Xcloud.id

agama: Kristen

  • Presiden Parlemen Jerman Tolak Kibar Bendera Pelangi di Bundestag

    Presiden Parlemen Jerman Tolak Kibar Bendera Pelangi di Bundestag

    Jakarta –

    Pemimpin parlemen Jerman (Bundestag) Julia Klöckner dari Partai Kristen Demokrat (CDU), memerintahkan penghapusan bendera pelangi dari area parlemen Jerman. Ia terlibat perdebatan sengit dengan anggota parlemen dari Partai Hijau dan Partai Kiri mengenai boleh tidaknya simbol politik dan budaya ditampilkan di gedung parlemen.

    Parlemen Jerman yang dipimpin Klöckner telah memerintahkan agar semua bendera pelangi yang terpasang di dalam atau di sekitar kantor parlemen segera dilepas. Bendera ini melambangkan dukungan terhadap komunitas LGBTQ+.

    Menurut keterangan resmi, larangan ini bersifat umum dan berlaku untuk semua simbol, bukan hanya bendera pelangi. Seorang juru bicara menjelaskan larangan ini didasari aturan dan alasan bahwa memajang bendera di parlemen “secara prinsip dilarang, terlepas dari simbolismenya.”

    Mengacu pada Pasal 4 Tata Tertib Bundestag, tidak diperkenankan memasang pengumuman seperti poster, tanda, atau stiker di pintu, dinding, atau jendela gedung parlemen, terutama jika bisa terlihat dari luar.

    Sebelumnya, pemasangan bendera semacam ini masih ditoleransi. Anggota parlemen dari Partai Kiri, Stella Meredino, melaporkan bahwa polisi federal sampai dipanggil karena adanya bendera pelangi di kantornya, yang masih dalam area Bundestag.

    Larangan simbol Pride

    Klöckner, mantan menteri pertanian yang menjabat sebagai Ketua Bundestag sejak Maret lalu, dikenal sebagai politisi konservatif yang vokal. Sebagai pemimpin parlemen, ia diharapkan menjalankan tugasnya secara independen dan mewakili seluruh anggota parlemen tanpa bias partai.

    Namun, ia kerap melontarkan pernyataan tajam terhadap Partai Hijau, Partai Kiri, dan bahkan mitra koalisinya, Partai Sosial Demokrat. Keputusan terbarunya soal bendera pelangi menuai kemarahan dari anggota parlemen LGBTQ+ yang menganggap diri mereka sebagai “mitra” komunitas queer.

    Mulai tahun ini, bendera pelangi hanya akan dikibarkan pada 17 Mei, bertepatan dengan Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia. Sementara itu, perayaan CSD yang jatuh pada 26 Juli tidak akan lagi disertai pengibaran bendera pelangi di Bundestag. Petisi yang ditandatangani lebih dari 220.000 orang pun tak mampu mengubah keputusan Klöckner.

    Pemahaman yang diskriminatif

    Para kritikus menilai Klöckner gagal memahami tekanan dan diskriminasi yang masih dialami komunitas queer saat ini. Anggota parlemen dari Partai Hijau, Lamya Kaddor, menyatakan kepada DW bahwa Klöckner memiliki “pemahaman yang diskriminatif” soal netralitas.

    “Di saat kelompok queer dan masyarakat liberal makin sering jadi sasaran serangan dan ujaran kebencian, kita tidak bisa hanya berpegang pada netralitas formalistik. Tanggung jawab politik berarti melindungi kebebasan dan martabat semua orang,” ujarnya.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz, yang juga berasal dari CDU, mendukung kebijakan Klöckner. Dalam acara Maischberger yang tayang di televisi publik ARD, Merz menyatakan bahwa Bundestag “bukan tenda sirkus” di mana semua jenis bendera bisa dikibarkan semaunya. Ia menekankan bahwa 17 Mei akan menjadi satu-satunya hari yang ditetapkan untuk pengibaran bendera pelangi.

    Namun, dalam pernyataan lain di parlemen, Merz juga menyuarakan dukungannya bagi komunitas queer. “Kami berusaha sekuat tenaga agar komunitas queer bisa hidup dengan aman dan nyaman di tengah masyarakat,” ujarnya. “Saya pribadi berkomitmen untuk mewujudkan hal ini.” Ia juga menegaskan bahwa kebencian terhadap komunitas queer “bukan pelanggaran sepele dan tidak layak dijadikan bahan lelucon.”

    Para wakil Klöckner di Bundestag juga masih tergolong baru. Salah satunya adalah Josephine Ortleb dari Partai Sosial Demokrat. Dalam wawancara dengan mingguan Die Zeit, ia mengatakan bahwa dirinya masih menampilkan bendera pelangi di kantor parlemen. “Kita tidak boleh memberi kesan bahwa simbol LGBTQ+ sedang ditekan,” ujarnya.

    Josephine Ortleb, Omid Nouripour dari Partai Hijau, dan salah satu wakil Klöckner lainnya dijadwalkan akan berbicara di acara CSD Berlin pada 26 Juli 2025. Pegawai Bundestag juga dijadwalkan hadir dalam parade tersebut. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tidak akan ada kereta hias dari Bundestag di parade tahun ini, keputusan ini juga datang dari Klöckner.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh: Iryanda Mardanuz
    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Pendukung Transeksual Meradang Dengar Trump Sebut Hanya Ada 2 Gender’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tunjangan Profesi Guru Non-ASN Kemenag Naik Rp500 Ribu per Bulan

    Tunjangan Profesi Guru Non-ASN Kemenag Naik Rp500 Ribu per Bulan

    GELORA.CO -Pemerintah menaikkan tunjangan profesi bagi 227.147 guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) binaan Kementerian Agama sebesar Rp500 ribu per bulan. Kenaikan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik. Tunjangan profesi yang semula Rp1,5 juta kini menjadi Rp2 juta per bulan.

    “Alhamdulillah, sesuai arahan Presiden Prabowo, tunjangan profesi guru bukan ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta,” ujar Menag di Jakarta, Minggu, 13 Juli 2025.

    Kenaikan tunjangan ini diberikan kepada guru bukan ASN yang belum disetarakan (non-inpasing) dalam jabatan, pangkat, dan kualifikasi akademik setara ASN. 

    Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada guru bersertifikat pendidik sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya.

    Guru penerima kenaikan tunjangan terdiri dari 196.119 guru binaan Direktorat GTK Madrasah (Ditjen Pendidikan Islam), 17.240 guru binaan Direktorat PAI (Ditjen Pendidikan Islam), 12.432 guru binaan Ditjen Bimas Kristen, 856 guru binaan Ditjen Bimas Katolik, 220 guru binaan Bimas Buddha dan 280 guru binaan Bimas Hindu.

    Pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan tunjangan sebesar Rp500 ribu per bulan sejak Januari 2025.

    Kementerian Agama telah menginstruksikan seluruh Kantor Wilayah Kemenag Provinsi untuk segera menyosialisasikan kebijakan ini dan mempercepat proses pencairan, termasuk pembayaran kekurangan tunjangan yang belum terbayar.

    “Kita juga melibatkan Itjen Kemenag untuk memastikan pencairan sesuai regulasi dan petunjuk teknis,” tegas Menag.

    Menag berharap, kenaikan tunjangan ini dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam mendidik dan menjadi teladan bagi peserta didik, baik secara jasmani maupun ruhani. 

  • Kemensos Pinjam Lahan dari 44 Pemda dan 3 Universitas untuk Gelar Sekolah Rakyat Rintisan Nasional 10 Juli 2025

    Kemensos Pinjam Lahan dari 44 Pemda dan 3 Universitas untuk Gelar Sekolah Rakyat Rintisan Nasional 10 Juli 2025

    Kemensos Pinjam Lahan dari 44 Pemda dan 3 Universitas untuk Gelar Sekolah Rakyat Rintisan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 44 pemerintah daerah dan tiga universitas untuk peminjaman lahan dalam penyelenggaraan program
    Sekolah Rakyat
    Rintisan.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menuturkan, pinjam pakai lahan atau gedung ini akan digunakan untuk penyelenggaraan
    Sekolah Rakyat Rintisan
    tahun 2025/2026.
    “Ada 44 (pemda terdiri dari) provinsi, kabupaten, kota, dan 3 universitas. Sebagian besar di Jawa, sebagian. Tapi hampir merata,” kata Saifullah usai agenda penandatanganan perjanjian pinjam pakai BMD milik pemda dan universitas, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
    Gus Ipul
    menegaskan bahwa pinjam pakai gedung ini hanya bersifat sementara selama proses pembangunan Sekolah Rakyat berlangsung.
    Nantinya, setelah pembangunan gedung permanen rampung, aset akan dikembalikan ke pemilik masing-masing.
    “Di bulan September rencananya (pembangunan permanen) yang direncanakan oleh Kementerian PU, rencananya nanti di bulan September,” ucapnya.
    Gus Ipul, panggilan karibnya, mengatakan bahwa pihaknya sedang memenuhi seluruh syarat untuk memulai pembangunan.
    “Artinya akan dibangun saat lahannya sudah
    clear and clean
    , kalau sekarang masih ada yang kurang ini, kurang itu. Tapi kalau sudah
    clear and clean
    , baru nanti ditetapkan sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat permanen,” jelas dia.
    Tenggat waktu peminjaman ini, kata Gus Ipul, akan berlangsung selama setahun.
    “Ya sifatnya sementara. Setahun ke depan minimal. Nanti kalau habis ya bisa kita perpanjang,” ucapnya.
    Ia memastikan, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Total akan ada lebih dari 9.700 siswa.
    Tahap pertama sebanyak 63 sekolah akan dibuka pada 14 Juli 2025, sisanya menyusul di akhir bulan.
    Sementara, lebih dari 4.000 orang yang akan terlibat dalam Sekolah Rakyat, terdiri atas 1.554 guru, 53 kepala sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya seperti kepala asrama dan pamong.
    Sebanyak 600 guru akan ditugaskan khusus untuk bidang pendidikan agama, baik Islam, Kristen, maupun agama lainnya.
    Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal di berbagai daerah, Kementerian Sosial telah menyiapkan sistem koordinasi berbasis wilayah, dengan penanggung jawab dan koordinator regional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ajal Ratusan Pengikut Sekte Maut Peoples Temple dalam Bunuh Diri Massal

    Ajal Ratusan Pengikut Sekte Maut Peoples Temple dalam Bunuh Diri Massal

    GUYANA – Hari ini, 41 tahun yang lalu, ratusan anggota Peoples Temple di Jonestown mati dalam peristiwa bunuh diri massal. Beberapa sekarat. Hanya segelintir yang selamat dan bisa menceritakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah ini. Tim Carter, salah satunya. Dan ini kisah tentang hari paling buruk yang barangkali tak mungkin ia lupakan.

    Hari itu, 18 November 1978, Carter menghadiri undangan pertemuan besar –disebut juga pertemuan gereja– di sebuah paviliun di dalam hutan Guyana, Jonestown. Di sana, ia menemui ratusan kolega sesama anggota Peoples Temple, sebuah sekte dalam Kristen yang dikenal di Indianapolis sejak tahun 1950-an.

    Betapa terkejutnya Carter ketika sampai di Paviliun Jonestown. Di tempat yang oleh seluruh pengikut sekte disebut Surga Jonestown itu Carter menyaksikan ratusan orang membunuh diri mereka sendiri. Hari itu, Carter kehilangan tetangga, teman, hingga istri dan anaknya.

    “Apa yang saya lihat dan dengar di sana, orang-orang berteriak. Orang-orang menangis. Saya tahu persis apa yang saya dengar. Dan itu bukan pengalaman menyenangkan,” kata Carter seperti dikutip abcnews.go.com.

    Terhitung, 909 orang tewas setelah mengonsumsi racun sianida. Dari ratusan yang tewas, anak-anak jadi barisan yang pertama meregang nyawa. Mereka dicekoki cairan sianida, obat penenang, dan jus buah yang disemprotkan ke dalam tenggorokan dengan jarum suntik.

    Setelah anak-anak, selanjutnya adalah orang dewasa. Mereka didoktrin untuk meminum racun sianida. Tak semua orang di dalam barisan sekte cukup gila untuk menuruti perintah mati itu. Namun, mereka tak punya pilihan lain.

    Ada penjaga bersenjata mengelilingi mereka ketika peristiwa itu terjadi. Jadi, jika bukan racun, maka timah panas penjaga yang akan membunuh mereka. Sedangkan Carter yang terlambat datang dan sejumlah anggota sekte lain yang tengah berada di daerah lain saat peristiwa terjadi, selamat.

    Asal gagasan gila sekte maut

    Gagasan gila Peoples Temple untuk bunuh diri massal bukan muncul begitu saja. Ada sejumlah peristiwa panjang yang terjadi di sepanjang eksistensi sekte maut itu.

    Peoples Temple didirikan oleh seorang pendeta bernama Jim Jones. Ia dikenal sebagai pendeta karismatik yang membawa narasi kesetaraan ras. Jones juga memainkan narasi tentang perlawanan terhadap gerakan apharteid dalam gereja yang ia dirikan.

    Tim Carter pun dahulunya adalah pengikut setia Jones. Menurutnya, narasi yang ‘dijual’ Jones kepada pengikutnya amat tepat dengan isu aktual saat itu.

    “Ketika dia (Jones) bicara tentang hak-hak sipil dan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat Amerika, itu merupakan salah satu hal yang wajib kamu dengarkan,” kata warga Guyana, Amerika Serikat itu.

    Pendeta Jim Jones (Commons Wikimedia)

    Pada 1965, Jones memindahkan kelompoknya ke California Utara. Setelah tahun 1971, mereka pindah ke San Francisco. Satu tahun sebelumnya, gereja Jones diterpa isu penipuan dan penganiayaan. Media saat itu menyebut Jones dan petinggi di kelompoknya melakukan penipuan keuangan dan penganiayaan fisik terhadap anak-anak di dalam kelompok.

    Jones pun makin paranoid. Ia kemudian membawa pengikutnya pindah ke Guyana. Di Guyana, Jones menjanjikan tanah surga di wilayah yang ia sebut Jonestown kepada para pengikut setianya. Namun, tentu saja, tanah surga yang dijanjikan tak pernah benar-benar ada.

    Beberapa pengikut Jones mulai kritis. Mereka mempertanyakan janji Jones soal tanah surga. Namun, pengikut yang mengkritisi Jones justru dihukum. Paspor mereka disita. Surat-surat yang menyangkut hajat hidup mereka pun diblokir. 

    Hingga pada 1978, beberapa mantan anggota Peoples Temple meyakinkan anggota Kongres Amerika Serikat dari California, Leo Ryan untuk pergi ke Jonestown dan menyelidiki pemukiman itu. 

    Pemukiman anggota Peoples Temple di Jonestown (Commons Wikimedia)

    Pada 17 November 1978, Ryan bersama beberapa jurnalis dan pengamat tiba di Jonestown. Awalnya, kunjungan berjalan lancar. Tapi, ketika rombongan Ryan hendak pulang, beberapa warga Jonestwon meminta agar mereka ikut pulang beserta rombongan. 

    Mengetahui adanya pengkhianatan dari pengikutnya, Jones merasa tertekan dan menyuruh bawahannya untuk menyerang Ryan. Singkat cerita, Ryan berhasil disergap oleh para pengikut Jones di landasan udara ketika mereka berusaha pergi. Ryan beserta empat orang lainnya dibunuh ketika mereka naik pesawat sewaan. 

    Barulah setelah peristiwa itu, Jones memerintahkan kepada seluruh pengikutnya untuk berkumpul di Paviliun Jonestown dan melakukan apa yang disebutnya sebagai tindakan revolusioner, yakni bersama-sama mengakhiri hidup dengan racun sianida.

  • Tindakan Pembubaran Ibadah Harus Dihentikan

    Tindakan Pembubaran Ibadah Harus Dihentikan

    JAKARTA – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, seperti di Jawa Barat. Ia pun menegaskan bahwa beribadah sesuai keyakinan adalah hak warga negara yang dijamin secara konstitusional.

    “Beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara dan wajib dilindungi oleh negara. Tidak ada alasan apapun membenarkan pembubaran aktivitas ibadah. Apalagi jika pembubaran diiringi dengan intimidasi dan persekusi,” ujar Willy Aditya, Rabu, 9 Juli.

    Willy mengatakan, hak kebebasan beribadah telah diatur secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2 dimana disebutkan bahwa setiap orang bebas meyakini kepercayaan, sesuai hati nuraninya, memeluk agama, demikian juga beribadat menurut agamanya.

    Oleh karena itu, Willy berharap semua warga negara menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga pembubaran paksa suatu ibadah tidak dapat dibenarkan.

    “Dalam hukum kita, tidak ada ruang bagi tekanan kelompok untuk mengatasi prosedur negara. Jika ini dibiarkan, maka yang dilanggar bukan hanya hukum, tetapi juga prinsip kebinekaan itu sendiri,” tegas Willy.

    Menurut Willy, kerukunan umat beragama akan terwujud bila yang merasa minoritas terus merasa aman menjalankan ibadah bahkan dilingkungan yang dirasa berbeda dengannya. Ia juga menekankan bahwa toleransi bukan sekadar retorika, melainkan harus menjadi nilai yang diwujudkan dalam kebijakan, aturan, dan perilaku aparat negara.

    Ia pun mengajak semua masyarakat Indonesia agar berdialog menemukan persamaan untuk saling mendukung.

    “Kerukunan itu ada ketika semua umat saling menjaga satu sama lain. Bukan saling membatasi. Kalau kita benar-benar menghayati Pancasila, maka bersinergi di dalam perbedaan adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia,” pungkas Willy.

    Seperti diketahui, beberapa waktu lalu perusakan rumah terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, karena menjadi lokasi retret keagamaan. Insiden perusakan yang videonya viral itu menunjukkan sekelompok orang menurunkan kayu salib sambil berteriak-teriak.

    Sejumlah massa juga membubarkan retret pelajar Kristen di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi tersebut secara paksa. Pihak kepolisian menetapkan 8 tersangka dalam kasus tersebut.

    Para tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga diancam Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang.

    Kasus intoleransi lain baru-baru ini juga terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Warga RT 2 dan RT 5 RW 03 Kelurahan Kalibaru menggelar aksi menolak pembangunan gereja di Jalan Palautan Eres, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Videonya viral di media sosial.

    Warga mengklaim penolakan dilakukan karena sejak awal tidak pernah ada sosialisasi ke warga sekitar soal pembangunan gereja.

  • Dokter Tifa Curiga Mulyono dan Samsul Sama-sama Alumni Universitas Pasar Pramuka

    Dokter Tifa Curiga Mulyono dan Samsul Sama-sama Alumni Universitas Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Belum tuntas perkara keaslian ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka turut diragukan keabsahannya.

    Hal ini disuarakan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma lebih dikenal sebagai Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa 8 Juli 2025.

    Dokter Tifa mencurigai Samsul bukan lulusan asli Universitas Bradford, London, Inggris.

    Diketahui, panggilan Samsul disematkan oleh netizen kepada Gibran Rakabuming Raka pada gelaran Pilpres 2024.

    “Ada nggak namanya di IABA – Indonesia Association of British Alumni?” tanya Dokter Tifa.

    Selain itu, dalam riwayat pendidikan yang dimuat website Pemkot Solo, tertulis bahwa Gibran menempuh S2 di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia. Gibran lulus pada 2010.

    “Kalau memang kuliah di Singapore kurun waktu 2007-2010. Terdaftar ngga di PPI Singapore,” singgung Dokter Tifa.

    Dokter Tifa juga menyoroti riwayat pendidikan Gibran di Management Development Institute of Singapore (MDIS).

    “Kalau memang betul kuliah di MDIS Singapore, pakai ijazah SMA mana waktu mendaftar di tahun 2007?” kata Dokter Tifa.

    “SMA Santo Yosef? Kabarnya cuma dua tahun sekolah di sana, itupun ngga naik kelas toh?” sambungnya.

    “SMK Kristen Solo? Kabarnya cuma daftar doang ngga pernah kelihatan nongol di kelas toh?” lanjutnya.

    Dokter Tifa juga meragukan Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School.

    “Bukannya itu sekolah dari SMP? Beneran dapat ijazah dari sana?” cetusnya.

    “Jadi Samsul ini mendaftar kuliah di MDIS Singapore pakai ijazah apa?” imbuhnya.

    Dengan deretan kejanggalan tersebut, Dokter Tifa mencurigai Samsul dan ayah kandungnya, Jokowi sama-sama lulusan Universitas Pasar Pramuka (UPP).

    “Atau jangan-jangan satu almamater dengan Buapakmu – UPP?” pungkas Dokter Tifa.

    Sebagai informasi, Gibran kabarnya pernah mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura.

    Kemudian pada 2007 Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore (MDIS). Ayah Jan Ethes Srinarendra kemudian melanjutkan studi S2 di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia.

  • Ijazah Gibran Semakin Meragukan, Dokter Tifa Kembali Singgung Universitas Pasar Pramuka

    Ijazah Gibran Semakin Meragukan, Dokter Tifa Kembali Singgung Universitas Pasar Pramuka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Praktisi Nutritional Neuroscience sekaligus Pegiat Media Sosial, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa memberondong berbagai pertanyaan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    “Sekarang Ijazah Samsul: Kalau memang lulusan asli Universitas Bradford Inggris Ada ngga namanya di IABA – Indonesia Association of British Alumni?” kata Tifa dikutip dari unggahannya di X, Selasa (8/7/2025).

    Ia juga menanyakan, apakah Gibran terdaftar dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Singapore. Huka berkuliah pada 2007-2010.

    “Kalau memang kuliah di Singapore kurun waktu 2007-2010. Terdaftar ngga di PPI Singapore Perhimpunan Pelajar Singapore selama kuliah?” ujarnya.

    “Kalau memang betul kuliah di MDIS Singapore, pakai ijazah SMA mana waktu mendaftar di tahun 2007?” tambahnya.

    Tifa juga menanyakan terkait Sekolah Menengah Atas (SMA) Gibran. Ia bertanya apa benar pernah tidak naik kelas.

    “SMA Santo Yosef? Kabarnya cuma dua tahun sekolah di sana, itupun ngga naik kelas toh?” ucapnya.

    “SMK Kristen Solo? Kabarnya cuma daftar doang ngga pernah kelihatan nongol di kelas toh?” tambahnya.

    Tidak hanya itu, Tifa turut menanyakan sekolah yang dihubungkan dengan Gibran selama ini.

    “Orchid Park Secondary School? Bukannya itu sekolah dari SMP? Beneran dapat ijazah dari sana?” imbuhnya.

    Bahkan, Tifa mencecar soal sekolah yang ternyata hanya tempat kursus.

    “UTS Insearch Australia? Bukannya itu kursus bukan SMA? Dan cuma program kursus 1 tahun? Masa bisa dapat ijazah SMA?” tambah Tifa.

    Merujuk pada hal tersebut, Tifa menanyakan ijazah apa yang digunakan mendaftar kuliah.

  • Banjir Texas Tewaskan 100 Orang, Ada Kaitan dengan Efisiensi Anggaran?

    Banjir Texas Tewaskan 100 Orang, Ada Kaitan dengan Efisiensi Anggaran?

    Jakarta –

    Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Texas bagian tengah pada Jumat (04/07) lalu kini telah mencapai lebih dari 100 orang. Sejumlah orang lainnya dilaporkan hilang.

    Setidaknya 84 korban56 orang dewasa dan 28 anak-anak tewas di wilayah Kerr akibat luapan Sungai Guadalupe setelah hujan deras mengguyur pada Jumat (04/07), bertepatan libur nasional 4 Juli.

    Sekitar 22 orang dewasa dan 10 anak-anak belum teridentifikasi, kata kantor kepolisian lokal Kerr.

    Tim pencarian dan penyelamatan sedang berjuang menembus tepi sungai yang tertimbun lumpur. Upaya mereka terkendala hujan dan badai petir yang terus mengancam wilayah tersebut. Harapan untuk menemukan korban selamat semakin tipis empat hari setelah bencana terjadi.

    Camp Mystic, sebuah kamp musim panas bagi remaja perempuan Kristen, mengonfirmasi bahwa setidaknya 27 orang dan staf termasuk di antara korban tewas. Sebanyak 10 perempuan dan seorang pembimbing kamp masih hilang.

    Camp Mystic mengatakan: “Hati kami hancur bersama keluarga yang mengalami tragedi yang tak terbayangkan ini.”

    Richard Eastland, 70, pemilik bersama dan direktur Camp Mystic, tewas saat berusaha menyelamatkan anak-anak, menurut laporan Austin American-Statesman.

    Dalam perkiraan terbarunya, Badan Cuaca Nasional (NWS) memprediksi badai petir yang bergerak lambat berpotensi membawa banjir bandang lanjutan ke wilayah tersebut.

    Para pengkritik pemerintahan Trump berusaha mengaitkan bencana ini dengan pemangkasan ribuan pekerjaan di badan induk NWS, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA).

    Kantor NWS yang bertanggung jawab atas perkiraan cuaca di wilayah tersebut memiliki lima karyawan yang bertugas saat badai petir melanda Texas pada Kamis (03/07) malam, jumlah yang biasa untuk sif malam saat cuaca ekstrem diperkirakan terjadi.

    Gedung Putih menolak anggapan bahwa pemotongan anggaran di Badan Cuaca Nasional (NWS) oleh pemerintahan Presiden Donald Trump menghambat respons bencana.

    “Itu adalah bencana alam,” kata Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers pada Senin (07/07).

    “Bukan kesalahan pemerintahan bahwa banjir terjadi pada waktu itu, tetapi ada peringatan dini dan konsisten, dan, sekali lagi, Badan Cuaca Nasional telah melakukan tugasnya.”

    Dia menjelaskan bahwa kantor NWS di Austin-San Antonio mengadakan briefing untuk pejabat lokal pada malam sebelum banjir dan mengeluarkan peringatan banjir sore hari itu, sebelum mengeluarkan sejumlah peringatan banjir pada malam hari dan dini hari 4 Juli.

    Trump menanggapi dengan tegas ketika ditanya pada Minggu (06/07) apakah pemotongan anggaran pemerintah federal menghambat tanggap darurat. Dia awalnya seolah-olah mengalihkan kesalahan “sistem Biden”, merujuk pada pendahulunya dari Partai Demokrat.

    “Tapi saya juga tidak akan menyalahkan Biden,” tambahnya. “Saya hanya akan mengatakan ini adalah bencana 100 tahun.”

    Senator Texas Ted Cruz, dari Partai Republik, mengatakan dalam konferensi pers pada Senin bahwa saat ini bukan waktunya untuk “menyalahkan satu sama lain secara partisan”.

    Seorang aktivis lokal, Nicole Wilson, telah meluncurkan petisi untuk mendesak pemasangan sirene banjir di Kerr.

    Sistem semacam itu telah dibahas di wilayah Kerr selama hampir satu dekade, tetapi dananya belum pernah dialokasikan.

    Wakil Gubernur Texas, Dan Patrick, mengakui pada Senin bahwa sirene tersebut mungkin telah menyelamatkan nyawa, dan mengatakan sirene tersebut harus dipasang sebelum musim panas mendatang.

    Sementara itu, ucapan belasungkawa terus berdatangan dari seluruh dunia.

    Raja Charles III telah menulis surat kepada Presiden Trump untuk mengekspresikan “kesedihan yang mendalam” atas banjir yang dahsyat.

    Raja “menyampaikan belasungkawa yang paling dalam” kepada mereka yang kehilangan orang yang dicintai, kata Kedutaan Besar UK di Washington.

    Setelah banjir mematikan di Texas, beberapa anggota Partai Demokrat telah memperingatkan “konsekuensi” pemotongan anggaran pemerintah federal oleh pemerintahan Trump, termasuk pemangkasan anggaran untuk pegawai pemerintah federal seperti ahli meteorologi.

    Senator Chris Murphy mengatakan: “Ramalan cuaca yang akurat membantu mencegah bencana mematikan.”

    Saran tersebut mengindikasikan bahwa pemotongan anggaran mungkin telah menghambat kemampuan Badan Cuaca Nasional (NWS)lembaga pemerintah yang menyediakan prakiraan cuaca di ASuntuk memprediksi banjir dengan akurat dan memberikan peringatan dini.

    Namun, Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada Senin: “Badan-badan tersebut [NWS] telah cukup staf jadi klaim sebaliknya sepenuhnya tidak benar.”

    BBC Verify telah meneliti dampak pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Trump di bidang ini. Meskipun ada pengurangan tenaga kerja di NWS, para ahli yang kami wawancarai mengatakan bahwa jumlah personel yang tersedia untuk banjir di Texas tampaknya memadai.

    Apa saja pemotongan anggaran yang diusulkan?

    Pemerintahan Trump telah mengusulkan pemotongan 25% dari anggaran tahunan Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) sebesar US$6,1 miliar. NOAA adalah lembaga yang mengawasi Badan Cuaca Nasional (NWS).

    Pemotongan ini akan berlaku pada tahun fiskal 2026 yang dimulai pada Oktober tahun ini sehingga pemotongan ini tidak akan berkontribusi pada tragedi di Texas.

    Namun, jumlah pegawai NWS telah dikurangi secara terpisah melalui upaya efisiensi pemerintahan Trump sejak Januari.

    Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge), yang sebelumnya dipimpin oleh Elon Musk, menawarkan pemutusan hubungan kerja sukarela (buyouts) serta pensiun dini kepada pegawai pemerintah federal. Departemen ini juga mengakhiri kontrak sebagian besar pegawai yang sedang dalam masa percobaan.

    Akibatnya, sekitar 200 orang di NWS mengambil pemutusan hubungan kerja sukarela dan 300 orang memilih pensiun dini, menurut Tom Fahy, Direktur Serikat Pekerja NWS. Sebanyak 100 orang lainnya akhirnya dipecat dari layanan tersebut, katanya.

    Secara total, NWS kehilangan 600 dari 4.200 karyawannya, kata Fahy, menyebabkan beberapa kantor di seluruh negeri beroperasi tanpa staf yang cukup.

    Pada April, kantor berita Associated Press melaporkan bahwa mereka melihat data yang dikompilasi oleh karyawan NWS menunjukkan bahwa setengah dari kantornya memiliki tingkat kekosongan 20%dua kali lipat dari tingkat pada 10 tahun sebelumnya.

    Meskipun demikian, ahli iklim mengatakan kepada BBC Verify bahwa perkiraan cuaca dan peringatan banjir NWS di Texas pekan lalu telah berjalan sesuai harapan.

    “Perkiraan dan peringatan semuanya berjalan secara normal. Tantangan dalam peristiwa ini adalah sangat sulit untuk memprediksi jenis hujan ekstrem dan lokal seperti ini,” kata Avantika Gori, asisten profesor teknik sipil dan lingkungan di Rice University di Texas.

    Dan Andy Hazelton, seorang ilmuwan iklim yang membuat prakiraan jalur badai untuk NOAA hingga kena pemutusan hubungan kerja pada Februari, mengatakan: “Saya tidak berpikir masalah kekurangan staf berkontribusi langsung pada peristiwa ini. Mereka mengeluarkan peringatan dini.”

    Bagaimana dampaknya terhadap kantor-kantor pelayanan di Texas?

    Namun, beberapa ahli menyarankan bahwa pemotongan tenaga kerja mungkin telah menghambat kemampuan kantor-kantor NWS lokal di Texas untuk berkoordinasi secara efektif dengan layanan darurat lokal.

    “Ada pertanyaan serius mengenai apakah penyampaian informasi cuaca dilakukan dengan cara yang kurang optimal,” kata Daniel Swain, seorang ilmuwan iklim dari Universitas California Los Angeles.

    “Dampak tersebut mungkin dapat dihindari sebagian jika beberapa orang di layanan cuaca yang bertanggung jawab atas komunikasi tersebut masih bekerja – yang sayangnya tidak terjadi di beberapa kantor lokal,” tambahnya.

    Kantor San Angelo dan San Antonio, yang mencakup wilayah yang terkena banjir, dilaporkan memiliki beberapa lowongan pekerjaan yang belum terisi.

    Misalnya, situs web kantor San Antonio mencantumkan beberapa posisi yang kosong, termasuk dua ahli meteorologi.

    Tim evakuasi mencari korban banjir di Texas. (Getty Images)

    Direktur Serikat Pekerja NSW mengatakan kepada BBC Verify bahwa kantor San Angelo kekurangan ahli hidrologi senior, ilmuwan yang spesialis dalam peristiwa banjir.

    Kantor San Antonio juga kekurangan seorang “meteorolog koordinator peringatan”, yang bertugas mengoordinasikan komunikasi antara kantor peramalan cuaca lokal dan layanan manajemen darurat di komunitas, kata Fahy.

    Namun, ia mencatat bahwa kedua kantor tersebut telah meningkatkan jumlah staf secara sementara sebagai antisipasi peristiwa cuaca berbahaya, yang merupakan hal biasa dalam situasi semacam ini.

    “Kantor prakiraan cuaca NWS di Austin/San Antonio dan San Angelo, Texas, memiliki peramal cuaca tambahan yang bertugas selama peristiwa banjir katastropik,” kata juru bicara NWS, Erica Grow Cei, dalam pernyataan kepada BBC Verify. “Semua prakiraan dan peringatan dikeluarkan tepat waktu,” tambahnya.

    Meteorolog NWS, Jason Runyen, yang bertugas di wilayah San Antonio, juga mengatakan dalam pernyataan bahwa di kantor yang biasanya memiliki dua prakirawan cuaca bertugas selama cuaca cerah, mereka memiliki “hingga lima orang staf”.

    Ketika ditanya pada Minggu apakah pemotongan anggaran pemerintah telah meninggalkan posisi kunci kosong di NWS, Presiden Trump mengatakan kepada wartawan: “Tidak, mereka tidak melakukannya.”

    Apakah peluncuran balon cuaca dikurangi?

    Dalam sebuah video yang dibagikan ribuan kali di media sosial, ahli meteorologi AS John Morales mengatakan: “Telah terjadi pengurangan 20% dalam peluncuran balon cuaca… Apa yang mulai kita lihat adalah bahwa kualitas perkiraan cuaca semakin menurun.”

    Beberapa pengguna media sosial mengutip pernyataan Morales sebagai bukti bahwa pemotongan anggaran telah membatasi kemampuan prakirawan cuaca untuk memprediksi peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir di Kerr, Texas.

    Balon cuaca adalah alat penting yang digunakan oleh meteorolog untuk mengumpulkan data cuaca – mulai dari suhu, kelembapan, tekanan, hingga kecepatan angin – dari atmosfer atas.

    Di AS, stasiun NWS biasanya meluncurkan balon cuaca dua kali sehari.

    Dalam serangkaian pernyataan publik yang dirilis sejak Februari, NWS mengonfirmasi bahwa mereka telah menangguhkan atau mengurangi peluncuran balon cuaca di setidaknya 11 lokasi di seluruh negeri, yang mereka atribusikan pada kekurangan staf di kantor peramalan cuaca lokal.

    Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi peluncuran balon cuaca di daerah yang terkena banjir di Texas.

    Data yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa, menjelang banjir, peluncuran balon cuaca dilakukan sesuai rencana di Del Rio, stasiun peluncuran terdekat dengan pusat banjir, mengumpulkan data yang digunakan untuk meramalkan cuaca, yang menurut para ahli sudah memadai.

    BBC

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suara Palestina Desak PBB Buntut Warga Israel Serbu Al-Aqsa

    Suara Palestina Desak PBB Buntut Warga Israel Serbu Al-Aqsa

    Jakarta –

    Salah satu kompleks suci bagi umat muslim, Masjid Al-Aqsa, di Yerusalem Timur, diserbu pemukim Israel ilegal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta ambil sikap soal aksi pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa.

    Otoritas Palestina mengatakan bahwa aksi penyerbuan pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa semakin meningkat. Palestina mendesak PBB untuk mengambil tindakan menyikapi hal tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Senin (7/7), mengatakan bahwa penyerbuan para pemukim Israel akan memiliki konsekuensi serius terhadap status quo historis dan legal di lokasi konflik dan di kota yang diduduki.

    Kementerian Luar Negeri Palestina meminta PBB untuk mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan Yerusalem, dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen yang ada di dalam wilayah tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan kepada PBB dan badan-badannya “untuk memikul tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan kota Yerusalem dan tempat-tempat suci Kristen dan Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan dan rencana eskalasi sepihak pendudukan (Israel)”.

    Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Sementara umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount atau Gunung Bait Suci dan mengklaim tempat itu sebagai lokasi dua kuil Yahudi pada zaman kuno.

    Bukan Penyerbuan Pertama Kali

    Potret warga salat di Masjid Al-Aqsa. (REUTERS/Ammar Awad)

    Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina, para pemukim Israel yang ilegal telah melakukan sedikitnya 25 penyerbuan di kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan lalu.

    Disebutkan juga oleh kementerian itu bahwa pasukan Israel menutup Church of the Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus selama 11 hari, melarang umat Kristen untuk berdoa di sana, dengan dalih masalah keamanan.

    Aksi menyerbu Masjid Al-Aqsa tak hanya dilakukan oleh pemukim Israle. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, pernah mendatangi kompleks Masjid Al-Aqsa, pada Senin (26/5) lalu.

    Kunjungan terbaru menteri garis keras Israel ini dilakukan saat Israel merayakan ‘Hari Yerusalem’ yang menandai perebutan Yerusalem Timur oleh Israel dalam perang Arab-Israel tahun 1967 silam.

    “Saya naik ke Temple Mount untuk Hari Yerusalem, dan berdoa untuk kemenangan dalam perang, untuk pemulangan semua tawanan kita, dan untuk keberhasilan kepala Shin Bet yang baru ditunjuk–Mayor Jenderal David Zini,” kata Ben Gvir dalam pernyataan via Telegram.

    Israel menduduki Yerusalem Timur, yang menjadi lokasi kompleks Masjid Al-Aqsa berada, selama perang Arab-Israel tahun 1967 silam. Pada tahun 1980, Israel mencaplok seluruh kota tersebut dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ferdinand Hutahaean ‘Tampar’ Menteri Natalius Pigai: Gagal Menegakkan HAM di Indonesia

    Ferdinand Hutahaean ‘Tampar’ Menteri Natalius Pigai: Gagal Menegakkan HAM di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut Menteri Natalius Pigai, gagal menegakkan HAM di Indonesia.

    Bukan tanpa alasan, Ferdinand blak-blakan mengatakan hal tersebut dengan berkaca pada insiden perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah di Sukabumi.

    “Ini kan persoalan bukan ditindaklanjuti atau tidak. Yang pasti bahwa Natalius Pigai sebagai Menteri HAM telah gagal membina jajarannya untuk berpihak kepada korban pelanggaran HAM,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (7/7/2025).

    Ferdinand menegaskan, perusakan rumah ibadah merupakan pelanggaran HAM yang mesti ditindaklanjuti dengan serius.

    “Natalius Pigai tidak cukup hanya mengklarifikasi seperti itu, tidak menindaklanjuti,” tukasnya.

    Ferdinand bilang, sebagai orang nomor satu di Kementerian HAM, Natalius Pigai mestinya tidak sekadar beretorika terkait peristiwa di Sukabumi.

    “Kita menunggu statementnya dia sebetulnya soal pembubaran ibadah, pelarangan dan penghambatan pembangunan rumah ibadah. Kan kita belum mendengar statement Natalius Pigai dalam hal ini. Itu yang kita tuntut dari dia,” kunci Ferdinand.

    Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan tidak akan memproses usulan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pembubaran retret remaja Kristen di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

    Pernyataan tegas itu disampaikan Pigai merespons wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Thomas S Swarta, Staf Khusus Menteri HAM.

    Dikatakan Pigai, usulan tersebut tidak mewakili sikap resmi Kementerian HAM.