal Federal di Berlin.

    Unit khusus perlindungan di garis depan

    BKA punya satuan elite yang melindungi kepala negara Frank-Walter Steinmeier dan seluruh pemerintahan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz . Satuan khusus ini menggunakan perlengkapan berteknologi tinggi, termasuk kamera drone dan sistem khusus untuk melawan perangkat musuh.

    Ketika Dobrindt dan Wakil Presiden BKA, Sven Kurenbach, menelusuri arsenal yang dimiliki BKA, bayangan perang di Ukraina mengusik pikirannya. “Kita semua mengenal gambaran-gambaran dari agresi Putin: Drone biasa yang diberi bom dengan lakban,” ujar Dobrindt. Pesawat nirawak mungil itu sudah meruntuhkan wilayah-wilayah luas di Ukraina dan menelan banyak korban jiwa, sementara Ukraina juga membalas dengan drone mereka sendiri.

    Risiko tersembunyi dalam ransel

    Namun ancaman tak hanya jauh di medan perang. Di Jerman, Dobrindt ingin aparat mampu menghadapi kemungkinan drone berbahaya. “Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa hal ini dapat menimbulkan ancaman kapan saja dalam situasi apa pun?”

    Teknologi sekelas film ‘Star Wars’

    Untuk menghadapi ancaman ini, BKA punya teknologi yang tampak seperti di film ‘Star Wars’. Radar mendeteksi drone mencurigakan, lalu pemancar gelombang mengacaukan sinyalnya hingga drone itu membeku di udara, seolah tersihir.

    Seorang ahli dari satuan pengamanan BKA mendemonstrasikan cara kerjanya: Sebuah drone kendali jarak jauh perlahan melayang mendekat, sekitar lima meter di atas tanah. Suaranya mendengung tajam—mirip bunyi kawanan lebah raksasa yang gelisah.

    Jaring langit sebagai senjata terakhir

    Kalau ancaman berlanjut, Jerman punya ‘Sky Wall 100’—senjata yang menembakkan jaring halus ke udara untuk menjebak drone, kemudian menurunkannya dengan parasut.

    Dobrindt tampak sangat terkesan dan menjanjikan dukungan tambahan: “Kami akan terus memperkuat bidang ini.” Itu berarti lebih banyak uang untuk teknologi dan personel. “Tugas kami adalah mengembangkan kompetensi yang juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.”

    BKA adalah pelopor dalam pertahanan pesawat nirawak, ujarnya dan berterima kasih kepada setiap spesialis dengan jabat tangan atas pekerjaan mereka yang menurutnya “luar biasa”.

    Pertahanan menyeluruh, bukan sekadar militer

    Sang Menteri berbicara soal ‘pertahanan menyeluruh Jerman’—yang meliputi perlindungan militer dan sipil. Tak hanya itu, perlindungan bagi tokoh-tokoh berisiko di luar negeri juga makin diperketat. Karena saat pejabat tinggi bertugas jauh dari tanah air, BKA selalu siap sedia.

    Terutama di wilayah yang tak termasuk dalam kawasan wisata pada umumnya,” kata Dobrindt. Di saat yang bersamaan, ia dikelilingi oleh pasukan khusus berwajah tertutup dengan seragam kamuflase. Pria-pria bertubuh tegap dan bersenjata lengkap itu nyaris tak bisa dibedakan dari tentara.

    SPD dan Partai Hijau ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan

    Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan di Jerman. Kepolisian negara bagian federal pada umumnya bertanggung jawab atas pencegahan ancaman dalam negeri. Mereka sebagian besar tidak memiliki peralatan dan kemampuan untuk menembak jatuh pesawat nirawak yang mencurigakan.

    Oleh karena itu, koalisi Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau, yang masih bekerja pada awal tahun 2025, ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan.

    Tujuannya adalah agar, bila diperlukan, Bundeswehr bisa dimintai turun tangan ketika polisi kewalahan menghadapi serangan drone, baik dari segi teknologi maupun personel. Namun, karena pemilihan umum Bundestag yang dipercepat pada 23 Februari, rencana revisi undang-undang ini dipeti-eskan.

    BKA tak perlu cemas

    Dalam perjanjian koalisi partai-partai yang kini berkuasa—Uni Kristen Demokrat CDU -Kristen Sosialis CSU dan SPD—pembicaraan soal perubahan undang-undang keamanan udara, tak lagi disinggung-singgung,

    Sebagai gantinya, aparat keamanan di tingkat federal dan daerah akan terus diperkuat. Tampaknya, BKA tak perlu lagi khawatir soal pertahanan terhadap ancaman drone. Menteri Dalam Negeri Dobrindt sendiri sudah berjanji akan memastikan melindungi Jerman dari ancaman drone berbahaya adalah prioritas—dan dia yakin BKA sudah berada di garis depan untuk melindungi langit negeri tersebut.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 2 Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban? Regional

    2 Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban? Regional

    Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban?
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Rudi Kabunang, menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta, yang mengusulkan penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka kasus perusakan rumah singgah retret pelajar
    Sukabumi
    di Sukabumi,
    Jawa Barat
    .
    Adapun
    KemenHAM
    juga bersedia menjadi penjamin para tersangka agar penahanan mereka ditangguhkan.
    Umbu Rudi menyebut langkah itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas negara melindungi korban
    pelanggaran HAM
    .
    “Kalau KemenHAM malah jadi penjamin pelaku intoleransi, lalu siapa yang lindungi korban? Negara jangan jadi pelindung ketidakadilan,” ujar Umbu Rudi kepada wartawan, Jumat, (4/7/2025) malam.
    Umbu Rudi, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II, menilai peristiwa di Sukabumi bukan sekadar konflik sosial biasa, tetapi bentuk nyata pelanggaran hak atas kebebasan beribadah yang dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila.
    “Negara wajib melindungi anak-anak bangsa dalam menjalankan keyakinannya. Ini bukan isu minor, ini tentang hak dasar yang dilindungi UUD 1945,” tegasnya.
    Umbu juga mempertanyakan pernyataan KemenHAM yang menyebut para tersangka sebagai warga biasa, tidak terorganisir, dan menyesal. Alasan kemanusiaan pun dilontarkan.
    Ada yang istrinya sedang hamil, ada yang punya anak kecil.
    “Kalau begitu, semua pelaku kejahatan bisa berlindung di balik narasi kasihan. Negara ini tidak dibangun dari empati buta, tapi dari hukum yang adil dan tegas,” ujar politikus asal Pulau Sumba, NTT.
    Ia menyayangkan pendekatan mediasi dan Restorative Justice (RJ) yang menurutnya justru mengaburkan garis tegas antara pelanggar dan korban.
    “Apa ini artinya, pelaku intoleransi bisa bebas asal bilang maaf?” katanya.
    “Saya minta Menteri HAM segera membatalkan rencana menjadi penjamin. Kalau ini dibiarkan, Indonesia mau jadi apa? Negara hukum atau negara yang tidak aman bagi minoritas?” tegasnya.
    Ia mengingatkan, terlalu banyak kasus serupa di Indonesia seperti pembubaran ibadah, perusakan rumah ibadat, dan pengusiran umat minoritas yang tidak pernah tuntas karena negara memilih kompromi.
    “Sudah saatnya negara bersikap. Kalau pemerintah tidak tegas, kita sedang menggali kubur untuk keberagaman kita sendiri,” sebutnya.
    Umbu Rudi menyambut baik kehadiran Kementerian HAM dalam Kabinet Prabowo sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi.
    Namun, ia menegaskan, hak itu tak boleh dimaknai sempit.
    “HAM bukan berarti lunak terhadap pelanggar hukum. HAM justru harus menjadi pembela korban, bukan pelindung pelaku,” ujarnya.
    DPR, kata Umbu Rudi, akan terus mengawal kasus ini agar tidak berakhir pada kompromi politik.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah rumah di Kampung Tangkil RT 4 RW 1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, sempat didatangi warga pada Jumat (27/6/2025) lalu.
    Warga sempat mengira rumah tersebut dijadikan tempat ibadah umat kristen dan mereka kemudian membubarkan aktivitas serta merusak beberapa fasilitas di tempat tersebut.
    Namun, di rumah tersebut ternyata sedang berlangsung kegiatan retret para pelajar.
    Polisi sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.
    Namun, Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan siap menjadi penjamin bagi tujuh tersangka.
    Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menyampaikan bahwa Kemenkumham akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara resmi kepada pihak kepolisian.
    “Kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para tujuh tersangka kami lakukan penangguhan penahanan dan ini (permintaan penangguhan penahanan) kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian,” kata Thomas saat berada di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/7/2025), usai menghadiri kegiatan bersama Bupati, Kapolres, dan tokoh agama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR minta KemenHAM tak lindungi pelaku intoleran di Sukabumi

    Anggota DPR minta KemenHAM tak lindungi pelaku intoleran di Sukabumi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tidak melindungi para tersangka pelaku peristiwa intoleran di Sukabumi, Jawa Barat, yang membubarkan kegiatan rohani pelajar Kristen.

    Dia menyatakan upaya restorative justice atau perdamaian adalah langkah yang baik dan konstruktif. Namun, ia menolak jika Kementerian HAM menjadi penjamin penangguhan penahanan bagi para pelaku.

    “Keliru apabila Kementerian HAM sebagai institusi negara justru ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan. Itu bukan tempatnya,” kata Abraham di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, peristiwa kriminal yang bersifat intoleransi di Sukabumi itu juga berpotensi melanggar HAM. Maka, dia pun mengherankan jika Kementerian HAM justru menjadi penjamin.

    Dia pun menyayangkan langkah dari kementerian itu karena bisa mencoreng kredibilitas sebagai institusi yang seharusnya berdiri tegak membela hak asasi manusia, bukan sebaliknya.

    “Narasi soal ‘bahaya mispersepsi’ justru memberi kesan bahwa negara memaklumi tindakan intimidasi terhadap anak-anak dan perusakan rumah retret, di mana ada anak-anak kecil yang sedang beribadah,” kata dia.

    Dia pun menegaskan bahwa Kementerian HAM seharusnya berpihak pada prinsip keadilan dan konstitusi, dengan tidak terlibat dalam langkah-langkah yang justru melemahkan penegakan hukum.

    “Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun pada praktik intoleransi,” kata dia.

    Pada Kamis (3/7), Kementerian HAM mendorong agar penyelesaian kasus ini diupayakan melalui pendekatan restorative justice, dan juga ikut mendorong agar para tersangka dilakukan penangguhan penahanan.

    Langkah itu dilakukan untuk menjaga kerukunan, perdamaian dan kondusivitas wilayah serta memastikan semua pihak di masyarakat tidak mudah terprovokasi.

    Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta mengatakan bahwa pluralisme dan keberagaman dengan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mengedepankan dialog harus menjadi nafas kehidupan bersama sebagai sesama anak bangsa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Tertua di Jakarta Mulai Sepi Ditinggal Pembeli, Pedagang Teriak

    Pasar Tertua di Jakarta Mulai Sepi Ditinggal Pembeli, Pedagang Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi Pasar Jatinegara, Jakarta Timur juga sudah mulai sepi pelanggan, meski beberapa tempat masih terdapat keramaian. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di pasar tersebut pada Jumat (4/7/2025), kondisinya memang tidak sepenuhnya sepi.

    Bahkan di depan pasar tepatnya pintu masuk Jalan Matraman Raya, kondisinya masih terbilang ramai meski tidak seramai seperti dahulu.

    Sebelum memasuki gedung pasar, terdapat banyak toko milik pribadi hingga pedagang kaki lima di sisi kanan dan kiri jalan. Toko-toko ini menjual berbagai jenis barang mulai dari kebutuhan rumah tangga, perlengkapan bayi, alas kaki, dan masih banyak lagi.

    Namun, pengunjung yang menghampiri toko di depan gedung pasar terlihat hanya beberapa. Kecuali toko yang menjual seragam sekolah di mana pengunjung tampaknya mulai banyak mendatangi karena para orang tua sudah mulai membeli seragam sekolah untuk anaknya.

    Setelah masuk ke dalam namun masih berada di luar gedung, terlihat toko-toko juga cenderung sepi. Kemudian memasuki gedung Utama, di lantai dasar, masih dapat ditemui para pelanggan yang berlalu-lalang. Namun tampaknya, tidak seramai dahulu. Pada lantai dasar ini, toko-toko yang ditemui menjual aneka pakaian dan produk tekstil lainnya.

    Kemudian naik ke lantai satu, berbagai pakaian masih dijual di sini. Namun, lantai ini kebanyakan menjual pakaian anak-anak. Dan lagi-lagi, pengunjung cenderung sepi.

    Bergeser ke lantai 2, pedagang di sini menjual berbagai macam alas kaki, mulai dari sepatu hingga sendal. Namun mirisnya, pengunjung di lantai ini lebih sedikit dari lantai dasar dan lantai 1.

    Terlihat hanya para pedagang yang sedang melakukan packing sepatunya dan hanya beberapa pengunjung yang mampir ke beberapa toko. Di lantai ini pula mulai banyak ruko yang sudah tutup.

    Namun Ketika bergeser ke lantai berikutnya, yakni lantai 3, ruko-ruko yang sudah tutup lebih banyak dari lantai 2. Pada lantai ini, kebanyakan diisi oleh konveksi, tukang jahit, hingga kantor cabang bank.

    Sekilas, Pasar Jatinegara terlihat sepi dan hanya ada keramaian yang berasal dari para pedagang, karyawan, dan kuli angkut. Meski begitu, di luar tepatnya depan gedung Utama pelanggan masih cukup ramai meski masih di Bawah normal.

    Beberapa pedagang mengakui pasar sudah mulai sepi selama setahun terakhir. Bahkan, petugas keamanan pun juga menanggapi bahwa kini Pasar Jatinegara tidak seramai dulu lagi.

    Taslim, salah satu pedagang pakaian yang berada di lantai dasar Pasar Jatinegara mengungkapkan sepinya pelanggan sudah terjadi selama setahun terakhir. Bahkan menurutnya, saat pandemi Covid-19, pelanggan masih cukup ramai.

    Foto: Kondisi Pasar Jatinegara Jakarta Timur juga sudah mulai sepi pelanggan, Jumat (4/7/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)
    Kondisi Pasar Jatinegara Jakarta Timur juga sudah mulai sepi pelanggan, Jumat (4/7/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

    “Sepinya sudah ada sekitar setahunan, malah pas Covid-19 masih mendingan, tidak seperti ini,” kata Taslim saat ditemui wartawan CNBC Indonesia, Jumat (4/7/2025).

    Taslim menambahkan makin sepinya pelanggan disebabkan karena pola pergeseran belanja masyarakat, di mana hadirnya toko online membuat masyarakat kini enggan untuk datang ke pasar. Meski begitu, Ia tidak sepenuhnya menyalahkan hal itu.

    “Iya ada pengaruh toko online juga sih, tapi kita kan gak bisa salahin, sekarang kan eranya sudah berganti, mungkin dulu di sini sempat jaya, tapi sekarang ya toko online yang berjaya,” tambah Taslim.

    Menurutnya, pedagang yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi akan semakin ditinggalkan, sedangkan sebaliknya, jika pedagang mampu beradaptasi, maka mereka bisa bertahan meski pelanggan kini tak lagi berkunjung ke tokonya tersebut.

    “Ini kan namanya pergantian era, tidak bisa ditantang, pasar ini bisa mati tidak ke depan? bisa iya, bisa tidak, tergantung bisa beradaptasi atau tidak. Kalau kami, ada pasarnya sendiri dan kami bisa beradaptasi dengan pola belanja masyarakat sekarang yang lebih ke online, jadi walaupun terlihat sepi, tapi kami bisa selamat,” ujarnya.

    Sementara itu, Rima, pedagang sepatu yang berada di lantai 2 mengaku pelanggan memang sepi semenjak Covid-19, membuat tokonya kini sepi.

    “Iya begini kondisinya, sudah sejak Covid-19, sama sejak online makin marak,” kata Rima.

    Meski begitu, Rima tetap bertahan karena tuntutan hidup dan jika Ia pindah, maka belum tentu nasibnnya bisa seberuntung sekarang.

    “Ya mau bagaimana lagi, mau tidak mau bertahan, kalau pindah, takutnya malah lebih parah kondisinya, kami tidak mau online karena agak ribet,” ujarnya.

    Adapun Marni, petugas keamanan di Pasar Jatinegara, mengaku kini pengunjung tidak seramai dahulu. Menurutnya, pasar sekilas ramai karena lalu-lalang kendaraan pedagang, karyawan dan kuli angkut.

    “Memang sudah sepi, kelihatan ramai di dalem ya karena itu pedagang, karyawan, dan kuli angkut yang sedang beraktivitas,” kata Marni.

    Meski begitu, pihaknya mengatakan pelanggan sepi tetapi tidak separah dengan beberapa pasar lainnya, di mana terkadang di beberapa tempat keramaian masih terjadi.

    “Sebenarnya dibilang sepi iya, cuma kalau sepi sekali sih tidak ya, kalau di depan terlihat banyak ya mungkin karena saat ini momennya para orang tua mencari seragam sekolah,” ujarnya.

    Pasar Jatinegara atau dikenal dengan sebutan Pasar Mester merupakan pasar tertua yang masih eksis hingga kini. Sebagai informasi, dalam situs resmi Dinas Pariwisata & Kebudayaan Provinsi Jakarta dijelaskan pasar Jatinegara atau ‘Meester Passer’ merupakan pasar tertua di pusat pemerintahan saat ini.

    Sejarah pasar ini bermula saat seorang guru agama Kristen keturunan Portugis bernama Meester Cornelis Senen membeli sebidang tanah di aliran Kali Ciliwung dan mengubah daerah tersebut menjadi kawasan perdagangan Pada 1661 silam.

    Seiring waktu berjalan penyebutan nama Meester berubah menjadi Mester karena penyesuaian dengan pelafalan masyarakat sekitar. Sepeninggal Kolonial Belanda nama Mester diganti dengan Jatinegara yang berarti ‘Negara Sejati’.

    Adapun barang yang dijual di pasar ini kebanyakan melayani sistem grosir, baik kodian maupun lusin, meski beberapa juga melayani pembelian satuan atau eceran.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenham Minta Polisi Tangguhkan Penahanan Tersangka Retret

    Kemenham Minta Polisi Tangguhkan Penahanan Tersangka Retret

    Sukabumi, Beritasatu.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mendorong penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka dalam kasus pembubaran retret pelajar Kristen dan perusakan vila di Kampung Tangkil, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Dorongan ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta dalam rapat koordinasi lintas lembaga dan tokoh lintas agama serta unsur Forkopimda yang digelar di Pendopo Sukabumi, Rabu (3/7/2025).

    “Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka. Tentu saja kita ingin penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan,” ujar Thomas kepada wartawan.

    Usulan Restorative Justice untuk Kasus Retret Sukabumi

    Thomas juga mengungkap bahwa Kemenham siap menjadi penjamin dalam proses penangguhan penahanan, serta membuka ruang dialog antarpihak melalui pendekatan Restorative Justice (RJ).

    “Upaya mencari keadilan itu banyak caranya, termasuk melalui mediasi. Kami siap, Kementerian HAM bersedia jadi jaminan agar para tersangka bisa ditangguhkan penahanannya,” lanjutnya.

    Kemenham berencana akan menyampaikan permintaan penangguhan tersebut secara resmi kepada pihak kepolisian, seraya mendorong terciptanya solusi damai melalui mediasi antar pihak yang bersengketa.

    Kronologi dan Latar Belakang Kasus

    Kasus ini bermula ketika sekelompok warga membubarkan kegiatan retret sejumlah pelajar Kristen yang digelar di sebuah vila di Kampung Tangkil, Cidahu, pada Juni 2025.

    Selain pembubaran, terjadi pula aksi perusakan fasilitas vila oleh massa yang menganggap lokasi tersebut digunakan untuk ibadah tidak berizin.

    Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan pembubaran kegiatan secara paksa dan pengrusakan properti.

    Namun, belakangan diketahui bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan ibadah rutin, melainkan retret keagamaan yang sah dan diikuti oleh para pelajar Kristen.