Xcloud.id

agama: Kristen

  • Cek Kesiapan Natal 2025, Kapolres Bojonegoro Turun Tangan Pastikan Keamanan Gereja

    Cek Kesiapan Natal 2025, Kapolres Bojonegoro Turun Tangan Pastikan Keamanan Gereja

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Memastikan perayaan Natal 2025 berjalan aman dan khidmat, jajaran Polres Bojonegoro bergerak cepat memperketat pengamanan wilayah. Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi turun langsung memantau kesiapan sejumlah gereja prioritas di kawasan Kota Bojonegoro, Minggu (7/12/2025).

    Langkah preventif ini diambil guna menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang puncak perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Fokus Pengamanan di Titik Vital
    Didampingi Pejabat Utama (PJU) Polres, AKBP Afrian menyambangi tiga lokasi peribadatan utama, yakni Gereja Katolik Paroki Santo Paulus di Jalan Panglima Sudirman, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) di Jalan Teuku Umar, serta Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Alfa Omega di Jalan Hayamwuruk.

    Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengecekan teknis mendetail. Kapolres berdialog intensif dengan para pengurus gereja mengenai standar operasional prosedur (SOP) keamanan, mulai dari sterilisasi area, alur masuk jemaat, hingga skema parkir untuk mengantisipasi penumpukan massa.

    “Kami ingin memastikan setiap celah kerawanan dapat diantisipasi, sehingga jemaat bisa beribadah dengan tenang tanpa rasa was-was,” tegas AKBP Afrian, Senin (8/12/2025).

    Sinergi dan Kewaspadaan Ditingkatkan
    Dalam arahannya, Kapolres menekankan bahwa Polres Bojonegoro siap mengerahkan personel maksimal untuk mengawal rangkaian ibadah. Namun, ia juga meminta pihak internal gereja untuk meningkatkan kewaspadaan mandiri, terutama dalam memeriksa barang bawaan jemaat atau tamu yang tidak dikenal.

    “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Jika situasi membutuhkan, penebalan personel pengamanan akan segera kami lakukan,” tambahnya.

    Selain aspek teknis keamanan, AKBP Afrian turut menyuarakan pesan toleransi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Bojonegoro untuk bersama-sama menjaga kerukunan antarumat beragama. Momentum Natal dan Tahun Baru diharapkan menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menciptakan suasana kota yang damai.

    “Mari kita jaga Bojonegoro agar tetap kondusif. Peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dini potensi gangguan sangat kami butuhkan demi kenyamanan bersama,” pungkasnya.

    Dengan persiapan matang dan sinergi solid antara kepolisian dan masyarakat, perayaan Natal 2025 dan tahun baru 2026 di Kabupaten Bojonegoro diproyeksikan berlangsung aman, tertib, dan penuh sukacita. [lus/kun]

  • Kenapa Trump Cawe-cawe Melulu Urusan Negara Lain?

    Kenapa Trump Cawe-cawe Melulu Urusan Negara Lain?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecam kebijakan migrasi Eropa, mendukung kandidat-kandidat presiden sayap kanan, dan mengutuk upaya perlindungan iklim global. Kelanjutan dari perang budaya nasional, dia bawa ke panggung internasional.

    Dalam pemilihan presiden di Honduras, terlihat pertarungan yang sangat ketat. Pada satu titik dalam penghitungan, hanya sekitar 500 suara yang memisahkan dua kandidat terkuat: Salvador Nasralla dari kubu sentris dan Nasry Asfura dari kubu konservatif kanan.

    Bagi Trump, hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk kembali membela Asfura secara terang-terangan. Ia menuduh otoritas pemilu menguntungkan lawan Asfura.

    “Kelihatannya Honduras sedang mencoba memanipulasi hasil pemilihan presiden,” tulis Donald Trump di platform daringnya, Truth Social.

    Jika hal itu terjadi, ia mengancam akan memberikan konsekuensi serius. “Jika mereka melakukannya, mereka akan menanggung akibatnya dengan pahit!”

    Memang, sudah beredar rumor selama berhari-hari tentang kecurangan pemilu — dari kedua belah pihak. Di Honduras, hal semacam ini bukan hal baru: Pemilu tahun 2013 dan 2017 pun dibayangi tuduhan penipuan serius. Selain itu, Honduras adalah negara kecil yang secara geopolitik relatif tidak signifikan. Mengapa reaksi Presiden AS kali ini begitu keras?

    Berpikir dalam “lingkup kepentingan”

    Donald Trump tampaknya menyukai gagasan tentang zona pengaruh politik, ujar Cathryn Clver-Ashbrook, pakar transatlantik dari Yayasan Bertelsmann-Stiftung: “Ia memahami perannya di Gedung Putih hampir secara imperial, dan ia senang ketika dunia bergerak sesuai kepentingannya — khususnya di belahan bumi Barat. Dan perlu ditekankan bahwa itu adalah kepentingannya pribadi, bukan kepentingan klasik kebijakan luar negeri Amerika.”

    Ia juga merujuk pada pertukaran mata uang senilai 20 miliar dolar AS dengan Argentina yang diprakarsai Trump untuk membantu Presiden Javier Milei keluar dari krisis likuiditas. “Ini menunjukkan munculnya kebijakan baru yang sudah lama tidak dilakukan AS terhadap negara-negara tetangganya di Amerika Latin dan Selatan.”

    Campur tangan juga di Eropa

    Dan tidak hanya di sana. Di Polandia, Trump secara terbuka mendukung Karol Nawrocki, seorang nasional-konservatif yang skeptis terhadap Uni Eropa. Di Hungaria ia mendukung Viktor Orbn.

    Di Jerman, hubungan antara pemerintah AS dan partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) belakangan semakin intens. Beberapa hari lalu, AS bahkan menginstruksikan para diplomatnya di Eropa untuk mendorong kebijakan migrasi yang lebih ketat.

    Organisasi-organisasi yang dekat dengan gerakan “Make America Great Again”- MAGA, seperti Heritage Foundation, melakukan lobi melawan kebijakan iklim Uni Eropa. Ini adalah organisasi yang menerbitkan “Project 2025”, sebuah dokumen yang dipandang sebagai skenario perombakan negara Amerika Serikat.

    Pada tahun pertama masa jabatan keduanya, Presiden AS telah mengubah kebijakan luar negerinya secara drastis; lebih radikal dibanding banyak pendahulunya. Ia meninggalkan prinsip tak tertulis untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara sekutu.

    Tujuan: Membawa perang budaya Amerika ke luar negeri

    Menurut sebuah studi dari European Council on Foreign Relations (ECFR), bagi Presiden AS, kebijakan dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya adalah satu hal yang sama. Ia memahami kebijakan luar negerinya sebagai perpanjangan internasional dari perang budaya yang sedang berlangsung di dalam negeri.

    “Kaum kiri dan Demokrat adalah musuh di dalam; terutama orang Eropa dianggap sebagai kelanjutan mereka di luar negeri,” tulis penulis studi tersebut, Celia Belin.

    Trump memandang Uni Eropa (UE) sebagai “parasit” yang memanfaatkan Amerika, sama seperti ia menuduh kubu Demokrat di AS melemahkan negara.

    Clver-Ashbrook menjelaskan bahwa “pengideologian kebijakan luar negeri Amerika dapat ditemukan di seluruh dokumen inti Project 2025”. Menurut dokumen tersebut, kebijakan luar negeri AS harus jauh lebih didasarkan pada nilai-nilai konservatif yang ketat.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Steve Bannon — mantan penasihat kampanye Trump dan tokoh penting gerakan MAGA — yang baru-baru ini menyebut Rusia sebagai “bangsa Kristen yang saleh” dan “sekutu tradisional” AS.

    Dengan itu, menurutnya, pemerintahan Trump benar-benar meninggalkan fondasi utama kebijakan luar negeri Amerika dan melakukan “pergeseran ideologis besar” yang didorong oleh “ambisi geopolitik yang sangat strategis.”

    Penghinaan terbuka terhadap Eropa

    Menurut Clver-Ashbrook, orang Eropa tidak hanya kerap dibuat tersinggung dalam perundingan mengenai Ukraina. Ketidaksukaan sebagian anggota pemerintahan AS terhadap kaum Eropa yang berhaluan liberal kiri sudah berkali-kali terlihat. Ia mencontohkan sebuah percakapan yang bocor melalui majalah AS The Atlantic mengenai serangan AS di Yaman.

    Dalam chat tersebut, Wakil Presiden AS JD Vance dikabarkan mengatakan bahwa orang Eropa akan terlalu banyak diuntungkan dari serangan itu, dan Menteri Perang Pete Hegseth membalas: “Saya sepenuhnya berbagi kebencian Anda terhadap sifat Eropa yang selalu menumpang. Itu menyedihkan.”

    Perang ideologi melalui kebijakan luar negeri

    Menurut Pawel Zerka dari ECFR, Eropa kini berada di tengah sebuah panggung perang budaya yang diimpor Amerika. Pemerintah AS sedang melancarkan pertarungan ideologis terbuka mengenai isu migrasi, iklim, wokeisme, dan kebebasan berpendapat.

    Pada saat yang bersamaan, Trump mendukung kelompok “Kanan Baru” di mana pun ia bisa, dan menormalkan posisi-posisi radikal mereka. Strategi yang didorong ideologi MAGA ini juga mencakup campur tangan aktif dalam pemilu untuk mendukung kandidat-kandidat konservatif, serta membangun semacam “MAGA International” melalui jaringan sayap kanan, serta mempromosikan media dan konferensi kanan seperti CPAC.

    Bisakah Eropa melawan?

    Menurut Zerka, Eropa sebaiknya tidak membiarkan pemerintahan Trump mengendalikan arah kebijakannya. Alih-alih terus melihat diri sebagai pihak yang bergantung pada AS, Eropa perlu bersama-sama menegaskan kepentingannya secara berdaulat — bahkan jika itu berarti menghadapi tekanan Washington.

    Mayoritas negara UE masih dipimpin oleh pemerintahan yang pro-Eropa. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk tampil lebih bersatu, bukan terpecah oleh kepentingan nasional atau partai politik.

    Clver-Ashbrook melihat ancaman tambahan bagi Eropa: “Organisasi dengan kekuatan finansial besar — termasuk yang berada di belakang Heritage Foundation dan Project 2025 — kini bersiap mempengaruhi Eropa, termasuk melalui sumbangan kepada partai-partai politik.”

    Seperti yang juga diperingatkan oleh lembaga pengawas Lobbycontrol, aturan pendanaan partai di Jerman dan banyak negara Eropa dinilai terlalu lemah dan dapat menjadi “pintu masuk untuk campur tangan asing, termasuk dari dana negara atau dana yang dikendalikan pemerintah AS.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jernman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Ketiduran Pas Menterinya Lagi Pada Ngomong”

    (nvc/nvc)

  • Kemenag Buka Peluang Dosen Naik Jabatan, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

    Kemenag Buka Peluang Dosen Naik Jabatan, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama membuka kembali peluang bagi para dosen rumpun ilmu agama untuk naik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar. Ini merupakan periode III pengajuan kenaikan jabatan akademik.

    Kemenag telah menerbitkan surat pemberitahuan terkait ini kepada pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Koordinator Kopertais Wilayah I–XV, serta jajaran pendidikan pada Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di seluruh agama.

    Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, menegaskan bahwa pembukaan periode ini merupakan tindak lanjut regulasi baru, yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor B-163/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/03/2025. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberi kesempatan bagi para dosen yang telah siap memenuhi persyaratan, termasuk mereka yang belum lolos pada periode sebelumnya.

    “Dosen pada periode II tahun 2025 yang belum lolos dapat mengajukan kembali apabila seluruh ketentuan dan persyaratan kini telah dipenuhi,” ujar Sahiron di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Seluruh proses pengajuan diwajibkan mengikuti Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6237 Tahun 2024 mengenai SOP Penilaian dan Uji Kompetensi. Mekanisme dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman pakptk.kemenag.go.id, sesuai arahan transformasi layanan digital Kemenag.

    “Digitalisasi ini sejalan dengan komitmen Menteri Agama untuk menghadirkan tata kelola pendidikan yang lebih modern dan efisien,” tambahnya.

    Berikut tahapan dan jadwal pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen:

  • Negara dan Pemimpin: Menjaga Batas dalam Demokrasi Nasional 5 Desember 2025

    Negara dan Pemimpin: Menjaga Batas dalam Demokrasi Nasional 5 Desember 2025

    Negara dan Pemimpin: Menjaga Batas dalam Demokrasi
    Sekertaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI)
    STEVEN
    Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya
    How Democracies Die
    (2018) menunjukkan bahwa demokrasi modern tidak runtuh secara dramatis melalui kudeta atau pembubaran paksa lembaga negara.
    Mereka mengingatkan bahwa demokrasi justru sering melemah dari dalam: secara perlahan, legal, dan nyaris tak disadari.
    Salah satunya, melalui
    pemimpin
    yang terpilih secara demokratis, tetapi kemudian mempersonalisasi
    kekuasaan
    .
    Levitsky dan Ziblatt mengingatkan bahwa tanda-tandanya sering sangat halus: ketika kritik dianggap ancaman terhadap kemajuan negara, ketika hukum dibelokkan demi mendukung kepentingan kekuasaaan.
    Bentuk lainnya, ketika program negara dipresentasikan sebagai komitmen pribadi penguasa. Ketika yang terakhir terjadi, batas antara pemimpin dan negara menjadi kabur.
    Dalam literatur klasik, gejala ini dirangkum dalam ungkapan Louis XIV, “L’État, c’est moi”, “Negara adalah saya.”
    Tentu Indonesia tidak sedang menuju monarki absolut. Namun, personalisasi kekuasaan dalam diri pemimpin relevan sebagai pengingat agar demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran dan menjadi hancur.
    Beberapa sinyal awal personalisasi kekuasaan tampak dalam bahasa yang dipakai Presiden Prabowo Subianto.
    Beberapa kali, Prabowo menampilkan diri sebagai sosok dengan misi sejarah dan tanggung jawab yang sudah “ditakdirkan” untuk bangsa Indonesia.
    Narasi bahwa 08 adalah julukannya selagi masih berdinas di Tentara, menjadi presiden ke 8 RI, memimpin HUT RI di dekade ke 8 menguatkan “takdirnya” sebagai pemimpin bangsa.
    Narasi semacam ini sah-sah saja dan bukan persoalan pada dirinya. Namun, dalam teori politik ia dapat menjadi fondasi munculnya
    fusion of leader and state
    .
    Secara subtil, legitimasi negara melekat pada pribadi pemimpin. Pada titik ini, bisa terjadi personalisasi kekuasaan presiden.
    Padahal, Negara demokrasi seharusnya dibangun oleh
    rule of law
    dan institusi bukan berpusat kepada persona pemimpinnya.
    Dalam konteks inilah pernyataan Presiden Prabowo bahwa dirinya “bertanggung jawab atas utang proyek Whoosh” perlu dibaca secara cermat.
    Walau dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pemimpin, secara institusional utang negara adalah keputusan sistem anggaran. Ketika bahasa negara diucapkan dalam bentuk komitmen personal, batas antara pemimpin dan negara mulai berubah.
    Fenomena personalisasi juga tampak dalam penggunaan bahasa yang bersifat populis dan hitam putih.
    Dalam beberapa kesempatan, retorika yang digunakan memberi kesan pembelahan hitam-putih antara mereka yang dianggap ‘setia’ dan ‘tidak setia’.
    Misalnya, saat Pidato di hari kelahiran Pancasila, Presiden Prabowo berkata: “Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara,”(
    Kompas
    , 2 Juni 2025).
    Personalisasi semakin terlihat dalam program-program ekonomi yang dalam persepsi publik dilekatkan pada figur presiden.
    Salah satunya adalah makan bergizi gratis (MBG), inisiatif penguatan ekonomi rakyat yang secara formal berada dalam domain kementerian dan lembaga teknis.
    Namun, karena presiden tampil langsung sebagai juru penjelas visi program tersebut, masyarakat kemudian melihatnya sebagai “program presiden”.
    Dalam kacamata teori personalisasi kekuasaan, simbol dan visi kebijakan negara yang dilekatkan pada figur pemimpin mempercepat pengaburan batas antara institusi dan persona.
    Fenomena lain terlihat pada penempatan sejumlah anggota tim sukses dan kampanye dalam jabatan negara.
    Kompensasi politik memang lazim dalam demokrasi. Namun, ketika jabatan strategis diberikan terutama berdasarkan kedekatan personal, tata kelola negara menjadi kumpulan jejaring loyalis, bukan profesionalisme kelembagaan.
    Literatur neo-patrimonialism melihat pola semacam ini sebagai tanda awal bahwa pejabat negara berfungsi lebih sebagai perpanjangan kehendak pemimpin dibanding sebagai bagian dari institusi yang otonom.
    Risiko terbesar personalisasi kekuasaan terletak pada cara negara merespons kritik. Dalam demokrasi, kritik dipahami sebagai bagian dari perbaikan.
    Namun, dalam sistem yang mempersonalisasi pemimpin, kritik terhadap kebijakan sering diperlakukan sebagai serangan terhadap negara.
    Ini pola klasik yang diteropong dalam politik sebagai kemunduran demokrasi. Ketika pemimpin dan negara dianggap identik, perbedaan pendapat dan kontrol dalam demokrasi ditafsirkan penguasa sebagai ancaman dan musuh bangsa.
    Kita mulai melihat pola ini dalam ruang publik: kritik dibalas dengan tudingan “anti-negara”, “antek asing”, “tidak sesuai dengan UUD 1945”, atau “musuh negara”.
    Padahal, demokrasi memberi ruang pada kritik sebab kekuasaan yang tanpa kritik akan menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat.
    Agar demokrasi tetap terpelihara dan tidak mengalami kemunduran, kita perlu menghindari personalisasi dan pemusatan kuasa pada presiden. Caranya, dengan melihat negara sebagai entitas yang lebih besar dari pemimpin.
    Presiden memang pemimpin negara. Namun, program strategis negara tidak boleh dilekatkan pada figur presiden.
    Dalam demokrasi, kebijakan publik lahir dari kerja kolektif lembaga negara. Ketika program dibingkai sebagai “program presiden”, kita sedang mengaburkan fakta bahwa pemimpin secara kolektif dan berdasarkan aturan adalah penyelenggara negara, bukan pemilik negara.
    Menjaga batas ini berarti memastikan keberhasilan dan kegagalan negara tetap menjadi keberhasilan dan kegagalan institusi demokrasi, bukan pribadi.
    Selain itu, negara perlu dikelola oleh pribadi-pribadi yang punya kapasitas, rekam jejak, integritas, bukan kedekatan dan loyalitas personal.
    Negara membutuhkan birokrasi yang kuat, bukan kumpulan loyalis yang cenderung bekerja berdasarkan subyektifitas dan kedekatan.
    Dari sisi pemimpin, sulit baginya bersikap tegas dan disiplin jika orang dekatnya tidak punya kapasitas dan integritas dalam membangun negara. Rakyat dan pemerintah mestinya belajar dari masa lalu tentang bagaimana KKN merusak negara.
    Terakhir, bangsa ini perlu menghidupi budaya demokrasi yang menjamin terjadinya kontrol terhadap kekuasaan.
    Kritik terhadap kebijakan harus dipahami sebagai kontribusi, bukan ancaman, apalagi dilihat sebagai musuh negara.
    Kritik konstruktif sejatinya bentuk paling jujur dari kesetiaan rakyat kepada republik. Loyalitas bukan berarti membenarkan semua keputusan pemimpin, tetapi menjaga agar kekuasaan berjalan sesuai dengan mandat konstitusi.
    Pemimpin selalu berganti, tetapi visi bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 harus menjadi kompas berbangsa.
    Demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang tahu kapan mengagumi pemimpin dan kapan harus mengingatkan bahwa negara bukanlah dirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • “Bullying” di sekolah, sejumlah orang tua siswa lapor polisi

    “Bullying” di sekolah, sejumlah orang tua siswa lapor polisi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mengatakan, Dinas Pendidikan harus mencabut izin operasional sekolah yang tak mampu memberikan keamanan dan keadilan di sekolah serta tidak merespon terhadap perundungan (bullying).

    “‘Bullying’ terus dihadapi oleh anak-anak kita di sekolah. Hal ini sangat disayangkan karena saya juga sudah berulangkali menyoroti permasalahan ini,” kata Justin di Jakarta, Kamis.

    Dia mengungkapkan, ada sejumlah orang tua yang telah melapor ke Kepolisian terkait “bullying” di Sekolah Dasar Kristen (SDK) Penabur Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut).

    Justin menilai bahwa adanya laporan kepada Kepolisian oleh para orang tua murid perihal perundungan merupakan indikasi pihak sekolah tidak merespon keluhan mereka.

    “Dilaporkannya kasus-kasus ‘bullying’ ini kepada pihak Kepolisian semakin mempertebal dugaan ketidakseriusan pihak sekolahan,” katanya.

    Kemungkinan besar para orang tua dari murid yang terdampak melaporkan hal itu karena tak kunjung mendapatkan keadilan dari pihak sekolah.

    Ia menyatakan, apabila pihak sekolah serius dalam mengatasi “bullying” dan menindak para pelakunya secara tegas, mungkin para orang tua murid tidak perlu menghabiskan energi untuk pergi ke Kepolisian.

    Justin menambahkan bahwa sebelumnya ada juga orang tua siswa di SD Gandhi School Ancol yang melaporkan kasus “bullying” terhadap anaknya. Kejadian-kejadian ini menunjukkan adanya darurat perundungan di Jakarta.

    Dia pun mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anti-Bullying untuk mengatasi masalah perundungan di Jakarta.

    “Kita harus mempertimbangkan pemberian sanksi denda dan atau kurungan bagi orang tua-orang tua yang anaknya melakukan ‘bullying’ di Jakarta,” kata dia.

    Selain itu, seharusnya sekolah juga bisa secara tegas menerapkan sanksi-sanksi nyata terhadap murid-muridnya yang melakukan perundungan sekalipun dalam kadar yang ringan.

    “Apabila tak mampu sebaiknya cabut saja izin operasi dari sekolah-sekolah tersebut,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paus Leo Kritik Sentimen Anti-Muslim di Eropa dan AS

    Paus Leo Kritik Sentimen Anti-Muslim di Eropa dan AS

    Vatican City –

    Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Leo XIV, melontarkan kritikan terhadap aktivis anti-migran yang mengobarkan “ketakutan” terhadap Islam. Dia mengatakan bahwa kerja sama antara umat Kristen dan Muslim di Lebanon, yang baru saja dikunjunginya, harus menjadi contoh bagi Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Kritikan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), disampaikan Paus berusia 70 tahun itu saat berbicara kepada wartawan di dalam penerbangan pulang ke Roma usai kunjungan luar negeri ke Turki dan Lebanon — kunjungan pertamanya ke luar Italia sejak terpilih untuk memimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia pada Mei lalu.

    Dikatakan oleh Paus Leo bahwa sentimen anti-Muslim “seringkali dipicu oleh orang-orang yang menentang imigrasi dan berusaha menjauhkan orang-orang yang mungkin berasal dari negara lain, agama lain, ras lain”.

    Dia menyebut kunjungannya ke Lebanon dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa “dialog dan persahabatan antara Muslim dan Kristen itu mungkin”.

    Paus Leo mengatakan bahwa kisah-kisah yang dia dengar selama perjalanannya tentang orang-orang Kristen dan Muslim yang saling membantu merupakan “pelajaran… bahwa kita mungkin seharusnya sedikit mengurangi rasa takut”.

    Paus Leo yang kelahiran AS ini, menghabiskan dua dekade di Peru sebagai misionaris dalam ordo Agustinian.

    Dia kritis terhadap sentimen nasionalis yang berkembang di Eropa dan AS, dengan menyerukan diakhirinya “perlakuan tidak manusiawi” terhadap para migran di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Paus Leo juga mendesak para pengikutnya untuk menolak “pola pikir eksklusif” yang menurutnya telah memicu nasionalisme berlebihan di seluruh dunia.

    Ditegaskan oleh Paus Leo dalam pernyataannya bahwa Gereja Katolik “harus membuka batasan antar masyarakat dan meruntuhkan penghalang antara kelas dan ras”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Ekosistem KopDes Merah Putih Butuh Dukungan Sekolah Digital

    Ekosistem KopDes Merah Putih Butuh Dukungan Sekolah Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut keberadaan sekolah digital koperasi dapat memperkuat ekosistem pada program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Sekolah ini diinisiasi oleh Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebut langkah UKSW membangun sekolah digital koperasi merupakan terobosan untuk percepatan digitalisasi KopDes yang saat ini tengah menjadi prioritas pemerintah.

    “Apa yang dicetuskan UKSW ini luar biasa dan sangat dibutuhkan untuk menyebarkan proses digitalisasi yang [akan] dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Terlebih, Ferry menyebut kampus maupun akademisi memiliki peran untuk mendukung sejumlah program strategis nasional, termasuk KopDes/Kel Merah Putih, untuk memaksimalkan program pemerintah agar memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

    Namun, Ferry menilai digitalisasi juga harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor riil koperasi. Menurutnya, digitalisasi tidak akan mampu melahirkan multiplier effect yang lebih besar bagi kesejahteraan anggota maupun masyarakat, tanpa kemajuan sektor riil.

    “Sekarang eranya digital, tetapi jangan sampai digitalisasinya terlalu maju sementara sektor riilnya tidak berjalan. Aktivitas bisnis koperasi harus tumbuh seiring peningkatan proses digitalisasi,” ujarnya.

    Ferry menyampaikan bahwa program KopDes/Kel Merah Putih merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan orientasi ekonomi nasional ke Pasal 33 UUD 1945, yakni menjadi pilar utama ekonomi rakyat.

    Di samping itu, Ferry menyatakan Kemenkop juga tengah melakukan reformasi kelembagaan pendidikan koperasi nasional agar Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) dapat melahirkan insan perkoperasian yang kompeten dan mampu mendorong kemajuan koperasi nasional.

    “Kami sedang merombak Ikopin untuk dijadikan BLU [Badan Layanan Umum] Kemenkop, dan kami akan belajar dari UKSW bagaimana pendidikan koperasi bisa berkembang seperti di sini,” imbuhnya.

    Sementara itu, Rektor UKSW Intiyas Utami menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung program strategis pemerintah, terutama KopDes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kekuatan koperasi terletak pada konektivitas dan kolaborasi antarkoperasi, yang dapat dilakukan melalui dukungan teknologi.

    Dia menuturkan pihaknya membuat sejumlah inisiatif dalam pengembangan digitalisasi koperasi, mulai dari sosialisasi, pembentukan klinik digitalisasi di NTT, hingga pengembangan aplikasi koperasi digital yang siap dipakai.

    Aplikasi tersebut, sambung Intiyas, dirancang mendukung transaksi pembayaran, simpan pinjam, hingga potensi menjadi platform e-commerce koperasi.

  • Sekolah Digital Koperasi UKSW Perkuat Ekosistem Kopdes Merah Putih

    Sekolah Digital Koperasi UKSW Perkuat Ekosistem Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menyambut baik pendirian Sekolah Digital Koperasi yang diinisiasi oleh Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Inisiatif ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat program digitalisasi koperasi yang tengah digencarkan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop).

    Selain itu, keberadaan sekolah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Ferry menilai upaya UKSW dalam membangun sekolah digital koperasi merupakan terobosan penting bagi percepatan digitalisasi koperasi desa, yang kini menjadi salah satu prioritas nasional.

    “Saya merespons positif sekaligus mendukung 100 persen sekolah koperasi digital UKSW. Apa yang dicetuskan UKSW ini luar biasa dan sangat dibutuhkan untuk menyebarkan proses digitalisasi yang (akan) dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Ferry menegaskan dunia kampus/akademisi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung program-program strategis nasional seperti Kopdes/Kel Merah Putih. Melalui karya dan inovasi dari para civitas akademika dapat menjadi pijakan untuk memaksimalkan program pemerintah agar memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

    Ia menyebut kolaborasi pemerintah, akademisi, dan gerakan koperasi sebagai fondasi baru arah pembangunan ekonomi nasional. Sinergi yang erat antara pemerintah dan akademisi diharapkan akan menciptakan ekosistem yang baru terutama terkait dengan program pengembangan koperasi.

    “Ini adalah bagian dari ekosistem yang harus kita bangun bersama antara dunia pendidikan, kementerian, dan gerakan koperasi,” tegasnya.

    “Sekarang eranya digital, tapi jangan sampai digitalisasinya terlalu maju sementara sektor riilnya tidak berjalan. Aktivitas bisnis koperasi harus tumbuh seiring peningkatan proses digitalisasi,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Ferry juga memaparkan perkembangan kebijakan perkoperasian yang terus diperkuat pemerintah, termasuk perluasan ruang usaha koperasi di sektor-sektor strategis. Saat ini koperasi diizinkan pemerintah untuk mengelola tambang dan mineral sampai 2.500 hektare.

    Selain itu, Kemenkop juga sedang melakukan reformasi kelembagaan pendidikan koperasi nasional. Hal ini diperlukan agar Ikopin dapat melahirkan insan perkoperasian yang kompeten dan mampu mendorong kemajuan koperasi nasional sehingga dapat menjadi soko guru perekonomian.

    “Kami sedang merombak IKOPIN untuk dijadikan BLU Kemenkop, dan kami akan belajar dari UKSW bagaimana pendidikan koperasi bisa berkembang seperti di sini,” katanya.

    Di hadapan sivitas akademika UKSW, Ferry menegaskan Program Kopdes/Kel Merah Putih adalah amanat langsung Presiden RI yang bertujuan mengembalikan orientasi ekonomi nasional ke Pasal 33 UUD 1945. Koperasi, katanya, harus kembali menjadi pilar utama ekonomi rakyat.

    “Saya berterima kasih kepada UKSW. Ini inisiatif yang membuat saya kaget sekaligus bangga. Kita akan bangun ekosistem ekonomi baru dari desa untuk Indonesia yang lebih sejahtera,” katanya.

    Sementara itu, Rektor UKSW Prof. Dr. Intiyas Utami menegaskan kampusnya memiliki komitmen kuat untuk mendukung program strategis pemerintah, terutama Kopdes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kekuatan koperasi terletak pada konektivitas dan kolaborasi antar-koperasi.

    Oleh karena itu, konektivitas dapat dilakukan melalui dukungan teknologi. Ia menjelaskan berbagai inisiatif UKSW dalam pengembangan digitalisasi koperasi, mulai dari sosialisasi, pembentukan klinik digitalisasi di NTT, hingga pengembangan aplikasi koperasi digital yang siap dipakai.

    “Aplikasi tersebut dirancang mendukung transaksi pembayaran, simpan pinjam, hingga potensi menjadi platform e-commerce koperasi,” kata Intiyas.

    Salah satu yang sedang dioptimalkan UKSW dalam mendukung penguatan ekosistem perkoperasian nasional adalah dengan pendirian sekolah digital koperasi.

    “Dengan kolaborasi yang baik, kami optimis bisa bersama-sama menuju Indonesia jaya,” ucap Intiyas.

    Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai program Kopdes/Kel Merah Putih merupakan solusi nyata bagi berbagai persoalan desa seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas pendidikan.

    Ia menekankan perlunya penguatan SDM koperasi, terutama melalui dukungan akademisi dan kampus seperti UKSW. Menurutnya, pendampingan berbasis pengetahuan akan mempercepat profesionalisasi koperasi desa.

    “Masalah di desa banyak sekali, sehingga program Kopdes/Kel Merah Putih menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah dari bawah. Mari kita bangun Indonesia mulai dari desa,” ujar Sumarno.

    (akd/ega)

  • BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    JAKARTA – BTN Bersama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menginisiasi penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian Utara.

    Dalam inisiasi tersebut BTN memberikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara melalui HKBP. Inisiasi pemberian bantuan tersebut secara simbolis dilakukan di Jakarta, Jumat, 28 November.

    “Kami turut prihatin atas musibah banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga seluruh warga terdampak diberikan kekuatan dan proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik dan cepat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers yang diterima redaksi VOI, Jumat, 28 November.

    Menurut Nixon, kolaborasi dengan HKBP di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, sangat strategis karena HKBP memiliki jangkauan hingga ke desa-desa dan telah menyiapkan posko bantuan di berbagai titik.

    Dengan demikian, HKBP lebih memahami kondisi lapangan dan titik-titik wilayah yang paling membutuhkan dukungan. BTN memastikan penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra yang kredibel, mengingat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian utara sehingga bantuan harus segera diberikan.

    Hingga saat ini BTN telah menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak dan juga menjadwalkan kunjungan langsung ke sejumlah daerah seperti Sibolga, Medan, Padang, Bukti Tinggi, Langsa, Takengon dan Pidie.

    Pada Senin, 1 Desember, manajemen BTN akan meninjau kondisi di Aceh dan beberapa lokasi di Sumatera Barat untuk memastikan proses distribusi berjalan optimal.

    “BTN berkomitmen hadir melalui bantuan yang nyata dan dibutuhkan warga, khususnya pada masa-masa awal penanganan bencana ketika akses bantuan dan kebutuhan logistik sangat krusial”. Kta Nixon LP Napitupulu.

    Sebagai bentuk komitmen tersebut, BTN menyalurkan bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, selimut, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan darurat lainnya. Bantuan ini disalurkan melalui kantor BTN Wilayah Sumatera dengan memprioritaskan jangkauan ke titik-titik yang terdampak paling parah.

    Dalam proses penyaluran bantuan, BTN juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur masyarakat setempat untuk memastikan bantuan dapat diterima secara cepat dan tepat sasaran.

  • Info Puncak Natal Kemenag 2025, Catat Tanggalnya!

    Info Puncak Natal Kemenag 2025, Catat Tanggalnya!

    Jakarta –

    Umat Kristiani akan merayakan Natal 2025 pada bulan Desember mendatang. Kementerian Agama (Kemenag) menginformasikan puncak perayaan Natal 2025 akan digelar di bulan Desember 2025 di Jakarta.

    Melansir situs resmi Kemenag, puncak Natal Kementerian Agama 2025 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Desember 2025 di Jakarta. Perayaan ini merupakan puncak rangkaian safari Natal yang telah dimulai sejak November dan dihadiri umat Kristiani, pejabat Kemenag, serta tokoh lintas agama.

    Kegiatan yang akan digelar secara luring dan daring ini juga akan melibatkan para pejabat Kemenag Kristiani, Pembimas, Penyuluh, guru agama, maupun pegawai Kristiani seluruh Indonesia. Puncak perayaan Natal juga menghadirkan paduan suara gereja, refleksi Natal, sambutan tokoh agama, serta pesan kerukunan dari Menteri Agama.

    Susunan Acaranya

    Perayaan puncak Natal Kemenag 2025 akan diawali dengan ibadah oikoumene (ibadah inter denominasi) yang mempertemukan umat Kristen dan Katolik dalam satu ruang yang sama, dipandu liturgi yang dirancang secara inklusif dan menghormati tradisi kedua komunitas. Setelah rangkaian ibadah usai, Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama para tokoh agama lain bergabung untuk mengikuti sesi perayaan bersama.

    Puncak Natal akan turut dihadiri pimpinan aras gereja nasional, antara lain

    Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI)Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII)Gereja Bala KeselamatanGereja AdventPersekutuan Baptis IndonesiaGereja Ortodoks IndonesiaPersekutuan Gereja Tionghoa IndonesiaTujuan Natal Kemenag 2025

    “Selama ini saya melihat umat Katolik dan Kristen menyelenggarakan perayaan secara sendiri-sendiri. Kenapa enggak disatukan menjadi satu kesatuan supaya nanti kaumnya bisa terasa lebih kebersamaan,” ujar Menag di Surabaya, Rabu (26/11/2025).

    Ia menekankan bahwa kebersamaan tersebut tidak berarti umat beragama lain ikut serta dalam prosesi ibadah.

    (kny/imk)